DPR Ragukan Keterangan Muhaimin

Jakartapress.com – Kalangan Komisi IX DPR RI meragukan keterangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar atas keterangannya perihal dugaan korupsi senilai Rp 500 miliar di Kemenakertrans.

Keraguan tersebut disampaikan setelah Muhaimin memberikan keterangan dalam rapat kerja dengan Ketua Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP, di Senayan, Kamis (8/9/2011).

Sejumlah anggota DPR menilai sangat tidak masuk akal apabila Muhaimin sebagai Menteri tidak mengetahui adanya dana yang sudah termuat dalam RAPBN Perubahan. "Tidak masuk akal kalau Menteri tidak tahu, Anda harus bertanggung jawab dan tidak cuci tangan atas kasus ini," tegas anggota Komisi IX dari Fraksi PPP,Okky Asokawati.

Anggota Fraksi Partai Golkar Mamat Rahayu juga meragukan gaya berkelit Muhaimin tersebut. Pasalnya, surat Menakertranslah yang dikirimkan ke Kementerian Keuangan untuk 'menagih' uang itu. "Menaker nyatanya memberikan surat ke Kemenkeu yang artinya adalah meminta uang, kok sekarang mengaku tidak tahu," beber Mamat mempertanyakan.

Dalam UU MD3, jelasnya, DPR adalah pihak yang harus mengetahui perihal anggaran RAPBN-P. Mamat menilai, sebelum KPK melakukan penangkapan pada awak Menakertrans, sudah terlebih dahulu menjadi kasus, tetapi tidak banyak yang mengetahuinya.

Sementara Ledia Hanifa Amalia dari Fraksi PKS mengingatkan Menteri Muhaimin untuk berhati-hati dalam menyelengarakan trasmigrasi di Indonesia. Jangan sampai niat baik mensejahterahkan rakyat tersebut bukan malah rahmat tapi malah menjadi laknat. "Jangan sampai karena ketidakseriusan kita dalam menyelengarakan program transmigrasi malah menjadi laknat. Nauzubillah!" serunya di depan Muhaimin.

Ia pun memberikan catatan bahwa untuk penyelengaraan transmigrasi selain perencanaan juga perlu kajian yang mendalam terhadap lokasi yang akan dituju oleh para transmigran. Jangan sampai malah di lokasi baru mereka lebih miskin dari sebelumnya. "Jangan sampai cuma memindahkan kemiskinan dari Pulau Jawa ke daerah baru. Jangan sampai ini menjadi catatan buruk nanti di yaumil akhir," tegas Ledia.

Anehnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Charles Mesang, yang duduk di Komisi IX DPR menyatakan, tidak tahu ada dana sebesar Rp 500 miliar untuk 19 daerah transmigrasi. "Kami tidak tahu 19 lokasi transmigrasi itu, di mana saja dan dananya berapa?" ungkap politis Partai Golkar dalam rapat Komisi IX dengan Menakertrans.

Menurut Mesang, kalau tahu ada daerah transmigrasi yang akan dibantu, dia mengusulkan agar daerah-daerah tertinggal di Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Sumba Timur dan Ngada, mendapatkan prioritas. "Jadi dana itu (untuk transmigrasi, red) mungkin bisa switch ke daerah yang pantas," tandasnya/http://www.jakartapress.com/detail/read/4194/dpr-ragukan-keterangan-muhaimin