Elite PKS Ingatkan Gerindra: Wagub DKI Hak Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengingatkan Partai Gerindra bahwa posisi wakil gubernur DKI Jakarta masih menjadi hak milik PKS. Ia memandang kader PKS adalah pihak yang pantas untuk mengisi posisi tersebut.

"Kalau kami sih memandang ini haknya PKS, maka nama (cawagub DKI) dari PKS," kata Ledia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (15/11).

Ledia menjelaskan komitmen atau perjanjian awal antara PKS dan Gerindra terkait posisi wakil gubernur DKI yang kosong nantinya adalah milik kader PKS.

Menurutnya, sampai saat ini kesepakatan politik antara Gerindra dan PKS itu pun tak berubah. Ia pun mengatakan PKS sendiri sudah menyerahkan beberapa nama kadernya untuk diproses di DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya kan fatsunnya itu haknya PKS ya, sampai sekarang, kita sudah usulkan nama kemudian sedang diproses di DPRD Provinsi," kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan partainya tak keberatan jika Partai Gerindra turut mengajukan beberapa nama calon wakil gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, ia kembali mengingatkan Gerindra bahwa kesepakatan awal posisi itu merupakan milik PKS.

"Ya kalau nyodorin silakan saja, kan kesepakatan sejak awal memang PKS," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga mengatakan partainya membuka peluang jika Gerindra mengajukan nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Dia mengatakan dari partai manapun, cawagub baru harus bisa menjalankan visi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dinyatakan sejak Pilkada DKI 2017.

"Kita persilakan, tapi tentu dengan pertimbangan betul-betul sah yang memenuhi harapan masyarakat yang memberikan satu kemampuan untuk bekerja sama dengan Gubernur Pak Anies Baswedan dan juga janji-janji selama ini," kata Mustafa saat ditemui pada Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11).

Hingga kini kursi Wagub DKI Jakarta masih kosong usai Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi tersebut pada Agustus 2018 silam. Ketika itu Sandi memutuskan maju Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Usai polemik berkepanjangan, PKS dan Gerindra setuju untuk mengajukan dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun hingga kini belum ada keputusan meski DPRD sudah membentuk pansus terkait hal tersebut.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174851-32-448792/elite-pks-ingatkan-gerindra-wagub-dki-hak-kami

Konsolidasi Politik, PKS Agendakan Bertemu Tommy Soeharto

 Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa menyebut Presiden PKS Sohibul Iman diagendakan bertemu Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto pekan depan.

"Kalau tak salah tentatifnya pekan depan, tetapi kita masih atur-atur lagi waktu tepatnya," kata Ledia di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11).

Menurut Ledia pertemuan itu bertujuan membangun komunikasi dan kebersamaan dengan semua elemen partai politik. Ia menyebut tak hanya Berkarya, PKS pun akan bersilaturahmi dengan beberapa partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Ini bagian dari bagaimana kita bersama-sama kita menunjukkan komitmen bahwa kita mau membangun bangsa itu bersama-sama, tidak bisa satu dua elemen saja, tetapi keseluruhan," kata dia.

Ledia menambahkan pertemuan PKS dengan partai lain bukan untuk mengajak mereka masuk dalam barisan oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mencontohkan silaturahmi PKS dan Nasdem beberapa waktu lalu.

Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan. Ledia menuturkan dalam pertemuan itu PKS hanya mengajak Nasdem untuk bersama-sama mengkritisi dan mengingatkan pelbagai kebijakan Jokowi yang tak berpihak pada masyarakat.


"Karena kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan itu kan jadi persoalan, meskipun mereka ada di dalam, mereka juga punya keinginan untuk melakukan kritik, kami di luar juga mau melakukan kritik, dengan cara berbeda tentunya," kata Ledia.

Sekjen PKS Mustafa Kamal menyampaikan partainya akan mulai menjalin komunikasi untuk persiapan Pilpres 2024 mulai minggu depan. Mereka akan memulai dengan merangkul beberapa partai di luar kabinet Presiden Jokowi.

"Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang nonkabinet tentang bagaimana posisi akhirnya. Kami akan dengar langsung dan membangun kesepahaman," ucap dia kemarin (rzr/wis)


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115174141-32-448781/konsolidasi-politik-pks-agendakan-bertemu-tommy-soeharto

PKS Berkomitmen Tetap Oposisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan. PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini,"  kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Ledia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ucapnya.

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS. Jadi menurutnya dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah.

"Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," ucapnya.


https://nasional.republika.co.id/berita/puqhfj384/pks-berkomitmen-tetap-oposisi

PKS Pastikan Anggota Dewan Terpilih Langsung Bekerja Usai Dilantik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis dan Pembekalan Nasional bagi calon anggota DPRD Provinsi se-Indonesia dan DPR RI periode 2019-2024.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa mengatakan, pembekalan Caleg PKS terpilih diikuti 52 Caleg PKS untuk DPR RI dan 197 Caleg PKS untuk DPRD Provinsi se-Indonesia.

"Sebelum pembekalan di level DPRD Provinsi dan DPRD Pusat, setiap wilayah sudah mengadakan pembekalan untuk Caleg PKS terpilih di level kabupaten/kota. Sehingga kami pastikan, begitu dilantik seluruh Aleg PKS di semua jenjang akan langsung bekerja," ungkap dia di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Ledia mengatakan, pembekalan diberikan agar para Caleg PKS terpilih bisa secara profesional menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, advokasi dan diplomasi.

"Para aleg PKS adalah etalase partai, mereka adalah representasi kebijakan partai untuk masyarakat bukan hanya di Daerah Pemilihan tapi di seluruh wilayah sesuai cakupan kerja," papar Ledia.

Dalam Pembekalan tersebut, para Caleg terpilih PKS menandatangani pakta integritas disaksikan oleh Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

"Beberapa poin dari pakta integritas adalah Aleg PKS wajib mencegah dan menjauhi tindakan KKN dan pelanggaran hukum lain, juga wajib memperjuangkan janji kampanye baik dari partai maupun janji pribadi," kata Caleg PKS DPR RI terpilih untuk Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini.

Ledia juga menyebutkan, kantor Fraksi PKS di seluruh level harus menjadi rumah rakyat dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi dari bawah.

"Fraksi PKS sudah menginisiasi Hari Aspirasi dan seterusnya kantor Fraksi PKS dan kantor Struktur PKS harus menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat," ungkap dia.

Ledia mengutarakan, pada pembekalan kali ini juga akan diisi narasumber seperti Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK dan Pakar Hukum Tata Negara

https://www.beritasatu.com/politik/568131/pks-pastikan-anggota-dewan-terpilih-langsung-bekerja-usai-dilantik

PKS Mantap Oposisi, Tinggal Menunggu Legalisasi

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mantap memilih jalan sebagai oposisi. Sikap itu disebut tinggal menunggu legalisasi.

"Sampai saat ini PKS masih menetapkan bahwa akan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti akan disampaikan sesudah Musyawarah Majelis Syuro. Jadi yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syuro nanti sebelum akhir tahun ini," kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ledia mengatakan oposisi bukan soal angka. Dia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif bagi pemerintah.

"Jadi sebetulnya mau di manapun juga, toh sekarang kita juga nggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah sebagai bagian dari kritik kita. Karena bagaimanapun juga harus ada balances, checks and balances itu harus jalan," tegasnya.

Presiden PKS Sohibul Iman sebelumnya juga telah berbicara soal penentuan sikap partai usai Pemilu 2019.
Sohibul awalnya dimintai tanggapan terkait pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi). Dia menganggap wajar pertemuan itu dan menegaskan PKS punya sikap sendiri yang akan dilegalisasi lewat forum Musyawarah Majelis Syuro.

