Tampilkan postingan dengan label Perempuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perempuan. Tampilkan semua postingan

5 Hal Tentang Ledia Hanifa, Anggota DPR Pejuang Pemberdayaan Perempuan

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 14 Januari 2020 | 10:04:00 PM

Apabila kita  program pemberdayaan perempuan di parlemen, maka tidak akan lepas dari sosok politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa. Namanya mulai diperbincangkan publik ketika PKS menunjuknya menggantikan Fahri Hamzah di tahun 2016 lalu sebagai Wakil Ketua DPR.
Tiga tahun lalu, perseteruan Fahri versus partai yang ikut ia dirikan sejak awal, mencapai titik kulminasi. PKS memecat Fahri sebagai kader. Kemudian, di tahun 2017, PKS kembali mengirimkan surat ke DPR untuk meminta adanya pergantian Wakil Ketua di parlemen. Perseteruan di antara kedua pihak akhirnya berakhir di pengadilan. Ketika ditanya oleh IDN Times pada Rabu pagi (6/3), Ledia mengaku memang ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR oleh parpol tempatnya bernanung.
"Tapi, saya tidak pernah dilantik," ujar Ledia melalui pesan pendek pagi ini. Kendati begitu, Ledia berhasil membuktikan sebagai satu dari sedikit anggota dewan dari fraksi PKS yang berprestasi. Ia sudah dua kali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani isu sosial, agama dan pemberdayaan perempuan.
Pada hari ini, Ledia akan menjadi tamu di program Millennials Memilih dan berbicara mengenai isu pendidikan dan kesehatan. Kalian penasaran terhadap sosok Ledia? Berikut pemaparan dari IDN Times.
1. Sebelum berkarier jadi anggota parlemen, Ledia sudah aktif sebagai aktivis
Jauh sebelum terjun ke dunia politik dan ikut mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998 lalu, Ledia sudah aktif di lembaga swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan Islam. Ia melakukan berbagai program pemberdayaan perempuan. Pada 1995 dan 1996, misalnya, Ledia dan teman-teman mengadakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat.
“Kami tinggal di lingkungan yang dikelilingi pabrik. Asumsi kami, dengan upah minimum regional yang rendah, mereka pasti mengalami kesulitan hidup. Kami berikan mereka keterampilan menjahit, supaya bisa menambah income keluarga. Tetapi suami dari beberapa ibu marah-marah (sama kami), 'Tidak usah, kerja di rumah saja'.”
“Tetapi ada juga ibu-ibu yang belajar sembunyi-sembunyi dari suami mereka. Ternyata benar. Pada 1997, banyak di antara mereka (suami-suami) yang kena pemutusan hubungan kerja. Pada saat itulah ibu-ibu yang mengikuti pelatihan menjahit menjadi penopang keluarga mereka,” kata Ledia.
2. Sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2009
 Dari data yang disampaikan oleh Ledia, ia menyebut sudah melaju ke parlemen sejak tahun 2009 lalu. Ia mewakili dapil Jawa Barat I yang mencakup Cimahi dan Bandung. Sejak berada di DPR, Ledia pernah duduk di Komisi VIII, IX dan X.
"Kini saya di BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi sebagai koordinator juru bicara," kata Ledia lagi.
Langkah yang ditempuh oleh Ledia mengekor kakeknya, mantan anggota parlemen Pasundan dan tokoh koperasi Jawa Barat Rd. H. Hasan Natapermana.
3. Pernah tiga kali terpilih jadi Ketua Panja saat di DPR
Saat duduk di DPR untuk periode 2009-2014, politisi berusia 49 tahun itu pernah dua kali terpilih menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja). Pertama, untuk mengurus Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kedua, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketiga, Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
Ketika diwawancarai oleh media Rappler, Ledia tidak hanya memimpin pembahasan RUU, tetapi juga menawarkan ide segar dan substantif. Misalnya, ketika membahas RUU penyandang disabilitas, Ledia berhasil mengubah paradigma RUU tersebut dari charity base (kedermawanan) menjadi right base (pemenuhan hak).
Dalam hal pendidikan, Ledia berhasil memastikan para penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berhak mendapat beasiswa.
"Kami juga berhasil memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas karena orang (pelaku) sudah berpikir si korban tidak akan melawan, berarti niatnya memang sudah jahat," ujar Ledia pada Mei 2016 lalu.
4. Buat Pos Wanita Keadilan yang diadopsi jadi program nasional PKS
Prestasi Ledia di tingkat parpol tidak kalah cemerlang. Sebagai Ketua Dewan Kewanitaan di PKS, Ledia meluncurkam Pos Wanita Keadilan di tahun 2002 lalu. Itu merupakan program pemberdayaan perempuan, terutama kader perempuan dari partai di Bandung.
Program itu dianggap sukses sehingga diadopsi PKS menjadi program nasional.
"Pos Wanita Keadilan telah berkembang menjadi dua program: Rumah Keluarga Indonesia untuk empowering keluarga dan pos ekonomi keluarga untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Sampai 2011, jumlah cabang sudah mencapai 4.500-an di seluruh Indonesia," kata dia.
5. Menulis buku berjudul "Kalau Mau, Kita Bisa"
Memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang pemberdayaan perempuan, kemudian mendorong Ledia untuk menulis buku. Pada tahun 2011 lalu, ia meluncurkan buku dengan judul "Kalau Mau, Kita Bisa". Di dalam buku tersebut, ibu dari empat orang anak itu menumpahkan pikirannya mengenai bagaimana seharusnya perempuan bisa lebih berperan dalam berbagai kehidupan bangsa.
Di dalam situs pribadinya, Ledia menjelaskan walaupun perempuan kini memiliki peluang yang lebih luas di tingkat parlemen, bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang banyak dihadapi oleh kaum perempuan yakni menjawab banyak keraguan soal kemampuan mereka dalam membuat kebijakan publik.
"Kadang-kadang yang menohok saya adalah betapa kebanyakan orang, masyarakat kita, ternyata belum bisa melihat bahwa tidak semua perempuan anggota dewan sesungguhnya sedang ingin mengejar karier. Boleh jadi, karena itu panggilan nurani mereka. Bahkan, tidak sedikit mereka harus mengorbankan sesuatu yang bersifat personal untuk bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat," kata Ledia seperti dikutip dari kantor berita Antara edisi April 2016 lalu.
https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/profil-ledia-hanifa-anggota-dpr-pejuang-pemberdayaan-perempuan/full



Dideklarasikan Dukung Gerakan "Kita Semua Maryam"

