Usulan Pembentukan Pansus Pemilu Mengemuka di Paripurna DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi seluruh hasil penyelenggaraan Pemilu 2019 mulai digaungkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (8/5). 
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa memulainya saat menginterupsi Rapat Paripurna. Ia mengajak seluruh anggota DPR membentuk pansus terkait Pemilu 2019.

Selain untuk mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan yang telah berlangsung, menurutnya, pembentukan pansus juga untuk menyelidiki kematian ratusan petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS), serta mengevaluasi sistem keserentakan dan akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara.


"Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk pansus tentang penyelenggaraan pemilu agar semua evaluasi dilakukan dengan baik," kata Ledia saat menginterupsi Rapat Paripurna, Rabu (8/5).
Ledia mengungkapkan Pemilu 2019 telah menyisakan duka cita dengan meninggalnya 554 petugas baik dari unsur KPPS hingga pengawas kepolisian.

Selain itu, Pemilu 2019 juga diwarnai dengan kesalahan memasukan data oleh petugas KPU. Menurutnya, seluruh masalah ini harus diawasi oleh DPR lewat pembentukan pansus agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kami melihat banyak masalah di Pemilu 2019 baik dalam penyelenggaraan pemilu seperti kesalahan hitung, atau banyak korban yang menunjukkan ini harus diawasi DPR melalui pansus pemilu ke depan," katanya.

Dia pun menyarankan DPR menggunakan hak angketnya terlebih dahulu sebelum membentuk pansus tentang penyelenggaraan Pemilu 2019.
Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, kata Ledia, hak angket DPR adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan negara.

"Terkait persoalan pemilu tersebut, kami memandang perlu hak angket DPR yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus penyelenggaraan Pemilu 2019," ucap dia.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem Johnny G. Plate angkat bicara menyikapi usulan pembentukan pansus Pemilu 2019. Ia menolak wacana tersebut dan menyarankan DPR tidak mengambil langkah politis selama proses rekapitulasi masih berlangsung.

Menurutnya, seluruh keberhasilan dan kelemahan Pemilu 2019 merupakan hasil regulasi yang disusun DPR secara bersama-sama.

"Kami menyatakan menolak pembentukan pansus," kata Johnny.
Dia menilai dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif masih terlalu prematur. Menurut Johnny, DPR memiliki kewajiban untuk menjaga proses pemilu agar diselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.

"Kami minta tak melakukan langkah politik yang mengganggu kerja politik besar bangsa kita melalui pemilu yang berlangsung. Kita punya kewajiban pemilu diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu yang legitimate," ujarnya.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508125952-32-393019/usulan-pembentukan-pansus-pemilu-mengemuka-di-paripurna-dpr

Ledia Hanifa: Kampanye Film, Terobosan Baru Partai Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar nonton bareng film “8 Stories” bertempat di CGV Jakarta Pusat,pada Senin Malam (08/04/2019).  Acara nonton bareng dihadiri oleh jajaran pimpinan PKS dan puluhan anak muda yang mayoritas berasal dari Jabotabek. Turut hadir Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa yang kini maju kembali sebagai caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I juga mengapresiasi film perdana yang banyak melibatkan generasi milenial ini.

“Sebenarnya ini suatu terobosan baru ya untuk partai politik,bukan karena saya orang parpol ya. Tapi jarang ada partai politik secara khusus melakukan kegiatan seperti ini,produksi filmnya sendiri, cari talentnya sendiri,menulis naskahnya sendiri,luar biasa, semakin penasaran mau liaht filmnya,”kata Ledia.
Dengan lahirnya film “8 Stories” ini berhasil merubah citra partai politik yang selama ini dicap seram dan kaku. “Jadi mereka (penonton,red) melihat oh parpol ternyata engga serem-serem amat,partai juga bisa menyenangkan dengan membuat film yang melibatkan anak-anak muda,”tambahnya.
Setelah dilakukan nonton bareng pada malam kemarin,film debutan sutradara Zul Ardhia ini juga akan diputar di seluruh DPW PKS se- Indonesia. (Sgt/Hum PKS)
http://suarabekasinews.com/hiburan/ledia-hanifa-kampanye-film-terobosan-baru-partai-politik/

8 Alasan Memilih PKS

Mau tahu apa saja 8 alasan milih PKS?

yuk simak

 

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu. Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019

Legislator PKS: Pemilu 2019 Bukan Ajang Memecah Belah Bangsa

Masyarakat diminta memaknai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, bukan ajang memecah belah bangsa hanya karena beda pilihan.
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan konsensus untuk menghadirkan pemimpin agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan baik di negeri ini.

"Masyarakat harus diedukasi bahwa suasana hangat jelang pileg dan pilpres ini bukan suasana untuk memecah belah bangsa," kata Ledia dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (11/9/2018).

