PKS Suruh Menteri Muhaimin Iskandar Fokus Urus BLK

Anggaran Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 sudah ditetapkan sebesar Rp 4,16 triliun. Sebagian besar anggaran itu diperuntukkan bagi Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas), sebesar Rp 975 miliar.

"Dari angka tersebut, sebesar 38,84 persennya dialokasikan bagi program pelatihan dan pemagangan, termasuk revitalisasi dan pembangunan balai latihan kerja (BLK)," kata anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, kepadaRakyat Merdeka Online.

Leida mengingatkan bahwa angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Karena itu keberadaan BLK bisa mendorong penurunan angka pengangguran lewat berbagai program pelatihan dan pemagangan kerja. Namun sayang, dari 255 BLK yang sudah beroperasi di Indonesia terdapat 208 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang masih perlu perbaikan dalam hal sarana dan prasarana, instruktur maupun program seperti penataan kurikulum.

Kata Ledia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi Muhaimin Iskandar telah berulangkali menyebutkan bahwa salah satu kendala upaya revitalisasi BLK ini adalah soal pendanaan. Muhaimin menyebutkan butuh dana sebesar Rp 10 tririun untuk merevitalisasi BLK ini.  Ironisnya dari beberapa kali kunjungan lapangan ke BLK seperti di Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Lampung, Ledia menemukan sarana peralatan pelatihan yang tak terpakai dan akhirnya rusak.

"Maka pemerintah harus lebih fokus merevitalisasi BLK yang ada dengan salah satu upayanya memberdayakan sarana prasarana BLK yang telah ada terlebih dahulu," demikian Ledia /http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/12/42124/PKS-Suruh-Menteri-Muhaimin-Iskandar-Fokus-Urus-BLK-