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 27 Maret 2019 | 3:01:00 AM

Dukung terhadap gerakan internasional #kitasemuamaryam #weareallmary #weareallmaryam digadang Adara Relief International bersama berbagai komponen masyarakat Indonesia.
Mulai dari tokoh masyarakat Indonesia, anggota legistalif, para profesional, pemerhati persoalan kemanusiaan. Gerakan yang telah berlangsung di seluruh penjuru dunia sejak 28 Januari hingga 8 Maret 2019 mendatang itu merupakan bentuk solidaritas dukungan terhadap perempuan Al Quds.
Di mana selama 70 tahun hidup menderita di bawah penjajahan Israel. “Konsekuensi perjuangan mereka amat berat dan membutuhkan ketegaran luar biasa seperti ditahan, dipisahkan dari keluarga dan anak-anak, rumah dirampas dan dihancurkan, dilarang memasuki kota tempat tinggal, bahkan dilarang memasuki masjid Al Aqsha,” kata Ketua Adara Relief International Nurjanah Hulwani, saat memberikan sambutan dalam kegiatan deklarasi tersebut, di Aula Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Lebih lanjut Nurjanah yag mantan anggota DPRD DKI ini berharap gerakan ini dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan hak-hak mereka untuk hidup di atas tanahnya sendiri.
“Perempuan Al Quds membutuhkan dukungan kita semua. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Karena kita semua Maryam,” tutur Nurjanah yang disambut dengan pekikan takbir.
Diketahui, deklarasi dukungan Kita Semua Maryam ini dihadiri oleh, Ketua Umum KNRP Suripto, Pengurus SKI Indosat Priagung Utomo.
Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Ketua Muslimah Al Irsyad Fahimah Azkar, Ketua Aspac for Palestine Oke Setiadi Effendi, Ketua Umum Perhimpunan Alumni Timur Tengah Profesor Nabila Lubis, Redaktur Jawa Pos Imam Solehuddin. Pengurus Wanita PUI Pusat Iroh Siti Zahroh.
Pengurus Muslimah Al Wasliyah Pusat Rahmah, Pengurus Muslimah PB Mathlaul Anwar Azizah, Perwakilan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu dan Perwakilan KISPA, PP Salimah, SoA serta perwakilan Persistri Jakarta.
Sementara itu, dalam acara yang berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, spontanitas dari undangan yang hadir yaitu dari Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) mendonasikan sumbangannya sebesar Rp50 juta untuk disampaikan kepada anak-anak dan perempuan Palestina melalui Adara Relief International.
Juga sebagai bentuk apresiasi Adara bagi perempuan Palestina, dengan melelang barang-barang kerajinan perempuan Palestina kepada para undangan yang hadir.
Editor : Yon Parjiyono/ http://www.suarakarya.id/detail/87010/Dideklarasikan-Dukung-Gerakan-Kita-Semua-Maryam


Prostitusi Online Heboh Lagi, DPR Angkat Suara

JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air kembali dihebohkan dengan kasus prostitusi online yang melibatkan nama seorang artis. Kali ini, nama artis Vanessa Angel mendadak heboh setelah terciduk jajaran Kepolisian Polda Jawa Timur yang diduga sedang melayani seorang pengusaha. 
Tumbuh suburnya prostitusi di Tanah Air dinilai tak dari peran pemerintah, terlepas dari prostitusi liar atau online. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Ledia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) harusnya lebih ketat memantau situs-situs yang terindikasi menyuguhkan tentang esek-esek semata.

"Kontrol pemerintah terhadap situsnya, karena itu berkaitan dengan situs yang ada. Nah, itu kontrolnya di Kemkominfo. Harusnya Kemkominfo lebih ketat lagi," katanya kepada Okezone, Minggu (6/1/2019).

Lebih lanjut, Ledia mengatakan Kemkominfo yang harusnya lebih mengetahui tentang web ataupun media lain yang menggunakan online untuk bisnis prostitusi online.

"Jadi yang terindikasi dengan prostitusi, jadi saya pikir kalau pun sudah dilakukan, tapi belum optimal. Terbukti ini selalu berulang kan," tegasnya.

Oleh sebab itu. DPR RI meminta pemerintah agar lebih ketat lagi dalam memantau terkait prostitusi online, sebab Indonesia memiliki undang-undang yang tegas dalam petaturan larangan pornografi dan pornoaksi.

"Jadi bukan cuman webnya, tapi iklannya juga berpengaruh. Jadi berkaitan dengan prostitusi, pronografi itu harus ketat lagi, karena kita punya undang-undang," tuturnya.

Selain itu juga, Ledia mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat memerangi terkait pornografi, sebab aksi prostitusi online ini bukan hanya dikalangan artis saja melainkan di kalangan anak di bawah umur.

"Prostitusi online ini juga berkaitan dengan prilaku juga. Karena ini ada yang mencari dan menawarkan. Karena ini mestinya segera ditelusuri, ada yang di bawah umur, masih sekolah itu seharusnya kontrol dari orangtua dan sekolah harus ketat," tutupnya.


https://news.okezone.com/read/2019/01/06/337/2000628/prostitusi-online-heboh-lagi-dpr-angkat-suara

Perempuan Ini Wakili Indonesia di World's Women MP Conference

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 26 Maret 2019 | 11:12:00 PM

Dalam memperingati 100 Tahun Perempuan Inggris masuk parlemen, Parlemen Inggris mengundang sebanyak 100 perempuan yang menjadi anggota parlemen dari seluruh dunia pada event World's Women MP Conference. Adalah Ledia Hanifa, satu-satunya perempuan yang mewakili Indonesia pada acara yang dihelat di London.
Perempuan yang duduk di Komisi X DPR itu didaulat untuk menyampaikan pandangannya di sidangan umum tentang peran dan model perempuan di parlemen. Ia memaparkan pentingnya perempuan anggota parlemen.

Perempuan anggota parlemen harus menjadi rujukan bagi perempuan lainnya yang ingin berjuang di politik. Caranya bisa terbuka soal aktivitas kita lewat media dan sosial media.

Ia juga mengatakan untuk jangan pernah takut dalam mendukung perempuan lain yang juga menjadi anggota parlemen. Dampingi dan didik mereka untuk sama-sama berjuang di parlemen.

Melihat pada sejarah perjuangan perempuan dalam pergerakan Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, tepatnya pada 1928. Sementara sebagai anggota dewan, Indonesia memiliki peraturan kuota minimal 30 persen untuk mengakomodir peran perempuan di parlemen.