Sebagai sebuah konsensus, ujar Ledia, Pemilu 2019 juga telah diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Partai Politik (Parpol), UU Pilpres, dan aturan yang mengikat. "Siapa yang dipilih jangan emosional, harus rasional. Kita ingin memahamkan bahwa proses demokrasi berjalan di Indonesia," ujar dia.

Dalam kegiatan yang dihadiri kader dan struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Ledia menekankan, masyarakat harus terbiasa dengan kehidupan berdemokrasi, termasuk terbiasa menghadapi persoalan yang muncul dalam proses demokrasi tersebut.

"Jangan membayangkan kalau ada pertarungan demokrasi bakal rusuh. Sepanjang penyelenggara, pengawas, dan peserta semua tertib mengikuti aturan dan tidak memaksakan kehendak, tidak akan menjadi masalah. Tapi jika ada yang memulai curang, baru itu akan menjadi masalah," tutur Ledia.

Anggota Fraksi PKS DPR ini juga meminta seluruh kader dan struktur PKS terus berupaya memberikan pendidikan politik agar masyarakat betul-betul memahami bahwa Pemilu 2019 merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. "Ini waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan politik terkait situasi yang akan dihadapi sampai April 2019," tegas dia.

Ledia mengungkapkan, Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dia menegaskan, PKS tidak pernah mempermasalahkan, apalagi berpikir mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Tapi kadang banyak yang menganggap, karena PKS basisnya muslim, terus dicap gak mau menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Itu gak ada buktinya, itu seringkali dibenturkan. Ini yang justru akan memecah belah bangsa," ungkap Ledia.

Dalam kesempatan itu, Ledia juga menyoroti persoalan data pemilih yang diduga bermasalah dan dapat memicu persoalan di Pemilu 2019. Berdasarkan validasi data pemilih yang dilakukan PKS, terdapat 25 juta pemilih ganda.

Hasil validasi tersebut tak jauh berbeda dengan hasil validasi Partai Gerindra mendapati 24,8 juta pemilih ganda. "Dalam sejarah pemilu di Indonesia, data pemilih selalu jadi masalah. Kalau datanya gak benar, validitas pemilu akan dipertanyakan," tandas Ledia yang juga Ketua Bidang Humas DPP PKS itu.

Karenanya, PKS bersama partai koalisi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019. Langkah tersebut harus dilakukan agar Pemilu 2019 berjalan baik sesuai harapan masyarakat. "Ini saling menguatkan, bukan untuk menghambat pemilu, tapi memperbaiki kualitas pemilu agar lebih baik lagi," pungkas Ledia.
https://jabar.sindonews.com/read/1276/1/legislator-pks-pemilu-2019-bukan-ajang-memecah-belah-bangsa-1536660549

Kubu Prabowo Heran Timses Jokowi Permasalahkan Istilah Emak-emak

Penggunaan istilah emak-emak yang kerap digunakan oleh koalisi Prabowo-Sandi diributkan para pendukung Jokowi-Ma'ruf. Beberapa menilai istilah tersebut justru merendahkan kaum perempuan.
Menanggapi hal tersebut, koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi merasa heran karena ada pihak-pihak yang mempermasalahkan istilah emak-emak. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa istilah itu sangat merakyat. "Kami kok merasa aneh oleh sebagian pihak, bahkan tokoh-tokoh nasional. Bahkan kami merasa tersanjung Bapak Presiden Jokowi ikut berkenan mengomentari masalah ini. Tapi kami tetap pada pendirian karena masalah emak-emak, sebutan merakyat yang sehari-hari dan kelihatannya itu sudah lama dalam sebutan partai kita itu," kata Priyo di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (17/9).
Ia pun memastikan bahwa penggunaan istilah emak-emak merupakan penghormatan untuk kaum perempuan. Misalnya, untuk mencontohkan kecintaan seorang anak pada ibu kandungnya.
"Ini penghormatan, jangan salah mengerti dan justru emak-emak kami lihat asli murni dari rakyat kecil. Ketika seorang anak menyebut ibunda tercinta dengan sebutan emak-emak tercinta," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, politikus PKS Ledia Hanifa menjelaskan bahwa penggunaan istilah emak-emak bukan berarti menurunkan kelas kaum perempuan dibandingkan dengan penggunaan istilah ibu bangsa.
"Kalau kita lihat sebetulnya itu bangsa yang mengakui keberagaman bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memanggil ibu, emak, mami, mbok, ambu bahkan, silakan saja," ujarnya.
"Buat kami sapaan emak-emak sapaan akrab. Bukan, maaf, bukan menurunkan kelas dibandingkan ibu. Tapi ini justru bagian dari menunjukan kecintaan kami dengan seluruh perempuan di Indonesia," pungkasnya.
https://kumparan.com/@kumparannews/kubu-prabowo-heran-timses-jokowi-permasalahkan-istilah-emak-emak-1537192500928460997

