Kenali Ledia Hanifa Yuk

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa: PPPK Itu Bukan untuk Honorer

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 23 Januari 2020 | 2:13:00 AM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) belum bisa membahas revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara), yang oleh honorer K2 sangat ditunggu proses pengesahannya.

Pasalnya, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, draft revisi UU ASN belum diajukan oleh Komisi II DPR sebagai pihak pengusul.

Diketahui, tugas Baleg sebagai alat kelengkapan DPR antara lain melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Bagaimana bisa bahas kalau draftnya belum ada. Kan harus disusun baru lagi. Ada 50 RUU yang masuk Prolegnas dan salah satunya revisi UU ASN,” kata Ledia kepada JPNN.com (grup fajar.co.id) usai diskusi pendidikan, Selasa (10/12).

Politikus PKS ini menyebutkan, ada beberapa pasal yang harus diubah. Salah satunya tentang pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Proses rekrutmennya harus diperjelas.

“PPPK itu bukan untuk honorer, jadi ini harus diperjelas dalam revisi nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ledia, Baleg sifatnya menampung seluruh masukan untuk kemudian menentukan mana yang bakal dimasukkan dalam RUU ASN .

Terkait peluang guru honorer diangkat PNS, Ledia menyerahkan kepada ketentuan Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

“Nanti akan kami bahas bersama mendikbud soal nasib guru honorer ini. Keinginan mendikbud seperti apa, akan kami dengar dulu,” tandasnya.

https://fajar.co.id/2019/12/12/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-pppk-itu-bukan-untuk-honorer/

Ledia: Tren Wisata Ekonomi Hijau Perlu Disiapkan Kemenparekraf

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 22 Januari 2020 | 11:58:00 PM

Jakarta, Gontornews — Peningkatan Quality Tourism Experience  diusung menjadi satu langkah prioritas Kementerian Pariwisata ke depan.  Di dalamnya termasuk mengembangkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyambut baik langkah tersebut seraya memberi satu masukan khusus terkait ekonomi hijau (green economy).

“Tren industri dunia saat ini tengah mempopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau. Di mana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa tetapi sekaligus juga ramah lingkungan serta berkeadilan sosial. Tentu saja industri pariwisata pun tidak ketinggalan, bagaimana bisa memasarkan destinasi wisata yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat sekitar,” papar Ledia kepada Gontornews.com, Sabtu (30/11).

Disampaikan Ledia, saat melakukan kunjungan dinas bersama Pimpinan DPR ke Swiss dan Belgia pekan lalu, selain melakukan perbincangan bilateral terkait perdagangan antarnegara, diskusi serius yang berlangsung  terkait  pula pada persoalan peningkatan SDM khususnya  di bidang pariwisata.

Dalam diskusi ini, sambung Ledia terungkap bahwa kecenderungan kebijakan wisata di dunia kini mengarah pada pengembangan  destinasi wisata secara green economy . Sebab para wisatawan atau traveler masa kini, ketika mendatangi suatu destinasi tak sekedar ingin mendapatkan kepuasan pengalaman dari indahnya tempat atau bersejarahnya bangunan,  tetapi sekaligus juga menuntut kepastian keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan yang terjaga kelestariannya.

“Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam hal kekayaan jumlah destinasi wisata yang sangat indah dan atau bersejarah. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana juga terus dilakukan,  didukung dengan anggaran kementerian yang semakin meningkat. Namun  peningkatan SDM bidang pariwisata dan penerapan konsep ekonomi hijau ini yang nampaknya masih memerlukan kerja keras Pak Menteri dan jajarannya,” kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini pula.

Dalam hal peningkatan mutu SDM Ledia mengingatkan agar setiap destinasi wisata telah memiliki SDM yang memahami standar pelayanan minimal (SPM), green oriented  dan mampu menerapkannya dalam sistem tata kelola mereka.

“Urusan sampah yang tidak terkelola baik, limbah plastik yang jumlahnya terus bertambah, ekosistem alam yang rusak di berbagai destinasi wisata menjadi catatan pedih untuk Indonesia,” ujar Ledia prihatin.