"Kami percaya meningkatnya partisipasi perempuan di parlemen bukan soal angka tetapi tentang peningkatan kapasitas perempuan di parlemen. Perempuan memiliki kapabilitas dan kekuatan untuk memperjuangkan isu yang sangat terkait dengan mereka di parlemen," kata Ledia

Ledia memiliki harapan semakin banyak perempuan yang terpilih mewakili rakyat untuk berjuang di parlemen, termasuk di Indonesia. "Jika terpilih itu hanya awalan. Yang lebih penting adalah menunjukkan kinerja terkait isu-isu perempuan, anak dan keluarga untuk negara yang kita cintai," ujarnya.

--

Sumber : Berita Satu, RMOL

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/12/perempuan-wakili-indonesia-di-world-s-women-mp-conference

Ledia Dukung Ketahanan Keluarga Lewat Keberlangsungan Posyandu

Written By Ledia Hanifa on Senin, 18 Februari 2019 | 1:39:00 AM

Ketahanan keluarga merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup.
Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia untuk meningkatkan ketahan keluarga di daerah pemilihannya Jawa Barat I.  Salah satunya melalui keberlangsungan posyandu.
Ledia yang konsen pada ketahanan keluarga, memberikan berbagai kontrubusi, mulai dari menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, hingga memberikan alat timbang inovasi atau biasa disebut ‘Dacin’ untuk menarik minat masyarakat dalam menimbang anaknya di Posyandu.
“Di dapil itu, saya berdiskusi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, hingga menyerahkan Dacin atau alat ukur berat yang memiliki bentuk unik serupa mobil-mobilan yang bisa diayun ke depan dan belakang. Sehingga, membuat anak tertarik dan mau ditimbang. Kalau dahulu anak itu takut atau tidak mau ditimbang. Dengan dacin inovatif ini, anak malah tertarik dan harus dirayu untuk turun,” katanya di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibaunying Kidul, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Legislator F-PKS itu menjelaskan pemberian alat timbang merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi yang menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.
Penimbangan terhadap bayi dan balita merupakan upaya memantau pertumbuhan dan perkembangannya.
Tujuan penimbangan secara rutin setiap bulan di Posyandu atau sarana kesehatan lain adalah untuk mengetahui apakah bayi/balita tumbuh sehat.
Selain itu, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, mengetahui balita sakit, kelengkapan imunisasi, dan untuk mendapat penyuluhan gizi.
“Informasi mengenai pengaruh gizi terhadap tumbuh kembangnya otak anak sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota keluarga, terutama para orangtua,” jelasnya.
Dengan inovasi Dacin, Ledia berharap  partisipasi masyarakat dalam penimbangan semakin meningkat, sehingga data yang menggambarkan stastus gizi balita dan anak semakin transparan.
“Posyandu adalah suatu layanan atau kegiatan yang dipelopori oleh masyarakat secara swadaya dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tinggi partisipasi masyarakat dalam penimbangan, maka semakin banyak pula data yang dapat menggambarkan status gizi balita,” ungkapnya.

Terakhir, legislator F-PKS itu berharap upayahnya dalam memberdaya posyandu bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam menjaga ketahanan keluarga.
“Saya akan mengupayahkan agar kebaikan ini terdistibusi. Kami berharap, dengan adanya bantuan timbangan ini, ibu-ibu posyandu dapat memanfaatkan dengan baik. Terutama bagi balita yang setiap bulannya datang untuk ditimbang dapat merasakan manfaatnya. Semoga kegiatan posyandu dapat berjalan lancar,” tutupnya di hadapan 50 konstituennya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/06/ledia-dukung-ketahanan-keluarga-lewat-keberlangsungan-posyandu


Kubu Prabowo Heran Timses Jokowi Permasalahkan Istilah Emak-emak

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 10 Oktober 2018 | 12:48:00 AM

Penggunaan istilah emak-emak yang kerap digunakan oleh koalisi Prabowo-Sandi diributkan para pendukung Jokowi-Ma'ruf. Beberapa menilai istilah tersebut justru merendahkan kaum perempuan.
Menanggapi hal tersebut, koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi merasa heran karena ada pihak-pihak yang mempermasalahkan istilah emak-emak. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa istilah itu sangat merakyat. "Kami kok merasa aneh oleh sebagian pihak, bahkan tokoh-tokoh nasional. Bahkan kami merasa tersanjung Bapak Presiden Jokowi ikut berkenan mengomentari masalah ini. Tapi kami tetap pada pendirian karena masalah emak-emak, sebutan merakyat yang sehari-hari dan kelihatannya itu sudah lama dalam sebutan partai kita itu," kata Priyo di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (17/9).
Ia pun memastikan bahwa penggunaan istilah emak-emak merupakan penghormatan untuk kaum perempuan. Misalnya, untuk mencontohkan kecintaan seorang anak pada ibu kandungnya.
"Ini penghormatan, jangan salah mengerti dan justru emak-emak kami lihat asli murni dari rakyat kecil. Ketika seorang anak menyebut ibunda tercinta dengan sebutan emak-emak tercinta," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, politikus PKS Ledia Hanifa menjelaskan bahwa penggunaan istilah emak-emak bukan berarti menurunkan kelas kaum perempuan dibandingkan dengan penggunaan istilah ibu bangsa.
"Kalau kita lihat sebetulnya itu bangsa yang mengakui keberagaman bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memanggil ibu, emak, mami, mbok, ambu bahkan, silakan saja," ujarnya.
"Buat kami sapaan emak-emak sapaan akrab. Bukan, maaf, bukan menurunkan kelas dibandingkan ibu. Tapi ini justru bagian dari menunjukan kecintaan kami dengan seluruh perempuan di Indonesia," pungkasnya.
https://kumparan.com/@kumparannews/kubu-prabowo-heran-timses-jokowi-permasalahkan-istilah-emak-emak-1537192500928460997

PKS: 'Emak-emak' Bukan Sebutan yang Merendahkan

Istilah 'the power of emak-emak' jadi polemik setelah dikritik oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). PKS punya pendapat berbeda soal emak-emak.
"Emak, si Mbok, Ambu bukan sebutan yang merendahkan. Justru sebutan karena kedekatan dan kecintaan," kata Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa, saat dihubungi, Minggu (16/9/2018).
Ledia menuturkan panggilan-panggilan itu adalah bentuk ungkapan sayang seorang anak kepada perempuan yang melahirkannya dan atau membesarkannya. Semuanya merujuk ke satu hal.

"Penggunaan istilah emak-emak merujuk pada perempuan," tambahnya.

