CIMAHI - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah melakukan reses dengan mengunjungi Walikota Cimahi Atty Suharti. Dengan ditemani Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Santoso Anto, legislator asal PKS ini mendiskusikan program pengentasan kemiskinan.Walikota Cimahi Atty Suharti menyambut baik kunjungan tersebut yang diharapkan bisa menselaraskan program-program pemerintah Kota Cimahi dengan pemerintah pusat.
"Banyak program Pemerintahan pusat yang bisa bersinergi, salah satunya bantaun program untuk masyarakat. Saat ini banyak yang tidak sinkron datanya, semoga kedepannya lebih baik lagi," katanya, kepada wartawan, Senin (5/1/2014).
Ledia menambahkan, tidak sedikit program bantuan dari pemerintah pusat seringkali menjadi pemicu permasalahan ditingkat akar rumput. Bantuan yang tidak tepat sasaran lebih disebabkan dari masalah validasi data yang salah.
Permasalahan validasi data menjadi sumber masalah berbagai program penyaluran bantuan pemerintah seperti iuran, raskin, BLSM, PKH, dan lainnya.
"Kadang-kadang kategorinya tidak sesuai, yang mampu tapi dapat bantuan. Ini yang harus disinkronkan di pusat. Data harus divalidasi ulang," ucapnya.
Pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan diharapkan lebih mudah, dengan adanya validasi ulang. Data yang valid memudahkan pengontrolan dan pertanggungjawaban saat di lapangan.
"Kami dengarkan berbagai masukan-masukan. Anggarannya sedang disiapkan. Kedepannya, satu data untuk semua jenis bantuan," katanya.(HA)
http://www.cimahikota.go.id/news/detail/1314
"Banyak program Pemerintahan pusat yang bisa bersinergi, salah satunya bantaun program untuk masyarakat. Saat ini banyak yang tidak sinkron datanya, semoga kedepannya lebih baik lagi," katanya, kepada wartawan, Senin (5/1/2014).
Ledia menambahkan, tidak sedikit program bantuan dari pemerintah pusat seringkali menjadi pemicu permasalahan ditingkat akar rumput. Bantuan yang tidak tepat sasaran lebih disebabkan dari masalah validasi data yang salah.
Permasalahan validasi data menjadi sumber masalah berbagai program penyaluran bantuan pemerintah seperti iuran, raskin, BLSM, PKH, dan lainnya.
"Kadang-kadang kategorinya tidak sesuai, yang mampu tapi dapat bantuan. Ini yang harus disinkronkan di pusat. Data harus divalidasi ulang," ucapnya.
Pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan diharapkan lebih mudah, dengan adanya validasi ulang. Data yang valid memudahkan pengontrolan dan pertanggungjawaban saat di lapangan.
"Kami dengarkan berbagai masukan-masukan. Anggarannya sedang disiapkan. Kedepannya, satu data untuk semua jenis bantuan," katanya.(HA)
http://www.cimahikota.go.id/news/detail/1314
0 comments:
Posting Komentar