Kenali Ledia Hanifa Yuk

Legislator PKS Ingatkan Nadiem Presentasi Pakai Bahasa Indonesia

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 30 Januari 2020 | 1:23:00 AM

Tak hanya soal program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditanyakan anggota Komisi X DPR RI kepada Nadiem Makarim dalam rapat kerja hari. Ada juga anggota Komisi X yang mengingatkan Nadiem selaku Mendikbud.

Adalah anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mengingatkan Nadiem agar menggunakan bahasa Indonesia. Ledia meneladani bahasa Indonesia.

"Yang kedua, mengingatkan saja, karena ini adalah rapat yang tercatat betul di dalam UU MD3 bahwa ini rapat resmi, karenanya mengingatkan, karena ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka penggunaan bahasa Indonesia dalam presentasi maupun juga bicara menjadi satu hal yang penting dijadikan teladan oleh Mendikbud," kata Ledia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Nadiem memang kerap menggunakan bahasa Inggris saat mempresentasikan sejumlah hal dalam raker di Komisi X hari ini. Contohnya saat Nadiem menjelaskan perihal pembukaan prodi baru di perguruan tinggi.

"Bahwa untuk buka prodi baru, asal dia punya pasangan organisasi yang bekerja dan beroperasi di dunia nyata, baik profit maupun nonprofit, itu boleh dan tinggal meregistrasi akan langsung di-approve oleh kementerian," ucap Nadiem.

Masih mengenai pembukaan prodi baru, Nadiem memastikan Kemendikbud akan memantau prodi-prodi yang baru dibuka. Lagi-lagi Nadiem menyisipkan bahasa Inggris.

"Kami akan melakukan berbagai macam tracer study setiap tahun dan kami akan juga mengetatkan monitoring dari sisi kementerian," ucapnya.

Dalam raker kali ini, Kemendikbud menyajikan presentasi di layar. Setiap berganti slide, Nadiem selalu menyebut kata 'next'.

https://news.detik.com/berita/d-4877091/legislator-pks-ingatkan-nadiem-presentasi-pakai-bahasa-indonesia/2

Siapa yang Akan Terjerat Lagi di Kasus Jiwasraya?

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu, mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019.

Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, kasus Jiwasraya harus diusut tuntas.

Potensi kerugian negara kasus Jiwasraya diperkirakan Rp 13,7 triliun atau lebih besar dari kasus Century. Menurut anggota fraksi PKS itu, ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi diduga ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus Jiwasraya.


Editor: Adi Ginanjar Maulana

https://www.ayobandung.com/watch/2020/01/20/874/siapa-yang-akan-terjerat-lagi-di-kasus-jiwasraya

Pansus Dianggap Lebih Pas Tangani Jiwasraya

KOMISI VI DPR telah menetapkan akan mendorong dan membentuk panitia kerja (panja) Jiwasraya, meskipun panja dianggap tidak cukup untuk menangani kasus Jiwasraya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengatakan bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya tidak bisa hanya dilakukan secara internal oleh komisi VI melalui panja. Kasus Jiwasraya terkait dengan kerugian negara yang sangat besar ada potensi melibatkan tokoh besar.

"Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur kasus ini, sistemik efeknya juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan, karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," ujar Benny, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (16/2).

Penanganan juga dinilai tidak cukup hanya oleh Kejaksaan Agung. DPR harus ikut diberi kewenangan melalui pansus untuk bisa lebih berperan dalam mengawasi.

"Karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran istana," ujar Benny.

Ia mengatakan Demokrat akan terus berupaya mengajukan pembentukan pansus angket Jiwasraya. Koordinasi dengan fraksi-fraksi lain akan segera dilakukan.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa PKS juga akan segera melakukan koordinasi dengan fraksi lain di DPR terkait pembentukan pansus Jiwasraya.

"Mekanisme Pansus akan tepat untuk mengungkap manipulasi penyajian laporan keuangan dengan dan berbagai motifnya," ujar Ledia.

Ledia mengatakan pansus juga lebih tepat untuk mengungkap kelemahan tata kelola BUMN. Hal itu karena Jiwasraya adalah BUMN dan arah pembenahan yang secara fundamental untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa pansus memang lebih tepat karena akan dapat menyelesaikan kasus Jiwasraya secara komprehensif. Pembentukan pansus akan membuat upaya pencarian jalan keluar terbaik masalah Jiwasraya menjadi lebih fokus.

"Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan dana para nasabah dan mencari jalan keluar dari sistem Jiwasraya agar tidak berdampak terhadap asuransi-asuransi lainnya," ujar Saan. (OL-11)

https://mediaindonesia.com/read/detail/283804-pansus-dianggap-lebih-pas-tangani-jiwasraya

PKS sebut Skandal Jiwsaraya Kerugiannya Lebih Besar dari Century

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menilai kasus Jiwasraya harus diusut hingga tuntas, karena potensi kerugian negaranya diperkirakan dapat mencapai Rp13,7 triliun atau lebih besar dari kerugian negara dalam kasus Century.

"(Potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya) ini jauh lebih besar dari Bank Century," kata Ledia Hanifa dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Seperti diketahui, perhitungan terakhir dari kerugian kasus Bank Century oleh BPK diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari Rp7 triliun.

Ledia yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat, di mana pada bulan September 2019 ini, kewajibannya mencapai Rp49,6 triliun.

Selain itu, ujar dia, ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi, ia juga mengemukakan pendapatnya bahwa ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini.

"Kami mencium adanya indikasi fraud yang terorganisir (organized crime) dan kecurangan dibalik kasus Jiwasraya sejak tahun 2013," jelas Ledia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi telah mengusulkan pansus Jiwasraya dan akan mengajukan Hak Interpelasi BPJS, karena dua kasus itu dinilai mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat kecil.

Terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyelesaikan pengelolaan bisnis dan sisi ekonomi perusahaan tersebut.

https://www.wartaekonomi.co.id/read266947/pks-sebut-skandal-jiwsaraya-kerugiannya-lebih-besar-dari-century.html

Soal Omnibus Law, FPKS: Pemerintah Terlalu Suarakan Kepentingan Investasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, mulai isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai, munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Legislator DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi ini menyatakan, rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan, terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pelaku UMKM, termasuk untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat Indonesia secara umum," papar Ledia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2020).

Dengan demikian, lanjut Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," jelas Anggota Komisi X DPR RI itu.

Oleh karena itu, sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," tandasnya.

https://jabar.sindonews.com/read/16135/1/soal-omnibus-law-fpks-pemerintah-terlalu-suarakan-kepentingan-investasi-1579708884

Omnibus Law Harus Berpihak pada Masyarakat Bukan Investor

Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law.

Baca Juga: PPP Tolak Omnibus Law Soal Penghapusan Kewajiban Sertifikat Halal

Anggota Komisi X DPR  ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata dia di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," ucapnya.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja, dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," pungkasnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read267791/omnibus-law-harus-berpihak-pada-masyarakat-bukan-investor

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan di Indonesia Sangat Rumit

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengklaim anggaran pendidikan Indonesia terendah di dunia.

Menurut Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno, rendahnya anggaran ini dilhat dari jumlah yang diterima per siswa per tahun.

"Kalau dilihat dari anggaran pendidikan untuk siswa, Indonesia paling rendah loh. Hanya USD 1700 per siswa per tahun. Atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 23,8 juta (USD 1 = Rp 14 ribu)," kata Totok dalam diskusi pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di Jakarta, Selasa (10/12).

Totok yang juga merangkap kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menambahkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah sudah melakukan deregulasi. Mulai dari undang-undang, Perpres, dan seterusnya. Jangka pendeknya misalnya membebaskan guru-guru dari ikatan yang tidak perlu.

"Kami akan segera mengeluarkan edaran dari mendikbud supaya guru terbebas dari rutinitas yang tidak perlu. Termasuk pengawasnya. Jangan sampai ikatan yang membelenggu pembelajaran menjadi penghambat dari proses yang kreatif itu," terangnya.

Ledia Hanifah dari Komisi X DPR RI yang ikut dalam diskusi mengungkapkan, masalah anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Dana Rp 300 triliun sudah digelontorkan pusat ke daerah. Namun, Pemda tidak mau diskusi dengan DPRD karena menganggap itu dana pusat.

Sementara DPR RI tidak bisa mengawasi dana tersebut karena sudah jadi kewenangan daerah. "Jadi yang kami lihat, pemda menyusun anggaran pendidikan menunggu dana pusat dulu. Setelah itu baru dia tambahkan. Jangan heran 99 persen pemda tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

Hal lainnya, anggaran pendidikan 20 persen harusnya di luar gaji. Namun, karena ada judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional dan dimenangkan Mahkamah Konstitusi, makanya 20 persen itu sudah masuk gaji. Sementara gaji ini porsinya paling besar.