Menurutnya, ada banyak hal terkait perempuan yang perlu jadi sorotan. Ada banyak hal yang berhasil setelah diperjuangkan perempuan, sementara di sisi lain perempuan juga sering jadi korban kebijakan publik yang tidak memihak.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Giwo Rubianto mengkritik istilah the power of emak-emak. Pernyataan itu disampaikan Giwo saat sambutan dalam General Assembly International Council of Women ke-35 di Yogyakarta, Jumat (14/9). Acara juga dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak mau kalau kita, perempuan Indonesia yang mempunyai konsep Ibu Bangsa sejak tahun 1935, sebelum kemerdekaan, kalau dibilang emak-emak," ujar Giwo, yang disambut gemuruh tepuk tangan para wanita.

"Kami tidak setuju! Tidak ada The Power of Emak-emak. Yang ada The Power of Ibu Bangsa," lanjutnya.
https://news.detik.com/berita/d-4214253/pks-emak-emak-bukan-sebutan-yang-merendahkan



PKS Sebut ‎Al Muzzamil dan Ledia Hanifa jadi Jubir Prabowo -Sandiaga

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 04 Oktober 2018 | 4:42:00 AM

Partai Keadilan Sejahtera telah mengirimkan sejumlah nama untuk menjadi juru bicara dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mereka yang menjadi Jubir diantaranya Ketua DPP PKS Muzzammil Yusuf, Memed Soesiawan, Fahmy Alaydroes.

"Tentu ada yang juniornya juga untuk polhukamnya saudara Pipin Sopian. Untuk ekonominya saudara Muhammad Kholid, dan untuk kesranya Ledia Hanifa," Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal sebelum menghadiri rapat jubir di Jalan Daksa 1 Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (4/9/2018).

Ia mengatakan partainya mengajukan banyak nama untuk dimasukan dalam tim pemenangan termasuk jubir.

Nama-nama yang diajukan nantinya akan dimasukan ke dalam sejumlah pos tim pemenangan, termasuk Juru Kampanye dan juru debat.

"Nanti ada juru debat. Ada juru kampanye. Itu untuk jurkam yang turun ke lapangan dengan sendirinya pimpinan partai akan ambil bagian karena itu sifatnya simbolik. Untuk debat nanti kami akan cari yang mempunyai kapasitas dan kompetensi memadai. Baik dari unsur pimpinan, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang tentu saja mempunyai integritas di bidangnya," katanya.

Mustafa mengatakan, selain membahas struktur tim pemenangan, partai koalisi juga kini sedang menggodok sejumlah isu untuk digulirkan pada saat kampanye nanti.

Menurutnya, semakin banyak isu maka semakin banya kader yang akan menjadi Jurkam.

"Di situ akan terlihat kebutuhan SDM seperti apa yang terbaik. Nanti akan diumumkan" pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/09/04/pks-sebut-al-muzzamil-dan-ledia-hanifa-jadi-jubir-prabowo-sandiaga


Koalisi Prabowo-Sandiaga Akan Siapkan Tim Jubir untuk Emak-emak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkapkan, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyiapkan tim juru bicara untuk menyuarakan berbagai aspirasi dari kaum perempuan, khususnya kalangan ibu-ibu atau emak-emak.


"Tim jubir emak-emak ini yang nanti berkeliling dan menyuarakan apa yang menjadi concern emak-emak sehari-hari. Jadi betul-betul yang jadi fokus dan perhatian masyarakat sehari-hari," kata Eddy usai bertemu dengan perwakilan partai koalisi di Posko Pemenangan PAN, Jakarta, Selasa (4/9/2018) malam. Ia memperkirakan tim jubir ini akan segera dikenalkan ke publik dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Perempuan Rahayu Saraswati menuturkan, tim jubir ini akan menyuarakan aspirasi perempuan Indonesia secara keseluruhan.

Tim ini juga akan memberikan masukan kepada tim pakar Prabowo-Sandiaga agar merancang program-program kerja yang sesuai dengan harapan perempuan Indonesia. "Bahwa kebijakan apapun yang dilakukan Prabowo-Sandiaga harus mengutamakan perspektif gender dan kelompok rentan. Kita bicara juga ke internal dan memastikan bahwa kebijakan yang akan dilakukan dengan memastikan suara perempuan terdengar," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menjelaskan, koalisi Prabowo-Sandiaga tak sekadar memandang perempuan sebagai sumber perolehan suara saja, melainkan juga mendukung kepentingan perempuan secara langsung. "Jadi tentu bukan cuma perempuan di parpol, dan tokoh yang yakin, bahwa kita menginginkan perubahan ke Indonesia lebih baik," kata Ledia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/20530861/koalisi-prabowo-sandiaga-akan-siapkan-tim-jubir-untuk-emak-emak.

'Strategi Emak-Emak Agar Perempuan Jadi Subjek Pembangunan'

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan strategi kampanye dengan jargon emak-emak merupakan sebuah upaya untuk melibatkan kaum perempuan sebagai subjek pembangunan. Kubu Prabowo-Sandiaga menilai, pembangunan ekonomi harus melibatkan perempuan sebagai basis keluarga.
Karena itu, Ledia membantah kampanye yang menyasar emak-emak ini memanfaatkan perempuan sebagai komoditas politik. "Selama ini (perempuan) cuma jadi katakanlah objek, objek kampanye. Sekarang harus terlibat,” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (6/9).

Menurut dia, perempuan harus dilibatkan karena banyak program pemerintah yang berkaitan dengan perempuan, di antaranya pemberdayaan ekonomi keluarga. “Jadi, memang betul-betul dilibatkan, bukan sekadar 'pokoknya pilih ya', bukan sekadar itu," ujar dia.

Untuk itu, partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga sepakat untuk membentuk juru bicara (jubir) khusus emak-emak. Ledia menjelaskan, siapa pun bisa ikut terlibat sebagai jubir emak-emak.

Ledia menambahkan, koalisi mempersilakan semua pihak, baik tokoh-tokoh partai maupun tokoh masyarakat yang mendukung Prabowo-Sandiaga, untuk terlibat menyuarakan aspirasi perempuan. Anggota Komisi X tersebut juga menjelaskan, jubir emak-emak nantinya bisa turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi para ibu dan perempuan secara umum di lapangan. Selain itu, para jubir juga akan menyampaikan visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan Prabowo-Sandiaga jika terpilih.

Sebelumnya, juru bicara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Tb Ace Hasan Syadzily yakin emak-emak di kubu Jokowi-Ma’ruf jauh lebih banyak dibandingkan kubu Prabowo-Sandiaga. Sebab, ia mengatakan, perempuan bukan hanya sekadar jargon politik bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK), melainkan nyata dan konkret.

Selama ini, ia menerangkan, program pemerintahan Jokowi pro terhadap emak-emak.  Misalnya, ia mengatakan, pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan inflasi sehingga harga relatif terkendali.

