Politikus PKS, Ledia Hanifa menyebut, minimnya keterwakilan perempuan yang masih di bawah ambang batas 30 persen salah satunya diakibatkan dari sistem Pemilu Legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu, membuat terjadinya persaingan bebas antarpeserta, baik perempuan maupun laki-laki.
“Persoalannya adalah begini, sistem pemilihan kita proporsional terbuka yang menyebabkan persaingan bebas. Memang akan sangat susah keterwakilan perempuan itu akan terjadi,” kata Ledia saat dihubungi Okezone, Selasa (8/3/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu setidaknya dengan sistem proporsional terbuka itu, para kaum hawa akan sulit saat di lapangan mengingat semua calon ditampilkan dan itu ditentukan oleh keperpihakan masyarakat. Sehingga, perlu kajian yang mendalam untuk mengubah sistem pemilihan ini.
“Kelihatannya memang harus dikaji mendalam. Pertama soal sistem pemilu. Kedua bagaimana tentang meletakan kuotanya. Sistem pemilihannya harus dikaji lagi,” ungkap Ledia.
Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, politikus PDIP, Eva Sundari menyampaikan bahwa sistem pemilihan dengan proporsional terbuka ini membuat pertarungan bebas terjadi di tengah masyarkat yang masih patriarki. Sehingga, para kaum hawa kalah bersaing.
“Sayangnya, MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan ‘pertarungan bebas’, menolak afirmasi. Ini merupakan insentif bagi patriarki yang masihh dominan di masyarakat. Pileg diserahkan ke kedaulatan masyarakat, ya yang menang patriarki lah, karena masyarakat patriarki,” ujar Eva.
Anggota Komisi II DPR RI ini menekan kan perlunya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di gedung dewan untuk ke depannya. Pasalnya, lanjut dia, dengan jumlah yang ada sekarang ini, beberapa wakil rakyat perempuan ini justru mendukung agenda yang berlawanan dengan hak para perempuan.
“Ya, perwakilan harus efektif karena ada juga aktivis dan politisi perempuan malah agendanya patriarki, misi kampanye ketidaksetaraan gender hingga misi menolak perempuan jadi pemimpin,” tukasnya.
http://news.okezone.com/read/2016/03/08/337/1330582/minimnya-perempuan-di-parlemen-karena-sistem-pileg-terbuka?PageSpeed=noscript
“Persoalannya adalah begini, sistem pemilihan kita proporsional terbuka yang menyebabkan persaingan bebas. Memang akan sangat susah keterwakilan perempuan itu akan terjadi,” kata Ledia saat dihubungi Okezone, Selasa (8/3/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu setidaknya dengan sistem proporsional terbuka itu, para kaum hawa akan sulit saat di lapangan mengingat semua calon ditampilkan dan itu ditentukan oleh keperpihakan masyarakat. Sehingga, perlu kajian yang mendalam untuk mengubah sistem pemilihan ini.
“Kelihatannya memang harus dikaji mendalam. Pertama soal sistem pemilu. Kedua bagaimana tentang meletakan kuotanya. Sistem pemilihannya harus dikaji lagi,” ungkap Ledia.
Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, politikus PDIP, Eva Sundari menyampaikan bahwa sistem pemilihan dengan proporsional terbuka ini membuat pertarungan bebas terjadi di tengah masyarkat yang masih patriarki. Sehingga, para kaum hawa kalah bersaing.
“Sayangnya, MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan ‘pertarungan bebas’, menolak afirmasi. Ini merupakan insentif bagi patriarki yang masihh dominan di masyarakat. Pileg diserahkan ke kedaulatan masyarakat, ya yang menang patriarki lah, karena masyarakat patriarki,” ujar Eva.
Anggota Komisi II DPR RI ini menekan kan perlunya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di gedung dewan untuk ke depannya. Pasalnya, lanjut dia, dengan jumlah yang ada sekarang ini, beberapa wakil rakyat perempuan ini justru mendukung agenda yang berlawanan dengan hak para perempuan.
“Ya, perwakilan harus efektif karena ada juga aktivis dan politisi perempuan malah agendanya patriarki, misi kampanye ketidaksetaraan gender hingga misi menolak perempuan jadi pemimpin,” tukasnya.
http://news.okezone.com/read/2016/03/08/337/1330582/minimnya-perempuan-di-parlemen-karena-sistem-pileg-terbuka?PageSpeed=noscript
0 comments:
Posting Komentar