"PKS tentu juga punya sikap politik sendiri yang akan ditentukan melalui Musyawarah MS," ucap Sohibul Iman, Senin (15/7).

Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan hal senada dengan Sohibul Iman. Menurutnya, partai politik kini bebas menjalankan kebijakan masing-masing karena gelaran Pemilu 2019 sudah berakhir. "Karena koalisi pilpres sudah bubar maka masing-masing partai memiliki hak untuk menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri," sebut Suhud terpisah.

Soal oposisi ini kerap digaungkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia bahkan sampai membuat tagar #KamiOposisi.

"Sejak awal saya pribadi sudah menyatakan secara etika dan logika publik partai pendukung Prabowo menjadi #KamiOposisi," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (14/7).

https://news.detik.com/berita/d-4626996/pks-mantap-oposisi-tinggal-menunggu-legalisasi

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu. Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019

PKS optimis Prabowo menang lagi di Jawa Barat

Merdeka.com - Partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno memilih untuk mematangkan strategi jelang Pilpres 2019. Mereka enggan disebut kalah langkah dan tidak mempermasalahkan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin sudah unjuk kekuatan. Ketua bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa mengatakan, saat ini partai koalisi masih merumuskan tim pemenangan di daerah. Semuanya dilakukan agar pergerakan saat kampanye nanti bisa terkoordinir dengan baik.
"Kami sedang membahas tim pemenangan di daerah pada level provinsi, kota dan kabupaten. Kalau rapat kan enggak usah digembor-gemborkan," katanya sambil tersenyum saat ditemui di Jalan AH. Nasution, Kota Bandung, Selasa (11/9).
Untuk pengumuman ke publik, PKS dan partai koalisinya sepakat dilakukan setidaknya sampai setelah KPU mengumumkan calon tetap. Meski begitu, ia menyatakan bahwa saat ini kader di daerah sudah mulai bergerak melakukan konsolidasi.
Anggota Komisi X DPR RI itu tidak ambil pusing dengan kubu lawan yang sudah menggembar-gemborkan kekuatannya dalam Pilpres mendatang.
"Ya gapapa. Yang jelas, kami optimistis menang lagi (di Jabar). Secara umum parpol koalisi kami basisnya kuat di Jabar," ujarnya.
"Yang kami lihat, pergerakan di Pilpres masih dinamis. Bukan tidak mungkin parpol pengusung Jokowi di tingkat daerahnya mendukung prabowo," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin tingkat Provinsi Jabar menargetkan bisa meraih suara 60 persen di Pilpres 2019.

Jubir Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin Jabar, MQ. Iswara menyebut kekuatan Jokowi menghadapi Pilpres tahun depan sudah sangat matang, ditambah solidnya partai koalisi di tingkat daerah. Setiap partai yang tergabung dalam koalisi ia sebut rata-rata punya calon legislatif Kab/kota sebanyak 1.200 orang, 120 caleg provinsi dan 100 caleg pusat. Ditambah punya kepala daerah di 22 daerah. Mereka sudah diarahkan untuk ikut mengkampanyekan Jokowi-Maruf amin.
Sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf, Abdy Yuhana mengatakan pembangunanyang sudah dilakukan Jokowi selama jadi presiden merupakan isu andalan untuk menarik perhatian masyarakat Jabar.
Sosok Maruf Amin pun akan dimaksimalkan untuk meraih segmen yang tidak maksimal dikuasai Jokowi di Jabar. Di antaranya tokoh agama dan masyarakat pedesaan.
Seperti diketahui, pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.
Tingkat partisipasi pemilih di Jabar mencapai 70,93 persen, setara dengan 23.990.089 pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap di Jabar, yakni 33.821.378 jiwa. Total suara sah dari kedua pasangan tersebut ialah 23.697.696.
Pasangan Prabowo-Hatta menang di 22 kabupaten/kota di Jabar. Sementara itu, Jokowi-JK hanya unggul di empat kabupaten/kota di Jabar, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. [rnd]
https://www.merdeka.com/politik/pks-optimis-prabowo-menang-lagi-di-jawa-barat.html Minggu 16 September 2018, 17:20 WIB

