Ledia Hanifa Optimis Tatap Perang Bintang

Selain para artis, persaingan Dapil I Jabar semakin ketat karena terdapat banyak petahana yang kembali bertarung di Dapil ini. Hal itu membuat semakin beratnya persaingan, bahkan tidak heran jika ada yang menyebutnya Dapil neraka.
Menanggapi hal itu, salah satu petahana yakni Ledia Hanifa Amaliah, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku siap bersaing dan optimis dalam pertarungan 17 April mendatang.

"Karena sejak 2009 kan sudah di maintenance dalam artian saya selalu menyampaikan kepada masyarakat apa sih yang sudah dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat juga tau," begitu dikatakan Ledia kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (27/2).

Ledia menuturkan, sekitar 2500 RW di Bandung-Cimahi, atau lebih dari 1350 titik telah dikunjunginya. Selain itu dirinya juga melakukan strategi khusus bagi pemilih pemula.

"Jadi pada dasarnya setiap periode pemilu itu pasti akan ada perubahan situasi," ujarnya.

Tercatat, ada 10 artis yang meramaikan Dapil I untuk memperebutkan kursi DPR RI. Nama-nama artis itu, mulai dari pemain sinetron, penyanyi, personel band, hingga presenter olahraga.

Seperti diantaranya dari PDI Perjuangan, terdapat aktor dan presenter Nico Siahaan, serta pemain sinetron Kirana Larasati. Sementara dari Partai Golkar, ada penyanyi tahun 70-an Tetty Kadi dan aktris senior Nurul Arifin.

Partai Nasdem turut mencalonkan dua caleg artis, yaitu presenter dan aktor Farhan, serta penyanyi muda Citra Scholastika. Presenter Choky Sitohang, dengan menjadi bacaleg Partai Perindo.

Sementara itu, vokalis band Nidji, Giring Ganesha, menjadi bacaleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dari Partai Amanat Nasional (PAN), terdapat aktris Virnie Ismail. Sedangkan Partai Demokrat, mengusung presenter olahraga dan mantan atlet Ricky Soebagdja.

Adapun petahana yang kembali bertarung di Dapil I ini diantaranya, Junico BP Siahaan, Sodik Mudjahid, Agung Budi Santoso, Moh. Arief Suditomo, dan Ledia sendiri.

"Kalau dibilang Dapil neraka, rasa-rasanya sih engga, abis semua dapil bukannya dapil neraka, jadi dimana surganya, Jadi yang mesti kita pikirkan memang persaingannya pasti akan makin berat," pungkasnya. [gan]
http://www.rmoljabar.com/read/2019/02/27/94784/Ledia-Hanifa-Optimis-Tatap-Perang-Bintang-

PKS bilang sumbangan dana kampanye berasal dari calon legislatif

 Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Tim Pelaporan Dana Kampanye PKS, Marwan Gunawan, mengatakan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PKS sebesar Rp33,6 miliar semuanya berasal dari sumbangan calon anggota legislatif partai politik itu.
"Sampai dengan ditahap ini memang semuanya masih berasal dari sumbangan pribadi caleg, untuk sumbangan perseorangan atau badan belum ada," kata dia, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sumbangan berasal dari dana pribadi calon legislatif PKS DPR yang berjumlah 533 orang.

Meskipun saat ini baru berasal dari sumbangan caleg, ke depannya tidak menutup kemungkinan perseorangan atau badan di tahap ketiga. "Berkas yang kami berikan sesuai dengan syarat sehingga tidak ada kekurangan atau laporan ulang," ujarnya.

Dia mengatakan, laporan yang diberikan PKS pada LPSDK I berisi tentang laporan penerimaan sumbangan, LPSDK II rincian sumbangan dan LPSDK III surat pertanggung jawaban dan bendahara umum dan ketua umum.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi, mengatakan, penggunaan sumbangan dana kampanye PKS lebih banyak digunakan untuk media luar ruang dan media kampanye kecil.

"Semua sambil disusun, tapi dari pantauan kasar memang sekitar 40 persen untuk media luar ruang dan media kampanye kecil semacam selebaran," katanya.

Selain itu menurut dia, sumbangan dana kampanye itu digunakan untuk membiayai penggalangan suara pemilih seperti biaya konsumsi dan biaya kerja atau operasional tim caleg dan struktur.

