Hanifa Amalia: Sanksi PSSI ke Persib Ciderai Nilai Pancasila

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 04 Oktober 2017 | 12:07:00 AM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai sanksi denda yang dijatuhkan Komisi Disiplin PSSI kepada Persib Bandung terkait aksi koreografi Save Rohingya dari pendukung mereka sangat mencederai nilai Pancasila.

"Saya perlu mengingatkan PSSI apa sih inti sebenarnya dari even olahraga, untuk menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas, bukan?” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Jumat (15/9).

Maka, dia menegaskan, aksi bobotoh terkait pembuatan koreografi Save Rohingya adalah bukti bahwa mereka punya solidaritas kemanusiaan. “Solidaritas pada sebuah aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

Legislator daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meminta PSSI jangan gegabah dalam menjatuhkan sanksi. Dia menilai PSSI gegabah sekali kalau aksi solidaritas pada kemanusiaan dianggap salah.

“Kesalahan itu justru saya lihat ada pada gampangnya PSSI mengaitkan aksi koreografi ini sebagai tindakan politis bahkan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan),” katanya.

Dia mengingatkan krisis Rohingya ini pula sudah menjadi isu internasional. Berbagai negara sudah menunjukkan kecaman resmi. Bahkan, PBB juga secara tegas melihat kasus Rohingya sebagai pembantaian etnis yang lingkupnya adalah kejahatan atas kemanusiaan.

Karena itu, tegas dia, tidak selayaknya PSSI membelokkan solidaritas kemanusiaan bobotoh laksana aksi politik dan SARA.

"Sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab telah menegaskan kebeperihakan kita akan perlunya menegakkan keadilan kemanusiaan. Kalau PSSI menganggap aksi solidaritas kemanusiaan sebagai kesalahan, apa ini bukan berarti PSSI tengah mencederai nilai-nilai Pancasila? ujar Ledia.
https://www.jpnn.com/news/hanifa-amalia-sanksi-pssi-ke-persib-ciderai-nilai-pancasila

Ayo PSSI Gak Usah Malu, Segera Cabut Sanksi ‘Save Rohingya’ Persib!

POJOKBANDUNG.com- ANGGOTA DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pertanyakan keputusan PSSI menghukum Persib Bandung soal save Rohingya. Sebab aksi para Bobotoh itu dinilai sebagai aksi solidaritas.

Sebelumnya, Bobotoh memang melakukan koreografi bertulis Save Rohingya saat lawan Semen Padang akhir pekan lalu. Hal itu akhirnya membuat PSSI jatuhkan sanksi Rp50 juta kepada Persib lantaran dianggap bermuatan politis.

Hukuman itu menuai komentar pro/kontra. Tak terkecuali Ledia Hanifa. Anggota Komisi X DPR RI itu mengutarakan, hukuman itu tak berdasar lantaran Bobotoh sebenarnya cuma menunjukkan rasa solidaritas.

Wakil Ketua MPR Buka Suara Soal Koreo Save Rohingya Bobotoh

PSSI Aneh, Persib Didenda Rp50 Juta Hanya karena Aksi ‘Save Rohingya’ Bobotoh

“Saya perlu mengingatkan PSSI, apa sih inti sebenarnya dari event olahraga? Untuk menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas bukan? Maka, aksi bobotoh terkait pembuatan koreografi Save Rohingya adalah bukti bahwa bobotoh punya solidaritas kemanusiaan. Solidaritas pada sebuah aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia,” ungkap Ledia dalam rilisnya.

Menurutnya, PSSI sudah gegabah menjatuhkan sanksi kepada Persib. PSSI, lanjut dia, justru memperlihatkan betapa gampangnya mengaitkan aksi itu sebagai tindakan politis atau SARA.

“Sila kedua Pancasila berbunyi, ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ telah menegaskan kebeperihakan kita akan perlunya menegakkan keadilan kemanusiaan. Kalau PSSI menganggap aksi solidaritas kemanusiaan sebagai kesalahan, apa ini bukan berarti PSSI tengah mencederai nilai-nilai Pancasila?,” tanya dia.