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu.Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019

PKS: 'Emak-emak' Bukan Sebutan yang Merendahkan

Istilah 'the power of emak-emak' jadi polemik setelah dikritik oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). PKS punya pendapat berbeda soal emak-emak.
"Emak, si Mbok, Ambu bukan sebutan yang merendahkan. Justru sebutan karena kedekatan dan kecintaan," kata Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa, saat dihubungi, Minggu (16/9/2018).
Ledia menuturkan panggilan-panggilan itu adalah bentuk ungkapan sayang seorang anak kepada perempuan yang melahirkannya dan atau membesarkannya. Semuanya merujuk ke satu hal.

"Penggunaan istilah emak-emak merujuk pada perempuan," tambahnya.

Menurutnya, ada banyak hal terkait perempuan yang perlu jadi sorotan. Ada banyak hal yang berhasil setelah diperjuangkan perempuan, sementara di sisi lain perempuan juga sering jadi korban kebijakan publik yang tidak memihak.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Giwo Rubianto mengkritik istilah the power of emak-emak. Pernyataan itu disampaikan Giwo saat sambutan dalam General Assembly International Council of Women ke-35 di Yogyakarta, Jumat (14/9). Acara juga dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak mau kalau kita, perempuan Indonesia yang mempunyai konsep Ibu Bangsa sejak tahun 1935, sebelum kemerdekaan, kalau dibilang emak-emak," ujar Giwo, yang disambut gemuruh tepuk tangan para wanita.

"Kami tidak setuju! Tidak ada The Power of Emak-emak. Yang ada The Power of Ibu Bangsa," lanjutnya.
https://news.detik.com/berita/d-4214253/pks-emak-emak-bukan-sebutan-yang-merendahkan

#2019GantiPresiden Disebut Makar, Ledia PKS: Nggak Usah Paranoid dan Baper

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali angkat bicara soal tudingan pihak penguasa yang menyebut  gerakan #2019GantiPresiden sebagai perbuatan makar.

Tudingan yang disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin itu dianggap sebagai ketakutan berlebihan pihak penguasa yang merasa terancam kehilangan kekuasaan.
"Dibilang makar di mana letaknya itu? Yang harus diketahui, apakah ada rencana penggulingan? Nggak kan. Nggak usah paranoid, Nggak usah takut lah, nggak usah baper juga kali," ujar Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah kepada SINDOnews, Sabtu (1/9/2018).

Ledia menilai, bila gerakan #2019GantiPresiden dianggap makar, tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjang bahwa gerakan tersebut memang masuk ke dalam kategori makar.

"Kalau dia menyebut makar, harusnya dia juga menyebutkan bukti-bukti karena kalau makar tidak bisa asal tuduh, ada aturan-aturannya, berkategori makar atau tidak," paparnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi itu menegaskan, pemerintah sebagai penguasa tak perlu merasa takut dengan gerakan #2019GantiPresiden.

Terlebih, kata Ledia, konstitusi telah mengatur bahwa pergantian presiden memang ditetapkan lima tahun sekali dan 2019 menjadi momentumnya.

"Nggak usah takut dengan #2019GantiPresiden karena memang wajar setiap lima tahun ganti presiden. Kalaupun yang lama terpilih lagi, kan itu beda periode. Tapi buat per lima tahun itu, pergantian presiden sudah biasa dan yang menjamin adalah konstitusi," jelasnya.

Ledia menyesalkan sikap penguasa yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai tindakan makar. Dia menyatakan, tudingan tersebut akhirnya membuat pemerintah menjadi represif.

"Dan, ketika represif akan menjadi otoriter, dan itu bukan demokrasi. Nggak ada bedanya dengan Orde Baru. Apa karena hashtag ujug-ujug diganti? Kan nggak, ada hashtag atau tidak kita tetap ganti presiden tahun 2019," tegas Ledia.

Ledia menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden juga tidak dapat disalahkan. Bisa disebut makar jika hastag tersebut diganti menjadi #2018GantiPresiden karena kalau 2018 ganti presiden itu tidak sesuai konstitusi.

"Karenanya, pemerintah nggak perlu juga bersikap represif dengan gerakan #2019GantiPresiden," tandasnya.

https://jabar.sindonews.com/read/1045/1/2019gantipresiden-disebut-makar-ledia-pks-nggak-usah-paranoid-dan-baper-1535774984

Pertarungan Dapil Jabar I Lebih Sengit, Ledia Optimistis Menang

BANDUNG - Salah satu bakal calon anggota legislatif (bacaleg) petahana Ledia Hanifa Amaliah memprediksi, pertarungan di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I bakal lebih sengit menyusul bermunculannya sosok-sosok baru. Ledia mengatakan, kehadiran sosok-sosok baru, mulai artis hingga legenda olahraga di dapil yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu membuat masyarakat memiliki pilihan yang lebih variatif.
"Memang menjadi lebih variatif dan pertarungannya pun kemungkinan akan lebih sengit," kata Ledia melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (14/8/2018).

