Hari Ibu 2025 di Kota Bandung, Ledia Hanifa Sebut Banyak Perempuan Masih Butuh Pendampingan

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 01 April 2026 | 9:50:00 PM


TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI, Dapil Bandung dan Cimahi, Ledia Hanifa, menyoroti perjuangan ibu saat momen peringatan Hari Ibu tahun 2025 di wilayah Kota Bandung.

Ledia mengatakan momentum peringatan Hari Ibu tahun 2025 tersebut memang sangat penting karena sebagai pengingat peran sosial perempuan di tengah masyarakat.

"Hari Ibu adalah momen pengingat bahwa banyak ibu di Indonesia telah bergerak melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat," ujar Ledia Hanifa, Selasa (23/12/2025).

Hanya saja, perempuan dinilai masih perludiberikan pendampingan agar kualitas hidup mereka bisa semakin meningkat dan memiliki peran yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya.

"Namun, masih ada lebih banyak ibu yang perlu kita dampingi dan bantu agar kesejahteraan keluarganya meningkat," katanya.

Sementara Bidang Perempuan dan Keluarga (BIPEKA) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, mengingatkan bahwa peringatan Hari Ibu tahun 2025 ini bukan hanya seremonial tahunan.

Ketua BIPEKA Kota Bandung, Intan Nur Rahmi mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan Hari Ibu di wilayah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan semangat pemaknaan yang mendalam.

"Peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memaknai peran ibu sebagai pendidik pertama, penjaga keluarga, dan penjaga peradaban. Ibu memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas generasi dan masyarakat," katanya.

Terkait hal ini, pihaknya juga telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Ibu Tahun 2025 sepanjang bulan Desember, khususnya di tingkat kota, dapil, hingga kecamatan se-Kota Bandung.

Sebanyak 24 rangkaian kegiatan telah dilaksanakan meliputi silaturahmi tokoh perempuan, workshop penguatan keluarga, edukasi kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu, dan cek kesehatan gratis.

"Kemudian melibatkan tenaga medis, Senam Bersama, beauty class dan daily make-up, capacity building, pemberdayaan pos ekonomi keluarga, edukasi pengelolaan sampah, hingga berbagai aksi kepedulian sosial," ucap Intan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini melibatkan lebih dari 2.200 peserta, yang terdiri atas para ibu, penggerak keluarga, penggerak dan anggota RKI, komunitas, serta tokoh perempuan dari berbagai wilayah di Kota Bandung.

Selain kegiatan edukatif dan pemberdayaan, peringatan hari Ibu 2025 juga diisi dengan aksi nyata kepedulian sosial melalui program RKI Peduli. Pada momentum ini, BIPEKA Kota Bandung menyalurkan 47 pasang kruk kepada penyandang disabilitas di sejumlah wilayah Kota Bandung.

"Program ini menjadi wujud nyata kehadiran dan keberpihakan kepada kelompok rentan, sekaligus menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan ruang kasih sayang yang inklusif dan bermartabat bagi semua," katanya.


Sumber : https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1159583/hari-ibu-2025-di-kota-bandung-ledia-hanifa-sebut-banyak-perempuan-masih-butuh-pendampingan

Ledia Hanifa PKS Desak Pemerintah Percepat Integrasi Sistem Data Pendidikan Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ledia Hanifa Amaliah mendesak pemerintah mempercepat integrasi sistem pendataan pendidikan nasional untuk memastikan pencairan Dana BOS dan honor guru berjalan tepat waktu. Ketidakterpaduan data antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah membuat banyak guru mengalami keterlambatan honor, bahkan hingga menimbulkan tunggakan negara. "Di tahun 2013-2015, Kementerian Agama dan pemerintah pernah menanggung utang tunjangan guru agama hingga Rp3,5 triliun. 


Masalah serupa kembali terjadi pada periode 2019-2024. Akar persoalannya selalu sama, data yang tidak akurat dan tidak sinkron," kata Ledia dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (22/11/2025). Ketika pendataan guru dan lembaga pendidikan tidak menyatu dalam satu sistem, kata dia, Dana BOS sering tidak dapat diajukan atau dicairkan tepat waktu. Dengan begitu, ia menilai, hal ini berimbas langsung pada honor guru, terutama yang mengandalkan komponen honor dari BOS.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1646957/15/ledia-hanifa-pks-desak-pemerintah-percepat-integrasi-sistem-data-pendidikan-nasional-1763802670

KUHAP Baru Perkuat Perlindungan Penyandang Disabilitas



Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah bersyukur karena RUU KUHAP yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang mengakomodir secara khusus perlindungan bagi para penyandang disabilitas. 

“Ini adalah satu langkah maju yang sekaligus sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” jelas Ledia lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Terdapat 2 pasal yang mengakomodir hak penyandang disabilitas secara khusus dalam KUHAP baru ini. Pada pasal 145 para Penyandang Disabilitas dinyatakan berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 

Sementara dalam pasal 146 pelaku pidana yang merupakan seorang Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat maka pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan berdasarkan penetapan Hakim lewat sidang terbuka.

