DPR Belum Terima Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Haji

KBRN, Jakarta : Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan mitra kerja Kementerian Agama mengaku belum menerima laporan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji pada penyelenggaraan tahun 2012-2013. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengaku komisinya baru menerima laporan soal penyelenggaraan ibadah haji.

“Laporan dari PPATK dalam konteks penyelengaraan dilakukan Kemenag dan harusnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal. Bahwa kemudian ada persoalan belum dilaporkan ke Komisi VIII. Yang kami terima hanya laporan penyelanggaraan ibadah haji. Kalau masalah keuangan belum,” ujar Ledia Hanifa Amaliah, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jumat (14/2/2014).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu melanjutkan, biasanya jika ada permasalahan di internal kementerian maka akan diselesaikan oleh Inspektorat  Jenderal sebagai pengawas.

Komisi VIII juga pada 2012 pernah melakukan rapat dengan Kementerian Agama, misal dana yang disebut direct cost dan indirect cost. Pembahasan ini untuk memastikan tidak ada pengeluaran double, baik dari dana jamaah maupun APBN dalam penyelenggaraan haji.

Indirect cost adalah dana yang diperoleh dari setoran awal dan biasanya dipergunakan untuk pembuatan paspor dan service.  Sementara dana direct itu dari APBN dan digunakan untuk membiayai petugas, baik di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan yang bertugas di Tanah Suci Mekkah.

“Tahun 2012 kita menurunkan sampai Rp 145 miliar dari yang dipergunakan indirect cost. Jadi ini ada penurunan,” jelasnya.

Selama 2004-2012, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. PPATK mencium adanya dugaan penyimpangan.

Indikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam transaksi mencurigakan terkait dana haji senilai Rp 230 miliar. (Sgd/DS)/ http://rri.co.id/index.php/berita/89956/DPR-Belum-Terima-Laporan-Dugaan-Penyimpangan-#.UwGJf2KSxdQ