PKS Tak Dukung Sistem Khilafah, Minta Pemasang Spanduk di Depok Diusut

Sejumlah spanduk yang berisi dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sistem khilafah beredar di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Hal ini membuat DPP PKS geram dengan spanduk-spanduk tersebut. Sebab, PKS sama sekali tidak mendukung sistem kenegaraan transnasional itu.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa mengungkapkan, spanduk-spanduk PKS mendukung sistem khilafah sudah muncul berbulan-bulan lalu. Tetapi, ujar dia, sampai muncul lagi saat ini belum ada kemajuan berarti dari aparat kepolisian. "Mabes Polri mengeluarkan pernyataan akan mengusut ini sejak tiga bulan lalu. Teman-teman PKS Jakarta juga sudah melaporkan spanduk fitnah khilafah ini ke polisi beberapa bulan silam. Sampai sekarang muncul lagi, belum ada laporan perkembangan kasus," papar anggota DPR RI ini di Jakarta, dalam keterangan pers, Jumat (7/9).
Spanduk fitnah khilafah, papar Ledia, sangat mengganggu situasi berbangsa di tengah permasalahan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
"Spanduk-spanduk seperti ini wajib diusut aktornya jelang tahun-tahun politik dan permasalahan ekonomi seperti saat ini. Dampaknya jadi tidak kondusif," kata Ledia..
Spanduk dukungan pada khilafah itu kata Ledia, tidak sesuai dengan visi PKS yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai NKRI.
"Bagi PKS, NKRI harga mati. Anggota-anggota MPR dari PKS selalu mensosialisasikan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai empat pilar kebangsaan ke berbagai wilayah di Indonesia," paparnya.
Ledia juga menegaskan, PKS tidak memiliki afiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Tidak ada afiliasi PKS dengan Eks HTI termasuk saat dulu masih berdiri sebagai HTI. Jadi clear," tegas Ledia.
Spanduk khilafah yang mengatasnamakan PKS itu menurut Ledia ditemukan di beberapa titik di Depok, Jawa Barat. Kader PKS Depok pun langsung menurunkan spanduk yang dinilai sebagai fitnah tersebut.
Ledia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah di Depok, Bekasi, dan Jakarta yang sigap turut menurunkan spanduk-spanduk itu karena melanggar peraturan daerah tentang pemasangan spanduk.
https://kumparan.com/@kumparannews/pks-tak-dukung-sistem-khilafah-minta-pemasang-spanduk-di-depok-diusut-1536295088150503859

Pilgub Jabar, PKS Bergerak Masif Menangkan Asyik

BANDUNG - Sebagai partai pengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), PKS menyatakan, seluruh kader dan simpatisan PKS solid dan bergerak masif memenangkan Asyik di Pilgub Jabar 2018.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menyatakan, seluruh mesin PKS di Jabar telah dipanaskan untuk memenangkan Asyik. Mereka bergerak door to door untuk menyosialisasikan Asyik kepada seluruh masyarakat Jabar.

Bahkan, seluruh struktur PKS dan ribuan calon anggota legislatif (caleg), serta anggota legislatif (aleg) PKS juga bahu membahu mengampanyekan Asyik. "Mereka semua bergerak sendiri dengan biaya sendiri dan terus berkonsolidasi memenangkan Asyik," tegas Ledia saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Tidak hanya itu, PKS dan parpol pengusung Asyik lainnya, juga telah mulai menggelar pelatihan saksi sebelum ditempatkan di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan, 27 Juni 2018 nanti. Pihaknya tak ingin ada satu pun TPS tanpa dikawal saksi Asyik.

