Indonesia meminta Arab Saudi mempermudah akses untuk mendapatkan informasi korban tragedi Mina. Hingga kemarin, sebanyak 41 jamaah haji Indonesia menjadi korban wafat dalam peristiwa yang terjadi Kamis (24/9) lalu.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan terus mencoba meminta Saudi memberi akses untuk pengecekan dan penelusuran ke rumah sakit. Dengan demikian, panitia penyelenggara haji bisa lebih cepat mengidentifikasi korban.
"Akses dan informasi kami butuhkan untuk segera memastikan korban dari peristiwa Mina,'' ujar Teten, di Istana Kepresidenan, Senin (28/9). Ia menambahkan, ada jamaah haji Indonesia yang sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya.
Meski demikian, Teten mengaku, belum perlu ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz soal ini. Ia yakin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di lapangan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Menag mengatakan, Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Arab Saudi. Nota ini diharapkan akan mampu mempercepat proses identifikasi korban tragedi Mina.
"Kami baru saja membuat nota diplomatik agar para dokter bisa ikut langsung melihat jasad ketika pertama kali dibuka dari kontainer. Ini untuk mempercepat proses," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Makkah, kemarin.
Jadi, tidak perlu tunggu fotonya lagi, melihat file yang ada pada setiap foto sehingga bisa langsung mengenali melalui fisik jasad para jenazah. Sampai saat ini, masih ada lima kontainer berisi jenazah yang belum diidentifikasi. Tiap kontainer berisi puluhan jenazah.
Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menyatakan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerjunkan orang-orang terbaik untuk melakukan identifikasi korban Mina di Pemularasaan Jenazah al-Muaisim.
Kendati demikian, tim juga harus menaati prosedur identifikasi yang diterapkan Arab Saudi. Tim beranggotakan tiga orang, pertama adalah Letkol Jaetul Muchlis dari TNI/Polri yang sudah tujuh kali menjadi petugas haji sejak 2000 dan berpengalaman mengidentifikasi jenazah.
Petugas lainnya adalah Naif Bajri Basri Marjan, tenaga musiman yang sudah memahami seluk-beluk Saudi. PPIH juga melibatkan petugas dari KJRI di Jeddah, Fadil Ahmad. Menurut Djamil, mereka bekerja hingga dini hari untuk melakukan proses identifikasi.
Djamil juga mengakui, identifikasi berlangsung lama karena beberapa kendala. Foto kondisi jenazah, sering kali berbeda dengan foto di sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Kemenag dan sistem e-hajj milik Pemerintah Saudi. Tim harus melakukan inventarisasi foto-foto yang diduga memiliki kemiripan dengan wajah-wajah jenazah.
Selama tiga hari terakhir, tim bekerja keras mengidentifikasi 1.147 foto. Selain itu, banyak jenazah tidak disertai oleh identitas jamaah haji Indonesia. Persoalan lain lagi, Saudi baru memberi akses ke PPIH Arab Saudi pada Jumat (25/9) malam atau satu hari pascakejadian.
Muchlis membenarkan pernyataan Djamil. "Arab punya cara mereka sendiri. Bagi kita, mereka lambat, tetapi mereka juga ingin menunjukkan mampu menangani jamaah haji yang menjadi korban dan melakukan identifikasi ini," kata dia.
Untuk mengatasi kendala yang ada, menurut Muchlis, tim kerap melakukan pendekatan personal dengan setiap petugas di Muaisim. Justru langkah ini, ujar dia, sering lebih efektif untuk mempercepat proses identifikasi.
Konsul Jenderal RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra menilai Saudi sebenarnya sudah berupaya memberikan akses. Kebetulan, ada banyak negara yang warganya menjadi korban dan kalau datang bersamaan justru menjadi kisruh dan gaduh.
Menurut dia, Saudi juga menerapkan mekanisme agar identifikasi dapat dilakukan secara bertahap. Saudi mendatangkan kontainer untuk menampung jenazah yang belum teridentifikasi. Pada saat hendak diidentifikasi, jenazah dikeluarkan dari kontainer untuk difoto.Selanjutnya, setiap perwakilan negara diberi akses untuk mengidentifikasi melalui foto lalu melihat file dan jenazahnya.
Anggota Komisi VIII, Ledia Hanifa, mendesak PPIH untuk menambah petugas yang melakukan penyisiran korban. Ini penting mengingat perlunya segera mengidentifikasi korban yang belum diketahui identitasnya, terlebih untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah lama wafat.
