Ledia Kongkow Duren, Ini Gayanya

PERSPEKTIF.CO.IN - Ledia Hanifa Amalia, Ketua Bidang Humas DPP PKS kongkow  sembari makan duren bareng puluhan relawan literasi dan foto di Kawasan Wisata Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (7/12/2018).
Berbalut hijab kuning, Ledia duduk dengan kursi plastik bersama puluhan relawan, sedangkan para relawan mengelilingi Ledia.

Di tengah mereka tampak puluhan duren yang siap dinikmati. Satu persatu, durenpun dibelah dan Ledia pun turut menikmati duren khas Karanganyar ini.

Anggota DPR RI ini terlihat menikmati suasana kongokow, apalagi diselimuti suasana dingin kaki Gunung Lawu.

Sekira satu jam Ledia kongkow bersama juru foto dan juru tulis. Di tengah suasana kongkow, Ledia juga terlibat obrolan santai yang mengundang tawa. (KNT)


http://www.perspektif.co.in/2018/12/ledia-kongkow-duren-ini-gayanya.html

Perempuan Ini Wakili Indonesia di World's Women MP Conference

Dalam memperingati 100 Tahun Perempuan Inggris masuk parlemen, Parlemen Inggris mengundang sebanyak 100 perempuan yang menjadi anggota parlemen dari seluruh dunia pada event World's Women MP Conference. Adalah Ledia Hanifa, satu-satunya perempuan yang mewakili Indonesia pada acara yang dihelat di London.
Perempuan yang duduk di Komisi X DPR itu didaulat untuk menyampaikan pandangannya di sidangan umum tentang peran dan model perempuan di parlemen. Ia memaparkan pentingnya perempuan anggota parlemen.

Perempuan anggota parlemen harus menjadi rujukan bagi perempuan lainnya yang ingin berjuang di politik. Caranya bisa terbuka soal aktivitas kita lewat media dan sosial media.

Ia juga mengatakan untuk jangan pernah takut dalam mendukung perempuan lain yang juga menjadi anggota parlemen. Dampingi dan didik mereka untuk sama-sama berjuang di parlemen.

Melihat pada sejarah perjuangan perempuan dalam pergerakan Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, tepatnya pada 1928. Sementara sebagai anggota dewan, Indonesia memiliki peraturan kuota minimal 30 persen untuk mengakomodir peran perempuan di parlemen.

"Kami percaya meningkatnya partisipasi perempuan di parlemen bukan soal angka tetapi tentang peningkatan kapasitas perempuan di parlemen. Perempuan memiliki kapabilitas dan kekuatan untuk memperjuangkan isu yang sangat terkait dengan mereka di parlemen," kata Ledia

Ledia memiliki harapan semakin banyak perempuan yang terpilih mewakili rakyat untuk berjuang di parlemen, termasuk di Indonesia. "Jika terpilih itu hanya awalan. Yang lebih penting adalah menunjukkan kinerja terkait isu-isu perempuan, anak dan keluarga untuk negara yang kita cintai," ujarnya.

--

Sumber : Berita Satu, RMOL

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/12/perempuan-wakili-indonesia-di-world-s-women-mp-conference

Ledia Dukung Ketahanan Keluarga Lewat Keberlangsungan Posyandu

Ketahanan keluarga merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup.
Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia untuk meningkatkan ketahan keluarga di daerah pemilihannya Jawa Barat I.  Salah satunya melalui keberlangsungan posyandu.
Ledia yang konsen pada ketahanan keluarga, memberikan berbagai kontrubusi, mulai dari menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, hingga memberikan alat timbang inovasi atau biasa disebut ‘Dacin’ untuk menarik minat masyarakat dalam menimbang anaknya di Posyandu.
“Di dapil itu, saya berdiskusi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, hingga menyerahkan Dacin atau alat ukur berat yang memiliki bentuk unik serupa mobil-mobilan yang bisa diayun ke depan dan belakang. Sehingga, membuat anak tertarik dan mau ditimbang. Kalau dahulu anak itu takut atau tidak mau ditimbang. Dengan dacin inovatif ini, anak malah tertarik dan harus dirayu untuk turun,” katanya di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibaunying Kidul, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Legislator F-PKS itu menjelaskan pemberian alat timbang merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi yang menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.
Penimbangan terhadap bayi dan balita merupakan upaya memantau pertumbuhan dan perkembangannya.
Tujuan penimbangan secara rutin setiap bulan di Posyandu atau sarana kesehatan lain adalah untuk mengetahui apakah bayi/balita tumbuh sehat.
Selain itu, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, mengetahui balita sakit, kelengkapan imunisasi, dan untuk mendapat penyuluhan gizi.
“Informasi mengenai pengaruh gizi terhadap tumbuh kembangnya otak anak sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota keluarga, terutama para orangtua,” jelasnya.
Dengan inovasi Dacin, Ledia berharap  partisipasi masyarakat dalam penimbangan semakin meningkat, sehingga data yang menggambarkan stastus gizi balita dan anak semakin transparan.
“Posyandu adalah suatu layanan atau kegiatan yang dipelopori oleh masyarakat secara swadaya dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tinggi partisipasi masyarakat dalam penimbangan, maka semakin banyak pula data yang dapat menggambarkan status gizi balita,” ungkapnya.