Sebelumnya, KPU, Rabu (2/1) telah menerima seluruh LPSDK partai politik dan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Laporan LPSDK DPP PKS yang disampaikan ke KPU sebesar Rp33,6 miliar.
Pewarta : Imam Budilaksono


https://jambi.antaranews.com/nasional/berita/783610/pks-bilang-sumbangan-dana-kampanye-berasal-dari-calon-legislatif

8 Alasan Memilih PKS

Mau tahu apa saja 8 alasan milih PKS?

yuk simak

 

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu. Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019

PKS optimis Prabowo menang lagi di Jawa Barat

Merdeka.com - Partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno memilih untuk mematangkan strategi jelang Pilpres 2019. Mereka enggan disebut kalah langkah dan tidak mempermasalahkan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin sudah unjuk kekuatan. Ketua bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa mengatakan, saat ini partai koalisi masih merumuskan tim pemenangan di daerah. Semuanya dilakukan agar pergerakan saat kampanye nanti bisa terkoordinir dengan baik.
"Kami sedang membahas tim pemenangan di daerah pada level provinsi, kota dan kabupaten. Kalau rapat kan enggak usah digembor-gemborkan," katanya sambil tersenyum saat ditemui di Jalan AH. Nasution, Kota Bandung, Selasa (11/9).
Untuk pengumuman ke publik, PKS dan partai koalisinya sepakat dilakukan setidaknya sampai setelah KPU mengumumkan calon tetap. Meski begitu, ia menyatakan bahwa saat ini kader di daerah sudah mulai bergerak melakukan konsolidasi.
Anggota Komisi X DPR RI itu tidak ambil pusing dengan kubu lawan yang sudah menggembar-gemborkan kekuatannya dalam Pilpres mendatang.
"Ya gapapa. Yang jelas, kami optimistis menang lagi (di Jabar). Secara umum parpol koalisi kami basisnya kuat di Jabar," ujarnya.
"Yang kami lihat, pergerakan di Pilpres masih dinamis. Bukan tidak mungkin parpol pengusung Jokowi di tingkat daerahnya mendukung prabowo," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin tingkat Provinsi Jabar menargetkan bisa meraih suara 60 persen di Pilpres 2019.

Jubir Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin Jabar, MQ. Iswara menyebut kekuatan Jokowi menghadapi Pilpres tahun depan sudah sangat matang, ditambah solidnya partai koalisi di tingkat daerah. Setiap partai yang tergabung dalam koalisi ia sebut rata-rata punya calon legislatif Kab/kota sebanyak 1.200 orang, 120 caleg provinsi dan 100 caleg pusat. Ditambah punya kepala daerah di 22 daerah. Mereka sudah diarahkan untuk ikut mengkampanyekan Jokowi-Maruf amin.
Sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf, Abdy Yuhana mengatakan pembangunanyang sudah dilakukan Jokowi selama jadi presiden merupakan isu andalan untuk menarik perhatian masyarakat Jabar.
Sosok Maruf Amin pun akan dimaksimalkan untuk meraih segmen yang tidak maksimal dikuasai Jokowi di Jabar. Di antaranya tokoh agama dan masyarakat pedesaan.
Seperti diketahui, pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.
Tingkat partisipasi pemilih di Jabar mencapai 70,93 persen, setara dengan 23.990.089 pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap di Jabar, yakni 33.821.378 jiwa. Total suara sah dari kedua pasangan tersebut ialah 23.697.696.
Pasangan Prabowo-Hatta menang di 22 kabupaten/kota di Jabar. Sementara itu, Jokowi-JK hanya unggul di empat kabupaten/kota di Jabar, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. [rnd]
https://www.merdeka.com/politik/pks-optimis-prabowo-menang-lagi-di-jawa-barat.html Minggu 16 September 2018, 17:20 WIB

Legislator PKS: Pemilu 2019 Bukan Ajang Memecah Belah Bangsa

Masyarakat diminta memaknai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, bukan ajang memecah belah bangsa hanya karena beda pilihan.
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan konsensus untuk menghadirkan pemimpin agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan baik di negeri ini.

"Masyarakat harus diedukasi bahwa suasana hangat jelang pileg dan pilpres ini bukan suasana untuk memecah belah bangsa," kata Ledia dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (11/9/2018).

Sebagai sebuah konsensus, ujar Ledia, Pemilu 2019 juga telah diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Partai Politik (Parpol), UU Pilpres, dan aturan yang mengikat. "Siapa yang dipilih jangan emosional, harus rasional. Kita ingin memahamkan bahwa proses demokrasi berjalan di Indonesia," ujar dia.