Ia berharap PSSI segera merevisi keputusannya kepada Persib. “Tak usah malu. Justru kalau PSSI bersikeras dengan keputusannya akan membuat orang bertanya: sebenarnya PSSI mau menunjukkan keberpihakan pada apa dengan mengganggap aksi koreografi “Save Rohingya” sebagai kesalahan?,” tandas dia.
http://bandung.pojoksatu.id/read/2017/09/16/ayo-pssi-gak-usah-malu-segera-cabut-sanksi-save-rohingya-persib/

Kasus "Save Rohingya", DPR Pertanyakan Sanksi untuk Persib

JAKARTA, (PR).- Keputusan PSSI yang mendenda Persib atas aksi koreografi bobotohnya dalam mendukung Rohingya dipertanyakan anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Ia justru memuji aksi solidaritas yang ditunjukan bobotoh saat pertandingan itu.

"Saya perlu mengingatkan PSSI, apa sih inti sebenarnya dari event olah raga? Untuk menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas bukan? Maka, aksi bobotoh terkait pembuatan koreografi "Save Rohingya" adalah bukti bahwa bobotoh punya solidaritas kemanusiaan. Solidaritas pada sebuah aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia," katanya dalam siaran pers yang diterima PR, Sabtu 16 September 2017.

Anggota legislatif dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meminta PSSI jangan gegabah dalam menjatuhkan sanksi. "Gegabah sekali kalau aksi solidaritas pada kemanusiaan dianggap salah. Kesalahan itu justru saya lihat ada pada gampangnya PSSI mengkaitkan aksi koreografi ini sebagai tindakan politis bahkan SARA," tuturnya.

Krisis Rohingya, kata anggota PKS ini, sudah menjadi isu internasional. Berbagai negara sudah menunjukkan kecaman resmi, bahkan badan dunia PBB juga secara tegas melihat kasus Rohingya sebagai pembantaian etnis, yang lingkupnya adalah kejahatan atas kemanusiaan. Menurut dia, tidak selayaknya PSSI kemudian membelokkan solidaritas kemanusiaan yang dilakukan bobotoh laksana aksi politik dan SARA.
PSSI cederai Pancasila?

"Sila kedua Pancasila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' telah menegaskan keberpihakan kita akan perlunya menegakkan keadilan kemanusiaan. Kalau PSSI menganggap aksi solidaritas kemanusiaan sebagai kesalahan, apa ini bukan berarti PSSI tengah mencederai nilai-nilai Pancasila?" ujar Ledia.

Ledia meminta PSSI mencabut keputusan denda tersebut. Dia mengatakan, keberpihakan, solidaritas pada kemanusiaan, pada penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab bukan kesalahan. "Saya harap PSSI segera merevisi keputusannya mendenda Persib. Tidak usah malu," tuturnya.

Menurut dia, bila PSSI bersikeras dengan keputusannya justru akan membuat orang mempertanyakan keberpihakan PSSI terkait peristiwa di Myanmar itu. "Mau menunjukkan keberpihakan pada apa dengan mengganggap aksi koreografi 'Save Rohingya' sebagai kesalahan?" katanya.

Seperti diketahui, untuk keempat kalinya Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 50 juta kepada Persib Bandung. Sanksi ini terkait aksi bobotoh yang menggelar koreografi "Save Rohingya". Koreografi itu dilakukan dalam pertandingan kandang antara Persib Bandung melawan Semen Padang, di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 9 September 2017 lalu
http://www.pikiran-rakyat.com/persib/2017/09/16/kasus-save-rohingya-dpr-pertanyakan-sanksi-untuk-persib-409544

Anggota DPR Sebut Koreografi Bobotoh Bentuk Solidaritas

 Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan keputusan PSSI mendenda Persib, klub sepak bola Kota Bandung, karena koreografi Bobotoh mendukung etnis Rohingya.
Menurut Ledia, aksi Bobotoh tersebut merupakan bukti mereka punya solidaritas kemanusiaan.

"Saya perlu mengingatkan PSSI, apa sih inti sebenarnya dari event olahraga? Untuk menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas bukan? Maka, aksi koreografi Save Rohingya adalah bukti bahwa Bobotoh punya solidaritas kemanusiaan. Solidaritas pada sebuah aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia," kata Ledia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Ledia meminta PSSI tidak gegabah dalam menjatuhkan sanksi. Menurutnya, PSSI terlalu gampang mengaitkan aksi solidaritas ini sebagai tindakan politis dan SARA.