Terakhir, legislator F-PKS itu berharap upayahnya dalam memberdaya posyandu bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam menjaga ketahanan keluarga.
“Saya akan mengupayahkan agar kebaikan ini terdistibusi. Kami berharap, dengan adanya bantuan timbangan ini, ibu-ibu posyandu dapat memanfaatkan dengan baik. Terutama bagi balita yang setiap bulannya datang untuk ditimbang dapat merasakan manfaatnya. Semoga kegiatan posyandu dapat berjalan lancar,” tutupnya di hadapan 50 konstituennya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/06/ledia-dukung-ketahanan-keluarga-lewat-keberlangsungan-posyandu

Papua Barat Punya Banyak Potensi Wisata

Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta menentukan potensi pariwisata unggulan  selain Raja Ampat. Karena Papua Barat memiliki banyak destinasi wisata lain, yang juga tidak kalah indah dengan Raja Ampat. Seperti Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari, Taman Nasional Teluk Cenderawasih Teluk Wondama, serta Wisata Kuliner di Tembok Berlin Sorong.
 Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan, penentuan destinasi wisata selain Raja Ampat, perlu dilakukan pemprov sebagai bagian dana APBD Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua Barat.
 “Pemprov Papua Barat harus duduk bersama dengan sejumlah stakeholder, menetapkan destinasi mana yang diprioritaskan selain Raja Ampat. Karena ini menjadi bagian yang menentukan dana APBD Otsus Papua akan diarahkan ke mana,” papar Ledia saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018).
 Dana Otsus tersebut nantinya akan berdampak pada pengintegrasian infrastrukur pariwisata pada destinasi yang dimaksud. “Karena untuk satu destinasi harus terintegrasi dengan infrastrukturnya, kemudian perilaku penduduk setempatnya. Terus bagaimana pengembangan wisatanya,” jelas Ledia.
 Komisi X DPR RI memandang potensi pariwisata daerah perlu diberikan dorongan, karena sektor wisata mampu memperkuat pendapatan daerah, bahkan ikut menyumbang PDB nasional yang oleh Kementerian Pariwisata ditargetkan sebesar 7,5 persen dari devisa nasional sebesar Rp28 triliun.
 Data dari World Economic Forum, jumlah wisatawan dunia tahun pada 2016 mencapai 1,2 miliar wisatawan. Jumlah ini 46 juta lebih banyak dibandingkan tahun 2015, dan jumlah wisatawan dunia ini diperkirakan akan terus meningkat dalam dekade mendatang. Diperkirakan pada tahun 2030, akan ada 1,8 miliar wisatawan dunia, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia. (eko/sf)
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20620/t/javascript;

Kunjungan ke Kantor MNC Grup

PKS kembali melakukan kunjungan Media-kali ini Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman beserta Sekjen Mustafa Kamal dan Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa bersilaturahim ke kantor MNC Media Group

Kunjungan ke Kantor CNN

Bersama pimpinan PKS lainnya melakukan kunjungan ke kantor Media CNN sebagai salah satu program kunjungan media

Kunjungan muhibah ke Parlemen Bangladesh akhir Desember 2017 lalu. Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia H.E Mayor Jenderal Azmar ke DPR_RI beberapa waktu lalu yang membahas nasib warga Rohingya yang ada di kamp-kamp pengungsian Bangladesh.Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Delegasi DPR RI menyampaikan akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar.

Layanan Haji Satu Atap diresmikan

BANDUNG,(PR).-Untuk membantu kaum Muslimin yang akan mendaftar ibadah haji, Permata Bank Syariah membuka loket pelayanan satu atap di Kemenag Kota Bandung, Jumat (26/8). Dengan adanya pelayanan satu atap ini membuat jemaah calon haji tidak perlu bolak-balik ke Kantor Kemenag dan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji.