Dalam kegiatan yang dihadiri kader dan struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Ledia menekankan, masyarakat harus terbiasa dengan kehidupan berdemokrasi, termasuk terbiasa menghadapi persoalan yang muncul dalam proses demokrasi tersebut.

"Jangan membayangkan kalau ada pertarungan demokrasi bakal rusuh. Sepanjang penyelenggara, pengawas, dan peserta semua tertib mengikuti aturan dan tidak memaksakan kehendak, tidak akan menjadi masalah. Tapi jika ada yang memulai curang, baru itu akan menjadi masalah," tutur Ledia.

Anggota Fraksi PKS DPR ini juga meminta seluruh kader dan struktur PKS terus berupaya memberikan pendidikan politik agar masyarakat betul-betul memahami bahwa Pemilu 2019 merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. "Ini waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan politik terkait situasi yang akan dihadapi sampai April 2019," tegas dia.

Ledia mengungkapkan, Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dia menegaskan, PKS tidak pernah mempermasalahkan, apalagi berpikir mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Tapi kadang banyak yang menganggap, karena PKS basisnya muslim, terus dicap gak mau menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Itu gak ada buktinya, itu seringkali dibenturkan. Ini yang justru akan memecah belah bangsa," ungkap Ledia.

Dalam kesempatan itu, Ledia juga menyoroti persoalan data pemilih yang diduga bermasalah dan dapat memicu persoalan di Pemilu 2019. Berdasarkan validasi data pemilih yang dilakukan PKS, terdapat 25 juta pemilih ganda.

Hasil validasi tersebut tak jauh berbeda dengan hasil validasi Partai Gerindra mendapati 24,8 juta pemilih ganda. "Dalam sejarah pemilu di Indonesia, data pemilih selalu jadi masalah. Kalau datanya gak benar, validitas pemilu akan dipertanyakan," tandas Ledia yang juga Ketua Bidang Humas DPP PKS itu.

Karenanya, PKS bersama partai koalisi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019. Langkah tersebut harus dilakukan agar Pemilu 2019 berjalan baik sesuai harapan masyarakat. "Ini saling menguatkan, bukan untuk menghambat pemilu, tapi memperbaiki kualitas pemilu agar lebih baik lagi," pungkas Ledia.
https://jabar.sindonews.com/read/1276/1/legislator-pks-pemilu-2019-bukan-ajang-memecah-belah-bangsa-1536660549

Kubu Prabowo Heran Timses Jokowi Permasalahkan Istilah Emak-emak

Penggunaan istilah emak-emak yang kerap digunakan oleh koalisi Prabowo-Sandi diributkan para pendukung Jokowi-Ma'ruf. Beberapa menilai istilah tersebut justru merendahkan kaum perempuan.
Menanggapi hal tersebut, koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi merasa heran karena ada pihak-pihak yang mempermasalahkan istilah emak-emak. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa istilah itu sangat merakyat. "Kami kok merasa aneh oleh sebagian pihak, bahkan tokoh-tokoh nasional. Bahkan kami merasa tersanjung Bapak Presiden Jokowi ikut berkenan mengomentari masalah ini. Tapi kami tetap pada pendirian karena masalah emak-emak, sebutan merakyat yang sehari-hari dan kelihatannya itu sudah lama dalam sebutan partai kita itu," kata Priyo di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (17/9).
Ia pun memastikan bahwa penggunaan istilah emak-emak merupakan penghormatan untuk kaum perempuan. Misalnya, untuk mencontohkan kecintaan seorang anak pada ibu kandungnya.
"Ini penghormatan, jangan salah mengerti dan justru emak-emak kami lihat asli murni dari rakyat kecil. Ketika seorang anak menyebut ibunda tercinta dengan sebutan emak-emak tercinta," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, politikus PKS Ledia Hanifa menjelaskan bahwa penggunaan istilah emak-emak bukan berarti menurunkan kelas kaum perempuan dibandingkan dengan penggunaan istilah ibu bangsa.
"Kalau kita lihat sebetulnya itu bangsa yang mengakui keberagaman bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memanggil ibu, emak, mami, mbok, ambu bahkan, silakan saja," ujarnya.
"Buat kami sapaan emak-emak sapaan akrab. Bukan, maaf, bukan menurunkan kelas dibandingkan ibu. Tapi ini justru bagian dari menunjukan kecintaan kami dengan seluruh perempuan di Indonesia," pungkasnya.
https://kumparan.com/@kumparannews/kubu-prabowo-heran-timses-jokowi-permasalahkan-istilah-emak-emak-1537192500928460997

