Target Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Sulit Tercapai

BANDUNG-Di luar gegap gempitanya upaya pencapaian hak-hak perempuan dalam bidang politik, yang ditandai dengan semangat banyak kalangan mendorong DPR menambahkan pasal sanksi pada partai yang tak memenuhi kuota affirmative action 30% bagi perempuan calon anggota legislatif dalam RUU Pemilu,  satu hak mendasar perempuan untuk mendapatkan jaminan hidup yang sehat masih jauh dari harapan. Ini  bisa dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.

Merujuk pada hasil survei SDKI tahun 2007, AKI Indonesia adalah 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dengan prediksi AKI di tahun 2010 adalah 214, maka target RPJM Nasional untuk mencapai AKI 118 di tahun 2014 akan sulit dicapai. Apalagi mencapai target MDGs 102 untuk AKI Indonesia di tahun 2015.

“Berdasarkan prediksi regresi linier, dengan kondisi seperti saat ini, AKI Indonesia tahun 2015 hanya akan berkisar di angka 161, jauh dari angka target RPJM Nasional apalagi MDGs,” papar Ledia Hanifa, aleg DPR RI komisi VIII seraya menambahkan, “Ini berarti ada masalah serius yang harus dibenahi karena hampir dapat dipastikan target-target itu tidak akan tercapai.”

Sedihnya, rentang ketidakberhasilan pencapaian target penurunan AKI ini meliputi keseluruhan 33 propinsi di Indonesia, dengan 50%  kasus kematian terpusat pada lima propinsi: Jabar, Jateng, NTT, Banten dan Jatim. “Ini sekaligus merupakan ironi, bahkan di wilayah yang cukup dekat dengan ibukota saja, angka kematian ibu sedemikian tinggi hingga masuk dalam urutan 5 besar,” kata aleg FPKS ini pula.

Dari berbagai sebab kematian, dua penyebab utama  yang menyumbang angka 50% penyebab kematian ibu adalah perdarahan dan pre-eklampsia. Padahal kedua hal ini semestinya bisa dicegah atau diatasi, tetapi sering terhambat karena adanya masalah tiga terlambat dan empat terlalu. Tiga terlambat itu adalah: terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat merujuk, terlambat mendapat penanganan. Sementara empat terlalu itu adalah: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak.

Melihat kenyataan ini, Ledia meminta keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan sarana prasana kesehatan serta evaluasi program. “Jampersal misalnya, dimulai sejak 2011 tetapi masih belum tersosialisasi merata, sebagaimana sering saya temui dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan, Bandung dan Cimahi yang boleh dikatakan masih dekat dengan Ibu Kota. Bagaimanapula nasib yang jauh di pelosok sana?” ungkapnya retoris.

Hanya 56 persen ibu di Indonesia yang melahirkan di tempat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, atau klinik bersalin. Sekitar 44 persennya melahirkan di rumah atau tempat-tempat lain dan dari jumlah itupun hanya sekitar 60% yang ditolong oleh bidan, selebihnya masih ditolong dukun.

“Karena itu,  kerja keras pemerintah harus ditingkatkan dengan membenahi saranaprasanana kesehatan, meningkatkan fasilitas layanan kesehatan, menambah dan menyebar lebih merata tenaga kesehatan serta membuat sosialisasi program jampersal bila ingin target-target penurunan AKI bisa dipercepat tercapainya.” Tegas Ledia.