Transparansi Anggaran Jangan Hanya di DPR Juga Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Pimpinan DPR dengan seluruh orang nomor satu lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Menkeu dan Badan Anggaran DPR diharapkan dapat tercipta adanya transparansi anggaran bukan hanya di DPR, melainkan juga birokrasi.

"Transparansi itu bukan cuma dititiktekankan pada DPR tapi juga birokrasi. Untuk pembahasan anggaran seharusnya di komisi sampai detil. Sebagaimana ditetapkan dalam UU MD3" ujar Wakil Ketua Fraksi PKS, Ledia Hanifa di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Pertemuan pimpinan tersebut merupakan rapat konsultasi dalam pencegahan korupsi temasuk transparansi soal pengeloaan anggaran dan cara pengalokasian anggaran.

Menurut Ledia kontrol ke birokrasi menjadi penting karena selama ini ketidakterbukaan pembahasannya menyebabkan arah kebijakan dan program yang ditetapkan tidak sejalan dan kurang tepat sasaran.

"Pembahasan sebaiknya minimal sampai satuan-satuan (istilahnya sekarang lampiran 3) untuk memastikan ketepatan pencapaian output dan outcome program pembangunan yang di bahas di komisi"jelas Ledia.

Sampai saat ini, kata Ledia Dewan Perwakilan Rakyat terus menjadi sorotan publik terkait dengan pembahasan anggaran.

"Padahal mayoritas pembahasan anggaran berada pada pemerintah," katanya.