Karena itulah maka peningkatan SDM yang memahami SPM dan green oriented  menjadi mendesak. Termasuk juga dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sekitar agar mereka pun mampu berderap seirama menjaga ekosistem wisata untuk bisa membuka potensi ekonomi tapi tetap terjaga kelestariannya.

“Kalau masyarakatnya juga sadar wisata, mereka akan turut membantu menjaga  kenyamanan destinasi wisata sekaligus akan mengingatkan pula para pengunjung yang serampangan.  Hal ini tentu akan meringankan beban pengelola destinasi wisata dalam hal pemeliharaan  kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata.  Sehingga  ke depannya kita berharap tidak ada lagi catatan bagi destinasi wisata kita terkait sarpras kotor, tidak nyaman dan lingkungan yang rusak.”

Soal standar minimal pelayanan destinasi wisata disebut Ledia bisa diwujudkan dengan tersedianya tempat sampah dan toilet yang berjumlah cukup dan mudah diakses serta terjaga kebersihannya.  Begitu pula tersedia sarana ibadah yang mudah diakses, papan informasi yang jelas dan peraturan terkait lingkungan yang tegas.

“Ini standar pelayanan minimal ya, artinya sudah seharusnya ada. Syukur bila kemudian secara bertahap ditambah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pemilahan dan pengolahan sampah, peminimalan penggunaan plastik di kawasan destinasi wisata serta penggunaan bahan-bahan alam dalam sistem tata kelolanya. Tidak rumit  sebenarnya tapi harus dimulai dari satu kemauan kuat untuk mewujudkan dan membiasakannya sebelum menjadi kesadaran dan kebudayaan bersama. Dan saya berharap di bawah Menteri yang baru hal ini bisa segera diwujudkan.”

Sekolah Roboh Telan Korban, Ledia: Aturan Standar Sarana Prasana Pendidikan Harus Ditegakkan!

Jakarta, Gontornews — Robohnya sekolah adalah kabar buruk bagi dunia pendidikan. Bagaimana kalau dua sekolah roboh dalam waktu berdekatan?

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Ini sungguh kabar, buruk, bahkan sangat buruk bagi dunia pendidikan kita, terlebih sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia,” kata Ledia Hanifa Amaliah, aleg Komisi X DPR RI.

SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur roboh pada Selasa 5 November 2019 kemarin dan  menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. Sementara Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan (NW) yang berada di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgerate, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat roboh pada 3 September lalu dan mengakibatkan puluhan siswa luka-luka. Dua sekolah roboh hanya dalam waktu dua bulan.

“Kedua sekolah ini terhitung masih baru. Satu sekolah, SD Negeri Gentong yang berada di bawah tanggung jawab Kemendikbud baru dibangun pada 2017 lalu sementara Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Wathan yang berada di bawah Kemenag dibangun pada 2012, tetapi sayang sekali keduanya mengalami musibah yang semestinya tidak perlu terjadi.”

Menurut Ledia, robohnya satu bangunan, apalagi dengan usia pembangunan  masih sangat muda adalah tanda ada sebuah kelalaian dalam penegakan standar pembangunan sarana prasarana sekolah. “Umumnya gedung yang dibangun dengan baik akan bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Perbaikan yang dibutuhkan dalam perjalanan usia pun biasanya hanya berupa renovasi biasa, apalagi kalau perawatannya tepat dan berkala, umur bangunan bisa sangat panjang. Karena itu, kalau sampai ada usia gedung belum ada 10 tahun, bahkan belum sampai 5 tahun tapi sudah roboh, jelas ada unsur kelalaian di dalam pembangunannya.”

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan, Indonesia sudah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan terkait standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah,baik tingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK juga SLB.

Regulasi yang mengatur soal standar sarana prasarana ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah  Luar Biasa.