Krisis Rohingya, lanjut Ledia, sudah menjadi isu internasional. Berbagai negara sudah menunjukkan kecaman resmi, bahkan badan dunia PBB juga secara tegas memandang kasus Rohingya sebagai pembantaian etnis, yang lingkupnya adalah kejahatan atas kemanusiaan.

Karena itu, kata Ledia, tidak sepatutnya PSSI menganggap koreografi Bobotoh sebagai aksi politik dan SARA.

"Sila kedua Pancasila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' telah menegaskan kebeperihakan kita akan perlunya menegakkan keadilan kemanusiaan. Kalau PSSI menganggap aksi solidaritas kemanusiaan sebagai kesalahan, apa ini bukan berarti PSSI tengah menciderai nilai-nilai Pancasila?" ujar anggota DPR daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi itu.

Ledia mendesak PSSI segera mencabut keputusan denda tersebut. Baginya keberpihakan dan solidaritas pada penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab bukan kesalahan.

"Justru kalau PSSI bersikeras dengan keputusannya akan membuat orang bertanya, sebenarnya PSSI mau menunjukkan keberpihakan pada apa dengan mengganggap aksi koreografi Save Rohingya sebagai kesalahan?" pungkasnya.
http://bola.metrotvnews.com/read/2017/09/15/759291/anggota-dpr-sebut-koreografi-bobotoh-bentuk-solidaritas

Denda PSSI Pada Persib atas Aksi Dukung Rohingya Dipertanyakan Anggota DPR

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 03 Oktober 2017 | 11:59:00 PM

Keputusan PSSI mendenda Persib atas aksi koreografi bobotohnya dalam mendukung Rohingya dipertanyakan anggota komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. "Saya perlu mengingatkan PSSI, apa sih inti sebenarnya dari event olahraga? Untuk menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas bukan? Maka, aksi bobotoh terkait pembuatan koreografi "Save Rohingya" adalah bukti bahwa bobotoh punya solidaritas kemanusiaan. Solidaritas pada sebuah aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia."

Anggota legislatif dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meminta PSSI jangan gegabah dalam menjatuhkan sanksi.  "Gegabah sekali kalau aksi solidaritas pada kemanusiaan dianggap salah. Kesalahan itu justru saya lihat ada pada gampangnya PSSI mengkaitkan aksi koreografi ini sebagai tindakan politis bahkan SARA."

Krisis Rohingya, papar politisi PKS kepada pers Jumat (15/9), sudah menjadi isu internasional. Berbagai negara sudah menunjukkan kecaman resmi, bahkan badan dunia PBB juga secara tegas melihat kasus Rohingya sebagai pembantaian etnis, yang lingkupnya adalah kejahatan atas kemanusiaan. Sehingga tidak selayaknya PSSI kemudian membelokkan solidaritas kemanusiaan yang dilakukan bobotoh laksana aksi politik dan SARA.

"Sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" telah menegaskan kebeperihakan kita akan perlunya menegakkan keadilan kemanusiaan. Kalau PSSI menganggap aksi solidaritas kemanusiaan sebagai kesalahan, apa ini bukan berarti PSSI tengah mencederai nilai-nilai Pancasila?," tanya Ledia.

"Keberpihakan, solidaritas pada kemanusiaan, pada penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab bukan kesalahan. Saya harap PSSI segera merevisi keputusannya mendenda Persib. Tidak usah malu. Justru kalau PSSI bersikeras dengan  keputusannya akan membuat orang bertanya: sebenarnya PSSI mau menunjukkan keberpihakan pada apa dengan mengganggap aksi koreografi "Save Rohingya" sebagai kesalahan?" tegasnya. (mp) Foto: Arief/od.
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17686/t/Denda+PSSI+Pada+Persib++atas+Aksi+Dukung+Rohingya+Dipertanyakan+Anggota+DPR+

Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi

Jakarta (ANTARA Lampung) - Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan bebas visa untuk sejumlah negara karena berpotensi mengancam kedaulatan dan aspek keamanan di Tanah Air, kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Arsul Sani dalam rilisnya, Selasa, menyatakan saat ini masih banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan oleh warga negara asing karena kebijakan bebas visa.

"Negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negra asing yang berkunjung ke Indonesia," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Menurut dia, kebijakan bebas visa ini bertujuan untuk menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan namun ternyata kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu.

"Adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa yang kita berikan, alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan," katanya.

Sedangkan terkait pariwisata, pemerintah dinilai perlu mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2020.

"Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan  penataan kawasan wisata," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.

Untuk itu, menurut politikus Partai Golkar itu, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.

Sebagaimana diwartakan, setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal  agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional.

"Saya kira harus segera disiapkan dari pemerintah pusat adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata," kata Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan dengan memiliki standar yang jelas maka penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur.

Hal tersebut, lanjutnya antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada. (ANTARA)
https://lampung.antaranews.com/berita/297518/kebijakan-bebas-visa-perlu-dievaluasi

Pemerintah Diingatkan agar Tetap Berpegang pada UU ASN

 Metrotvnew.com, Jakarta: Pemerintah mempunyai cara terbaru untuk menggenjot para atlet agar berprestasi. Jika biasanya mereka diganjar hadiah uang, maka kali ini pemerintah mengimingi para atlet yang berhasil meraih medali emas pada Sea Games XXIX Kuala Lumpur, Malaysia, dengan promosi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, hal itu salah satu cara untuk memperbaiki kesejahteraan atlet pada hari tua.
Baca juga

"Banyak cerita kesejahteraan atlet kita pada hari tua tidak cukup baik. Kalau semangatnya untuk memperbaiki kesejahteraan para atlet pada hari tua, itu sangat bagus," kata Ledia saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin, 7 Agustus 2017.

Politikus PKS itu menegaskan, dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah tetap harus berpedoman dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik itu malah nantinya melanggar UU.

"Kebijakan itu tentunya harus disesuaikan dengan UU ASN," kata Ledia, menegaskan.

Selain itu, Ledia juga mengingatkan pemerintah untuk menyesuaikan kualifikasi dan kemampuan personal para atlet tersebut. Jangan sampai pengangkatan PNS dan BUMN justru berdampak buruk terhadap lembaga bersangkutan.

"Misalnya kualifikasinya tidak bagus atau tidak sesuai, justru akan merugikan. Seperti BUMN, dikhawatirkan mengganggu kinerja perusahaan tersebut," kata Ledia.

Seperti diberitakan, pemerintah menjanjikan bonus kepada para atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di Sea Games XXIX Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka yang menyabet emas dijanjikan akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami sudah berbicara dengan Menteri PAN RB, peraih medali emas nanti akan dipromosikan sebagai PNS," kata Menpora Imam Nahrawi, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.

Promosi PNS ini merupakan bonus tambahan selain uang. Bonus sesuai arahan Presiden. Imam pun telah berbicara dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar memberikan fasilitas rumah bagi peraih medali.

"Tentu ini lompatan baru yang disiapkan pemerintah. Kita akan melihat lebih lanjut dengan Kementerian PUPR," ujar dia.
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/ybJeB38N-pemerintah-diingatkan-agar-tetap-berpegang-pada-uu-asn

Sudah 30 Tahun Dewan Kesenian Tanah Papua tak Dikunjungi

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dewan Keseniaan Tanah Papua (DKTP) mengapresiasi kunjungan Komisi X DPR RI ke DKTP. Pasalnya sudah hampir 30 tahun, DKTP tidak pernah dikunjungi oleh DPR RI maupun DPRD Papua.

Ketua DKTP, Mambraku Nomensen, mengatakan DKTP hadir dan berdiri sebagai lembaga perpanjangan tangan pemerintah daerah Provinsi Papua dan juga sebagai harkat dan identitas rakyat Papua. Baru kali, DKTP didatangi DPR RI

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, merasa kaget karena DKTP tidak pernah dikunjungi. Namun Ledia juga menyampaikan bahwa hal itu juga terjadi pada daerah lain selain Papua.

"Kami berharap dengan UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lebih sensitif, lebih siap untuk mengembangkan potensi budaya yang ada di masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (8/8).

