PKS Janji jadi Oposisi Bermartabat

BAGI PKS, menjadi oposisi adalah kepatutan dalam sebuah sistem negara yang menganut paham demokrasi. Sama patutnya dengan partai lain yang bergabung dalam koalisi.

PKS juga menegaskan bahwa oposisi yang bakal dimainkan bukan oposisi jelek dan menjatuhkan seperti yang selama ini dicitrakan. PKS bertekad untuk menjadi oposisi yang bermartabat.

"Kita sudah sejak awal mengatakan bahwa kita akan jadi oposisi yang bermartabat, konstruktif, dan substanstif," terang Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara Jakarta (15/11).

Menurutnya, PKS bakal teguh sebagai oposisi meski berbeda partai lain yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah. Tidak mungkin bagi PKS untuk mengajak partai lain untuk menjadi oposisi padahal posisi mereka sudah kadung koalisi.

"Kemudian juga partai-partai lain mungkin karena mereka memberikan dukungan. Kita tidak bisa dong ajak-ajak Nasdem (untuk jadi) oposisi," lanjutnya.

PKS juga mengajak Partai NasDem untuk bersikap kritis kendati termasuk dalam partai pendukung pemerintah.

"NasDem secara eksplisit juga menyatakan mendukung pemerintah, tapi kita mengajak untuk sama-sama mengkritisi. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengingatkan itu kan jadi persoalan," lanjutnya.

Ledia juga mengungkap bahwa partai yang berada dalam koalisi juga punya keinginan yang sama dengan PKS yakni mengkritisi pemerintah. Hanya saja

"Meskipun mereka ada didalam mereka juga punya keinginan untuk melakukan kritisi. Kami diluar juga melakukan kritisi. Masing-masing dengan cara berbeda," pungkasnya


https://mediaindonesia.com/read/detail/271837-pks-janji-jadi-oposisi-bermartabat

PKS Tegaskan Tetap Oposisi, Sikap Resmi Ditentukan Majelis Syuro

PKS menegaskan akan tetap menjadi oposisi. Namun, sikap resmi PKS baru akan disampaikan usai musyawarah Majelis Syuro.

"Sampai saat ini PKS masih menetapkan bahwa akan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti akan disampaikan sesudah musyawarah Majelis Syuro. Jadi yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah Majelis Syuro nanti sebelum akhir tahun ini," kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ledia, oposisi bukan soal angka. Ia menegaskan akan tetap memberikan kritik yang konstruktif bagi pemerintah.

"Jadi sebetulnya mau di manapun juga, toh sekarang kita juga nggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah sebagai bagian dari kritik kita. Karena bagaimanapun juga harus ada balances, checks and balances itu harus jalan," tegasnya.
Terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Ledia menilai Prabowo memiliki sikap dan pemikiran tersendiri. Menurutnya, Prabowo juga tetap membangun komunikasi yang baik dengan PKS.

"Saya rasa secara personal sih insyaallah sudah ada komunikasi dengan Pak Sohibul Iman, dan mereka juga punya hak untuk menetapkan, mereka akan melakukan langkah-langkah seperti apa. Dan Pak Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan bahwa beliau akan tetap kritis kan terhadap itu," ungkapnya.

https://news.detik.com/berita/d-4626484/pks-tegaskan-tetap-oposisi-sikap-resmi-ditentukan-majelis-syuro

PKS Berkomitmen Tetap Oposisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan. PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini,"  kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Ledia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ucapnya.

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS. Jadi menurutnya dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah.

"Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," ucapnya.


https://nasional.republika.co.id/berita/puqhfj384/pks-berkomitmen-tetap-oposisi

PKS tidak Setuju KPK Butuh Izin Menyadap dari Dewan Pengawas

RAPAT Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dalam rapat tersebut anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan terkait pasal-pasal yang mengatur tentang Dewan Pengawas KPK.

Terdapat dua catatan yang disampaikan oleh politisi PKS tersebut. Pertama PKS menganggap pembentukan Dewan Pengawas yang disebutkan bagian dari KPK membuat kinerja Dewan Pengawas tidak independen dan kredibel. Kedua, Ledia juga mempermasalahkan kewenangan mutlak pemilihan Dewan Pengawas oleh Presiden.


"PKS menilai ketentuan itu tidak sesuai tujuan awal RUU KPK. Apalagi diatur ketentuan pimpinan KPK meminta izin Dewan Pengawas untuk penyadapan," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).



Selain itu, PKS juga menganggap KPK tidak perlu meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas. Dikatakan oleh Ledia, proses penyadapan merupakan senjata utama KPK dalam mencari bukti dan mengungkap kasus-kasus korupsi.


"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.


Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyatakan setuju mengesahkan revisi UU KPK undang-undang.


"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah kepada peserta rapat.


Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 orang anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.


Dalam rapat paripurna tersebut Presiden melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.


"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas Perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.



https://mediaindonesia.com/read/detail/259977-pks-tidak-setuju-kpk-butuh-izin-menyadap-dari-dewan-pengawas

PKS Mantap Oposisi, Tinggal Menunggu Legalisasi

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mantap memilih jalan sebagai oposisi. Sikap itu disebut tinggal menunggu legalisasi.

"Sampai saat ini PKS masih menetapkan bahwa akan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti akan disampaikan sesudah Musyawarah Majelis Syuro. Jadi yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syuro nanti sebelum akhir tahun ini," kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ledia mengatakan oposisi bukan soal angka. Dia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif bagi pemerintah.

"Jadi sebetulnya mau di manapun juga, toh sekarang kita juga nggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah sebagai bagian dari kritik kita. Karena bagaimanapun juga harus ada balances, checks and balances itu harus jalan," tegasnya.

Presiden PKS Sohibul Iman sebelumnya juga telah berbicara soal penentuan sikap partai usai Pemilu 2019.
Sohibul awalnya dimintai tanggapan terkait pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi). Dia menganggap wajar pertemuan itu dan menegaskan PKS punya sikap sendiri yang akan dilegalisasi lewat forum Musyawarah Majelis Syuro.

"PKS tentu juga punya sikap politik sendiri yang akan ditentukan melalui Musyawarah MS," ucap Sohibul Iman, Senin (15/7).

Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan hal senada dengan Sohibul Iman. Menurutnya, partai politik kini bebas menjalankan kebijakan masing-masing karena gelaran Pemilu 2019 sudah berakhir. "Karena koalisi pilpres sudah bubar maka masing-masing partai memiliki hak untuk menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri," sebut Suhud terpisah.

Soal oposisi ini kerap digaungkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia bahkan sampai membuat tagar #KamiOposisi.

"Sejak awal saya pribadi sudah menyatakan secara etika dan logika publik partai pendukung Prabowo menjadi #KamiOposisi," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (14/7).

https://news.detik.com/berita/d-4626996/pks-mantap-oposisi-tinggal-menunggu-legalisasi

PKS Berkomitmen Tetap Oposisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan. PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini,"  kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Ledia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ucapnya.

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS. Jadi menurutnya dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah.

"Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," ucapnya.

https://nasional.republika.co.id/berita/puqhfj384/pks-berkomitmen-tetap-oposisi