“Semua jenjang dan jenis pendidikan sudah ada Permendikbud terkait sarprasnya, termasuk soal bangunan yang diantaranya harus memenuhi standar keamananan dan kenyamanan. Kalau setiap pengadaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah mengacu dan terawasi berpedoman pada regulasi tersebut insya Allah  musibah semacam bangunan roboh ini bisa dihindari. Karena itu ke depannya pemerintah harus lebih tegas memastikan peraturan ini ditegakkan.” Ujar Ledia

https://gontornews.com/sekolah-roboh-telan-korban-ledia-aturan-standar-sarana-prasana-pendidikan-harus-ditegakkan/

Ledia: Penerapan UU Jaminan Produk Halal Perlu Dukungan Semua Pihak

Per 17 Oktober 2019 Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal resmi diberlakukan. Pengurusan sertifikat halal bagi produk-produk makanan, minuman yang beredar di Indonesia (termasuk obat dan kosmetika secara bertahap) menjadi wajib (mandatory) untuk diurus para produsen atau pelaku usaha.

Ledia Hanifa Amaliah, mantan ketua Panja Undang-Undang Jaminan Produk Halal saat Undang-Undang ini masih menjadi RUU, menyebutkan, “Kita sangat bersyukur bahwa Undang-Undang yang melindungi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam telah berlaku. Kita berharap tidak ada lagi keraguan masyarakat saat akan mengonsumsi makanan, minuman, obat dan kosmetika karena setiap produk yang beredar sudah memenuhi standar kehalalan dan keamanan yang dijamin negara.”

Terkait adanya kritik pada badan, peraturan turunan hingga kekhawatiran beberapa pihak soal hilangnya kewenangan MUI, Ledia menyarankan semua pihak agar menahan diri dan membaca Undang-Undang dengan cermat.

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah penyelenggara sistem jaminan produk halal sesuai amanah Undang-Undang, dengan beberapa kewenangan yang perlu dikoordinasikan dengan MUI. Sementara MUI sendiri memiliki kewenangan khusus terkait penetapan kehalalan produk. Ini berarti kedua belah pihak saling terkait dan bekerjasama dalam keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, tidak ada istilah saling meniadakan,” jelasnya kepada Gontornews.com, Kamis (17/10).

Sementara terkait peraturan turunan yang diamanahkah oleh Undang-Undang, Ledia berharap pemerintah bisa segera menyelesaikannya, agar implementasi Undang-Undang ini menjadi komplit.

“Undang-undang ini memang belum sesempurna harapan kita, peraturan perundangannya juga banyak yang belum dikeluarkan pemerintah. Namun ini adalah langkah awal kita dalam melindungi kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dengan tenteram. Sambil berharap agar pemerintah bisa segera mengeluarkan peraturan turunan, mari kita sama-sama mensupport pemberlakuan Undang-Undang ini.”

https://gontornews.com/ledia-penerapan-uu-jaminan-produk-halal-perlu-dukungan-semua-pihak/

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan di Indonesia Sangat Rumit

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengklaim anggaran pendidikan Indonesia terendah di dunia.

Menurut Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno, rendahnya anggaran ini dilhat dari jumlah yang diterima per siswa per tahun.

"Kalau dilihat dari anggaran pendidikan untuk siswa, Indonesia paling rendah loh. Hanya USD 1700 per siswa per tahun. Atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 23,8 juta (USD 1 = Rp 14 ribu)," kata Totok dalam diskusi pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di Jakarta, Selasa (10/12).

Totok yang juga merangkap kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menambahkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah sudah melakukan deregulasi. Mulai dari undang-undang, Perpres, dan seterusnya. Jangka pendeknya misalnya membebaskan guru-guru dari ikatan yang tidak perlu.

"Kami akan segera mengeluarkan edaran dari mendikbud supaya guru terbebas dari rutinitas yang tidak perlu. Termasuk pengawasnya. Jangan sampai ikatan yang membelenggu pembelajaran menjadi penghambat dari proses yang kreatif itu," terangnya.

Ledia Hanifah dari Komisi X DPR RI yang ikut dalam diskusi mengungkapkan, masalah anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Dana Rp 300 triliun sudah digelontorkan pusat ke daerah. Namun, Pemda tidak mau diskusi dengan DPRD karena menganggap itu dana pusat.