Kemudian, ia mengatakan, ada sejumlah program sosial yang dapat meringankan beban perempuan sebagai rumah tangga. Ia menambahkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi bantuan pendidikan, bantuan peningkatan gizi dan nutrisi, serta program kesehatan.

“Banyak lagi program lainnya yang menyentuh kepentingan emak-emak,” kata politikus Partai Golkar ini.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/06/pemmvd428-ledia-strategi-emakemak-agar-perempuan-subyek-pembangunan


Hari Kartini Harus Jadi Momentum Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik

Written By Ledia Hanifa on Minggu, 20 Mei 2018 | 11:16:00 PM

MOMEN peringatan hari Kartini memiliki arti tersendiri bagi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah. Menurutnya hari Kartini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

"Bukan cuma jadi anggota dewan, tapi partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan, perempuan harus mengkritisi. Ini yang harus dibiasakan dan harus dilatih karena setiap kebijakan politik akan berpengaruh pada kehidupan dapur para ibu," terang Ledia saat on air di PRFM, Sabtu (21/4/2018).

Ia menambahkan, 30 persen kursi perempuan di parlemen masih belum tercapai. Keterwakilan perempuan baru terpenuhi dalam pencalonannya saja.

"Ini jadi perhatian kami, karena perempuan di parlemen akan mewakili para perempuan di Indonesia," terangnya.

Dijelaskan Ledia, perempuan memiliki banyak keunggulan jika terjun ke dunia politik praktis. Pertama, perempuan lebih mudah berjejaring, dan kedua politik yang dijalankannya lebih ramah.

"Untuk itu kualitas perempuan dalam hal pendidikan harus juga ditingkatkan. Agar mereka bisa masuk ke parlemen dan mewakili kaum perempuan yang lainnya," pungkas Ledia.
Editor: H. Dicky Aditya
http://www.galamedianews.com/bandung-raya/185715/hari-kartini-harus-jadi-momentum-meningkatkan-partisipasi-perempuan-di-bidang-politik.html

Perempuan adalah Ibu generasi sehingga harus terdidik, kata anggota DPR

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 20 Maret 2018 | 12:30:00 AM

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Anggota Komisi IX DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perempuan adalah ibu generasi sehingga harus terdidik dengan baik, terlatih dengan terampil, serta terasah nurani dan kepekaannya terhadap lingkungan.

"Perempuan itu pembangun peradaban. Karena itu harus ditingkatkan kualitasnya," kata Ledia dihubungi di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan perempuan juga harus diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi kemanusiaan, agama, bangsa dan negara.

Tidak boleh ada diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan pendidikan, interaksi sosial dan mengambil peran bagi orang banyak.

Karena itu, semua pihak harus terlibat aktif dalam memajukan perempuan karena pemajuan perempuan sama dengan memajukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

"Mensejahterakan perempuan, keluarga dan anak adalah kerja bersama," ujarnya.

Setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sejumlah kelompok perempuan telah merancang kegiatan dan aksi pada hari tersebut. (*)
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018
https://sumbar.antaranews.com/berita/221651/perempuan-adalah-ibu-generasi-sehingga-harus-terdidik-kata-anggota-dpr

Kartini Legislasi, PKS Luncurkan Buku Kiprah Aleg Perempuan

Written By Ledia Hanifa on Senin, 02 Oktober 2017 | 1:08:00 AM

Peluncuran buku yang memuat kisah perjuangan anggota legislatif perempuan asal PKS ini menyambut Hari Kartini sekaligus Milad ke-19 PKS.  Buku tersebut ditulis oleh 90 orang aleg perempuan PKS dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI.



"Ditulis 90 orang aleg perempuan dari 108 aleg perempuan PKS di seluruh Indonesia sebagai persembahan hari kartini dan milad 19 PKS," jelas Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa.

Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan, buku tersebut selain sebagai apresiasi atas kerja keras aleg perempuan, juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kader perempuan PKS, masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Buku ini menceritakan keseruan pengalaman para ibu. Yang lucu, mengharukan, menegangkan, membahagiakan. Dituangkan dalam gaya tulisan masing-masing," papar Ledia.

Buku ini diberi kata pengantar oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise. Menteri Yohana mengapresiasi dan berharap dengan membacanya perempuan Indonesia semakin bersemangat terjun ke politik. [zul]/ http://politik.rmol.co/read/2017/04/29/289525/Kartini-Legislasi,-PKS-Luncurkan-Buku-Kiprah-Aleg-Perempuan-

Kader Perempuan Harus Paham Rekayasa Sosial

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 11 Juli 2017 | 10:19:00 PM

Jakarta (10/12) - Rekayasa sosial sangat dibutuhkan oleh kader perempuan dalam penokohan. Oleh sebab itu, kader perempuan harus mampu menganalisa kondisi sosio-kultural yang ada di tengah masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia.

"Kita harus mampu menganalisis dan merekayasa rancangannya seperti apa. Merekayasa perubahan sosial bagaimana, kemudian baru terjadi perubahan sosial. Kita harus mampu menganalisis kondisi sosio-kultural masyarakat dan situasi eksternalnya. Apakah masyarakat bisa menerima tokoh baru, atau mereka keukeuh dengan penduduk setempat atau tidak menjadi bagian dari kelompok mereka," kata Ledia dalam diklat penokohan dengan tema "Rekayasa Sosial dan Manajemen Mobilisasi Massa" di Gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/12/2016).

Yang kedua, kata dia, kader perempuan harus mampu menganalisis siapa yang akan menjadi tokohnya. Harus mampu pemetaan (mapping) pula siapa tokoh sosialnya. Akan tetapi, kata dia, jika sudah pemetaan jangan mundur.

"Tapi kalau kita sudah bikin mapping biasanya kader perempuan langsung mundur teratur. Padahal perintahnya maju jalan, bukan mundur teratur. Kenapa orientasi tiba-tiba berubah? Nggak nyaman, jangan bilang nyaman. Karena kita harus keluar dari zona nyaman kita," kata Ledia.

Ia menganalogikan seperti halnya ketika anak taman kanak-kanak (TK) yang ketika tidak diminta pun langsung tunjuk jari. Habis itu tinggal diasah saja. Akan tetapi ada yang pada dasarnya tidak suka tampil, punya potensial dan harus maju dengan menanggung berbagai risiko.

"Kita nggak boleh putus asa. Karena ada orang lain mengambil manfaat dari kondisi sekitar dan mengambil momen 'ya sudah saya saja'. Ada juga nanti yang mematahkan kita supaya tidak muncul. Ini perlu dipahami betul," kata Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan itu.

Lalu, kata Ledia, kader perempuan harus ada perencanaan bertahap dan pembagian kerja. Siapa yang akan ditokohkan bagaimana supporting systemnya dan bagaimana sistem kaderisasinya.