"Ini sebenarnya yang harus ditata kembali. Pemda maupun pusat harus sama-sama mengalokasikan dana pendidikan 20 persen di APBN/APBD. Selama ini pusat sudah memenuhi. Tinggal daerah yang belum," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-anggaran-pendidikan-di-indonesia-sangat-rumit?page=2

Ledia Hanifa: Revisi UU ASN akan Tampung Semua Honorer

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengatakan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memuat semua masukan dari berbagai pihak. Termasuk forum-forum honorer.

"Inikan drafnya belum disusun. Jadi nanti akan ditampung semua usulan. Jadi bukan cuma spesifik honorer K2," kata Ledia kepada JPNN.com, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan, alasan kenapa revisi UU ASN menampung semua honorer karena baru sebatas usulan. Masing-masing komisi di Badan Legislasi akan menyodorkan honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang harus diperjuangkan.

Misalnya, Komisi II mengajukan honorer K2, Komisi IV penyuluh pertanian, Komisi IX tenaga kesehatan, Komisi X guru honorer K2 dan non K2.

"Karena ini baru mau disusun drafnya jadi butuh banyak masukan. Nantinya akan dipilah lagi mana yang jadi skala prioritas," terang anggota Baleg.

Dia mengaku belum mengetahui kapan akan segera dilakukan pembahasan. Sebab, Baleg menunggu draf RUU ASN.

"Intinya kami butuh masukan yang banyak dari berbagai pihak. Memang UU ASN harus direvisi karena ada beberapa pasal yang kurang jelas salah satunya rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-revisi-uu-asn-akan-tampung-semua-honorer

Ledia: Hargai Profesi Desainer Kreatif dengan Mengakomodir dalam RUU Ekraf

Dalam rangka mencari masukan tentang RUU Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI melakukan uji publik RUU Kreatif bersama berbagai elemen masyarakat di Makassar, akhir pekan lalu. Dalam diskusi yang melibatkan komunitas, pelaku usaha, pemerintah daerah juga akademisi ini salah satu hal yang menjadi sorotan pembahasan adalah soal profesi desainer bidang kreatif.

Ketika definisi ekonomi kreatif erat berkaitan dengan nilai tambah sebuah produk hasil karya kreativitas manusia berdasarkan ilmu pengetahuan sesungguhnya peran seorang desainer kreatif menjadi penting karena mereka merupakan sosok perencana/pembuat nilai tambah bagi sebuah produk dan jasa. Tetapi sayangnya, sebagaimana dikeluhkan salah seorang peserta diskusi hal tersebut belum tampak terakomodir di dalam RUU Ekraf ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menegaskan untuk memasukkan keluhan ini dalam pembahasan lanjutan di DPR bersama pemerintah.

“Jika RUU ini akan diundangkan semua hal yang berkenaan dengan profesi yang termasuk dalam 16 subsektor ekonomi kreatif memang harus jelas nomenklaturnya. Sehingga kita tidak hanya menghargai produk kreatif tetapi juga menghargai SDMnya,” kataLedia

Aleg PKS ini melanjutkan, pada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dijabarkan pemerintah lewat BadanEkonomi Kreatif beragam profesi desainer kreatif perlu didedahkan lebih rinci seperti desainer grafis, desainer games, desainer tekstil, animator dan masih banyak lagi. Pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi ini diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya industri kreatif di negeri ini karena pelakunya akan lebih terlindungi posisi dan hasil karyanya di negeri sendiri. [Al Hafidh]
https://gontornews.com/ledia-hargai-profesi-desainer-kreatif-dengan-mengakomodir-dalam-ruu-ekraf/

Menagih Hak Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas

BANDUNG, (PR).- Memaknai Hari Disabilitas 3 Desember lalu, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah untuk lebih serius mewujudkan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

“Sejak diundangkannya UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, kita memahami ada 22 hak para penyandang disabilitas yang harus kita tegakkan bersama, diantaranya hak pendidikan. Sayangnya beberapa amanah peraturan turunan terkait pendidikan belum terealisasi sehingga menghambat pemenuhan hak pendidikan atas siswa penyandang disabilitas," ujar dia dalam rilisnya, Rabu, 4 Desember 2019.

Menurut Ledia, di antara hak pendidikan para siswa penyandang disabilitas yang masih kerap terabaikan adalah persoalan deteksi dan intervensi dini pada peserta didik.

Ragam disabilitas anak didik kadang tidak terdeteksi sejak awal dan berakibat siswa penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kebutuhannya.

“Dalam hal ini, diperlukan kemampuan guru dalam melakukan assessment pada setiap siswa dan memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Apalagi bagi sekolah inklusi. Dengan memahami kondisi setiap siswa utamanya siswa penyandang disabilitas maka langkah pengayoman dan pendampingan kepada mereka akan lebih tepat dan berkesesuaian dengan kebutuhan pencapaian perkembangan siswa.” ujar Ledia.

Untuk itu ia meminta pemerintah mendorong Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara aktif menyediakan program pelatihan dan sosialisasi bagi para guru terkait kemampuan assessment bagi siswa dan kemampuan dasar pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Sebab dari rencana pengembangan sekolah inklusi di seluruh Indonesia, faktor utama yang seringkali menghambat proses ajar mengajar pada siswa penyandang disabilitas adalah kekurangan guru yang siap mendampingi para siswa penyandang disabilitas ini. Akibatnya mereka kerap didowngrade kelasnya dalam sistem pengajaran atau orangtua siswa tersebut terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk mendatangkan guru pendamping dari luar sekolah," tutur dia.

Hal kedua yang juga diingatkan Ledia adalah penyediaan unit layanan disabilitas pada setiap daerah yang belum terlaksana.

“Padahal unit layanan disabilitas ini justru akan sangat membantu sekolah dalam memberikan intervensi yang tepat bagi para siswa penyandang disabilitas. Dengan ragam disabilitas yang tidak seragam pada setiap sekolah bahkan setiap level kelas, adanya unit disabilitas bisa menjadi jembatan penyedia kebutuhan ajar mengajar setiap siswa penyandang disabilitas. Satu sekolah mungkin membutuhkan buku Braille sementara satu sekolah lagi membutuhkan guru bagi siswa tuli. Semua cukup dipenuhi oleh unit layanan disabilitas setempat," ucap dia.

Karena itulah maka Ledia kembali mengingatkan Pemerintah untuk sesegera mungkin menurunkan aturan pemerintah terkait pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.

“Saya berharap tahun depan para penyandang disabilitas sudah bisa mendapat kado tahun baru dari Menteri Pendidikan berupa pemenuhan hak-hak pendidikan yang lebih optimal," kata dia.***

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01324258/menagih-hak-pendidikan-bagi-siswa-penyandang-disabilitas?page=2

Kurangi Pengangguran, Sekolah Vokasi Perlu Kompetensi dan Koordinasi Sinergis

Lulusan  yang memiliki link and match dengan dunia kerja menjadi fokus pengembangan  pendidikan vokasi dalam tiga tahun terakhir. Dengan menumpukan kegiatan pendidikan 70 persen di lapangan dan 30 persen di kelas diharapkan mampu menelurkan lulusan pendidikan vokasi yang lebih terampil di dunia kerja. Sayangnya fakta menunjukkan bahwa lulusan SMK, salah satu sekolah dengan sistem pendidikan vokasi, justru menyumbang angka pengangguran tertinggi di negeri ini.

“Fakta ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam konsep link and match antara dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Padahal sistem pendidikan vokasi sudah mengakomodasi 70 persen praktik lapangan dan 30 persen teori. Artinya masih ada yang tidak klop dengan konsep link and match ini, bisa dari soal kerja lapangannya, tenaga kependidikannya maupun dari kurikulumnya,” kata anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah kepada Gontornews.com. Selasa (10/12).

Ledia menguraikan, meskipun 70 persen waktu siswa digiatkan dalam kerja praktek lapangan namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan mitra yang memperlakukan siswa hanya sebagai helper, bukan sebagai siswa magang yang tengah memenuhi target kerja sesuai kurikulum.

“Dari berbagai masukan dan serap aspirasi terungkap kalau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi  mitra sekolah kerap hanya menjadikan anak-anak magang sebagai helper, tenaga bantu-bantu di beberapa unit. Kadang bahkan tidak berkesuaian dengan rencana ajar, yang penting magang. Padahal siswa magang seharusnya memiliki rencana, target dan evaluasi pencapaian yang ditentukan dan terukur, serta sebelum magang antara sekolah dengan mitra DUDI sudah ada kesepahaman akan rencana, target dan evaluasi pencapaian praktek lapangan dari siswa tersebut,” tegasnya.

Soal kompetensi guru juga diingatkan oleh Ledia. “Guru yang mengajar pada sekolah vokasi perlu ditingkatkan keahliannya, diantaranya dengan memastikan mereka memperoleh pelatihan yang tepat sampai memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ajar,” tambah Ledia.