Sementara DPR RI tidak bisa mengawasi dana tersebut karena sudah jadi kewenangan daerah. "Jadi yang kami lihat, pemda menyusun anggaran pendidikan menunggu dana pusat dulu. Setelah itu baru dia tambahkan. Jangan heran 99 persen pemda tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

Hal lainnya, anggaran pendidikan 20 persen harusnya di luar gaji. Namun, karena ada judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional dan dimenangkan Mahkamah Konstitusi, makanya 20 persen itu sudah masuk gaji. Sementara gaji ini porsinya paling besar.

"Ini sebenarnya yang harus ditata kembali. Pemda maupun pusat harus sama-sama mengalokasikan dana pendidikan 20 persen di APBN/APBD. Selama ini pusat sudah memenuhi. Tinggal daerah yang belum," tandasnya. (esy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/ledia-hanifa-anggaran-pendidikan-di-indonesia-sangat-rumit?page=2

Elite PKS Ingatkan Gerindra: Wagub DKI Hak Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengingatkan Partai Gerindra bahwa posisi wakil gubernur DKI Jakarta masih menjadi hak milik PKS. Ia memandang kader PKS adalah pihak yang pantas untuk mengisi posisi tersebut.

"Kalau kami sih memandang ini haknya PKS, maka nama (cawagub DKI) dari PKS," kata Ledia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (15/11).

Ledia menjelaskan komitmen atau perjanjian awal antara PKS dan Gerindra terkait posisi wakil gubernur DKI yang kosong nantinya adalah milik kader PKS.

Menurutnya, sampai saat ini kesepakatan politik antara Gerindra dan PKS itu pun tak berubah. Ia pun mengatakan PKS sendiri sudah menyerahkan beberapa nama kadernya untuk diproses di DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya kan fatsunnya itu haknya PKS ya, sampai sekarang, kita sudah usulkan nama kemudian sedang diproses di DPRD Provinsi," kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan partainya tak keberatan jika Partai Gerindra turut mengajukan beberapa nama calon wakil gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, ia kembali mengingatkan Gerindra bahwa kesepakatan awal posisi itu merupakan milik PKS.

"Ya kalau nyodorin silakan saja, kan kesepakatan sejak awal memang PKS," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga mengatakan partainya membuka peluang jika Gerindra mengajukan nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Dia mengatakan dari partai manapun, cawagub baru harus bisa menjalankan visi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dinyatakan sejak Pilkada DKI 2017.

"Kita persilakan, tapi tentu dengan pertimbangan betul-betul sah yang memenuhi harapan masyarakat yang memberikan satu kemampuan untuk bekerja sama dengan Gubernur Pak Anies Baswedan dan juga janji-janji selama ini," kata Mustafa saat ditemui pada Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11).

Hingga kini kursi Wagub DKI Jakarta masih kosong usai Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi tersebut pada Agustus 2018 silam. Ketika itu Sandi memutuskan maju Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Usai polemik berkepanjangan, PKS dan Gerindra setuju untuk mengajukan dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun hingga kini belum ada keputusan meski DPRD sudah membentuk pansus terkait hal tersebut.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174851-32-448792/elite-pks-ingatkan-gerindra-wagub-dki-hak-kami

Konsolidasi Politik, PKS Agendakan Bertemu Tommy Soeharto

 Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa menyebut Presiden PKS Sohibul Iman diagendakan bertemu Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto pekan depan.

"Kalau tak salah tentatifnya pekan depan, tetapi kita masih atur-atur lagi waktu tepatnya," kata Ledia di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11).

Menurut Ledia pertemuan itu bertujuan membangun komunikasi dan kebersamaan dengan semua elemen partai politik. Ia menyebut tak hanya Berkarya, PKS pun akan bersilaturahmi dengan beberapa partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Ini bagian dari bagaimana kita bersama-sama kita menunjukkan komitmen bahwa kita mau membangun bangsa itu bersama-sama, tidak bisa satu dua elemen saja, tetapi keseluruhan," kata dia.

