REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan standardisasi atau menyertifikasi para khatib Jumat, menuai kontroversial. Salah satunya adalah protes dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, wacana yang dilemparkan Kemenag juga membuat keserahan masyarakat, terutama para mubalig. Apalagi, saat ini, isu-isu agama masih hangat diperbincangkan, usai pejawat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap menistakan ayat suci Alquran.
Pertanyataan ini disampaikan oleh politikus PKS, Ledia Hanifa. Menurut dia, sebenarnya pihaknya sudah sepakat untuk tidak menyetujui wacana Kemenag tersebut. Sebab, aturan khutbah Jumat secara mendasar sudah ada dalam fikihnya, sudah jelas apa yang harus disampaikan, mana yang boleh disampaikan mana yang tidak boleh oleh seorang khatib.
Kata Ledia, justru yang harus harus dilakukan oleh Kemenag bukan standardisasi pada khatibnya, tapi standardisasi pada lembaga pendidkan yang mengajarkan siswa-siswinya untuk menjadi mubaligh. “Kalau saya keberatan kenapa sertifikasi kepada khatib shalat Jumat. Kalau mau yang disertifikasi itu institusinya, mubaligh seperti apa? Pembinaanya bagaimana?” kata Ledia, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/2).
Ledia juga mengritisi mengenai khatib shalat Jumat saja yang disertifikasi. Sementara di daerah-daerah, sangat kesulitan dalam mencari khatib shalat Jumat, apalagi jika harus yang bersertifikasi. Selain itu, kata Ledia, bukan cuma Muslim, bahkan di seluruh agama pasti ada tokoh-tokohnya yang memungkinkan untuk memprovokasi.
Dia juga mempertanyakan, siapa yang bakal menyertifikasi. Misalnya, ditemukan ulama yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia dakwa Islam, beliau juga mumpuni. Sebab, tidak menutup kemungkinan yang menyertifikasi dengan yang disertifikasi kompetisinya bagusan yang disertifikasi.
Padahal, Komisi VIII DPR RI sendiri sudah sampaikan kepada Kementerian Agama, kalau masih wacara jangan dilempar, karena kemudian akan menimbulkan kegelisahan. “Akhirnya siapa yang menimbulkan kegelisahan, apakah khatib Jumatnya atau pemerintahnya,” kata dia.
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/02/06/oky3f7396-pks-tolak-wacana-standarisasi-khatib-jumat
Selain itu, wacana yang dilemparkan Kemenag juga membuat keserahan masyarakat, terutama para mubalig. Apalagi, saat ini, isu-isu agama masih hangat diperbincangkan, usai pejawat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap menistakan ayat suci Alquran.
Pertanyataan ini disampaikan oleh politikus PKS, Ledia Hanifa. Menurut dia, sebenarnya pihaknya sudah sepakat untuk tidak menyetujui wacana Kemenag tersebut. Sebab, aturan khutbah Jumat secara mendasar sudah ada dalam fikihnya, sudah jelas apa yang harus disampaikan, mana yang boleh disampaikan mana yang tidak boleh oleh seorang khatib.
Kata Ledia, justru yang harus harus dilakukan oleh Kemenag bukan standardisasi pada khatibnya, tapi standardisasi pada lembaga pendidkan yang mengajarkan siswa-siswinya untuk menjadi mubaligh. “Kalau saya keberatan kenapa sertifikasi kepada khatib shalat Jumat. Kalau mau yang disertifikasi itu institusinya, mubaligh seperti apa? Pembinaanya bagaimana?” kata Ledia, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/2).
Ledia juga mengritisi mengenai khatib shalat Jumat saja yang disertifikasi. Sementara di daerah-daerah, sangat kesulitan dalam mencari khatib shalat Jumat, apalagi jika harus yang bersertifikasi. Selain itu, kata Ledia, bukan cuma Muslim, bahkan di seluruh agama pasti ada tokoh-tokohnya yang memungkinkan untuk memprovokasi.
Dia juga mempertanyakan, siapa yang bakal menyertifikasi. Misalnya, ditemukan ulama yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia dakwa Islam, beliau juga mumpuni. Sebab, tidak menutup kemungkinan yang menyertifikasi dengan yang disertifikasi kompetisinya bagusan yang disertifikasi.
Padahal, Komisi VIII DPR RI sendiri sudah sampaikan kepada Kementerian Agama, kalau masih wacara jangan dilempar, karena kemudian akan menimbulkan kegelisahan. “Akhirnya siapa yang menimbulkan kegelisahan, apakah khatib Jumatnya atau pemerintahnya,” kata dia.
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/02/06/oky3f7396-pks-tolak-wacana-standarisasi-khatib-jumat
0 comments:
Posting Komentar