JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini "wajar tanpa pengecualian" terhadap anggaran Kementerian Agama 2013. BPK memberikan laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2013 yang nilainya mencapai Rp 49 triliun, kemarin.
Audit BPK yang
berlangsung hampir enam bulan itu menemukan sejumlah masalah ihwal pengelolaan
aset lahan dan bangunan yang belum tersertifikasi dengan tepat. "Ada
triliunan nilai aset yang masih perlu dicermati," kata Menteri Agama
Lukman Hakim Syaifuddin.
Lahan seluas 442
hektare yang saat ini digunakan sebagai kampus Universitas Syarief Hidayatullah
di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, adalah satu contohnya. Aset itu memiliki
sejumlah masalah ihwal kepemilikan lahan. "Masih ada sengketa oleh pemilik
yang lama, sebagian lahan itu dijual ke orang lain," ujar Nur Syam,
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Di luar itu, ada
pula tanah Kementerian Agama yang di atasnya dibangun gedung milik pemerintah
DKI Jakarta, atau Barang Milik Haji yang nilai asetnya mencapai Rp 32 triliun.
Untuk itu, Nur melanjutkan, Kementerian Agama akan segera menertibkan
lahan-lahan tersebut agar tidak terus membebani komponen audit. "Kami akan
membentuk tim khusus," katanya.
Audit BPK juga
menyoal pengelolaan dana hibah dari pemerintah Australia untuk perbaikan
sekolah madrasah. Dana sebesar Rp 80 miliar itu rupanya tidak disertakan dalam
laporan keuangan kementerian. "Menurut kami, masalah ini muncul karena
dana itu dikelola langsung oleh negara pemberi donor dan tidak menyertakan
laporan kepada pihak kementerian," kata Nur.
Anggota Komisi
VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Ledia Hanifa, meminta Kementerian Agama segera
menertibkan aset-aset milik Kementerian Agama. Pembenahan itu diperlukan untuk
menghindari penyalahgunaan aset negara. "Harus segera didata dengan
jelas," ujarnya.
Ledia mengatakan
Kementerian Agama harus segera memperbaiki kinerja laporan keuangannya.
"Memang tidak mudah bagi sebuah kementerian dengan jumlah satuan kerja
yang begitu banyak," kata dia. Menurut dia, Kemenag menanggung tugas cukup
rumit mengelola 4.484 satuan kerja yang umumnya terkait dengan pengelolaan
lembaga pendidikan keagamaan. RIKY
FERDIANTO
0 comments:
Posting Komentar