Ledia menambahkan pertemuan PKS dengan partai lain bukan untuk mengajak mereka masuk dalam barisan oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mencontohkan silaturahmi PKS dan Nasdem beberapa waktu lalu.

Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan. Ledia menuturkan dalam pertemuan itu PKS hanya mengajak Nasdem untuk bersama-sama mengkritisi dan mengingatkan pelbagai kebijakan Jokowi yang tak berpihak pada masyarakat.


"Karena kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan itu kan jadi persoalan, meskipun mereka ada di dalam, mereka juga punya keinginan untuk melakukan kritik, kami di luar juga mau melakukan kritik, dengan cara berbeda tentunya," kata Ledia.

Sekjen PKS Mustafa Kamal menyampaikan partainya akan mulai menjalin komunikasi untuk persiapan Pilpres 2024 mulai minggu depan. Mereka akan memulai dengan merangkul beberapa partai di luar kabinet Presiden Jokowi.

"Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang nonkabinet tentang bagaimana posisi akhirnya. Kami akan dengar langsung dan membangun kesepahaman," ucap dia kemarin (rzr/wis)


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174141-32-448781/konsolidasi-politik-pks-agendakan-bertemu-tommy-soeharto

Semoga Nadiem Makarim Tidak Menambah Beban Siswa, Orang Tua dan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul jika pengin mengembangkan serta menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia seperti dikutip dari Antara, Senin (4/110.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Kemendikbud tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan. "Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara saksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.

 Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.

Tarif dasar listrik juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan.

"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat saksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.
Baca Juga:

Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut dia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital. "Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan menjadi lebih baik," ujarnya. (antara/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/semoga-nadiem-makarim-tidak-menambah-beban-siswa-orang-tua-dan-sekolah

Nadiem Bicara Banyak Masalah Guru, PKS: Dia Beri PR ke Diri Sendiri

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat pidato untuk Hari Guru. Berbagai masalah guru dan pendidikan dia soroti. PKS menilai Nadiem sedang menyebut rentetan pekerjaan rumah (PR) untuk dirinya sendiri.

"Bagus. Dia mengkritik karena dia sudah mempelajari. Sebenarnya ini memberi PR pada dirinya sendiri sih," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).

Dalam naskah pidato untuk Hari Guru Nasional 2019 itu, Nadiem mengangkat sejumlah masalah antara lain guru terlalu banyak tugas administratif, guru terlalu sering diberi aturan ketimbang diberi pertolongan oleh pemerintah, kurikulum yang ada menutup pintu petualangan bagi murid-murid, dan guru tidak dipercaya untuk berinovasi. Nadiem kemudian menginstruksikan agar guru memberi kesempatan murid untuk mengajar di kelas.

"Itu terpulang pada diri beliau sendiri karena dia harus menyelesaikan," kata Ledia yang merupakan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS ini.

Masalah tugas administratif yang membebani guru dikatakan Ledia adalah amanat dari aturan yang sudah ada. Komisi X DPR sudah mengadakan rapat kerja dengan Nadiem, dalam rapat itu telah dibahas aturan-aturan yang tidak saling mendukung antara yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PANRB. Akibatnya, guru menjadi terbebani oleh masalah administratif.

"PR-nya (untuk Nadiem), regulasi diperbaiki lintas kementerian. Adakan pula pembekalan guru," kata Ledia.

https://news.detik.com/berita/d-4796071/nadiem-bicara-banyak-masalah-guru-pks-dia-beri-pr-ke-diri-sendiri

Nadiem Buat Aplikasi Pendidikan, Anggota DPR: Timbang Dampaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak ikutan yang mungkin muncul bila ingin mengembangkan dan menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

Sebelumnya, Nadiem meminta waktu 100 hari untuk membuat perubahan sistem belajar berbasis aplikasi.

"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan.

"Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.

Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.

Tarif dasar listrik yang semakin tinggi juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan
"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat seksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.

Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut Ledia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital.

"Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik," ujarnya.

https://tekno.tempo.co/read/1268182/nadiem-buat-aplikasi-pendidikan-anggota-dpr-timbang-dampaknya

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media