Menurut Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar, Ajam Mustajam menyatakan, pelayanan haji satu atap ini merupakan terobosan baru yang perlu ditiru kabupaten/kota lainnya. "Ide ini dari Kota Bandung yang menerapkan pelayanan haji satu atap ini meski sudah didahului Kabupaten Indramayu," ujarnya.

Jumlah pendaftar haji di Jawa Barat, kata Ajam, hampir 500 orang per hari dengan jumlah pembayaran awal biaya haji Rp 25 juta/orang. "Sedangkan haji khusus atau haji plus biaya pendaftaran 4.000 dollar AS sehingga setiap hari perputaran uang untuk pendaftaran haji amat besar. Tentu ini potensi yang amat besar untuk ditangkap perbankan syariah," ujarnya.

Acara dihadiri Kepala Kemenag Kota Bandung Yusuf, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Kota Bandung Agus Safari, Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa, Direktur Permata Bank Syariah Achmad K. Permana, dan para pengurus Kelompok Bimbingan ibadah Haji (KBIH). "Layanan satu atap ini jelas sangat membantu jemaah calon haji karena membuat proses validasi dan pembayaran lebih efektif dan efisien," kata Permana.***

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/08/26/layanan-haji-satu-atap-diresmikan-378387

P2TP2A Diharapkan Jalin Kerjasama dengan Dinas Pendidikan

VIVA.co.id - Satgas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam membantu korban-korban kekerasan baik promotif maupun preventif bisa bekerjasama dengan kementerian pendidikan, dalam hal ini dengan dinas pendidikan. Selain itu melakukan  sosialisasi di sekolah dengan cara menggali persoalan.

“Persoalan kekerasan terhadap anak itu bukan berarti memang tidak ada kasus, tapi bisa jadi karena tidak terlaporkan” ucap Anggota Komisi VIII Hj. Ledia Hanifa Amaliah saat kunjungan kerjanya ke kantor P2TP2A di Palangkaraya, Kalteng, Senin 1 Agustus 2016.
Menurutnya, dalam menggali persoalan bisa melalui sekolah dengan bantuan kepala sekolah, guru-guru dan juga guru Bimbingan Penyuluhan (BP). Dengan adanya satgas KDRT, sebenarnya kalau mau  menggerakkan tim penggerak PKK akan sangat menolong.

Ketua P2TP2A Kalimantan Tengah Endang Kusriyatun menjelaskan, di wilayahnya sudah dibentuk satgas PKDRT hingga tingkat kelurahan untuk menurunkan angka KDRT. Satgas ada Ketua, Sekretaris dan  5 tenaga relawan mahasiswa yang diperbantukan. Tujuan utama melatih mahasiswa tersebut menjadi tenaga sukarela untuk membantu korban-korban kekerasan, tetapi fungsinya bukan kuratif lagi tapi preventif dan promotif.

Dijelaskan Endang,  upaya P2TP2A Palangkaraya ini bukan untuk melakukan tindakan pidana tapi mencari solusi terbaik supaya pelaku dan sikorban ini bisa rukun kembali, karena angka perceraian sangat tinggi terutama di kota Palangkaraya. Bekerjasama dengan Kementerian Agama berupaya pada saat konseling rohani diupayakan si pelaku juga hadir, sehingga pada saatnya nanti ada solusi mereka kembali akur membina rumah tangga.

Ledia Hanifa menyarankan,  dalam pelatihan jangan pernah melupakan penegak hukum, artinya polisi, jaksa, hakim itu perlu dilibatkan. Karena justru merekalah yang nanti banyak berkaitan kasus-kasus KDRT sehingga bisa diselesaikan, karena mereka (penegak hukum) akan mempunyai perspektif perlindungan anak atau perlindungan perumpuan” ujarnya.

Data KDRT di Kalteng menurun tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, dari 238 menjadi 189 kasus. Tetapi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 134 kasus menjadi 147 kasus, pelecehan seksual menurun dari 9 kasus menjadi 5 kasus, perzinaan juga turun dari 34 kasus menjadi 8 kasus.

Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan dari 198 menjadi 178 kasus, terbesar adalah persetubuhan terhadap anak, dan sebagian besar pelakunya orang terdekat yaitu paman, ayah tiri dan juga ada ayah kandung. Untuk pencabulan anak mengalami kenaikan dari 36 menjadi 38 kasus, sedangkan kasus-kasus yang lain mengalami penurunan. (www.dpr.go.id)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/805163-p2tp2a-diharapkan-jalin-kerjasama-dengan-dinas-pendidikan

Komisi VIII Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Kemiskinan di Merauke

JAKARTA-Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua mendapat sorotan dari DPR.

