Jakarta (8/6) – Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Ledia Hanifa memberikan beberapa sumbangsih gagasan kepada para pengurus PKS DKI Jakarta, khususnya dalam menyinergiskan kerja dakwah dalam rangka Berkhidmat untuk Rakyat.
Hal itu disampaikan Ledia saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan, di Aula DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (5/6).
“Salah satu program strategis dari DPP PKS adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, petani, dan nelayan, khususnya di daerah dimana PKS menang Pilkada. Nah, karena PKS siap untuk memenangkan Pilkada DKI, mulai dari sekarang kita coba gambarkan . Jika nanti menang, kita sudah siap,” sontak Ledia disambut para hadirin di aula.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menekankan ada beberapa persoalan dari Pekerja, Petani, dan Nelayan di DKI yang berbeda konteksnya dengan di daerah lain. Pada sektor Pekerja, Ledia menilai di DKI Jakarta persoalan pekerja migran tidak begitu mendominasi.
“Jadi, isu yang lebih tepat untuk DKI lebih pada kesejahteraan pekerja, khususnya upah minimum. Selama ini, kita selalu memfokuskan upah minimum melalui demo besar-besaran. Soalnya, upah minimum tersebut ditetapkan dengan ukuran seseorang yang lajang, bukan ukuran keluarga yang memiliki komponen-komponen tertentu, apalagi yang memiliki anak,” jelas Ledia.
Selain itu, Ledia juga menegaskan, seharusnya bagi pekerja yang sudah berkarya lebih dari lima tahun mendapatkan upah yang lebih dibandingkan karyawan baru.
“Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah memberikan advokasi pada segmen pekerja tersebut melalui pelatihan keterampilan lobby-ing kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) dalam menetapkan upah yang di atas nol tahun,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Dari sektor Petani dan Nelayan, yang perlu disoroti adalah persoalan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dijelaskan Ledia, NTN atau NTP adalah rasio antara produksi yang dihasilkan petani atau nelayan dengan pengeluaran sehari-hari secara impas. Ukuran NTN atau NTP inilah, menurut Ledia adalah hal yang tepat jika dijadikan ukuran oleh PKS untuk menilai kinerja Pemprov DKI.
“Sebenarnya, ada program dari pemerintah pusat yang membagikan 30 unit kapal, tapi harus atas nama koperasi, dan koperasi itulah yang harus kita miliki. Kita bisa belajar dari Kader PKS yang mengelola koperasi di Banten yang jumlah anggotanya sudah lebih dari 3000 orang,” saran Ledia.
Sebagai solusi dari semua persoalan di atas, di situlah Ledia menekankan agar kepala daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta, adalah yang diusung atau didukung oleh PKS. Kalau pun tidak, dapat menyampaikan setiap aspirasi kepada DPRD DKI. Sehingga, dapat ditindaklanjuti, baik dalam bentuk pengawasan terhadap eksekutif atau penyusunan Perda.
“Tapi, yang jelas, inputnya berasal dari masyarakat, dari para Kader PKS. Jadi, kita tidak membiasakan demo, tapi membiasakan diri agar berkomunikasi lebih intensif atau membuat kajian bagi serikat-serikat pekerja sehingga dapat memberi masukan bagi DPRD DKI,” jelas Ledia.
Diketahui, FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin. Hadir pula sebagai narasumber Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif, dan sambutan dari Ketua BPPN PKS DKI Jakarta Arief Wicaksono. (rdw/rth/amr/pksjakarta)
http://pks-jakarta.or.id/ini-gagasan-ledia-hanifa-untuk-pengurus-pks-jakarta-soal-pekerja-petani-dan-nelayan/
Hal itu disampaikan Ledia saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan, di Aula DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (5/6).
“Salah satu program strategis dari DPP PKS adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, petani, dan nelayan, khususnya di daerah dimana PKS menang Pilkada. Nah, karena PKS siap untuk memenangkan Pilkada DKI, mulai dari sekarang kita coba gambarkan . Jika nanti menang, kita sudah siap,” sontak Ledia disambut para hadirin di aula.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menekankan ada beberapa persoalan dari Pekerja, Petani, dan Nelayan di DKI yang berbeda konteksnya dengan di daerah lain. Pada sektor Pekerja, Ledia menilai di DKI Jakarta persoalan pekerja migran tidak begitu mendominasi.
“Jadi, isu yang lebih tepat untuk DKI lebih pada kesejahteraan pekerja, khususnya upah minimum. Selama ini, kita selalu memfokuskan upah minimum melalui demo besar-besaran. Soalnya, upah minimum tersebut ditetapkan dengan ukuran seseorang yang lajang, bukan ukuran keluarga yang memiliki komponen-komponen tertentu, apalagi yang memiliki anak,” jelas Ledia.
Selain itu, Ledia juga menegaskan, seharusnya bagi pekerja yang sudah berkarya lebih dari lima tahun mendapatkan upah yang lebih dibandingkan karyawan baru.
“Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah memberikan advokasi pada segmen pekerja tersebut melalui pelatihan keterampilan lobby-ing kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) dalam menetapkan upah yang di atas nol tahun,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Dari sektor Petani dan Nelayan, yang perlu disoroti adalah persoalan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dijelaskan Ledia, NTN atau NTP adalah rasio antara produksi yang dihasilkan petani atau nelayan dengan pengeluaran sehari-hari secara impas. Ukuran NTN atau NTP inilah, menurut Ledia adalah hal yang tepat jika dijadikan ukuran oleh PKS untuk menilai kinerja Pemprov DKI.
“Sebenarnya, ada program dari pemerintah pusat yang membagikan 30 unit kapal, tapi harus atas nama koperasi, dan koperasi itulah yang harus kita miliki. Kita bisa belajar dari Kader PKS yang mengelola koperasi di Banten yang jumlah anggotanya sudah lebih dari 3000 orang,” saran Ledia.
Sebagai solusi dari semua persoalan di atas, di situlah Ledia menekankan agar kepala daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta, adalah yang diusung atau didukung oleh PKS. Kalau pun tidak, dapat menyampaikan setiap aspirasi kepada DPRD DKI. Sehingga, dapat ditindaklanjuti, baik dalam bentuk pengawasan terhadap eksekutif atau penyusunan Perda.
“Tapi, yang jelas, inputnya berasal dari masyarakat, dari para Kader PKS. Jadi, kita tidak membiasakan demo, tapi membiasakan diri agar berkomunikasi lebih intensif atau membuat kajian bagi serikat-serikat pekerja sehingga dapat memberi masukan bagi DPRD DKI,” jelas Ledia.
Diketahui, FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin. Hadir pula sebagai narasumber Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif, dan sambutan dari Ketua BPPN PKS DKI Jakarta Arief Wicaksono. (rdw/rth/amr/pksjakarta)
http://pks-jakarta.or.id/ini-gagasan-ledia-hanifa-untuk-pengurus-pks-jakarta-soal-pekerja-petani-dan-nelayan/
0 comments:
Posting Komentar