Ledia menilai, apabila gerakan #2019GantiPresiden merupakan makar, tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjang bahwa gerakan tersebut termasuk dalam indikator makar.
"Kalau dia menyebut makar, dia harus menyebutkan bukti-bukti karena kalau makar tidak bisa asal tuduh ada aturan-aturannya berkategori makar atau tidak," kata Ledia kepada RMOLJabar, Sabtu (1/9).
Pihak pemerintah, kata dia, tidak usah takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Karena secara konstitusi pergantian presiden
sudah ditetapkan lima tahun sekali. Dan tahun 2019 merupakan momentumnya.
"Gak usah takut dengan #2019GantiPresiden gerakannya, karena wajar setiap lima tahun ganti presiden, kalau yang lama terpilih lagi kan itu lain cerita. Tapi buat perlima tahun itu sudah biasa dan yang menjamin adalah konstitusi," jelasnya.
Ledia yang juga politisi PKS ini menegaskan, #2019GantiPresiden itu sudah tepat, karena kalau 2018 ganti presiden itu tidak sesuai. Maka pemerintah janganlah represif terkait hastag tersebut.
"Dibilang makar di mana letaknya itu yang harus diketahui apakah ada rencana penggulingan? engga kan karena ada waktunya dan sesuai dengan konstitusi, dan gak bilang 2018 ganti presiden tapi 2019," tegasnya.
Sehingga, ketika menggunakan istilah makar pada gerakan #2019GantiPresiden, akhirnya membuat pemerintah menjadi represif. Dan ketika represif akan menjadi otoriter, dan itu bukan demokrasi.
"Engga ada bedanya dengan orde baru, gak usah takut lah gak usah baper juga kali apa karena hastag ujug-ujug diganti kan engga, ada hastag atau tidak kita ganti presiden tahun 2019," pungkasnya. [ald]
http://www.rmoljabar.com/read/2018/09/01/84095/
0 comments:
Posting Komentar