"Tidak semua paham tentang ini. Terus terang kita seringkali menganggap seperti pengikutnya Nabi Musa. Begitu selesai pilkada silakan pergi perang kita menunggu di sini. Justru pertarungannya setelah menjadi kepala daerah. Kepala daerah tidak bisa dibiarkan sendiri begitu saja. Harus semua terlibat," ujar Ledia. (msm)

http://pks.id/content/kader-perempuan-harus-paham-rekayasa-sosial

Ledia Hanifa, Pejuang Warga ‘Terpinggirkan'

JAKARTA, Indonesia – Ledia Hanifa Amaliah siapa?

Itu reaksi spontan sebagian masyarakat ketika mendengar kabar politisi perempuan asal Jakarta itu telah ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada 6 April lalu.

Reaksi seperti itu bisa dimengerti. Kiprah politik cucu mantan anggota Parlemen Pasundan dan tokoh koperasi Jawa Barat Rd. H. Hasan Natapermana ini memang belum banyak diketahui publik di luar kader dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta konstituennya di Kota Bandung dan Cimahi, Jawa Barat. Padahal, sudah dua kali berturut-turut dia terpilih menjadi anggota legislatif nasional.

Fakta bahwa dia berasal dari PKS juga mengundang kecurigaan. Bagaimana mungkin partai yang selama ini terkesan sangat didominasi laki-laki mau mencalonkan serorang perempuan untuk menjadi Wakil Ketua DPR?

Kebetulan juga, yang hendak diganti adalah salah satu pendiri partai dan seorang laki-laki, Fahri Hamzah. Jangan-jangan penunjukkannya sebagai pengganti politisi asal Nusa Tenggara Barat ini hanya sebuah proyek pencintraan untuk memulihkan image partai menyusul berbagai kasus korupsi yang menyeret pimpinan dan kader partai.

Tetapi apapun, semua itu hanya persepsi. Kenyataannya, Ledia merupakan satu dari sedikit anggota dewan dari Fraksi PKS yang berprestasi. Hampir tujuh tahun menjadi anggota DPR, politisi kelahiran Jakarta tahun 1969 ini sudah dua kali menjadi Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani masalah sosial, agama, dan pemberdayaan perempuan.

Memang, menjadi wakil ketua komisi, dan jabatan lain di DPR, adalah jabatan "hadiah", dalam arti diberikan, atau lebih tepat ditugaskan, oleh pimpinan partai. Kriteria dan dasar pertimbangannya tidak tersurat; faktor suka dan tidak suka bisa saja ikut menentukan. Itu urusan internal partai.

Bagi publik, yang paling penting adalah bagaimana orang yang mendapat amanah menjalankan tugasnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat luas dan dalam hal ini ibu empat anak ini telah menunjukkan kualitas kepemimpinannya.

Pada periode 2009-2014, misalnya, Ledia menjadi ketua panitia kerja atau panja dua kali, masing-masing untuk pembahasan rancangan undang-undang jaminan produk halal dan revisi undang-undang tentang perlindungan anak. Dan sejak dilantik Oktober 2014, Ledia sudah satu kali menjadi ketua panja, yaitu ketika membahas rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Sebagai ketua, Ledia tidak hanya memimpin pembahasan RUU, tetapi juga membawa ide-ide segar dan substantif, bahkan ikut mengubah "haluan" rancangan undang-undang.

Ketika membahas RUU penyandang disabilitas, misalnya, Ledia berhasil mengubah paradigma RUU tersebut dari charity base (kedermawanan) ke right base (pemenuhan hak). Karena hak, semua tuntutan dalam undang-undang tersebut wajib dipenuhi. Dalam hal pendidikan, misalnya, Ledia memastikan para penyandang disabilitas mendapat pendidikan dan berhak mendapat beasiswa.

"Kami juga berhasil memberatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas karena orang (pelaku) sudah berpikir kalau si korban tidak akan melawan, berarti memang niatnya sudah jahat," ujar Ledia kepada Rappler.

Sebelumnya, Ledia juga terlibat dalam pembahasan undang-undang pengelolaan keuangan haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Ketika membahas rancangan undang-undang BPJS, kami meminta supaya biaya persalinan juga dibayar oleh BPJS. Kami senang usulan itu masuk ke BPJS Kesehatan," kata Ledia.

"Yang paling menguras emosi adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kadang-kadang kami tidak bisa ngomong karena ternyata orang disabilitas paling tidak diperhatikan (di Indonesia). Ini jelas menjadi persoalan buat semua," ujar Ledia.

Prestasi Ledia di tingkat partai pun tidak kalah "cemerlang". Sebagai Ketua Dewan Kewanitaan PKS Jawa Barat, Ledia meluncurkan Pos Wanita Keadilan pada 2002, sebuah program pemberdayaan perempuan, terutama kader perempuan dari partai, di Bandung. Program tersebut dianggap sukses sehingga diadopsi PKS menjadi program nasional.

"Pos Wanita Keadilan telah berkembang menjadi dua program: Rumah Keluarga Indonesia untuk empowering keluarga dan Pos Ekonomi Keluarga untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Sampai 2011, jumlah cabang sudah mencapai 4.500-an di seluruh Indonesia," kata Ledia.

Jauh sebelum "ikut mendirikan" Partai Keadilan pada 1998, Ledia memang sudah aktif di lembaga swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan Islam, melakukan berbagai program pemberdayaan perempuan. Pada 1995 dan 1996, misalnya, Ledia dan teman-teman mengadakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat.

“Kami tinggal di lingkungan yang dikelilingi pabrik. Asumsi kami, dengan upah minimum regional yang rendah, mereka pasti mengalami kesulitan hidup. Kami berikan mereka keterampilan menjahit, supaya bisa menambah income keluarga. Tetapi suami dari beberapa ibu marah-marah (sama kami), 'Tidak usah, kerja di rumah saja'.”

“Tetapi ada juga ibu-ibu yang belajar sembunyi-sembunyi dari suami mereka. Ternyata benar. Pada 1997, banyak di antara mereka (suami-suami) yang kena pemutusan hubungan kerja. Pada saat itulah ibu-ibu yang mengikuti pelatihan menjahit menjadi penopang keluarga mereka,” kata Ledia.

“Lima orang dari mereka melanjutkan kursus ke tingkat yang lebih tinggi dan bekerja di perusahaan konfeksi dan butik. Beberapa di antara mereka bahkan membuka bisnis sendiri. Pada saat mereka membuka bisnis sendiri, kami lepas tangan,” katanya.