Meski begitu, hal tersebut tak lantas menyurutkan langkah kader PKS itu untuk mempertahankan kemenangan di dapil Jabar I. Selama dua periode berturut-turut memenangkan pertarungan di Dapil Jabar I, Ledia mengaku memiliki strategi khusus untuk mempertahankan kemenangannya.

"Dengan variasi yang berbeda, tentu strategi yang dipakai pun akan berbeda," kata Ledia yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Dengan raihan suara lebih dari 28.000 suara di Pileg 2009 dan lebih dari 30.000 suara di Pileg 2014, Ledia mengaku optimistis kembali memenangi pertarungan di dapil yang memperebutkan 7 kursi DPR RI itu.

Demi meraih kemenangan, pihaknya kini terus memperkuat jaringan struktur partainya. Sebab, kata Ledia, bagaimanapun peserta Pileg 2019 bukanlah perorangan melainkan parpol. Selain itu, pihaknya pun terus memperkuat jaringan hingga akar rumput.

"Kita perkuat jaringan lewat program-program yang sudah dilakukan, seperti majelis taklim, posyandu, berbagai komunitas, dan lainnya," ujar Ledia yang mengaku selalu intens merawat seluruh konstituennya selama ini.

"Semua yang ikut pileg tentu punya target menang. Insya Allah, dengan strategi yang kita, kita juga punya target menang," tegas Ledia.

Ledia pun berpesan kepada seluruh bacaleg yang akan bertarung di Dapil Jabar I untuk selalu menjunjung tinggi kontestasi yang fair sekaligus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi.

"Semua calon punya peluang (menang) yang sama, tinggal bagaimana menjalankannya di lapangan," tandasnya. (Baca juga: Politikus Senior, Artis, hingga Eks Cawalkot Bandung Bertarung di Dapil Jabar I).
https://jabar.sindonews.com/read/632/1/pertarungan-dapil-jabar-i-lebih-sengit-ledia-optimistis-menang-1534237704

Minimnya Perempuan di Parlemen karena Sistem Pileg Terbuka

Politikus PKS, Ledia Hanifa menyebut, minimnya keterwakilan perempuan yang masih di bawah ambang batas 30 persen salah satunya diakibatkan dari sistem Pemilu Legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu, membuat terjadinya persaingan bebas antarpeserta, baik perempuan maupun laki-laki.
“Persoalannya adalah begini, sistem pemilihan kita proporsional terbuka yang menyebabkan persaingan bebas. Memang akan sangat susah keterwakilan perempuan itu akan terjadi,” kata Ledia saat dihubungi Okezone, Selasa (8/3/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu setidaknya dengan sistem proporsional terbuka itu, para kaum hawa akan sulit saat di lapangan mengingat semua calon ditampilkan dan itu ditentukan oleh keperpihakan masyarakat. Sehingga, perlu kajian yang mendalam untuk mengubah sistem pemilihan ini.
“Kelihatannya memang harus dikaji mendalam. Pertama soal sistem pemilu. Kedua bagaimana tentang meletakan kuotanya. Sistem pemilihannya harus dikaji lagi,” ungkap Ledia.
Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, politikus PDIP, Eva Sundari menyampaikan bahwa sistem pemilihan dengan proporsional terbuka ini membuat pertarungan bebas terjadi di tengah masyarkat yang masih patriarki. Sehingga, para kaum hawa kalah bersaing.
“Sayangnya, MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan ‘pertarungan bebas’, menolak afirmasi. Ini merupakan insentif bagi patriarki yang masihh dominan di masyarakat. Pileg diserahkan ke kedaulatan masyarakat, ya yang menang patriarki lah, karena masyarakat patriarki,” ujar Eva.
Anggota Komisi II DPR RI ini menekan kan perlunya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di gedung dewan untuk ke depannya. Pasalnya, lanjut dia, dengan jumlah yang ada sekarang ini, beberapa wakil rakyat perempuan ini justru mendukung agenda yang berlawanan dengan hak para perempuan.
“Ya, perwakilan harus efektif karena ada juga aktivis dan politisi perempuan malah agendanya patriarki, misi kampanye ketidaksetaraan gender hingga misi menolak perempuan jadi pemimpin,” tukasnya.

http://news.okezone.com/read/2016/03/08/337/1330582/minimnya-perempuan-di-parlemen-karena-sistem-pileg-terbuka?PageSpeed=noscript