Sebab hampir semua sekolah vokasi memiliki jumlah guru yang cukup untuk mengajar tetapi ternyata banyak diantara para guru ini belum memiliki sertifikat kompetensi yang berkesesuaian. “padahal logikanya kalau siswa didorong untuk menjadi terampil dan ahli tenaga pengajarnya harus lebih terampil dan ahli dong. Salah satunya ya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki,” katanya

Lebih lanjut aleg Fraksi PKS ini meminta implementasi kurikulum sekolah vokasi juga perlu pula diawasi dan dievaluasi secara berkala. Sebab kalau kurikulumnya sudah menitikberatkan pada soal ketrampilan, keahlian, link and match, maka pencapaian ketrampilan minimal dan kompetensi minimal dari setiap siswa dapat harus dilihat secara terukur. Sebelum magang, sesudah magang, selama di sekolah, semua pencapaian pemahaman teori dan ketrampilan peserta didik harus terukur sesuai dengan kurikulum yang ada. Apakah akan melibatkan DUDI? “Bisa saja, ini artinya sekolah pun perlu proaktif membangun komunikasi dengan mitra DUDI agar terjadi implementasi kurikulum dengan kebutuhan link and match yang tepat,” pesannya.

Terakhir aleg dapil Kota Bandung dan Cimahi ini juga mengingatkan pemerintah agar memastikan koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan program revitalisasi pendidikan vokasi yang link and match dengan DUDI.

“Sebab dunia usaha itu kan berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, tanggungjawab SMK berada di tangan Pemerintah Propinsi sementara Politeknik berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat. Maka kalau satu sama lain kurang lancar ngobrolnya, koordinasinya dan belum satu visi misinya soal penguatan link and match pendidikan vokasi dengan DUDI ke depannya tentu pengokohan SDM unggul pun bisa terhambat,” tutup Ledia
https://gontornews.com/kurangi-pengangguran-sekolah-vokasi-perlu-kompetensi-dan-koordinasi-sinergis/

Komisi X DPR Sebut Harus Ada Alat Ukur yang Jelas ketika Ujian Nasional Dihapus

Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa turut berkomentar terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menghapus Ujian Nasional (UN).

Diketahui, pada 2021 mendatang UN akan diganti dengan assesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Menurut Ledia Hanifa, ketika UN dihapus seharusnya ada evaluasi yang menyeluruh serta harus ada alat ukur yang jelas untuk menggantikan UN.

Tanggapan tersebut disampaikan Ledia Hanifa dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah kanal YouTube KompasTV, Rabu (11/12/2019).

"Ya memang harus dilakukan evaluasi menyeluruh, ini kalau diubah, diubahnya evaluasi yang seperti apa harus clear dulu," ujar Ledia Hanifa.

Ledia menilai jika yang dipakai untuk alat ukur kemudian assesmen kompetensi minimum dan survei karakter, itu sebenarnya alat ukur yang biasa dan memang harus dilakukan.

"Ini sebenarnya alat ukur biasa dan harus dilakukan, problem-nya guru kita punya kemampuan itu atau tidak," kata Ledia Hanifa.

Lebih lanjut, Ledia Hanifa menjelaskan setiap pendidikan memang perlu evaluasi hanya saja alat ukurnya perlu disepakati lebih dulu.

"Menurut saya bagian pertama yang harus dilakukan adalah assesmen di awal," terangnya.

Menurut Ledia Hanifa, assesmen kompetensi seharusnya dimulai dari tiga tahun pertama anak duduk di sekolah dasar untuk membekali anak-anak learning how to learn.

"Ketika siswa itu belum masuk, dia di asses dulu kemampuan dasarnya kemudian perilaku dan segala macam, saya rasa pertiga tahun cukup," jelas Ledia Hanifa.

Sementara itu, Ledia Hanifa juga menyoroti persoalan UN dipakai untuk mengukur kognitif itu tidak tepat.

Karena seharusnya ujian nasional menjadi bahan evaluasi pembelajaran bukan evaluasi pada siswa.

"Jadi bisa dibilang sebenarnya evaluasi untuk sekolah dan guru, apakah benar mereka sudah memberikan pendidikan yang tepat atau tidak," ungkap Ledia Hanifa.

Ledia Hanifah menilai ada keanehan dalam ujian nasional ditingkat SMA yang menggunakan pendekatan high order thinking skills.

Namun, sepanjang sepanjang pendidikan yang mereka terima tidak pernah mendapatkan bagaimana melakukan dan memikirkan sesuatu yang dengan kritis melalui pendekatan high order thinking skills.

Ledia Hanifa mengatakan jika sudah dua tahun ini, UN tidak menentukan kelulusan namun hanya bagian dari evaluasi.

"Cuma problem nya adalah itu dipakai benar atau tidak oleh pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi, pada kenyataannya kan tidak," terang Ledia.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)



https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/12/komisi-x-dpr-sebut-harus-ada-alat-ukur-yang-jelas-ketika-ujian-nasional-dihapus

Lulusan SMK Terbanyak Menganggur: Pemerintah Harus Lakukan Pembenahan Mendalam

Pertumbuhan SDM Unggul melalui penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus rencana kerja pemerintahan Jokowi sebagaimana disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN kepada DPR RI, 16 Agustus lalu.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan Pemerintah untuk secara mendalam membenahi sistem pendidikan vokasi di negeri ini.

Sebagai pengingat awal, urai anggota Panja Pendidikan Vokasi ini pula, angka pengangguran terbesar di negeri ini dihasilkan oleh para lulusan sekolah setingkat SMK yaitu 11,24% dibanding lulusan SMA yang hanya 7,9%. Padahal jumlah lulusan SMK setiap tahun hanya sekitar separuh dari lulusan SMA. Lulusan SMK ada 1,4 juta dibanding lulusan SMA yang berjumlah 2,1 juta. Ketimpangan ini bisa jadi menunjukkan belum adanya link and match  yang terencana, terstruktur dan terimplementasi optimal antara dunia teori dan kerja di dalam sistem pendidikan vokasi sejak SMK. Akibatnya pasar kerja pun belum melirik lulusan SMK secara maksimal.

Karenanya, kata aleg Fraksi PKS ini “penguatan sistem pendidikan vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi sejak hulu ke hilir.”

Pertama, urai Ledia, penyediaan sarana dan prasarana latihan kerja yang disediakan di sekolah-sekolah vokasi harus mengikuti perkembangan dunia usaha. Penyediaan sarpras ini bisa saja disediakan oleh pemerintah atau dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

“Beberapa kali saya mendatangi sekolah-sekolah vokasi, ternyata sarprasnya, alat-alat yang mereka miliki untuk praktik, ternyata sudah berumur, tidak up to date  bahkan ada yang tidak begitu berkesesuaian dengan kebutuhan di lapangan kerja.”

Kedua mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah sistem vokasi haruslah diarahkan pada hal-hal yang akan mendukung kebutuhan link and match dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Dari sekian juta anggaran yang diterima harus benar-benar diutamakan segala pengeluaran yang bisa berkaitan langsung dengan tujuan pengembangan kebutuhan  link and match dunia sekolah dengan DUDI ini, apakah itu terkait pemutakhiran bahan ajar, alat peraga, atau peningkatan kapasitas guru.”

Ketiga, pelatihan bagi guru-guru sekolah vokasi harus ditingkatkan. “Memberikan peningkatan wawasan keilmuan dan perkembangan terkini terkait dunia pendidikan dan industri adalah salah satu hal pokok yang perlu diberikan pada guru-guru sekolah vokasi. Sebab merekalah yang akan menjadi penyampai pesan pada peserta didik, sehingga wawasan keilmuan dan keahliannya selayaknya selalu up to date.”

Keempat, kesempatan bagi para peserta didik di sekolah-sekolah vokasi untuk magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) harus diperbanyak dan diperluas. Sebab sistem pendidikan vokasi menitikberatkan praktik lapangan lebih besar bobotnya daripada teori di kelas. Karena itu maka kesempatan magang bagi para peserta didik harus diperbanyak dan diperluas agar ilmu yang mereka dapat terlatih langsung di lapangan bahkan bisa mendapatkan ilmu baru dari pelatihan kerja yang mereka miliki.

“Sekarang memang sudah ada pemagangan ini dilakukan oleh sekolah-sekolah, tetapi yang kita temui belum banyak dan masih terbatas, belum meluas. Kalau mereka punya satu dua mitra, dari tahun ke tahun ya itu-itu saja tempatnya,” kata Ledia.

Karenanya, sambung Sekretaris Fraksi PKS ini lebih lanjut, implementasi program ini tentu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pihak sekolah, dunia usaha dan kementerian/lembaga di berbagai bidang.

Sekolah perlu membuka jaringan dengan lebih banyak mitra dunia usaha untuk dititipi siswa, sementara kementerian pendidikan bisa ikut membukakan jalan dengan menggandeng pihak DUDI dan kementerian/lembaga lain agar siap menampung para pemagang dari sekolah-sekolah vokasi.