Dalam menghadapi situasi terbatas, menurut dia, jika Indonesia tidak berhasil melobi Pemerintah Arab Saudi untuk memberi akses lebih, PPIH perlu mengerahkan petugas secara optimal. Misalnya, jika ada kesempatan satu hari melakukan penyisiran, mayoritas petugas haji harus berfokus ke sana. Ratna Puspita Dari Makkah Arab Saudi c35/antara ed: Ferry Kisihandi
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan terus mencoba meminta Saudi memberi akses untuk pengecekan dan penelusuran ke rumah sakit. Dengan demikian, panitia penyelenggara haji bisa lebih cepat mengidentifikasi korban.
"Akses dan informasi kami butuhkan untuk segera memastikan korban dari peristiwa Mina,'' ujar Teten, di Istana Kepresidenan, Senin (28/9). Ia menambahkan, ada jamaah haji Indonesia yang sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya.
Meski demikian, Teten mengaku, belum perlu ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz soal ini. Ia yakin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di lapangan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Menag mengatakan, Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Arab Saudi. Nota ini diharapkan akan mampu mempercepat proses identifikasi korban tragedi Mina.
"Kami baru saja membuat nota diplomatik agar para dokter bisa ikut langsung melihat jasad ketika pertama kali dibuka dari kontainer. Ini untuk mempercepat proses," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Makkah, kemarin.
Jadi, tidak perlu tunggu fotonya lagi, melihat file yang ada pada setiap foto sehingga bisa langsung mengenali melalui fisik jasad para jenazah. Sampai saat ini, masih ada lima kontainer berisi jenazah yang belum diidentifikasi. Tiap kontainer berisi puluhan jenazah.
Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menyatakan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerjunkan orang-orang terbaik untuk melakukan identifikasi korban Mina di Pemularasaan Jenazah al-Muaisim.
Kendati demikian, tim juga harus menaati prosedur identifikasi yang diterapkan Arab Saudi. Tim beranggotakan tiga orang, pertama adalah Letkol Jaetul Muchlis dari TNI/Polri yang sudah tujuh kali menjadi petugas haji sejak 2000 dan berpengalaman mengidentifikasi jenazah.
Petugas lainnya adalah Naif Bajri Basri Marjan, tenaga musiman yang sudah memahami seluk-beluk Saudi. PPIH juga melibatkan petugas dari KJRI di Jeddah, Fadil Ahmad. Menurut Djamil, mereka bekerja hingga dini hari untuk melakukan proses identifikasi.
Djamil juga mengakui, identifikasi berlangsung lama karena beberapa kendala. Foto kondisi jenazah, sering kali berbeda dengan foto di sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Kemenag dan sistem e-hajj milik Pemerintah Saudi. Tim harus melakukan inventarisasi foto-foto yang diduga memiliki kemiripan dengan wajah-wajah jenazah.
Selama tiga hari terakhir, tim bekerja keras mengidentifikasi 1.147 foto. Selain itu, banyak jenazah tidak disertai oleh identitas jamaah haji Indonesia. Persoalan lain lagi, Saudi baru memberi akses ke PPIH Arab Saudi pada Jumat (25/9) malam atau satu hari pascakejadian.
Muchlis membenarkan pernyataan Djamil. "Arab punya cara mereka sendiri. Bagi kita, mereka lambat, tetapi mereka juga ingin menunjukkan mampu menangani jamaah haji yang menjadi korban dan melakukan identifikasi ini," kata dia.
Untuk mengatasi kendala yang ada, menurut Muchlis, tim kerap melakukan pendekatan personal dengan setiap petugas di Muaisim. Justru langkah ini, ujar dia, sering lebih efektif untuk mempercepat proses identifikasi.
Konsul Jenderal RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra menilai Saudi sebenarnya sudah berupaya memberikan akses. Kebetulan, ada banyak negara yang warganya menjadi korban dan kalau datang bersamaan justru menjadi kisruh dan gaduh.
Menurut dia, Saudi juga menerapkan mekanisme agar identifikasi dapat dilakukan secara bertahap. Saudi mendatangkan kontainer untuk menampung jenazah yang belum teridentifikasi. Pada saat hendak diidentifikasi, jenazah dikeluarkan dari kontainer untuk difoto.Selanjutnya, setiap perwakilan negara diberi akses untuk mengidentifikasi melalui foto lalu melihat file dan jenazahnya.
Anggota Komisi VIII, Ledia Hanifa, mendesak PPIH untuk menambah petugas yang melakukan penyisiran korban. Ini penting mengingat perlunya segera mengidentifikasi korban yang belum diketahui identitasnya, terlebih untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah lama wafat.
Dalam menghadapi situasi terbatas, menurut dia, jika Indonesia tidak berhasil melobi Pemerintah Arab Saudi untuk memberi akses lebih, PPIH perlu mengerahkan petugas secara optimal. Misalnya, jika ada kesempatan satu hari melakukan penyisiran, mayoritas petugas haji harus berfokus ke sana. Ratna Puspita Dari Makkah Arab Saudi c35/antara ed: Ferry Kisihandi
0 comments:
Posting Komentar