Fraksi PKS Dorong Evaluasi Prolegnas 2025 dan Usulkan Tambahan RUU Prioritas

Jakarta (09/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 perlu dievaluasi serius agar target penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat lebih produktif. Hal ini disampaikan oleh Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (9/9/2025) di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.

Fraksi PKS mencatat masih terdapat 27 RUU yang berada pada tahap penyusunan, padahal tahun 2025 tinggal beberapa bulan. Selain itu, terdapat sejumlah RUU yang sudah masuk kategori carry over dari periode sebelumnya, namun hingga kini belum juga dibahas.

“Padahal namanya carry over itu seharusnya dipercepat pembahasannya. Bahkan ada RUU yang sudah selesai di Baleg, seperti RUU Koperasi dan RUU Statistik, tetapi belum juga diparipurnakan menjadi inisiatif DPR,” ungkap Ledia.

PKS menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi bersama untuk melihat persoalan mendasar yang menghambat produktivitas legislasi. Selain itu, fraksi tersebut juga menyampaikan usulan agar sejumlah RUU penting dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, serta RUU tentang Kawasan Industri.

Ledia juga menyoroti urgensi RUU terkait pekerja berbasis platform digital seperti ojek online, yang saat ini relevan dengan perkembangan ketenagakerjaan.

“Harus dipastikan jangan sampai ada tumpang tindih dengan RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun Komisi IX. Sinergi sangat penting agar hasil regulasi tidak kontradiktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, PKS mengingatkan agar DPR bersama pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap 27 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Jika ada RUU yang sulit diselesaikan tahun ini, sebaiknya dialihkan ke Prolegnas 2026 dengan catatan telah memenuhi syarat, yakni memiliki draf dan naskah akademik.

Selain itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya membahas RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di awal 2026, karena dinilai sangat strategis dalam memperkuat perekonomian daerah.

“Dengan evaluasi ini, kita berharap Prolegnas bisa lebih produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat,” pungkas Sekretaris Fraksi PKS tersebut.

Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/09/09/fraksi-pks-dorong-evaluasi-prolegnas-2025-dan-usulkan-tambahan-ruu-prioritas/