“Dengan menggembleng para siswa sekolah vokasi di dunia usaha dan industri ini diharapkan lulusan sekolah-sekolah vokasi bisa lebih terampil dan siap mengarungi dunia kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini.”
https://gontornews.com/lulusan-smk-terbanyak-menganggur-pemerintah-harus-lakukan-pembenahan-mendalam/

Sekolah Roboh Telan Korban, Ledia: Aturan Standar Sarana Prasana Pendidikan Harus Ditegakkan!

Robohnya sekolah adalah kabar buruk bagi dunia pendidikan. Bagaimana kalau dua sekolah roboh dalam waktu berdekatan?

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Ini sungguh kabar, buruk, bahkan sangat buruk bagi dunia pendidikan kita, terlebih sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia,” kata Ledia Hanifa Amaliah, aleg Komisi X DPR RI.

SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur roboh pada Selasa 5 November 2019 kemarin dan  menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. Sementara Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan (NW) yang berada di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgerate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat roboh pada 3 September lalu dan mengakibatkan puluhan siswa luka-luka. Dua sekolah roboh hanya dalam waktu dua bulan.

“Kedua sekolah ini terhitung masih baru. Satu sekolah, SD Negeri Gentong yang berada di bawah tanggung jawab Kemendikbud baru dibangun pada 2017 lalu sementara Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan yang berada di bawah Kemenag dibangun pada 2012, tetapi sayang sekali keduanya mengalami musibah yang semestinya tidak perlu terjadi.”

Menurut Ledia, robohnya satu bangunan, apalagi dengan usia pembangunan  masih sangat muda adalah tanda ada sebuah kelalaian dalam penegakan standar pembangunan sarana prasarana sekolah. “Umumnya gedung yang dibangun dengan baik akan bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Perbaikan yang dibutuhkan dalam perjalanan usia pun biasanya hanya berupa renovasi biasa, apalagi kalau perawatannya tepat dan berkala, umur bangunan bisa sangat panjang. Karena itu, kalau sampai ada usia gedung belum ada 10 tahun, bahkan belum sampai 5 tahun tapi sudah roboh, jelas ada unsur kelalaian di dalam pembangunannya.”

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan, Indonesia sudah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan terkait standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah,baik tingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK juga SLB.

Regulasi yang mengatur soal standar sarana prasarana ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah  Luar Biasa.

“Semua jenjang dan jenis pendidikan sudah ada Permendikbud terkait sarprasnya, termasuk soal bangunan yang diantaranya harus memenuhi standar keamananan dan kenyamanan. Kalau setiap pengadaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah mengacu dan terawasi berpedoman pada regulasi tersebut insya Allah  musibah semacam bangunan roboh ini bisa dihindari. Karena itu ke depannya pemerintah harus lebih tegas memastikan peraturan ini ditegakkan.” Ujar Ledia
https://gontornews.com/sekolah-roboh-telan-korban-ledia-aturan-standar-sarana-prasana-pendidikan-harus-ditegakkan/

Alasan FPKS Tetap Usulkan Minimal 18 Tahun Usia Menikah

Revisi UU Pernikahan sudah disahkan, 8 dari 10 fraksi setuju dengan batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah usia 19 tahun. Dalam proses perjalanan pembahasan revisi 2 fraksi yang menolak yaitu dari partai PPP dan PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan tetap mengusulkan batas usia menikah bagi pria dan wanita adalah 18 tahun untuk dimasukkan dalam Revisi No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ledia Hanifa Amaliah, usai rapat paripurna menjelaskan FPKS berpandangan bahwa batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang perlu diubah agar terjadi harmonisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

“Sebab selama ini memang ada beberapa ketidaksinkronan di dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak, yang tentunya juga tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Papar Ledia kepada Gontornews.com. Selasa, (18/9)

Ketidaksinkronan dimaksud, jelas Ledia, terlihat misalnya dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan merujuk pada sosok perempuan yang masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.

Karena itulah, untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan perundang-undngan, Fraksi PKS dalam pembahasan demi pembahasan revisi mengusulkan perubahan Ketentuan Pasal 7 ayat (1)  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Usulan FPKS ini didasarkan dengan pertimbangan hukum bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian, seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah tidak lagi termasuk kategori anak menurut UU tentang Perlindungan Anak dan karena itu maka perkawinan antara pria dan wanita yang telah berusia 18 tahun tidak lagi dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Di sisi lain  Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar secara serius dan berkesinambungan segera melakukan upaya-upaya perubahan paradigma pengaturan secara komprehensif untuk dapat mengatasi permasalahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh maraknya seks bebas di kalangan remaja.

Sebab dalam kurun tahun 2014-2018 saja, berdasarkan data dari Pengadilan Agama di berbagai daerah, penyebab yang paling dominan dilaporkan dari terjadinya perkawinan usia anak adalah karena faktor hamil di luar nikah (perzinaan), di samping tak bisa ditampik ada disebabkan faktor lain seperti faktor ekonomi dan faktor budaya. Maka, sudah sepatutnya memperkuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan perzinaan sebagai tindakan preventif untuk menekan penyebab utama perwakinan di usia anak menjadi konsen negara secara serius.

Selain itu, menjadi sangat penting pula pemerintah menggiatkan kampanye gerakan menolak seks di luar pernikahan serta membatasi penyebaran konten-konten pornografi yang turut menjadi faktor penyebab maraknya seks pranikah di kalangan remaja. [Hafidh]
https://gontornews.com/alasan-fpks-tetap-usulkan-minimal-18-tahun-usia-menikah/

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa: PPPK Itu Bukan untuk Honorer

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 23 Januari 2020 | 2:13:00 AM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) belum bisa membahas revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara), yang oleh honorer K2 sangat ditunggu proses pengesahannya.

Pasalnya, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, draft revisi UU ASN belum diajukan oleh Komisi II DPR sebagai pihak pengusul.

Diketahui, tugas Baleg sebagai alat kelengkapan DPR antara lain melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Bagaimana bisa bahas kalau draftnya belum ada. Kan harus disusun baru lagi. Ada 50 RUU yang masuk Prolegnas dan salah satunya revisi UU ASN,” kata Ledia kepada JPNN.com (grup fajar.co.id) usai diskusi pendidikan, Selasa (10/12).

Politikus PKS ini menyebutkan, ada beberapa pasal yang harus diubah. Salah satunya tentang pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Proses rekrutmennya harus diperjelas.

“PPPK itu bukan untuk honorer, jadi ini harus diperjelas dalam revisi nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ledia, Baleg sifatnya menampung seluruh masukan untuk kemudian menentukan mana yang bakal dimasukkan dalam RUU ASN .

Terkait peluang guru honorer diangkat PNS, Ledia menyerahkan kepada ketentuan Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

“Nanti akan kami bahas bersama mendikbud soal nasib guru honorer ini. Keinginan mendikbud seperti apa, akan kami dengar dulu,” tandasnya.

https://fajar.co.id/2019/12/12/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-pppk-itu-bukan-untuk-honorer/

Ledia: Tren Wisata Ekonomi Hijau Perlu Disiapkan Kemenparekraf

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 22 Januari 2020 | 11:58:00 PM

Jakarta, Gontornews — Peningkatan Quality Tourism Experience  diusung menjadi satu langkah prioritas Kementerian Pariwisata ke depan.  Di dalamnya termasuk mengembangkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyambut baik langkah tersebut seraya memberi satu masukan khusus terkait ekonomi hijau (green economy).

“Tren industri dunia saat ini tengah mempopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau. Di mana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa tetapi sekaligus juga ramah lingkungan serta berkeadilan sosial. Tentu saja industri pariwisata pun tidak ketinggalan, bagaimana bisa memasarkan destinasi wisata yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat sekitar,” papar Ledia kepada Gontornews.com, Sabtu (30/11).

Disampaikan Ledia, saat melakukan kunjungan dinas bersama Pimpinan DPR ke Swiss dan Belgia pekan lalu, selain melakukan perbincangan bilateral terkait perdagangan antarnegara, diskusi serius yang berlangsung  terkait  pula pada persoalan peningkatan SDM khususnya  di bidang pariwisata.

Dalam diskusi ini, sambung Ledia terungkap bahwa kecenderungan kebijakan wisata di dunia kini mengarah pada pengembangan  destinasi wisata secara green economy . Sebab para wisatawan atau traveler masa kini, ketika mendatangi suatu destinasi tak sekedar ingin mendapatkan kepuasan pengalaman dari indahnya tempat atau bersejarahnya bangunan,  tetapi sekaligus juga menuntut kepastian keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan yang terjaga kelestariannya.

“Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam hal kekayaan jumlah destinasi wisata yang sangat indah dan atau bersejarah. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana juga terus dilakukan,  didukung dengan anggaran kementerian yang semakin meningkat. Namun  peningkatan SDM bidang pariwisata dan penerapan konsep ekonomi hijau ini yang nampaknya masih memerlukan kerja keras Pak Menteri dan jajarannya,” kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini pula.

Dalam hal peningkatan mutu SDM Ledia mengingatkan agar setiap destinasi wisata telah memiliki SDM yang memahami standar pelayanan minimal (SPM), green oriented  dan mampu menerapkannya dalam sistem tata kelola mereka.

“Urusan sampah yang tidak terkelola baik, limbah plastik yang jumlahnya terus bertambah, ekosistem alam yang rusak di berbagai destinasi wisata menjadi catatan pedih untuk Indonesia,” ujar Ledia prihatin.

Karena itulah maka peningkatan SDM yang memahami SPM dan green oriented  menjadi mendesak. Termasuk juga dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sekitar agar mereka pun mampu berderap seirama menjaga ekosistem wisata untuk bisa membuka potensi ekonomi tapi tetap terjaga kelestariannya.

“Kalau masyarakatnya juga sadar wisata, mereka akan turut membantu menjaga  kenyamanan destinasi wisata sekaligus akan mengingatkan pula para pengunjung yang serampangan.  Hal ini tentu akan meringankan beban pengelola destinasi wisata dalam hal pemeliharaan  kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata.  Sehingga  ke depannya kita berharap tidak ada lagi catatan bagi destinasi wisata kita terkait sarpras kotor, tidak nyaman dan lingkungan yang rusak.”

Soal standar minimal pelayanan destinasi wisata disebut Ledia bisa diwujudkan dengan tersedianya tempat sampah dan toilet yang berjumlah cukup dan mudah diakses serta terjaga kebersihannya.  Begitu pula tersedia sarana ibadah yang mudah diakses, papan informasi yang jelas dan peraturan terkait lingkungan yang tegas.

“Ini standar pelayanan minimal ya, artinya sudah seharusnya ada. Syukur bila kemudian secara bertahap ditambah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pemilahan dan pengolahan sampah, peminimalan penggunaan plastik di kawasan destinasi wisata serta penggunaan bahan-bahan alam dalam sistem tata kelolanya. Tidak rumit  sebenarnya tapi harus dimulai dari satu kemauan kuat untuk mewujudkan dan membiasakannya sebelum menjadi kesadaran dan kebudayaan bersama. Dan saya berharap di bawah Menteri yang baru hal ini bisa segera diwujudkan.”

Sekolah Roboh Telan Korban, Ledia: Aturan Standar Sarana Prasana Pendidikan Harus Ditegakkan!

Jakarta, Gontornews — Robohnya sekolah adalah kabar buruk bagi dunia pendidikan. Bagaimana kalau dua sekolah roboh dalam waktu berdekatan?

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Ini sungguh kabar, buruk, bahkan sangat buruk bagi dunia pendidikan kita, terlebih sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia,” kata Ledia Hanifa Amaliah, aleg Komisi X DPR RI.

SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur roboh pada Selasa 5 November 2019 kemarin dan  menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. Sementara Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan (NW) yang berada di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgerate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat roboh pada 3 September lalu dan mengakibatkan puluhan siswa luka-luka. Dua sekolah roboh hanya dalam waktu dua bulan.

“Kedua sekolah ini terhitung masih baru. Satu sekolah, SD Negeri Gentong yang berada di bawah tanggung jawab Kemendikbud baru dibangun pada 2017 lalu sementara Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan yang berada di bawah Kemenag dibangun pada 2012, tetapi sayang sekali keduanya mengalami musibah yang semestinya tidak perlu terjadi.”

Menurut Ledia, robohnya satu bangunan, apalagi dengan usia pembangunan  masih sangat muda adalah tanda ada sebuah kelalaian dalam penegakan standar pembangunan sarana prasarana sekolah. “Umumnya gedung yang dibangun dengan baik akan bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Perbaikan yang dibutuhkan dalam perjalanan usia pun biasanya hanya berupa renovasi biasa, apalagi kalau perawatannya tepat dan berkala, umur bangunan bisa sangat panjang. Karena itu, kalau sampai ada usia gedung belum ada 10 tahun, bahkan belum sampai 5 tahun tapi sudah roboh, jelas ada unsur kelalaian di dalam pembangunannya.”

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan, Indonesia sudah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan terkait standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah,baik tingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK juga SLB.

Regulasi yang mengatur soal standar sarana prasarana ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah  Luar Biasa.

“Semua jenjang dan jenis pendidikan sudah ada Permendikbud terkait sarprasnya, termasuk soal bangunan yang diantaranya harus memenuhi standar keamananan dan kenyamanan. Kalau setiap pengadaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah mengacu dan terawasi berpedoman pada regulasi tersebut insya Allah  musibah semacam bangunan roboh ini bisa dihindari. Karena itu ke depannya pemerintah harus lebih tegas memastikan peraturan ini ditegakkan.” Ujar Ledia

https://gontornews.com/sekolah-roboh-telan-korban-ledia-aturan-standar-sarana-prasana-pendidikan-harus-ditegakkan/

Ledia: Penerapan UU Jaminan Produk Halal Perlu Dukungan Semua Pihak

Per 17 Oktober 2019 Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal resmi diberlakukan. Pengurusan sertifikat halal bagi produk-produk makanan, minuman yang beredar di Indonesia (termasuk obat dan kosmetika secara bertahap) menjadi wajib (mandatory) untuk diurus para produsen atau pelaku usaha.

Ledia Hanifa Amaliah, mantan ketua Panja Undang-Undang Jaminan Produk Halal saat Undang-Undang ini masih menjadi RUU, menyebutkan, “Kita sangat bersyukur bahwa Undang-Undang yang melindungi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam telah berlaku. Kita berharap tidak ada lagi keraguan masyarakat saat akan mengonsumsi makanan, minuman, obat dan kosmetika karena setiap produk yang beredar sudah memenuhi standar kehalalan dan keamanan yang dijamin negara.”

Terkait adanya kritik pada badan, peraturan turunan hingga kekhawatiran beberapa pihak soal hilangnya kewenangan MUI, Ledia menyarankan semua pihak agar menahan diri dan membaca Undang-Undang dengan cermat.

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah penyelenggara sistem jaminan produk halal sesuai amanah Undang-Undang, dengan beberapa kewenangan yang perlu dikoordinasikan dengan MUI. Sementara MUI sendiri memiliki kewenangan khusus terkait penetapan kehalalan produk. Ini berarti kedua belah pihak saling terkait dan bekerjasama dalam keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, tidak ada istilah saling meniadakan,” jelasnya kepada Gontornews.com, Kamis (17/10).

Sementara terkait peraturan turunan yang diamanahkah oleh Undang-Undang, Ledia berharap pemerintah bisa segera menyelesaikannya, agar implementasi Undang-Undang ini menjadi komplit.

“Undang-undang ini memang belum sesempurna harapan kita, peraturan perundangannya juga banyak yang belum dikeluarkan pemerintah. Namun ini adalah langkah awal kita dalam melindungi kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dengan tenteram. Sambil berharap agar pemerintah bisa segera mengeluarkan peraturan turunan, mari kita sama-sama mensupport pemberlakuan Undang-Undang ini.”

https://gontornews.com/ledia-penerapan-uu-jaminan-produk-halal-perlu-dukungan-semua-pihak/

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan di Indonesia Sangat Rumit

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengklaim anggaran pendidikan Indonesia terendah di dunia.

Menurut Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno, rendahnya anggaran ini dilhat dari jumlah yang diterima per siswa per tahun.

"Kalau dilihat dari anggaran pendidikan untuk siswa, Indonesia paling rendah loh. Hanya USD 1700 per siswa per tahun. Atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 23,8 juta (USD 1 = Rp 14 ribu)," kata Totok dalam diskusi pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di Jakarta, Selasa (10/12).

Totok yang juga merangkap kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menambahkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah sudah melakukan deregulasi. Mulai dari undang-undang, Perpres, dan seterusnya. Jangka pendeknya misalnya membebaskan guru-guru dari ikatan yang tidak perlu.

"Kami akan segera mengeluarkan edaran dari mendikbud supaya guru terbebas dari rutinitas yang tidak perlu. Termasuk pengawasnya. Jangan sampai ikatan yang membelenggu pembelajaran menjadi penghambat dari proses yang kreatif itu," terangnya.

Ledia Hanifah dari Komisi X DPR RI yang ikut dalam diskusi mengungkapkan, masalah anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Dana Rp 300 triliun sudah digelontorkan pusat ke daerah. Namun, Pemda tidak mau diskusi dengan DPRD karena menganggap itu dana pusat.