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah penanganan kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat daerah itu. Data-data menunjukan bahwa terjadi kenaikan jumlah angka kemiskinan disebabkan kenaikan harga pangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Komisi VIII mendesak Pemerintah dapat berkoordinasi dalam melaksanakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Merauke,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa, saat melakukan kunjungan bersama 9 anggota DPR di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Merauke beberapa hari lalu seperti dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (26/5)

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Papua pada bulan September 2015 mencapai 898 ribu jiwa atau 28,40%, meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mencapai 859 ribu jiwa atau 28.17 persen.

BPK RI dalam penyampaian hasil pemeriksaan kinerja tahun 2010-2014 dalam laporan ikhtisar pemeriksaan semester II tahun 2015 terjadi permasalahan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan di 15 provinsi dan 15 kabupaten di seluruh Indonesia.

Selanjutnya BPK juga menyampaikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dalam program penanggulangan kemiskinan tidak mampu memenuhi target penurunan angka kemiskinan.

“Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan pada tahap perencanaan. pengelolaan program dan pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.

Selanjutnya, politisi PKS ini menjelaskan, pemerintah melalui kementerian sosial sebagai perwujudan dan amanah undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin telah membentuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang strukturnya sudah ada pada tahun ini.

“Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal baru ini dapat menjalin koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota pihak swasta, BUMN serta masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Komisi VIII DPR RI sangat mengapresiasi komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Merauke dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data BPS sejak tahun 2009-2013 grafik angka kemiskinan selalu turun dari 15,44 persen di tahun 2008 menjadi 12,33 persen ditahun 2013 atau mencapai 26 ribu jiwa penduduk miskin. “Untuk itu program-program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Merauke maupun dari APBD Provinsi Papua, dapat dilaksanakan sebagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan agar mampu menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.

http://www.kbknews.id/2016/05/27/komisi-viii-desak-pemerintah-menyelesaikan-kemiskinan-di-kabupaten-merauke/2/

Kunjungi Rumah Dinas Walikota, Rombongan DPR RI Apresiasi Kerukunan Umat di Salatiga

SALATIGA—Rombongan Anggota DPR RI Komisi VIII mengaku kagum dengan toleransi dan kerukunan antar umat di Salatiga. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Salatiga pada Selasa (22/12) siang. Terkait hal tersebut, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan kepada pemerintah kota untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menegaskan Salatiga sebagai Kota Toleran dan Layak Anak guna menunjang pembangunan di Salatiga.

Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahkan sempat memuji keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang telah membukukan poin-poin etika kerukunan umat di salatiga. “Baru kali ini saya melihat FKUB yang sudah membuat etika kerukunan beragama bahkan sudah dibukukan, luar biasa, bukan hanya menjadi simbolik tetapi diterapkan oleh para pemeluk agama,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Ketua FKUB kota Salatiga, KH. Tamam Qoulani menjelaskan bahwa jauh sebelum FKUB terbentuk, Kota Salatiga sudah mempunyai forum persatuan keagamaan yang disebut Majelsi Pemuka Agama Salatiga (Puasa) . “Sehingga kerukunan antar umat agama sudah terjalin sejak lama. Masing-masing agama sudang membuat etika kerukunan agama baik intern agama maupun ekstern yang sudah disepakati dan dipraktekkan,” jelas ketua FKUB yang juga ketua Majelis Puasa.

Adapun paparan mengenai Kota Layak Anak disampaikan oleh Kepala Bapermasper, KB dan KP, Afif Zufroningdyah. Afif mengungkapkan inti dari penghargaan ini adalah Kota Salatiga berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.

Menanggapi pembahasan kedua tema ini anggota Komisi VIII DPR RI, Prof. Dr. Hamka Haq, MA mengusulkan untuk menggabungkan dua aspek ini yakni Kota Toleran dan Kota Layak untuk lebih meningkatkan perkembangan Kota Salatiga. Pada akhir kunjungan, didampingi oleh Wakil Walikota Salatiga, Muh Haris, rombongan Komisi VIII DPR RI menyempatkan diri untuk berkunjung ke Panti Asuhan Putri Aisyiyah./ http://matatajam.com/index.php/2015/12/22/kunjungi-rumah-dinas-walikota-rombongan-dpr-ri-apresiasi-kerukunan-umat-di-salatiga/

Anggota DPR Nilai Pasar Cihaurgeulis Wajib Dibenahi

Bisnis.com, BANDUNG--Pendapatan menurun yang dialami oleh pedagang Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung, adalah karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menutup pintu masuk ke pasar. Selain itu fisik bangunan yang juga sudah tidak memadai menjadi sebab kurangnya minat orang berbelanja.