Diakomodirnya hak para penyandang disabilitas ini menurut Ledia menjadi jalan perlindungan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas menuju tercapainya keadilan hukum bagi mereka. 

Sebab, lanjut anggota Badan Legislasi DPR RI ini, selama ini tak sedikit muncul kasus yang melibatkan para penyandang disabilitas yang justru merugikan mereka karena lemahnya perlindungan hukum terutama saat berada dalam posisi sebagai korban.

“Ada satu kasus di Jawa Barat dimana ada seorang perempuan penyandang disabilitas tuna netra sekaligus tuna daksa dan tuna wicara yang diperkosa namun dalam proses penyidikan sebagai saksi dia tidak mendapat pendampingan sehingga sulit mendapatkan keadilan hukum," ungkapnya.

"Begitu juga kita pernah mendengar ada kasus tunanetra yang ditipu soal uang saat berjualan, atau anak dengan disabilitas mental yang mencuri, selama ini belum mendapatkan hak-hak hukumnya untuk ditangani dengan diberikan pendampingan yang sesuai kondisi dan ragam disabilitasnya. Sangat sulit bagi mereka mendapatkan keadilan dalam penyelesaian kasus hukumnya,” papar Ledia menyayangkan.

Karena itu kehadiran Undang-Undang KUHAP yang baru ini menurut Ledia diharapkan mampu melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum sekaligus mendekatkan bangsa Indonesia pada cita-cita tercapainya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. 


Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/11/19/687278/kuhap-baru-perkuat-perlindungan-penyandang-disabilitas

Merespon Laporan Kendala TKA Hari Pertama, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa: Harus Segera Diatasi

Bandung (04/11) — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA/SMK/MA hari pertama dilaporkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) berjalan lancar, Senin (03/11). Namun, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengaku pada hari yang sama mendapatkan laporan kendala dari beberapa sekolah. Ada yang mengalami sistem logout sebelum waktunya, ada yang mati lampu, masalah jaringan internet, keterlambatan token untuk login hingga soal-soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi.

“Kalau soal ada kendala, harus diakui dari sekian ribu sekolah tentu tidak akan bisa 100 persen lancar dan mulus. Tetapi setiap kendala harus segera diatasi, jangan sampai merugikan peserta TKA. Terutama kendala-kendala yang bisa dicegah seperti jaringan internet lambat dan token yang terlambat harusnya sudah diantisipasi,” ujar Ledia

Apalagi sebelum TKA ini dilangsungkan setiap sekolah sebenarnya sudah melaksanakan gladi bersih sepekan sebelumnya. Karena itu munculnya kendala seharusnya sudah bisa diantisipasi, ditekan seminimal mungkin dan jangan sampai berulang pada hari berikut.

Saat melakukan kunjungan spesifik mengenai persiapan TKA ke beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi pada 27 hingga 29 Oktober lalu, Ledia sudah menemukan beragam hal serupa disampaikan pihak sekolah, seperti kasus mati lampu, sistem log out dan login yang sangat lambat.

“Saat itu dua SMK di Bandung dan MAN di Cimahi yang saya datangi membagi sesi gladi bersih TKA menjadi pagi dan siang. Terungkap bahwa rata-rata kendala pada sesi siang adalah sistem error sehingga peserta terhambat mengerjakan soal. Ada yang jawaban siswa bisa tersimpan tetapi ada yang harus mengulang dari awal. Sementara soal keterlambatan token merata terjadi pada dua sesi, bahkan ada yang sampai 25 menit token tidak kunjung diterima,” ungkap Ledia.

Persiapan sekolah sendiri menurut sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini sudah cukup baik. Semua sekolah yang dikunjungi menyiasati keterbatasan gawai dengan membagi TKA dalam beberapa sesi. Khusus MAN di Cimahi bahkan membagi gladi bersih TKA dalam 3 sesi per hari dan harus menyewa 80 laptop untuk memenuhi kebutuhan 108 gawai.

Pada SMKN 14 Kota Bandung lebih dari 50% siswa ikut TKA, pada SMKN 10 hanya 7 anak dari 400 siswa tidak ikut TKA, sementara di MAN Cimahi seluruh siswa, sebanyak 390 orang, ikut TKA.

“TKA ini memang tidak wajib, tidak menjadi penentu kelulusan. Hanya memang termasuk diperhitungkan bila ingin melanjutkan kuliah. Namun entah kebetulan atau tidak, tapi memang pada SMKN 10 dan MAN Cimahi yang kepala sekolahnya perempuan, peserta TKA-nya lebih banyak, bahkan ada yang 100 persen. Mungkin karena pendekatannya lebih persuasif ya. Katanya sih disampaikan ke anak-anak; ikut saja, daripada nanti menyesal gak punya sertifikat. Jadi pendekatan bujukan emak-emak sepertinya kuat juga itu” tutup Ledia setengah berkelakar.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/11/04/merespon-laporan-kendala-tka-hari-pertama-anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-harus-segera-diatasi/

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Tinjau Revitalisasi Dua Sekolah Dasar di Kota Bandung


Bandung (21/10) — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, melakukan kunjungan kerja ke dua sekolah dasar di Kota Bandung, yaitu SDN 089 Babakan Ciparay dan SDN 273 Gempolsari, yang menjadi penerima bantuan program Revitalisasi Sekolah dari pemerintah. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung progres pembangunan, memastikan pelaksanaan sesuai jadwal, serta mendengar langsung kondisi di lapangan.