Sementara DPR RI tidak bisa mengawasi dana tersebut karena sudah jadi kewenangan daerah. "Jadi yang kami lihat, pemda menyusun anggaran pendidikan menunggu dana pusat dulu. Setelah itu baru dia tambahkan. Jangan heran 99 persen pemda tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

Hal lainnya, anggaran pendidikan 20 persen harusnya di luar gaji. Namun, karena ada judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional dan dimenangkan Mahkamah Konstitusi, makanya 20 persen itu sudah masuk gaji. Sementara gaji ini porsinya paling besar.

"Ini sebenarnya yang harus ditata kembali. Pemda maupun pusat harus sama-sama mengalokasikan dana pendidikan 20 persen di APBN/APBD. Selama ini pusat sudah memenuhi. Tinggal daerah yang belum," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-anggaran-pendidikan-di-indonesia-sangat-rumit?page=2

Elite PKS Ingatkan Gerindra: Wagub DKI Hak Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengingatkan Partai Gerindra bahwa posisi wakil gubernur DKI Jakarta masih menjadi hak milik PKS. Ia memandang kader PKS adalah pihak yang pantas untuk mengisi posisi tersebut.

"Kalau kami sih memandang ini haknya PKS, maka nama (cawagub DKI) dari PKS," kata Ledia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (15/11).

Ledia menjelaskan komitmen atau perjanjian awal antara PKS dan Gerindra terkait posisi wakil gubernur DKI yang kosong nantinya adalah milik kader PKS.

Menurutnya, sampai saat ini kesepakatan politik antara Gerindra dan PKS itu pun tak berubah. Ia pun mengatakan PKS sendiri sudah menyerahkan beberapa nama kadernya untuk diproses di DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya kan fatsunnya itu haknya PKS ya, sampai sekarang, kita sudah usulkan nama kemudian sedang diproses di DPRD Provinsi," kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan partainya tak keberatan jika Partai Gerindra turut mengajukan beberapa nama calon wakil gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, ia kembali mengingatkan Gerindra bahwa kesepakatan awal posisi itu merupakan milik PKS.

"Ya kalau nyodorin silakan saja, kan kesepakatan sejak awal memang PKS," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga mengatakan partainya membuka peluang jika Gerindra mengajukan nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Dia mengatakan dari partai manapun, cawagub baru harus bisa menjalankan visi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dinyatakan sejak Pilkada DKI 2017.

"Kita persilakan, tapi tentu dengan pertimbangan betul-betul sah yang memenuhi harapan masyarakat yang memberikan satu kemampuan untuk bekerja sama dengan Gubernur Pak Anies Baswedan dan juga janji-janji selama ini," kata Mustafa saat ditemui pada Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11).

Hingga kini kursi Wagub DKI Jakarta masih kosong usai Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi tersebut pada Agustus 2018 silam. Ketika itu Sandi memutuskan maju Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Usai polemik berkepanjangan, PKS dan Gerindra setuju untuk mengajukan dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun hingga kini belum ada keputusan meski DPRD sudah membentuk pansus terkait hal tersebut.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174851-32-448792/elite-pks-ingatkan-gerindra-wagub-dki-hak-kami

Konsolidasi Politik, PKS Agendakan Bertemu Tommy Soeharto

 Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa menyebut Presiden PKS Sohibul Iman diagendakan bertemu Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto pekan depan.

"Kalau tak salah tentatifnya pekan depan, tetapi kita masih atur-atur lagi waktu tepatnya," kata Ledia di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11).

Menurut Ledia pertemuan itu bertujuan membangun komunikasi dan kebersamaan dengan semua elemen partai politik. Ia menyebut tak hanya Berkarya, PKS pun akan bersilaturahmi dengan beberapa partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Ini bagian dari bagaimana kita bersama-sama kita menunjukkan komitmen bahwa kita mau membangun bangsa itu bersama-sama, tidak bisa satu dua elemen saja, tetapi keseluruhan," kata dia.

Ledia menambahkan pertemuan PKS dengan partai lain bukan untuk mengajak mereka masuk dalam barisan oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mencontohkan silaturahmi PKS dan Nasdem beberapa waktu lalu.

Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan. Ledia menuturkan dalam pertemuan itu PKS hanya mengajak Nasdem untuk bersama-sama mengkritisi dan mengingatkan pelbagai kebijakan Jokowi yang tak berpihak pada masyarakat.


"Karena kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan itu kan jadi persoalan, meskipun mereka ada di dalam, mereka juga punya keinginan untuk melakukan kritik, kami di luar juga mau melakukan kritik, dengan cara berbeda tentunya," kata Ledia.

Sekjen PKS Mustafa Kamal menyampaikan partainya akan mulai menjalin komunikasi untuk persiapan Pilpres 2024 mulai minggu depan. Mereka akan memulai dengan merangkul beberapa partai di luar kabinet Presiden Jokowi.

"Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang nonkabinet tentang bagaimana posisi akhirnya. Kami akan dengar langsung dan membangun kesepahaman," ucap dia kemarin (rzr/wis)


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174141-32-448781/konsolidasi-politik-pks-agendakan-bertemu-tommy-soeharto

Semoga Nadiem Makarim Tidak Menambah Beban Siswa, Orang Tua dan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul jika pengin mengembangkan serta menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia seperti dikutip dari Antara, Senin (4/110.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Kemendikbud tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan. "Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara saksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.

 Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.

Tarif dasar listrik juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan.

"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat saksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.
Baca Juga:

Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut dia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital. "Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan menjadi lebih baik," ujarnya. (antara/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/semoga-nadiem-makarim-tidak-menambah-beban-siswa-orang-tua-dan-sekolah

Nadiem Bicara Banyak Masalah Guru, PKS: Dia Beri PR ke Diri Sendiri

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat pidato untuk Hari Guru. Berbagai masalah guru dan pendidikan dia soroti. PKS menilai Nadiem sedang menyebut rentetan pekerjaan rumah (PR) untuk dirinya sendiri.

"Bagus. Dia mengkritik karena dia sudah mempelajari. Sebenarnya ini memberi PR pada dirinya sendiri sih," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).

Dalam naskah pidato untuk Hari Guru Nasional 2019 itu, Nadiem mengangkat sejumlah masalah antara lain guru terlalu banyak tugas administratif, guru terlalu sering diberi aturan ketimbang diberi pertolongan oleh pemerintah, kurikulum yang ada menutup pintu petualangan bagi murid-murid, dan guru tidak dipercaya untuk berinovasi. Nadiem kemudian menginstruksikan agar guru memberi kesempatan murid untuk mengajar di kelas.

"Itu terpulang pada diri beliau sendiri karena dia harus menyelesaikan," kata Ledia yang merupakan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS ini.

Masalah tugas administratif yang membebani guru dikatakan Ledia adalah amanat dari aturan yang sudah ada. Komisi X DPR sudah mengadakan rapat kerja dengan Nadiem, dalam rapat itu telah dibahas aturan-aturan yang tidak saling mendukung antara yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PANRB. Akibatnya, guru menjadi terbebani oleh masalah administratif.

"PR-nya (untuk Nadiem), regulasi diperbaiki lintas kementerian. Adakan pula pembekalan guru," kata Ledia.

https://news.detik.com/berita/d-4796071/nadiem-bicara-banyak-masalah-guru-pks-dia-beri-pr-ke-diri-sendiri

Nadiem Buat Aplikasi Pendidikan, Anggota DPR: Timbang Dampaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak ikutan yang mungkin muncul bila ingin mengembangkan dan menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

Sebelumnya, Nadiem meminta waktu 100 hari untuk membuat perubahan sistem belajar berbasis aplikasi.

"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan.

"Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.

Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.

Tarif dasar listrik yang semakin tinggi juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan
"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat seksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.

Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut Ledia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital.

"Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik," ujarnya.

https://tekno.tempo.co/read/1268182/nadiem-buat-aplikasi-pendidikan-anggota-dpr-timbang-dampaknya

Ledia Hanifa Ingatkan Nadiem Tujuan Pendidikan Nasional

Jakarta -- Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk ingat dan fokus pada tujuan pendidikan yang menjadi fondasi dasar sistem pendidikan di Indonesia, sebelum menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

"Penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah langkah positif di era digital. Namun, Pak Menteri harus ingat dan berfokus pada tujuan pendidikan yang menjadi fondasi dasar sistem pendidikan di negeri ini," kata Ledia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

"Membaca tujuan pendidikan nasional tersebut, kita bisa memahami bahwa tumbuh kembang karakter dan kepribadian peserta didik secara positif menjadi fokus utama," tuturnya.

Menurut Ledia, pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pendidikan sekolah harus menjadi fokus pendamping dari fokus utama berupa upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan karakter.

Menurut dia, aplikasi sistem pendidikan memang bisa mempermudah siswa, guru, dan orangtua mengakses bahan ajar, mencari, menyerap, dan bertukar informasi, menyiapkan dan memperoleh evaluasi, melakukan manajemen kegiatan pendidikan bahkan membantu mengatasi kekurangan guru di wilayah-wilayah terpencil.