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu.Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019

PKS Sebut ‎Al Muzzamil dan Ledia Hanifa jadi Jubir Prabowo -Sandiaga

Partai Keadilan Sejahtera telah mengirimkan sejumlah nama untuk menjadi juru bicara dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mereka yang menjadi Jubir diantaranya Ketua DPP PKS Muzzammil Yusuf, Memed Soesiawan, Fahmy Alaydroes.

"Tentu ada yang juniornya juga untuk polhukamnya saudara Pipin Sopian. Untuk ekonominya saudara Muhammad Kholid, dan untuk kesranya Ledia Hanifa," Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal sebelum menghadiri rapat jubir di Jalan Daksa 1 Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (4/9/2018).

Ia mengatakan partainya mengajukan banyak nama untuk dimasukan dalam tim pemenangan termasuk jubir.

Nama-nama yang diajukan nantinya akan dimasukan ke dalam sejumlah pos tim pemenangan, termasuk Juru Kampanye dan juru debat.

"Nanti ada juru debat. Ada juru kampanye. Itu untuk jurkam yang turun ke lapangan dengan sendirinya pimpinan partai akan ambil bagian karena itu sifatnya simbolik. Untuk debat nanti kami akan cari yang mempunyai kapasitas dan kompetensi memadai. Baik dari unsur pimpinan, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang tentu saja mempunyai integritas di bidangnya," katanya.

Mustafa mengatakan, selain membahas struktur tim pemenangan, partai koalisi juga kini sedang menggodok sejumlah isu untuk digulirkan pada saat kampanye nanti.

Menurutnya, semakin banyak isu maka semakin banya kader yang akan menjadi Jurkam.

"Di situ akan terlihat kebutuhan SDM seperti apa yang terbaik. Nanti akan diumumkan" pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/09/04/pks-sebut-al-muzzamil-dan-ledia-hanifa-jadi-jubir-prabowo-sandiaga

#2019GantiPresiden Disebut Makar, PKS: Pemerintah Represif Dan Otoriter

 RMOLJabar. Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia, angkat bicara terkait pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut #2019GantiPresiden merupakan gerakan makar. 
Ledia menilai, apabila gerakan #2019GantiPresiden merupakan makar, tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjang bahwa gerakan tersebut termasuk dalam indikator makar.

"Kalau dia menyebut makar, dia harus menyebutkan bukti-bukti karena kalau makar tidak bisa asal tuduh ada aturan-aturannya berkategori makar atau tidak," kata Ledia kepada RMOLJabar, Sabtu (1/9).

Pihak pemerintah, kata dia, tidak usah takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Karena secara konstitusi pergantian presiden
 sudah ditetapkan lima tahun sekali. Dan tahun 2019 merupakan momentumnya.

"Gak usah takut dengan #2019GantiPresiden gerakannya, karena wajar setiap lima tahun ganti presiden, kalau yang lama terpilih lagi kan itu lain cerita. Tapi buat perlima tahun itu sudah biasa dan yang menjamin adalah konstitusi," jelasnya.

Ledia yang juga politisi PKS ini menegaskan, #2019GantiPresiden itu sudah tepat, karena kalau 2018 ganti presiden itu tidak sesuai. Maka pemerintah janganlah represif terkait hastag tersebut.

"Dibilang makar di mana letaknya itu yang harus diketahui apakah ada rencana penggulingan? engga kan karena ada waktunya dan sesuai dengan konstitusi, dan gak bilang 2018 ganti presiden tapi 2019," tegasnya.

Sehingga, ketika menggunakan istilah makar pada gerakan #2019GantiPresiden, akhirnya membuat pemerintah menjadi represif. Dan ketika represif akan menjadi otoriter, dan itu bukan demokrasi.

"Engga ada bedanya dengan orde baru, gak usah takut lah gak usah baper juga kali apa karena hastag ujug-ujug diganti kan engga, ada hastag atau tidak kita ganti presiden tahun 2019," pungkasnya. [ald]
http://www.rmoljabar.com/read/2018/09/01/84095/

Koalisi Prabowo-Sandiaga Akan Siapkan Tim Jubir untuk Emak-emak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkapkan, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyiapkan tim juru bicara untuk menyuarakan berbagai aspirasi dari kaum perempuan, khususnya kalangan ibu-ibu atau emak-emak.

