Kenali Ledia Hanifa Yuk

Legislator PKS Ingatkan Nadiem Presentasi Pakai Bahasa Indonesia

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 30 Januari 2020 | 1:23:00 AM

Tak hanya soal program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditanyakan anggota Komisi X DPR RI kepada Nadiem Makarim dalam rapat kerja hari. Ada juga anggota Komisi X yang mengingatkan Nadiem selaku Mendikbud.

Adalah anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mengingatkan Nadiem agar menggunakan bahasa Indonesia. Ledia meneladani bahasa Indonesia.

"Yang kedua, mengingatkan saja, karena ini adalah rapat yang tercatat betul di dalam UU MD3 bahwa ini rapat resmi, karenanya mengingatkan, karena ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka penggunaan bahasa Indonesia dalam presentasi maupun juga bicara menjadi satu hal yang penting dijadikan teladan oleh Mendikbud," kata Ledia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Nadiem memang kerap menggunakan bahasa Inggris saat mempresentasikan sejumlah hal dalam raker di Komisi X hari ini. Contohnya saat Nadiem menjelaskan perihal pembukaan prodi baru di perguruan tinggi.

"Bahwa untuk buka prodi baru, asal dia punya pasangan organisasi yang bekerja dan beroperasi di dunia nyata, baik profit maupun nonprofit, itu boleh dan tinggal meregistrasi akan langsung di-approve oleh kementerian," ucap Nadiem.

Masih mengenai pembukaan prodi baru, Nadiem memastikan Kemendikbud akan memantau prodi-prodi yang baru dibuka. Lagi-lagi Nadiem menyisipkan bahasa Inggris.

"Kami akan melakukan berbagai macam tracer study setiap tahun dan kami akan juga mengetatkan monitoring dari sisi kementerian," ucapnya.

Dalam raker kali ini, Kemendikbud menyajikan presentasi di layar. Setiap berganti slide, Nadiem selalu menyebut kata 'next'.

https://news.detik.com/berita/d-4877091/legislator-pks-ingatkan-nadiem-presentasi-pakai-bahasa-indonesia/2

Siapa yang Akan Terjerat Lagi di Kasus Jiwasraya?

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu, mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019.

Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, kasus Jiwasraya harus diusut tuntas.

Potensi kerugian negara kasus Jiwasraya diperkirakan Rp 13,7 triliun atau lebih besar dari kasus Century. Menurut anggota fraksi PKS itu, ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi diduga ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus Jiwasraya.


Editor: Adi Ginanjar Maulana

https://www.ayobandung.com/watch/2020/01/20/874/siapa-yang-akan-terjerat-lagi-di-kasus-jiwasraya

Pansus Dianggap Lebih Pas Tangani Jiwasraya

KOMISI VI DPR telah menetapkan akan mendorong dan membentuk panitia kerja (panja) Jiwasraya, meskipun panja dianggap tidak cukup untuk menangani kasus Jiwasraya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengatakan bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya tidak bisa hanya dilakukan secara internal oleh komisi VI melalui panja. Kasus Jiwasraya terkait dengan kerugian negara yang sangat besar ada potensi melibatkan tokoh besar.

"Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur kasus ini, sistemik efeknya juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan, karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," ujar Benny, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (16/2).

Penanganan juga dinilai tidak cukup hanya oleh Kejaksaan Agung. DPR harus ikut diberi kewenangan melalui pansus untuk bisa lebih berperan dalam mengawasi.

"Karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran istana," ujar Benny.

Ia mengatakan Demokrat akan terus berupaya mengajukan pembentukan pansus angket Jiwasraya. Koordinasi dengan fraksi-fraksi lain akan segera dilakukan.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa PKS juga akan segera melakukan koordinasi dengan fraksi lain di DPR terkait pembentukan pansus Jiwasraya.

"Mekanisme Pansus akan tepat untuk mengungkap manipulasi penyajian laporan keuangan dengan dan berbagai motifnya," ujar Ledia.