"Namun pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional membutuhkan interaksi, pengalaman dan contoh langsung dalam penerapan kesehariannya," katanya.

Karena itu, alih-alih berfokus pada pengembangan dan penerapan aplikasi pendidikan, Ledia menyarankan kepada Nadiem untuk lebih mengutamakan peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga pendidikan, penyediaan sarana prasarana sekolah yang cukup dan bermutu serta pengukuhan kurikulum yang mengacu pada perwujudan tujuan pendidikan nasional. 
Sumber: Tempo


http://pks.id/content/ledia-hanifa-ingatkan-nadiem-tujuan-pendidikan-nasional

PKS Janji jadi Oposisi Bermartabat

BAGI PKS, menjadi oposisi adalah kepatutan dalam sebuah sistem negara yang menganut paham demokrasi. Sama patutnya dengan partai lain yang bergabung dalam koalisi.

PKS juga menegaskan bahwa oposisi yang bakal dimainkan bukan oposisi jelek dan menjatuhkan seperti yang selama ini dicitrakan. PKS bertekad untuk menjadi oposisi yang bermartabat.

"Kita sudah sejak awal mengatakan bahwa kita akan jadi oposisi yang bermartabat, konstruktif, dan substanstif," terang Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara Jakarta (15/11).

Menurutnya, PKS bakal teguh sebagai oposisi meski berbeda partai lain yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah. Tidak mungkin bagi PKS untuk mengajak partai lain untuk menjadi oposisi padahal posisi mereka sudah kadung koalisi.

"Kemudian juga partai-partai lain mungkin karena mereka memberikan dukungan. Kita tidak bisa dong ajak-ajak Nasdem (untuk jadi) oposisi," lanjutnya.

PKS juga mengajak Partai NasDem untuk bersikap kritis kendati termasuk dalam partai pendukung pemerintah.

"NasDem secara eksplisit juga menyatakan mendukung pemerintah, tapi kita mengajak untuk sama-sama mengkritisi. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengingatkan itu kan jadi persoalan," lanjutnya.

Ledia juga mengungkap bahwa partai yang berada dalam koalisi juga punya keinginan yang sama dengan PKS yakni mengkritisi pemerintah. Hanya saja

"Meskipun mereka ada didalam mereka juga punya keinginan untuk melakukan kritisi. Kami diluar juga melakukan kritisi. Masing-masing dengan cara berbeda," pungkasnya


https://mediaindonesia.com/read/detail/271837-pks-janji-jadi-oposisi-bermartabat

Ledia Hanifa Berharap Industri Kreatif Indonesia Lebih Gemilang

Jakarta (25/10) -- Menyambut kehadiran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari Kabinet Presiden Jokowi, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa berharap bidang Industri Ekonomi Kreatif di negri ini semakin berkembang.

"Industri Ekonomi Kreatif di negeri ini sedang berkembang pesat, Undang-undang yang memayunginya pun baru menetas pada akhir September lalu. Maka saya berharap di bawah payung Undang-undang tentang Ekonomi Kreatif ini Pak Menteri Wishnutama bisa membawa industri ekonomi kreatif Indonesia menjadi lebih gemilang di masa datang,” ungkap Ledia, Jum'at (25/10/2019) di Jakarta.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, harapan ini tentunya tidak berlebihan, mengingat Industri Ekonomi Kreatif memang tengah menjadi primadona baru dalam geliat industri di tanah air. Tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi yang muncul dari ide maupun gagasan kreatif telah mencapai angka Rp 1.009 triliun pada 2017, meningkat dari tahun 2016 yang “hanya” Rp 922,59 triliun dan tahun 2015 yang “hanya” 852,54 Triliun.

"Hingga akhir 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai Rp 1.105 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp 1.211 triliun pada 2019. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekonomi kreatif pada 2016 tercatat meliputi 16,91 juta pekerja lalu meningkat menjadi 17,43 juta pekerja di tahun 2017," kata Aleg Perempuan PKS ini.

Ledia juga mengingatkan, agar pemerintah optimal menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di sektor industri kreatif tersebut.

"Persoalan yang ada selama ini di sektor industri kreatif adalah belum tampaknya pengayoman dan perlindungan yang maksimal kepada para produsen, pencipta serta karya ekonomi kreatif terutama dari sisi hukum. Misalnya saja, salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku industri ekonomi kreatif adalah ketiadaan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karya mereka," katanya.

Begitu pula, lanjut Ledia, peran dan tanggungjawab pemerintah serta pemerintah daerah selama ini belum terjabarkan secara definitif saat ekonomi kreatif masih ditangani satu badan negara.

"Industri ekonomi kreatif bermunculan dari berbagai pelosok negeri, sementara saat itu Badan Ekonomi Kreatif hanya berwenang melakukan perumusan kebijakan di level pusat dan tidak memiliki kewenangan untuk menata dan mengelola perkembangan ekonomi kreatif secara lebih teknis," tambahnya.

Untuk mengimplementasikan mimpi besar tersebut, Aleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 ini mengingatkan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dengan segera menghadirkan peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang ini sekaligus menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai.

"Karenanya kehadiran Undang-undang ini diharapkan dapat memutus rantai masalah dan menghadirkan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menjaga, memelihara sekaligus memajukan produk ekonomi kreatif Indonesia agar bersinar mulai dari negeri sendiri hingga ke mancanegara. Sebab, tanpa adanya peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang serta menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai untuk menata, menggerakkan, dan memajukan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, kehadiran Undang-undang Ekonomi Kreatif tidak bisa diimplementasikan secara maksimal dan hanya menjadi hiasan regulasi," tutupnya.



http://pks.id/content/ledia-hanifa-berharap-industri-kreatif-indonesia-lebih-gemilang

PKS Tegaskan Tetap Oposisi, Sikap Resmi Ditentukan Majelis Syuro

PKS menegaskan akan tetap menjadi oposisi. Namun, sikap resmi PKS baru akan disampaikan usai musyawarah Majelis Syuro.

"Sampai saat ini PKS masih menetapkan bahwa akan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti akan disampaikan sesudah musyawarah Majelis Syuro. Jadi yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah Majelis Syuro nanti sebelum akhir tahun ini," kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ledia, oposisi bukan soal angka. Ia menegaskan akan tetap memberikan kritik yang konstruktif bagi pemerintah.

"Jadi sebetulnya mau di manapun juga, toh sekarang kita juga nggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah sebagai bagian dari kritik kita. Karena bagaimanapun juga harus ada balances, checks and balances itu harus jalan," tegasnya.
Terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Ledia menilai Prabowo memiliki sikap dan pemikiran tersendiri. Menurutnya, Prabowo juga tetap membangun komunikasi yang baik dengan PKS.

"Saya rasa secara personal sih insyaallah sudah ada komunikasi dengan Pak Sohibul Iman, dan mereka juga punya hak untuk menetapkan, mereka akan melakukan langkah-langkah seperti apa. Dan Pak Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan bahwa beliau akan tetap kritis kan terhadap itu," ungkapnya.

https://news.detik.com/berita/d-4626484/pks-tegaskan-tetap-oposisi-sikap-resmi-ditentukan-majelis-syuro

PKS Berkomitmen Tetap Oposisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan. PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini,"  kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Ledia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ucapnya.

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS. Jadi menurutnya dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah.

"Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," ucapnya.


https://nasional.republika.co.id/berita/puqhfj384/pks-berkomitmen-tetap-oposisi

Waspada Hoax, Ayo Cek dan Ricek

Written By Ledia Hanifa on Senin, 20 Januari 2020 | 12:56:00 AM


3 Catatan PKS Terkait Revisi UU KPK

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 16 Januari 2020 | 2:50:00 AM

 
 
 
3 Catatan PKS Terkait Revisi UU KPK

Tegas, PKS Tolak Tiga Hal Ini di Revisi UU KPK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tegas menolak ketentuan tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dalam Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR, Selasa (17/9). Sikap ini merupakan catatan FPKS atas revisi UU KPK.


“Fraksi PKS menolak ketentuan mengenai kelembagaan Dewan Pengawas KPK yang merupakan bagian dari KPK, dan pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK yang menjadi kewenangan mutklak presiden, serta keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan kepada Dewan Pengawas,” kata anggota FPKS DPR Ledia Hanifa Amaliah di dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9).


Ledia menjelaskan, pembentukan Dewas yang disebut bagian dari KPK menyebabkannya tidak dapat bekerja independen dan kredibel. Padahal, kata Ledia, semua menganggap revisi ini konkretnya adalah untuk memperkuat KPK.


“Kedua, persoalan terkait pemilihan anggota Dewan Pengawas yang menjadi kewenangan mutlak presiden Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menganggap ketentuan itu tidak sesuai tujuan draf awal RUU KPK yaitu membentuk Dewan Pengawas yang professional dan terbebas dari intervensi,” ujar Ledia.