Demikian pantauan langsung Ledia Hanifa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I, saat melakukan reses ke Pasar Cihargeulis, Sabtu (7/11/2015) dari rilis yang diterima bisnis, Minggu (8/11/2015).

Kunjungan reses yang singkat di bulan November ini untuk menyerap aspirasi dari konstituennya, yaitu pedagang Pasar Cihaurgeulis. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, Politisi PKS ini tak lupa ini mengikutsertakan pihak PD Pasar Kota Bermartabat, DPC PKS Cibanyeung Kaler, dan Kepala Pasar untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif.

"Pagi kemarin, Sabtu (7/11), berkunjung ke Pasar Cihargeulis Kota Bandung dalam rangka reses dan serap aspirasi," tutur Ledia

Ledia menjelaskan dengan banyaknya PKL yang menutup pintu masuk ke pasar, membuat pedagang di kios resmi mengalami penurunan pendapat secara signifikan. Padahal, pedagang kios resmi yang turun pendapatannya tersebut, rutin membayar iuran ke Pemkot Bandung. Sebaliknya, yang tidak resmi, penghasilannya tetap bahkan bertambah. "Pengelola pasar harus kelola ini dengan bijak," tegas Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani persoalan sosial ini.

Ledia juga menyoroti bangunan fisik Pasar Cihargeulis yang sudah tidak aman untuk ditempati. "Bangunan pasar di lantai 2 ini tidak aman untuk pedagang. Lantai atas kosong, tak menghasilkan pedapatan bagi pedagangnya," jelas Ledia.

Selain itu, Ledia juga mencarikan solusi atas permasalahan sampah agar diintegrasikan dengan program pengolahan sampah. "Sampah yang berton-ton menumpuk ini bisa dikelola menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi masyarakat," jelas Ledia.

Ledia berharap dengan adanya pengelolaan yang tepat dan bijak dari PD Pasar Bermartabat Kota Bandung selalu perusahaan daerah, dapat menguntungkan pedagang kecil di Pasar Cihargeulis Kota Bandung.

"Pengelolaan yang tepat selain meningkatkan pendapatan perusahaan, juga memeratakan pendapatan pedagang," harap alumnus Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
http://bandung.bisnis.com/read/20151108/82444/544758/anggota-dpr-nilai-pasar-cihaurgeulis-wajib-dibenahi

Komisi VIII Bosan Lihat Problem Pelaksanaan Ibadah Haji Terulang

Persoalan yang selalu terjadi di musim haji yang sudah bertahun-tahun menjadi bahan evaluasi, ternyata masih saja terulang. Seperti soal pemadatan jamaah dalam satu ruangan dan bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan.

“Setiap jamaah haji berhak atas ruang minimal 4 meter persegi di dalam satu ruangan. Tapi, ketentuan ini masih saja banyak yang dilanggar,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pada Republika.co.id, Rabu (9/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang baru saja melakukan kunjungan pemantauan ke Tanah Suci pada 3-8 September 2015 lalu ini melihat langsung terdapat satu kamar ukuran kecil rata-rata diisi sampai enam jamaah. Bahkan, ada satu kamar berisi 11 jamaah, delapan orang di antaranya lansia dan hanya memiliki satu kamar mandi.

“Ini sama sekali tidak sesuai ketentuan. Begitu pula petugas kesehatan laki-laki dan perempuan ada yang ditempatkan dalam satu kamar, padahal sudah sejak tiga tahun lalu kita secara tegas telah melarang adanya penempatan laki-laki dan perempuan dalam satu kamar,” tegas Ledia.

Ia mendesak agar temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan perombakan karena terkait pada hak jamaah. Namun, Ledia khawatir masih ada beberapa pondokan yang punya masalah serupa tetapi belum terungkap. Apalagi jamah calon haji belum tiba semua sehingga penumpukan belum nampak.

Ledia juga berharap, kelak  pemerintah harus lebih sungguh-sungguh melakukan perbaikan penyelenggaraan haji sejak di Tanah Air.

“Segala temuan yang menjadi catatan Komisi VIII dalam pengawasan kemarin sebenarnya adalah persoalan-persoalan yang bisa diantisipasi sejak awal. Sehingga problem yang sudah menjadi bahan evaluasi tahun-tahun lalu seharusnya tidak terjadi lagi,” jelasnya.

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/kegiatan-dpr-ri/15/09/09/nueepr346-komisi-viii-bosan-lihat-problem-pelaksanaan-ibadah-haji-terulang