Indonesia terancam mengalami ledakan penduduk bila masyarakat tak peduli pada program Keluarga Berencana (KB). Apalagi untuk ikut program KB, peserta dimintai bayaran. Padahal, semua alat kontrasepsi atau obat-obat yang berkaitan dengan KB gratis.
Adanya pungutan terhadap peserta KB membuat DPR geram. Pungutan senilai Rp 5 ribu-Rp 15 ribu per orang dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat terhadap program KB. Aksi pungutan itu, katanya, terjadi di daerah Jawa Tengah.
“Saya mendapat laporan, mayoritas peserta KB di sana dibebankan biaya administrasi sekitar Rp 5 ribu sampai Rp 15 ribu, termasuk bea pemakaian alat kontrasepsi KB yang mestinya gratis. Padahal, anggarannya sudah ada,” kata Ledia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKKBN dan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (7/3).
Mencermati situasi itu, DPR khawatir jika biaya layanannya terus dibebankan dan tidak ada tindakan tegas dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program KB akan ditinggalkan masyarakat. Mereka lebih memilih membeli beras dibandingkan KB.
“Kondisi seperti itu bisa terjadi. Indonesia bisa mengalami ledakan penduduk di masa mendatang. Inilah yang harus diwaspadai dan itu tugas berat BKKBN untuk menertibkan aksi nakal petugas dinas kesehatan daerah yang memungut bea KB kepada wong cilik,” tegas Ledia lagi.
Menurut Ledia, pasien yang menerima layanan KB sering dimintai bea jasa layanan. Ini disebabkan lemahnya pengawasan dari BKKBN. Sebelumnya, BKKBN menepis dengan alasan terkendala masalah otonom daerah.
“Kejadian ini tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di daerah lain. KB yang seharusnya digratiskan, malah dikenakan tarif. Praktik seperti itu harus segera ditertibkan,” pinta Ledia.
Dia juga berharap, BKKBN sering melakukan pengawasan ke daerah-daerah, tidak hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Sebagai koordinator KB, BKKBN harus lebih profesional dalam meningkatkan kinerjanya.
“Semua alat kontrasepsi atau obat-obat yang berkaitan dengan KB itu gratis,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKKBN Sugiri Syarif mengakui adanya kenakalan dari pihak petugas kesehatan yang meminta bea kepada masyarakat miskin dalam layanan KB.
“Memang ada sebagian bidan, dokter atau lainnya yang menarik atau meminta bea, tapi kami bisa apa. Mereka aparatnya kabupaten kota, bukan aparat saya. Kalau nanti saya tegur, bupatinya marah,” ujarnya.
Keterbatasan SDM, kata Sugiri, menjadi salah satu kendala BKKBN untuk mengawasi dan mensosialisasikan program KB di sejumlah daerah. Alhasil, pungutan liar bisa terjadi dan minat pengguna KB semakin menurun.
“Secara regulasi, pelayanan KB bagi warga yang tidak mampu mutlak gratis, termasuk pemberian alat kontrasepsi. Hanya saja jumlah SDM kita yang terbatas, sehingga pengawasan di lapangan tidak maksimal,” kilah Sugiri. [RM] --http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=20668
0 comments:
Posting Komentar