"Tim jubir emak-emak ini yang nanti berkeliling dan menyuarakan apa yang menjadi concern emak-emak sehari-hari. Jadi betul-betul yang jadi fokus dan perhatian masyarakat sehari-hari," kata Eddy usai bertemu dengan perwakilan partai koalisi di Posko Pemenangan PAN, Jakarta, Selasa (4/9/2018) malam. Ia memperkirakan tim jubir ini akan segera dikenalkan ke publik dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Perempuan Rahayu Saraswati menuturkan, tim jubir ini akan menyuarakan aspirasi perempuan Indonesia secara keseluruhan.

Tim ini juga akan memberikan masukan kepada tim pakar Prabowo-Sandiaga agar merancang program-program kerja yang sesuai dengan harapan perempuan Indonesia. "Bahwa kebijakan apapun yang dilakukan Prabowo-Sandiaga harus mengutamakan perspektif gender dan kelompok rentan. Kita bicara juga ke internal dan memastikan bahwa kebijakan yang akan dilakukan dengan memastikan suara perempuan terdengar," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menjelaskan, koalisi Prabowo-Sandiaga tak sekadar memandang perempuan sebagai sumber perolehan suara saja, melainkan juga mendukung kepentingan perempuan secara langsung. "Jadi tentu bukan cuma perempuan di parpol, dan tokoh yang yakin, bahwa kita menginginkan perubahan ke Indonesia lebih baik," kata Ledia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/20530861/koalisi-prabowo-sandiaga-akan-siapkan-tim-jubir-untuk-emak-emak.

'Strategi Emak-Emak Agar Perempuan Jadi Subjek Pembangunan'

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan strategi kampanye dengan jargon emak-emak merupakan sebuah upaya untuk melibatkan kaum perempuan sebagai subjek pembangunan. Kubu Prabowo-Sandiaga menilai, pembangunan ekonomi harus melibatkan perempuan sebagai basis keluarga.
Karena itu, Ledia membantah kampanye yang menyasar emak-emak ini memanfaatkan perempuan sebagai komoditas politik. "Selama ini (perempuan) cuma jadi katakanlah objek, objek kampanye. Sekarang harus terlibat,” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (6/9).

Menurut dia, perempuan harus dilibatkan karena banyak program pemerintah yang berkaitan dengan perempuan, di antaranya pemberdayaan ekonomi keluarga. “Jadi, memang betul-betul dilibatkan, bukan sekadar 'pokoknya pilih ya', bukan sekadar itu," ujar dia.

Untuk itu, partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga sepakat untuk membentuk juru bicara (jubir) khusus emak-emak. Ledia menjelaskan, siapa pun bisa ikut terlibat sebagai jubir emak-emak.

Ledia menambahkan, koalisi mempersilakan semua pihak, baik tokoh-tokoh partai maupun tokoh masyarakat yang mendukung Prabowo-Sandiaga, untuk terlibat menyuarakan aspirasi perempuan. Anggota Komisi X tersebut juga menjelaskan, jubir emak-emak nantinya bisa turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi para ibu dan perempuan secara umum di lapangan. Selain itu, para jubir juga akan menyampaikan visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan Prabowo-Sandiaga jika terpilih.

Sebelumnya, juru bicara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Tb Ace Hasan Syadzily yakin emak-emak di kubu Jokowi-Ma’ruf jauh lebih banyak dibandingkan kubu Prabowo-Sandiaga. Sebab, ia mengatakan, perempuan bukan hanya sekadar jargon politik bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK), melainkan nyata dan konkret.

Selama ini, ia menerangkan, program pemerintahan Jokowi pro terhadap emak-emak.  Misalnya, ia mengatakan, pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan inflasi sehingga harga relatif terkendali.

Kemudian, ia mengatakan, ada sejumlah program sosial yang dapat meringankan beban perempuan sebagai rumah tangga. Ia menambahkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi bantuan pendidikan, bantuan peningkatan gizi dan nutrisi, serta program kesehatan.

“Banyak lagi program lainnya yang menyentuh kepentingan emak-emak,” kata politikus Partai Golkar ini.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/06/pemmvd428-ledia-strategi-emakemak-agar-perempuan-subyek-pembangunan