Lama kerja sebagai aktivis LSM, Ledia mulai sadar bahwa advokasi saja tidak cukup untuk membawa perubahan di masyarakat. Dan karena itu, ketika teman sekolahnya mengajak untuk bergabung Partai Keadilan pada 1998, Ledia menerimanya dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Kewanitaan PK DKI Jakarta.

“Ada sejumlah hal yang menurut saya memang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga swadaya masyarakat dan bisa dilakukan oleh partai politik, yaitu kebijakan,” kata Ledia ketika ditanya motivasi masuk partai politik.

Sekarang, Ledia sudah ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPR. Dia menerima penunjukkan itu dengan rendah hati. Tutur katanya tetap sederhana, lembut, dan terkesan sangat terukur. Dia juga mengaku tidak tahu alasan ditunjuk menggantikan Farid Hamzah.

“Mungkin beliau-beliau (pimpinan PKS) memandang saya mempunyai kemampuan untuk me-manage conflict, terutama dalam pembahasan RUU jaminan produk halal dan keuangan haji. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR memang cukup tinggi selama pembahasan dua undang-undang tersebut,” kata Ledia.

“Kapan dilantik? Saya juga tidak tahu karena beberapa pimpinan DPR bilang mereka akan menunggu proses gugatan Farid Hamzah di pengadilan dan itu kita tidak tahu berapa lama. Yang penting bagi saya, ya saya bisa menyiapkan diri,” ujar Ledia.

Ledia pun telah membuat daftar isu yang ingin dia perjuangkan bila kelak sudah duduk di kursi Wakil Ketua Dewan. Beberapa di antaranya adalah ego sektoral yang menghambat penyelesaian permasalahan perempuan, keluarga, dan anak-anak dan pendidikan kaum perempuan. Dia juga berharap DPR menjadi partner kritis terhadap pemerintah.

“Kami ingin DPR ini lebih transparan dan accountable, dan lebih kaya dengan pemikiran substantif yang bisa diimplementasikan. Undang-undang harus bisa diimplementasikan dan dirasakan masyarakat luas,” kata Ledia. – Rappler.com

http://www.rappler.com/indonesia/131399-profil-ledia-hanifa-amaliah-pejuang-warga-terpinggirkan

Minimnya Perempuan di Parlemen karena Sistem Pileg Terbuka

Politikus PKS, Ledia Hanifa menyebut, minimnya keterwakilan perempuan yang masih di bawah ambang batas 30 persen salah satunya diakibatkan dari sistem Pemilu Legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu, membuat terjadinya persaingan bebas antarpeserta, baik perempuan maupun laki-laki.
“Persoalannya adalah begini, sistem pemilihan kita proporsional terbuka yang menyebabkan persaingan bebas. Memang akan sangat susah keterwakilan perempuan itu akan terjadi,” kata Ledia saat dihubungi Okezone, Selasa (8/3/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu setidaknya dengan sistem proporsional terbuka itu, para kaum hawa akan sulit saat di lapangan mengingat semua calon ditampilkan dan itu ditentukan oleh keperpihakan masyarakat. Sehingga, perlu kajian yang mendalam untuk mengubah sistem pemilihan ini.
“Kelihatannya memang harus dikaji mendalam. Pertama soal sistem pemilu. Kedua bagaimana tentang meletakan kuotanya. Sistem pemilihannya harus dikaji lagi,” ungkap Ledia.
Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, politikus PDIP, Eva Sundari menyampaikan bahwa sistem pemilihan dengan proporsional terbuka ini membuat pertarungan bebas terjadi di tengah masyarkat yang masih patriarki. Sehingga, para kaum hawa kalah bersaing.
“Sayangnya, MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan ‘pertarungan bebas’, menolak afirmasi. Ini merupakan insentif bagi patriarki yang masihh dominan di masyarakat. Pileg diserahkan ke kedaulatan masyarakat, ya yang menang patriarki lah, karena masyarakat patriarki,” ujar Eva.
Anggota Komisi II DPR RI ini menekan kan perlunya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di gedung dewan untuk ke depannya. Pasalnya, lanjut dia, dengan jumlah yang ada sekarang ini, beberapa wakil rakyat perempuan ini justru mendukung agenda yang berlawanan dengan hak para perempuan.
“Ya, perwakilan harus efektif karena ada juga aktivis dan politisi perempuan malah agendanya patriarki, misi kampanye ketidaksetaraan gender hingga misi menolak perempuan jadi pemimpin,” tukasnya.

http://news.okezone.com/read/2016/03/08/337/1330582/minimnya-perempuan-di-parlemen-karena-sistem-pileg-terbuka?PageSpeed=noscript

LGBT Sangat Berbahaya untuk Anak-anak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan agama manapun tidak membenaran keberadaan perilaku Lesbi, Gat, Biseks dan Transgender (LGBT). LGBT saat ini bahkan menjadi sebuah propaganda terutama melibatkan anak-anak.

"Meskipun WHO menyebut perilaku LGBT tidak termasuk gangguan mental, tetapi di Indonesia mereka yang memiliki perilaku ini masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga harus direhabilitasi," ujar Ledia Hanifa Amalia kepada Republika, Selasa (16/2).

Mereka saat ini telah melakukan propaganda biasa ditambah adanya dukungan dari UNDP dalam bentuk pendanaan. Propaganda LGBT sangat berbahay terutama terhadap anak-anak.

Menurut Amalia, ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan kelompok LGBT. ''Anak-anak harus tumbuh kembang sesuai dengan hak dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari perilaku tersebut,'' jelasnya.

Pemerintah juga harus mampu mengawasi sosial media dan media massa yang melakukan kampanye LGBT baik secara terselubung maupun secara terang-terangan. Banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok tersebut untuk propanda LGBT./ http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/16/o2mo3i301-lgbt-sangat-berbahaya-untuk-anakanak

Perda Ketahanan Keluarga Kurangi Bisnis Prostitusi

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 15 September 2015 | 4:44:00 AM

INILAHCOM, Bandung - Wakil Ketua Komisi VIII DPRD Jawa Barat Ledia Hanifa memuji langkah Pemprov Jabar membentuk Perda Ketahanan Pangan. Dia berharap dengan perda tersebut dapat memberantas bisnis prostitusi yang saat ini beredar di masyarakat.


"Jabar itu sedang mempersiapkan turunan dari peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga, itu ada motifator. Idealnya itu berjalan bisa hidup di daerah. Terutama di pedesaan," tutur Ledia kepada wartawan, Selasa (12/5/2015).

Tak hanya itu, Ledia juga memuji program-program Pemprov Jabar untuk keluarga. Seperti halnya program 20 menit orangtua bersama anak. Program tersebut dinilai Ledya bisa dilakukan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus pada prostitusi."Sebetulnya kalau dilakukan, itu bisa karena akhirnya ada waktu bersama antara orangtua dan anak," tutur dia.