Ledia mengatakan, kegiatan-kegiatan DKTP merupakan salah satu upaya pemajuan kebudayaan yang perlu didukung. DKTP merupakan bagian dari identitas masyarakat Papua yang harus didukung.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai bahwa diplomasi Indonesia seharusnya sudah mulai bergerak pada diplomasi harus diantaranya dengan kebudayaan. Ledia menyebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan DKTP dilakukan di daerah perbatasan dan internasional. "Artinya, peluang untuk soft diplomacy menjadi penting melalui kebudayaan dan sudah seharusnya pemerintah memperhatikan ini," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/08/08/oudbii425-sudah-30-tahun-dewan-kesenian-tanah-papua-tak-dikunjungi

DPR Temukan Toilet dan Laboratorium Sekolah di Papua Tak Ramah Anak

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Papua menemukan toilet dan laboratorium sekolah di Papua tidak ramah anak. Fasilitas sekolah yang tidak ramah anak ini ditemukan  saat Tim Komisi X mengunjungi SDN Entrop, SMPN 5, SMAN 4, SMKN 2 Kota Jayapura dan SMKN Penerbangan Sentani,  di Papua, Senin (31/07/2017).

Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah bahwa jika berbicara sekolah ramah anak, maka ada aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya tata letak toilet  (kamar mandi) yang mudah diawasi.

"Dari sekolah yang kita kunjungi, toilet  letaknya jauh sekali ada di belakang, padahal itu ada aspek yang sangat berbahaya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ledia tegaskan jika letak toilet  terlalu jauh maka potensi kejahatan terhadap anak akan semakin besar, akses orang luar masuk juga semakin besar dan potensi bullying juga semakin besar.

"Jika toilet  terletak di tengah, maka akan lebih segar dan mudah dikontrol dan diawasi oleh para guru," terangnya.

Selain itu, menurut Politisi PKS ini, dari kunjungan ke sekolah-sekolah di Jayapura, kondisi laboratorium juga kurang memenuhi standar keamanan. Seperti tidak memiliki lemari untuk menyimpan bahan-bahan kimia, ruang laboratorium yang bocor serta sirkulasi udara yang kurang dan tentu itu sangat berbahaya bagi keamanan anak.

"Persoalan ini memang menjadi sebuah PR yang besar karena ternyata  Kemendikbud tidak memiliki SPM (standar pelayanan minimum) untuk mendirikan sebuah sekolah ramah anak," tegas Ledia.

Ledia juga berharap Kemendikbud bisa bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membuat SPM pembuatan laboratorium maupun toilet, sehingga bisa menciptakan rasa aman anak.

Sekolah ramah anak harus aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi. Selain itu, mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam dunia pendidikan.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera mengeluarkan SPM untuk sekolah ramah anak sehingga sekolah akan melakukan hal yang sama untuk terciptanya sekolah ramah anak dan aman bagi anak," tutupnya
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17173/t/DPR+Temukan+Toilet+dan+Laboratorium+Sekolah+di+Papua+Tak+Ramah+Anak++

Sorot Kasus Bullying, Anggota Dewan Sarankan Pendamping Kualitas Guru

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Menyoroti berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak-anak serta kasus bullying yang seperti fenomena gunung es di Indonesia, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyarankan pemerintah melakukan pendampingan-pendampingan kualitas guru atau tenaga pengajar di sekolah.

Pasalnya menurut Ledia, SDM tenaga pengajar di Indonesia kebanyakan hanya terlatih administratif tidak disertai dengan passion sebagai guru. Ia menilai hal tersebutlah yang saat ini menjadi permasalahan sehingga profesi guru dianggap biasa saja dan dijalani bukan karena keinginan.

“Kadang kan daripada ga ada kerjaan udahlah jadi guru, sehingga ya tidak bisa memerhatikan anak-anak. Disanalah PR besar kita,” kata Ledia mengutip PRFM.

Keterampilan-keterampilan yang dimaksud Ledia diantaranya, bagaimana cara menghadapi anak-anak penyandang disabilitas, yang bermasalah, anak yang berhadapan dengan hukum serta permasalahan lainnya yang membutuhkan pemahaman khusus untuk menanganinya.

Selain itu, kata Ledia, para pendidik juga harus cermat mengenal siswanya namun bukan sebatas mengabsen setiap pelajaran akan dimulai.

“Guru juga harus memahami ketercapaian perkembangan anak-anak,” tukasnya.
http://fokusjabar.com/2017/07/24/sorot-kasus-bullying-anggota-dewan-sarankan-pendamping-kualitas-guru/

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media