Ledia mengatakan pansus juga lebih tepat untuk mengungkap kelemahan tata kelola BUMN. Hal itu karena Jiwasraya adalah BUMN dan arah pembenahan yang secara fundamental untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa pansus memang lebih tepat karena akan dapat menyelesaikan kasus Jiwasraya secara komprehensif. Pembentukan pansus akan membuat upaya pencarian jalan keluar terbaik masalah Jiwasraya menjadi lebih fokus.

"Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan dana para nasabah dan mencari jalan keluar dari sistem Jiwasraya agar tidak berdampak terhadap asuransi-asuransi lainnya," ujar Saan. (OL-11)

https://mediaindonesia.com/read/detail/283804-pansus-dianggap-lebih-pas-tangani-jiwasraya

PKS sebut Skandal Jiwsaraya Kerugiannya Lebih Besar dari Century

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menilai kasus Jiwasraya harus diusut hingga tuntas, karena potensi kerugian negaranya diperkirakan dapat mencapai Rp13,7 triliun atau lebih besar dari kerugian negara dalam kasus Century.

"(Potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya) ini jauh lebih besar dari Bank Century," kata Ledia Hanifa dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Seperti diketahui, perhitungan terakhir dari kerugian kasus Bank Century oleh BPK diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari Rp7 triliun.

Ledia yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat, di mana pada bulan September 2019 ini, kewajibannya mencapai Rp49,6 triliun.

Selain itu, ujar dia, ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi, ia juga mengemukakan pendapatnya bahwa ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini.

"Kami mencium adanya indikasi fraud yang terorganisir (organized crime) dan kecurangan dibalik kasus Jiwasraya sejak tahun 2013," jelas Ledia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi telah mengusulkan pansus Jiwasraya dan akan mengajukan Hak Interpelasi BPJS, karena dua kasus itu dinilai mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat kecil.

Terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyelesaikan pengelolaan bisnis dan sisi ekonomi perusahaan tersebut.

https://www.wartaekonomi.co.id/read266947/pks-sebut-skandal-jiwsaraya-kerugiannya-lebih-besar-dari-century.html

Soal Omnibus Law, FPKS: Pemerintah Terlalu Suarakan Kepentingan Investasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, mulai isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai, munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Legislator DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi ini menyatakan, rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan, terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pelaku UMKM, termasuk untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat Indonesia secara umum," papar Ledia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2020).

Dengan demikian, lanjut Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," jelas Anggota Komisi X DPR RI itu.

Oleh karena itu, sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," tandasnya.

https://jabar.sindonews.com/read/16135/1/soal-omnibus-law-fpks-pemerintah-terlalu-suarakan-kepentingan-investasi-1579708884

Omnibus Law Harus Berpihak pada Masyarakat Bukan Investor

Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law.

Baca Juga: PPP Tolak Omnibus Law Soal Penghapusan Kewajiban Sertifikat Halal

Anggota Komisi X DPR  ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata dia di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," ucapnya.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja, dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," pungkasnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read267791/omnibus-law-harus-berpihak-pada-masyarakat-bukan-investor

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan di Indonesia Sangat Rumit

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengklaim anggaran pendidikan Indonesia terendah di dunia.

Menurut Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno, rendahnya anggaran ini dilhat dari jumlah yang diterima per siswa per tahun.

"Kalau dilihat dari anggaran pendidikan untuk siswa, Indonesia paling rendah loh. Hanya USD 1700 per siswa per tahun. Atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 23,8 juta (USD 1 = Rp 14 ribu)," kata Totok dalam diskusi pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di Jakarta, Selasa (10/12).

Totok yang juga merangkap kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menambahkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah sudah melakukan deregulasi. Mulai dari undang-undang, Perpres, dan seterusnya. Jangka pendeknya misalnya membebaskan guru-guru dari ikatan yang tidak perlu.