Di SDN 089 Babakan Ciparay, Ledia meninjau pembangunan empat ruang kelas baru (RKB) yang dimulai pada 2 Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Pembangunan ini dilakukan untuk menggantikan ruang belajar yang sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Selama proses pembangunan, sebanyak 700 siswa sementara menumpang kegiatan belajar di beberapa lokasi sekitar, seperti sekolah lain, madrasah, masjid, hingga rumah warga.

Kepala SDN 089 Babakan Ciparay, Lies Kusmini, M.Pd., menyampaikan bahwa meskipun kegiatan belajar dilakukan di tempat sementara, para guru tetap berupaya menjaga kualitas pembelajaran. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat sekitar turut mendukung penuh program ini karena memahami pentingnya peningkatan fasilitas sekolah bagi anak-anak mereka.

Dalam peninjauannya, Ledia Hanifa juga berdialog dengan pihak sekolah, pekerja konstruksi, serta masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas material dan komposisi bangunan, seperti penggunaan semen dan besi penopang yang sesuai standar, agar hasil revitalisasi dapat bertahan lama dan aman bagi siswa

“Kita ingin memastikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya cepat selesai, tetapi juga kuat dan aman. Kualitas material dan ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Ledia di sela-sela kunjungan.

Sementara itu, di SDN 273 Gempolsari, program revitalisasi dilakukan dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan tiga ruang kelas baru. Ledia Hanifa menegaskan bahwa program revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan dasar yang berbasis data pokok pendidikan (Dapodik), sehingga pelaksanaannya harus tepat sasaran.

“Data Dapodik menjadi dasar bagi penentuan prioritas bantuan revitalisasi. Kami di Komisi X terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar menyentuh sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi X DPR RI memastikan bahwa seluruh program revitalisasi di daerah berjalan dengan baik serta memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Ledia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/10/21/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-tinjau-revitalisasi-dua-sekolah-dasar-di-kota-bandung/

Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen RI Dorong Percepatan Program Indonesia Pintar bagi Pelajar di Kota Bandung


Bandung (14/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T., menyampaikan pentingnya percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar Tahun 2025 yang berlangsung di SMA Istiqomah Cijawura, Kota Bandung (11/10).

Kegiatan Sosialisasi PIP kali ini merupakan kerjasama antara Komisi X DPR RI dan Puslapdik Kemendikdasmen RI sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Di awal sosialisasi, Ledia mengingatkan bahwa tantangan utama dunia pendidikan di Indonesia masih berkutat pada persoalan pembiayaan, sarana prasarana, serta peningkatan mutu. Maka bantuan pendidikan seperti PIP, jelasnya, merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus perwujudan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ledia kemudian menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat sebagai pilar penopang pendidikan anak.
“Tanggungjawab pendidikan anak yang utama sesungguhnya berada di tangan orangtua, baru kemudian menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Maka orangtua harus berperan aktif dalam proses pendidikan anak,” ujarnya.

Diantara peran aktif orangtua ini menurut Ledia adalah dengan mendukung keberlangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anaknya dengan memanfaatkan secara maksimal bantuan pendidikan seperti PIP. “Jadi harus diingat bahwa dana PIP ini bukanlah tambahan penghasilan keluarga, melainkan satu investasi jangka panjang demi masa depan anak, karenanya harus digunakan untuk kepentingan keberlangsungan pendidikan anak.”

Para peserta sosialisasi yang merupakan para orangtua siswa dari berbagai sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi antusias mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab.

Salah satu orangtua bertanya tentang syarat mendapat PIP. Ledia menjelaskan bahwa dua syarat utama adalah penghasilan orangtua di bawah 5 juta dan anak terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Basis data PIP diambil dari Dapodik dan memerlukan verifikasi detail agar tepat sasaran. Jadi pastikan anak Bapak Ibu terdata di dalam dapodik dan sangat penting untuk memastikan keakuratannya. Seperti kesesuaian nama anak dengan akta kelahiran, nama ibu kandung, nomor NISN dan data lainnya termasuk soal penghasilan orangtua,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini pula.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Program Indonesia Pintar (PIP) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen RI, Sofiana Nurjanah, yang menyoroti pentingnya kesadaran orang tua terhadap rentang usia belajar anak dan perlunya pendekatan karakter dalam pendidikan. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat KCD 7, Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta perwakilan Bank BUMN penyalur dana PIP.

Melalui kegiatan ini, Ledia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah dan masyarakat dapat semakin erat dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, masyarakat diharapkan semakin memahami mekanisme dan manfaat nyata dari program PIP, agar setiap anak dapat memperoleh hak pendidikannya tanpa hambatan ekonomi.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/10/14/komisi-x-dpr-ri-bersama-kemendikdasmen-ri-dorong-percepatan-program-indonesia-pintar-bagi-pelajar-di-kota-bandung/

Catatan

Kunjungan