INILAHCOM, Bandung - Wakil Ketua Komisi VIII DPRD Jawa Barat Ledia Hanifa memuji langkah Pemprov Jabar membentuk Perda Ketahanan Pangan. Dia berharap dengan perda tersebut dapat memberantas bisnis prostitusi yang saat ini beredar di masyarakat.
"Jabar itu sedang mempersiapkan turunan dari peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga, itu ada motifator. Idealnya itu berjalan bisa hidup di daerah. Terutama di pedesaan," tutur Ledia kepada wartawan, Selasa (12/5/2015).
Tak hanya itu, Ledia juga memuji program-program Pemprov Jabar untuk keluarga. Seperti halnya program 20 menit orangtua bersama anak. Program tersebut dinilai Ledya bisa dilakukan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus pada prostitusi."Sebetulnya kalau dilakukan, itu bisa karena akhirnya ada waktu bersama antara orangtua dan anak," tutur dia.
Menurut dia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Jabar juga memiliki banyak budaya beragam. Sepertihalnya di wilayah Pantura. Di sana, seorang anak merupakan sebuah aset sehingga harus memberikan sesuatu berupa materi kepada orangtuanya.
"Itu yang harus dilakukan pendampingan. Mudah-mudahan dengan perda ini bisa meminimalisir beberapa kultur yang terjadi di Jawa Barat," kata Ledya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang Pemprov Jabar sangat serius untuk menertibkan Perda Ketahanan Keluarga. Pasalnya, tim penyusunnya merupakan profesor di bidang ketahanan pangan."Mudah-mudahan ini menjadi pioner karena belum ada perda ketahanan keluarga di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Terkait maraknya prostitusi online, Ledya menyatakan hal tersebut perlu dilihat akar prostitusinya seperti apa. Sebagian besar problemnya adalah ekonomi dan life style (gaya hidup). Selama ini yang terjerumus dalam prostitusi online bukan orang miskin. Hal tersebut merupakan salah satu gaya hidup."Jadi bukan orang miskin yang menjual diri. Itu yang harus kita perhatian lebih baik. Makanya tugas pemerintah adalah mengatasi kemiskinan," kara dia.
Oleh sebab itu, Ledya pemerintah harus membuat program pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai mental kuat untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
"Selama ini belum ada program diatas yang tepat. Belum ada program yang kemudian didampingi. Kita lebih banyak dibagi kartu tapi pendampingan gak ada. Ini uangnya buat apa karena ternyata laporan di daerah bantuan tersebut diberikan perhiasan, dibelikan pulsa. Itukan tidak membuat gizi lebih baik," paparnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan pengarahan penanganan kemiskinan harus terpadu. Kalau berhubungan dengan life syle, pemerintah harus memberikan aturan khusus."Seperti komisi penyiaran menyediakan konten di media kita. Media kita tidak membuat itu secara teratur dan tertib. Tayangan kita lebih kepada yang instan. Melihat artis yang tiba-tiba kaya. Jadi penonton berasumsi hidup itu begitu mudah," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah juga harus bisa mencari terobosan agar bisnis prostitusi online tidak merebak. Jangan sampai mengandalkan polisi karena jumlah polisi di negara indonesia masih kurang."Kewenangan itu ada di pemda. Setiap pemda mempunyai cara seperti menutup lokalisasi dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu memperdayakan ekonomi masyarakat agar para pembisnis prostitusi bisa beralih usahanya," tutup dia.[yha] -
http://nasional.inilah.com/read/detail/2203859/perda-ketahanan-keluarga-kurangi-bisnis-prostitusi
"Jabar itu sedang mempersiapkan turunan dari peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga, itu ada motifator. Idealnya itu berjalan bisa hidup di daerah. Terutama di pedesaan," tutur Ledia kepada wartawan, Selasa (12/5/2015).
Tak hanya itu, Ledia juga memuji program-program Pemprov Jabar untuk keluarga. Seperti halnya program 20 menit orangtua bersama anak. Program tersebut dinilai Ledya bisa dilakukan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus pada prostitusi."Sebetulnya kalau dilakukan, itu bisa karena akhirnya ada waktu bersama antara orangtua dan anak," tutur dia.
Menurut dia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Jabar juga memiliki banyak budaya beragam. Sepertihalnya di wilayah Pantura. Di sana, seorang anak merupakan sebuah aset sehingga harus memberikan sesuatu berupa materi kepada orangtuanya.
"Itu yang harus dilakukan pendampingan. Mudah-mudahan dengan perda ini bisa meminimalisir beberapa kultur yang terjadi di Jawa Barat," kata Ledya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang Pemprov Jabar sangat serius untuk menertibkan Perda Ketahanan Keluarga. Pasalnya, tim penyusunnya merupakan profesor di bidang ketahanan pangan."Mudah-mudahan ini menjadi pioner karena belum ada perda ketahanan keluarga di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Terkait maraknya prostitusi online, Ledya menyatakan hal tersebut perlu dilihat akar prostitusinya seperti apa. Sebagian besar problemnya adalah ekonomi dan life style (gaya hidup). Selama ini yang terjerumus dalam prostitusi online bukan orang miskin. Hal tersebut merupakan salah satu gaya hidup."Jadi bukan orang miskin yang menjual diri. Itu yang harus kita perhatian lebih baik. Makanya tugas pemerintah adalah mengatasi kemiskinan," kara dia.
Oleh sebab itu, Ledya pemerintah harus membuat program pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai mental kuat untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
"Selama ini belum ada program diatas yang tepat. Belum ada program yang kemudian didampingi. Kita lebih banyak dibagi kartu tapi pendampingan gak ada. Ini uangnya buat apa karena ternyata laporan di daerah bantuan tersebut diberikan perhiasan, dibelikan pulsa. Itukan tidak membuat gizi lebih baik," paparnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan pengarahan penanganan kemiskinan harus terpadu. Kalau berhubungan dengan life syle, pemerintah harus memberikan aturan khusus."Seperti komisi penyiaran menyediakan konten di media kita. Media kita tidak membuat itu secara teratur dan tertib. Tayangan kita lebih kepada yang instan. Melihat artis yang tiba-tiba kaya. Jadi penonton berasumsi hidup itu begitu mudah," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah juga harus bisa mencari terobosan agar bisnis prostitusi online tidak merebak. Jangan sampai mengandalkan polisi karena jumlah polisi di negara indonesia masih kurang."Kewenangan itu ada di pemda. Setiap pemda mempunyai cara seperti menutup lokalisasi dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu memperdayakan ekonomi masyarakat agar para pembisnis prostitusi bisa beralih usahanya," tutup dia.[yha] -
http://nasional.inilah.com/read/detail/2203859/perda-ketahanan-keluarga-kurangi-bisnis-prostitusi
0 comments:
Posting Komentar