"Kami akan segera mengeluarkan edaran dari mendikbud supaya guru terbebas dari rutinitas yang tidak perlu. Termasuk pengawasnya. Jangan sampai ikatan yang membelenggu pembelajaran menjadi penghambat dari proses yang kreatif itu," terangnya.

Ledia Hanifah dari Komisi X DPR RI yang ikut dalam diskusi mengungkapkan, masalah anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Dana Rp 300 triliun sudah digelontorkan pusat ke daerah. Namun, Pemda tidak mau diskusi dengan DPRD karena menganggap itu dana pusat.

Sementara DPR RI tidak bisa mengawasi dana tersebut karena sudah jadi kewenangan daerah. "Jadi yang kami lihat, pemda menyusun anggaran pendidikan menunggu dana pusat dulu. Setelah itu baru dia tambahkan. Jangan heran 99 persen pemda tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

Hal lainnya, anggaran pendidikan 20 persen harusnya di luar gaji. Namun, karena ada judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional dan dimenangkan Mahkamah Konstitusi, makanya 20 persen itu sudah masuk gaji. Sementara gaji ini porsinya paling besar.

"Ini sebenarnya yang harus ditata kembali. Pemda maupun pusat harus sama-sama mengalokasikan dana pendidikan 20 persen di APBN/APBD. Selama ini pusat sudah memenuhi. Tinggal daerah yang belum," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-anggaran-pendidikan-di-indonesia-sangat-rumit?page=2

Ledia Hanifa: Revisi UU ASN akan Tampung Semua Honorer

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengatakan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memuat semua masukan dari berbagai pihak. Termasuk forum-forum honorer.

"Inikan drafnya belum disusun. Jadi nanti akan ditampung semua usulan. Jadi bukan cuma spesifik honorer K2," kata Ledia kepada JPNN.com, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan, alasan kenapa revisi UU ASN menampung semua honorer karena baru sebatas usulan. Masing-masing komisi di Badan Legislasi akan menyodorkan honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang harus diperjuangkan.

Misalnya, Komisi II mengajukan honorer K2, Komisi IV penyuluh pertanian, Komisi IX tenaga kesehatan, Komisi X guru honorer K2 dan non K2.

"Karena ini baru mau disusun drafnya jadi butuh banyak masukan. Nantinya akan dipilah lagi mana yang jadi skala prioritas," terang anggota Baleg.

Dia mengaku belum mengetahui kapan akan segera dilakukan pembahasan. Sebab, Baleg menunggu draf RUU ASN.

"Intinya kami butuh masukan yang banyak dari berbagai pihak. Memang UU ASN harus direvisi karena ada beberapa pasal yang kurang jelas salah satunya rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-revisi-uu-asn-akan-tampung-semua-honorer

Ledia: Hargai Profesi Desainer Kreatif dengan Mengakomodir dalam RUU Ekraf

Dalam rangka mencari masukan tentang RUU Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI melakukan uji publik RUU Kreatif bersama berbagai elemen masyarakat di Makassar, akhir pekan lalu. Dalam diskusi yang melibatkan komunitas, pelaku usaha, pemerintah daerah juga akademisi ini salah satu hal yang menjadi sorotan pembahasan adalah soal profesi desainer bidang kreatif.

Ketika definisi ekonomi kreatif erat berkaitan dengan nilai tambah sebuah produk hasil karya kreativitas manusia berdasarkan ilmu pengetahuan sesungguhnya peran seorang desainer kreatif menjadi penting karena mereka merupakan sosok perencana/pembuat nilai tambah bagi sebuah produk dan jasa. Tetapi sayangnya, sebagaimana dikeluhkan salah seorang peserta diskusi hal tersebut belum tampak terakomodir di dalam RUU Ekraf ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menegaskan untuk memasukkan keluhan ini dalam pembahasan lanjutan di DPR bersama pemerintah.