"Belum lagi relawan dan simpatisan partai yang juga sudah bergerak di semua kabupaten/kota di Jawa Barat, urusan mesin partai PKS terus bergerak hingga waktu pencoblosan nanti," tandasnya.

Terpisah, pakar Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, mesin PKS memang efektif. Bahkan, kata Asep, efektivitas mesin PKS belum mampu ditandingi mesin partai lainnya. Menurutnya, dengan doktrin memilih pemimpin sebagai ibadah di PKS, mesin PKS mampu bergerak masif tanpa logistik sekalipun.

"Ini terbukti dalam Pilgub Jabar 2008 dan 2013 lalu dimana mesin PKS sangat efektif dan akhirnya menang. Kondisi serupa juga terjadi di Pilgub DKI kemarin,"  ujarnya.

Asep menambahkan, Asyik yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN berpeluang besar menjadi pemenang Pilgub Jabar 2018. Meski sejumlah lembaga survei selalu menempatkan elektabilitas Asyik di posisi ketiga, namun hal itu harus tetap diwaspadai ketiga pasangan cagub-cawagub Jabar lainnya.

"Jadi buat pasangan lain jangan terlena dengan laporan-laporan hasil survei karena geraknya mesin PKS ini dibarengi fanatisme dan mereka bekerja sangat serius. Jangan terlena karena bisa saja suara yang telah diraih itu sebenarnya hanya sepersekian persennya saja dari total pemilih di Jabar," pungkasnya.
https://daerah.sindonews.com/read/1305686/21/pilgub-jabar-pks-bergerak-masif-menangkan-asyik-1526289482

Kunjungan ke Kantor MNC Grup

PKS kembali melakukan kunjungan Media-kali ini Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman beserta Sekjen Mustafa Kamal dan Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa bersilaturahim ke kantor MNC Media Group

Kunjungan ke Kantor CNN

Bersama pimpinan PKS lainnya melakukan kunjungan ke kantor Media CNN sebagai salah satu program kunjungan media

Dalam Rapat Paripurna DPR RI 11 Desember 2017 lalu Anggota parlemen dari FPKS DPR RI mengenakan syal Palestina sebagai bentuk dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Kunjungan muhibah ke Parlemen Bangladesh akhir Desember 2017 lalu. Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia H.E Mayor Jenderal Azmar ke DPR_RI beberapa waktu lalu yang membahas nasib warga Rohingya yang ada di kamp-kamp pengungsian Bangladesh.Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Delegasi DPR RI menyampaikan akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar.

PKS Tunjuk Ledia Hanifa Gantikan Fahri Hamzah di Pimpinan DPR

TEMPO, PADANG- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan akan mengganti kursi Wakil Ketua DPR  yang diduduki Fahri Hamzah. PKS menunjuk Ledia Hanifa untuk menggantikan Fahri.

"Karena ada pergantian Ketua DPR, alangkah eloknya Wakil Ketua DPR yang sudah diusulkan PKS dilaksanakan  bersamaan," kata Sohibul Iman saat berada di Kota Padang, Senin malam 11 Desember 2017.
Sohibul menyebut sosok yang cocok untuk menggantikan Fahri yakni Ledia Hanifa. Ledia merupakan lulusan Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat.
PKS mengirimkan surat terkait usulan penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mengatakan telah menyampaikan surat tersebut saat rapat Badan Musyawarah DPR hari ini, Senin 11 Desember 2017.
"Memang ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat ke fraksi, fraksi meneruskan surat tersebut ke pimpinan," kata Sukamta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 November 2017. Usulan pencabutan Fahri Hamzah itu tertuang dalam surat dari pimpinan Fraksi PKS DPR RI No.09/EXT/FPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017./ https://nasional.tempo.co/read/1041459/pks-tunjuk-ledia-hanifa-gantikan-fahri-hamzah-di-pimpinan-dpr