Menurut Ledia, hal ini diperparah adanya keharusan KPK untuk meminta izin penyadapan kepada Dewas. Padahal, kata Ledia, penyadapan adalah senjata KPK dalam mencari bukti untuk mengungkap kasus korupsi yang masuk katagori extraordinary crime.


FPKS menilai seharusnya KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin kepada Dewas KPK. Kemudian, lanjut dia, diiringi dengan monitoring aktif dan audit ketat agar penyadapan tidak semena-mena dan melanggar hak asasi manusia (HAM). (boy/jpnn)




https://www.jpnn.com/news/tegas-pks-tolak-tiga-hal-ini-di-revisi-uu-kpk

Revisi UU KPK, Ini Catatan dari PKS

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah memberikan sejumlah catatan terkait dewan pengawas (dewas) dan wewenang penyadapan dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertama, kami menganggap pembentukan Dewan Pengawas KPK yang disebutkan bagian dari KPK menyebabkan Dewas ini menjadi satu organ tidak dapat bekerja lebih independen dan kredibel. Kedua, terkait pemilihan Dewas KPK yang menjadi kewenangan mutlak presiden, PKS menilai ketentuan itu tidak sesuai tujuan awal RUU KPK. Apalagi diatur ketentuan pimpinan KPK meminta izin Dewas untuk penyadapan," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal ini diperparah ketentuan keharusan KPK meminta izin penyadapan ke dewan pengawas, padahal penyadapan adalah senjata KPK mencari bukti dalam mengungkap kasus extraordinary crime.

PKS menilai KPK cukup memberitahukan bukan meminta izin ke dewan pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia, katanya.

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyatakan setuju mengesahkan revisi UU KPK undang-undang.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah kepada peserta rapat.

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 orang anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.

Namun berdasarkan penghitungan manual, anggota dewan yang hadir di ruangan hingga pukul 12.18 WIB berjumlah 102 orang.

Dalam rapat paripurna tersebut Presiden melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas Perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.


https://nasional.tempo.co/read/1248850/revisi-uu-kpk-ini-catatan-dari-pks

PKS Sebut Tindakan Represif Kepolisian Bisa Memperluas Unjuk Rasa

Aksi Unjuk rasa menolak pengesahan Revisi KUHP, RUU Pemasayarakatan, serta UU KPK yang telah direvisi, begitu juga dengan kerusuhan massa kemarin cenderung ditangani secara represif oleh aparat kepolisian.

Bukan hanya kepada pengunjuk rasa, namun juga kepada sejumlah wartawan yang meliput di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa meminta aparat bisa mengendalikan emosi. Menurutnya jangan sampai langkah represif yang dilakukan aparat justru memperluas kerusuhan.

"Tetap harus hati-hati, artinya kan kejadiannya di berbagai daerah juga sama, ada beberapa tindakan-tindakan yang kita dengar, jangan sampai tindakan represif itu justru memancing, memperluas (unjukrasa), kita kan enggak pengen begitu," ujar Ledia di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/9/2019).

Ledia paham faktor psikologi di lapangan, yang mana aparat sudah berhari-hari bertugas. Namun menurutnya, hal itu bukan menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan represif. Pimpinan di lapangan menurut Ledia harus bisa mengatur rotasi pengamanan di lapangan.

"Jadi, yang harus diingatkan itu ya memang di aparat keamanan ini harus betul-betul dipikirkan lah oleh pimpinannya untuk menggilir yang di lapangan, terutama yang di lapangan sih, bagaimana mereka menggilirnya, bagaimana mereka istirahatnya, karena begitu mereka dalam kondisi yang lelah itu, potensi terjadi represif itu besar," katanya.
Ledia juga meminta kepada pengunjukrasa agar tidak memancing aparat untuk bertindak represif.

Karena bila pengunjukrasa memancing, maka aparat juga sulit untuk menahan diri. Meskipun seharusnya aparat keamanan bisa mengendalikan diri karena sudah dilatih.

"Menurut saya gini, ada dua sisi ya, sisinya ketika kemudian yang demo mempeovokasi, ketika yang bertugas menjaga keamananya terprovokasi. Kan, udah jadi sulit mencari. Tapi bagaimanapun juga aparat keamanan juga mestinya melindungi, jadi ada tetap dua sisi yang mesti kita lihat itu. Jadi, memang kita sama sekali tidak membenarkan terjadinya tindakan anarkis, yang menjadi concern kita semua adalah menyampaikan pendapat itu dengan baik, kemudian tindakannya juga tidak represif," pungkasnya.

Demonstrasi 24 September

Demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh pada Selasa (24/9/2019). Kericuhan membuat suasana menjadi tidak kondusif sejak sore hari.

Dilansir Kompas.com, kericuhan bermula ketika sekumpulan mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Polisi yang bersiaga di dalam gedung menembakkan air dari mobil water cannon ke arah mahasiswa untuk menghalau mereka. Setidaknya ada dua mobil water canon yang dikerahkan aparat kepolisian untuk menghalau mahasiswa yang berusaha menerobos masuk.



https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/26/pks-sebut-tindakan-represif-kepolisian-bisa-memperluas-unjuk-rasa

PKS tidak Setuju KPK Butuh Izin Menyadap dari Dewan Pengawas

RAPAT Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dalam rapat tersebut anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan terkait pasal-pasal yang mengatur tentang Dewan Pengawas KPK.

Terdapat dua catatan yang disampaikan oleh politisi PKS tersebut. Pertama PKS menganggap pembentukan Dewan Pengawas yang disebutkan bagian dari KPK membuat kinerja Dewan Pengawas tidak independen dan kredibel. Kedua, Ledia juga mempermasalahkan kewenangan mutlak pemilihan Dewan Pengawas oleh Presiden.


"PKS menilai ketentuan itu tidak sesuai tujuan awal RUU KPK. Apalagi diatur ketentuan pimpinan KPK meminta izin Dewan Pengawas untuk penyadapan," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).



Selain itu, PKS juga menganggap KPK tidak perlu meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas. Dikatakan oleh Ledia, proses penyadapan merupakan senjata utama KPK dalam mencari bukti dan mengungkap kasus-kasus korupsi.


"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.


Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyatakan setuju mengesahkan revisi UU KPK undang-undang.


"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah kepada peserta rapat.


Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 orang anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.


Dalam rapat paripurna tersebut Presiden melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.


"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas Perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.



https://mediaindonesia.com/read/detail/259977-pks-tidak-setuju-kpk-butuh-izin-menyadap-dari-dewan-pengawas

PKS: Asap Renggut Kehidupan Masyarakat


Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menyoroti keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Masalah asap ini sudah memakan banyak korban ya, saya melihat pemerintah belum serius dalam menanggapi masalah mengerikan ini," kata Ledia dalam siaran pers DPP PKS, Senin 23 September 2019.

Menurut Ledia, bencana Asap yang melanda Kalimantan dan Sumatra telah merenggut hak hidup masyarakat terdampak bencana. Di antaranya aspek kesehatan dan pendidikan.
"Kita melihat banyaknya korban yang berjatuhan akibat asap. Yang mengidap ISPA bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Hak masyarakat untuk mendapatkan udara sehat kan terenggut. Belum lagi aktivitas mereka sehari-hari yang mulai terbatasi. Bagaimana anak-anak akan pergi ke sekolah jika kabut masih pekat dan membahayakan kesehatan mereka," ungkap Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini.
Ledia juga menyoroti program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menggelar proses belajar mengajar di tempat yang steril dari asap dan melakukan proses belajar mengajar melalui virtual.

"Melihat kondisi riil masyarakat program tersebut sepertinya tidak mungkin dilakukan, karena untuk datang ke tempat untuk belajarnya saja mereka harus menembus asap. Kemudian, proses belajar melalui virtual atau grup WA apakah akan efektif di tengah kondisi mereka sekarang? tetap saja mereka akan tidak nyaman, paling yang bisa dilakukan adalah dirumah didampingi oleh orang tua masing-masing," katanya.

Di sisi lain, lanjut Ledia, pemerintah harus dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Karena menurutnya, masalah kebakaran hutan ini sering terulang di Indonesia.

"Pemerintah harus benar-benar menegakan hukum secara adil dan tegas, menghukum para pelaku. Kebakaran hutan ini menjadi bencana dari tahun ke tahun ya, tapi perusahaan yang nyatanya terlibat dalam bencana kebakaran ini tahun lalu dinyatakan tidak bersalah. Kita harus fokus kepada akar masalahnya, pemadaman dan menindak tegas para pelaku," ujarnya.

Penindakan hukum secara tegas kepada para pelaku pembakaran, menurut Ledia juga akan memberikan dampak jera, "Dengan adanya Undang-undang yang jelas dan hukum yang tegak akan memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan lainnya," ujar Ledia. 

https://nasional.sindonews.com/read/1442569/15/pks-asap-renggut-kehidupan-masyarakat-1569296325

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media