“Jika RUU ini akan diundangkan semua hal yang berkenaan dengan profesi yang termasuk dalam 16 subsektor ekonomi kreatif memang harus jelas nomenklaturnya. Sehingga kita tidak hanya menghargai produk kreatif tetapi juga menghargai SDMnya,” kataLedia

Aleg PKS ini melanjutkan, pada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dijabarkan pemerintah lewat BadanEkonomi Kreatif beragam profesi desainer kreatif perlu didedahkan lebih rinci seperti desainer grafis, desainer games, desainer tekstil, animator dan masih banyak lagi. Pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi ini diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya industri kreatif di negeri ini karena pelakunya akan lebih terlindungi posisi dan hasil karyanya di negeri sendiri. [Al Hafidh]
https://gontornews.com/ledia-hargai-profesi-desainer-kreatif-dengan-mengakomodir-dalam-ruu-ekraf/

Menagih Hak Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas

BANDUNG, (PR).- Memaknai Hari Disabilitas 3 Desember lalu, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah untuk lebih serius mewujudkan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

“Sejak diundangkannya UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, kita memahami ada 22 hak para penyandang disabilitas yang harus kita tegakkan bersama, diantaranya hak pendidikan. Sayangnya beberapa amanah peraturan turunan terkait pendidikan belum terealisasi sehingga menghambat pemenuhan hak pendidikan atas siswa penyandang disabilitas," ujar dia dalam rilisnya, Rabu, 4 Desember 2019.

Menurut Ledia, di antara hak pendidikan para siswa penyandang disabilitas yang masih kerap terabaikan adalah persoalan deteksi dan intervensi dini pada peserta didik.

Ragam disabilitas anak didik kadang tidak terdeteksi sejak awal dan berakibat siswa penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kebutuhannya.

“Dalam hal ini, diperlukan kemampuan guru dalam melakukan assessment pada setiap siswa dan memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Apalagi bagi sekolah inklusi. Dengan memahami kondisi setiap siswa utamanya siswa penyandang disabilitas maka langkah pengayoman dan pendampingan kepada mereka akan lebih tepat dan berkesesuaian dengan kebutuhan pencapaian perkembangan siswa.” ujar Ledia.

Untuk itu ia meminta pemerintah mendorong Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara aktif menyediakan program pelatihan dan sosialisasi bagi para guru terkait kemampuan assessment bagi siswa dan kemampuan dasar pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Sebab dari rencana pengembangan sekolah inklusi di seluruh Indonesia, faktor utama yang seringkali menghambat proses ajar mengajar pada siswa penyandang disabilitas adalah kekurangan guru yang siap mendampingi para siswa penyandang disabilitas ini. Akibatnya mereka kerap didowngrade kelasnya dalam sistem pengajaran atau orangtua siswa tersebut terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk mendatangkan guru pendamping dari luar sekolah," tutur dia.

Hal kedua yang juga diingatkan Ledia adalah penyediaan unit layanan disabilitas pada setiap daerah yang belum terlaksana.

“Padahal unit layanan disabilitas ini justru akan sangat membantu sekolah dalam memberikan intervensi yang tepat bagi para siswa penyandang disabilitas. Dengan ragam disabilitas yang tidak seragam pada setiap sekolah bahkan setiap level kelas, adanya unit disabilitas bisa menjadi jembatan penyedia kebutuhan ajar mengajar setiap siswa penyandang disabilitas. Satu sekolah mungkin membutuhkan buku Braille sementara satu sekolah lagi membutuhkan guru bagi siswa tuli. Semua cukup dipenuhi oleh unit layanan disabilitas setempat," ucap dia.

Karena itulah maka Ledia kembali mengingatkan Pemerintah untuk sesegera mungkin menurunkan aturan pemerintah terkait pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.

“Saya berharap tahun depan para penyandang disabilitas sudah bisa mendapat kado tahun baru dari Menteri Pendidikan berupa pemenuhan hak-hak pendidikan yang lebih optimal," kata dia.***

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01324258/menagih-hak-pendidikan-bagi-siswa-penyandang-disabilitas?page=2

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media