Menurut dia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Jabar juga memiliki banyak budaya beragam. Sepertihalnya di wilayah Pantura. Di sana, seorang anak merupakan sebuah aset sehingga harus memberikan sesuatu berupa materi kepada orangtuanya.

"Itu yang harus dilakukan pendampingan. Mudah-mudahan dengan perda ini bisa meminimalisir beberapa kultur yang terjadi di Jawa Barat," kata Ledya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang Pemprov Jabar sangat serius untuk menertibkan Perda Ketahanan Keluarga. Pasalnya, tim penyusunnya merupakan profesor di bidang ketahanan pangan."Mudah-mudahan ini menjadi pioner karena belum ada perda ketahanan keluarga di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terkait maraknya prostitusi online, Ledya menyatakan hal tersebut perlu dilihat akar prostitusinya seperti apa. Sebagian besar problemnya adalah ekonomi dan life style (gaya hidup). Selama ini yang terjerumus dalam prostitusi online bukan orang miskin. Hal tersebut merupakan salah satu gaya hidup."Jadi bukan orang miskin yang menjual diri. Itu yang harus kita perhatian lebih baik. Makanya tugas pemerintah adalah mengatasi kemiskinan," kara dia.

Oleh sebab itu, Ledya pemerintah harus membuat program pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai mental kuat untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

"Selama ini belum ada program diatas yang tepat. Belum ada program yang kemudian didampingi. Kita lebih banyak dibagi kartu tapi pendampingan gak ada. Ini uangnya buat apa karena ternyata laporan di daerah bantuan tersebut diberikan perhiasan, dibelikan pulsa. Itukan tidak membuat gizi lebih baik," paparnya.

Oleh karena itu, dia menambahkan pengarahan penanganan kemiskinan harus terpadu. Kalau berhubungan dengan life syle, pemerintah harus memberikan aturan khusus."Seperti komisi penyiaran menyediakan konten di media kita. Media kita tidak membuat itu secara teratur dan tertib. Tayangan kita lebih kepada yang instan. Melihat artis yang tiba-tiba kaya. Jadi penonton berasumsi hidup itu begitu mudah," ungkapnya.

Dia berharap pemerintah juga harus bisa mencari terobosan agar bisnis prostitusi online tidak merebak. Jangan sampai mengandalkan polisi karena jumlah polisi di negara indonesia masih kurang."Kewenangan itu ada di pemda. Setiap pemda mempunyai cara seperti menutup lokalisasi dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu memperdayakan ekonomi masyarakat agar para pembisnis prostitusi bisa beralih usahanya," tutup dia.[yha] -
http://nasional.inilah.com/read/detail/2203859/perda-ketahanan-keluarga-kurangi-bisnis-prostitusi

Mengenang Kartini, Tidak Sekadar Sanggul dan Kebaya

JAKARTA - Pada tanggal 21 April 1879 lahir bayi perempuan bernama Raden Adjeng Kartini yang kemudian menjadi tokoh pelopor kebangkitan perempuan pribumi Indonesia.

Atas kegigihannya memperjuangkan nasib kaum wanita Indonesia pada masa penjajahan, pemerintah menghargai jasa-jasanya dengan menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional. 



Berbagai cara dilakukan kalangan masyarakat dalam memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Bagi kalangan siswa sekolah dasar, biasanya Hari Kartini diperingati dengan berbagai acara perlombaan.

“Sejak 1964 kita memperingati Hari Kartini, semestinya semakin menguatkan proses pemberdayaan perempuan Indonesia secara utuh. Yakni memunculkan perempuan-perempuan Indonesia yang sehat, cerdas, bertakwa, berbudi luhur dan aktif memberikan peran terbaik mereka bagi kemajuan bangsa,” tutur Ledia Hanifa Amaliah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin 20 April 2015.

Ledia menilai, perjuangan Kartini perlu dilihat dalam konteks zamannya. Kartini hidup pada masa sulit bagi perempuan untuk berkarya .

Menurut dia, pemikiran-pemikiran Kartini yang kemudian tertulis dalam surat-suratnya menggambarkan sebuah mimpi sekaligus idenya bagi perjuangan peningkatan kualitas hidup kaum perempuan.

“Dalam kondisi budaya yang masih kuat mengungkung perempuan, Kartini telah memvisualisasikan mimpi dan idenya yang besar bagi peningkatan hidup perempuan, dan tidak hanya itu, beliau juga membuka sekolah bagi kaum perempuan,” tutur legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dia pun mengharapkan peningkatan kualitas hidup perempuan menjadi tema utama pada setiap peringatan Hari Kartini.

Misalnya, melakukan aksi nyata menurunkan angka kematian ibu, peningkatan gizi keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan usaha kecil kaum perempuan dan lain-lain

“Kita perlu memaknai perjuangan Kartini secara lebih konkret dan aplikatif untuk kemajuan bangsa saat ini. Jangan terpaku pada imbauan mengenakan pakaian daerah sehingga terkesan peringatan Hari Kartini akhirnya berujung pada sanggul dan kebaya,” tutur Ledia

DPR: Peringatan Hari Kartini Harus Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan puluhan tahun memperingati hari Kartini seharusnya mampu memberi jejak lebih terang pada proses pemberdayaan perempuan Indonesia. Seperti memunculkan perempuan-perempuan Indonesia yang sehat, cerdas, bertakwa, berbudi luhur dan aktif memberikan peran terbaik mereka bagi kemajuan bangsa.


“Sejak 1964 kita memperingati Hari Kartini, semestinya semakin menguatkan proses pemberdayaan perempuan Indonesia secara utuh," ujar Ledia kepada Republika, Senin (20/4).

Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, setiap kali peringatan Hari Kartini dilangsungkan maka semangat pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan selayaknya menjadi tema utama.

Karena itu dalam setiap peringatan Hari Kartini, sangat mungkin bila dikaitkan dengan aksi atau program penurunan angka kematian ibu, peningkatan gizi keluarga,  pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengelolaan keuangan rumah tangga, pendampingan usaha kecil kaum perempuan dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memaknai perjuangan Kartini secara lebih konkrit dan aplikatif untuk kemajuan bangsa ini, jangan terpaku pada himbauan mengenakan pakaian daerah sehingga terkesan peringatan Hari Kartini akhirnya berujung pada sanggul dan kebaya saja/ http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/21/nn4sb9-dpr-peringatan-hari-kartini-harus-tingkatkan-pemberdayaan-perempuan

Catatan

Kunjungan