Komite Sekolah Harus Ikut Awasi Jajanan Siswa

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 20 Maret 2018 | 12:32:00 AM

Upaya pengedar narkoba menyasar anak-anak sekolah dinilai semakin masif. Pasalnya, pengedar kerap mencampurkan narkoba ke dalam jajanan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah. Hal ini perlu direspon serius oleh seluruh pihak terkait seperti orangtua, guru maupun komite sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, komite sekolah memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terkait potensi jajanan makanan dan minuman dicampur dengan narkoba.

"Mereka harus memastikan jajanan anak sekolah yang tersedia aman," kata Ledia kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (8/3)

Ledia menjelaskan, orangtua juga harus mendidik anaknya memilih makanan sehat, baik, dan halal. Anak-anak perlu diajarkan tidak boleh tergiur dengan promosi ataupun pemberian orang lain.

Selama ini, menurut Ledia, orangtua dan pihak sekolah cenderung tidak perhatian.

"Padahal, tetap harus ada kontrol. Apalagi kepada pedagang keliling yang hanya muncul pada jam sekolah," katanya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, anak Indonesia terpapar narkoba diperkirakan 5,9 juta jiwa.

Kasubdit Pengawasan Produk Tembakau Badan Pengawas Obat dan Makanan Moriana Hutabarat mengaku sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak mengawasi peredaran jajanan di sekolah sejak 2013. Namun, pengawasan sebatas menjaga mutu makanan terbebas dari zat pewarna dan kimia.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hamid Muhammad menjelaskan, sudah ada regulasi terkait menjaga lingkungan sekolah. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

"Peredaran di level sekolah, pengawasan dilakukan kepala sekolah, guru, pengawas, dan kepala dinas pendidikan daerah," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menilai, upaya mencegah pengedar narkoba menyasar anak-anak sekolah sebagai pengguna itu perlu ditanggulangi melalui revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Sanksi untuk bandar, pengedar, dan pemakai harus ditingkatkan. Jenis-jenis narkotikanya juga harus diperbarui," kata Noor.

Noor menegaskan, prioritas utama adalah melindungi anak. Menurut dia, jangan sampai anak dijadikan tameng kejahatan narkoba.

"Anak-anak tidak boleh menjadi korban, dikorbankan, atau mengorbankan diri," tuturnya.

Noor menjelaskan, anak sebagai korban adalah menjadi sasaran kejahatan narkoba. Anak juga tidak boleh dikorbankan pihak tertentu dengan dijadikan alat untuk peredaran narkoba.

Pemerintah harus mengatur secara khusus regulasi kejahatan narkoba yang dilakukan anak-anak.

"Status anak-anak tidak boleh menjadi celah hukum," katanya.

Pemerintah, Noor melanjutkan, diharapkan juga menambah tempat rehabilitasi. Saat ini, jumlahnya dinilai masih kurang.

"Harus ada tindakan afirmatif oleh semua pihak. Pemerintah juga harus menetapkan secara resmi Indonesia sebagai negara darurat narkoba agar semua komponen bisa digerakkan untuk penanggulangan," ujarnya.
http://www.harnas.co/2018/03/08/komite-sekolah-harus-ikut-awasi-jajanan-siswa

Perempuan adalah Ibu generasi sehingga harus terdidik, kata anggota DPR

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Anggota Komisi IX DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perempuan adalah ibu generasi sehingga harus terdidik dengan baik, terlatih dengan terampil, serta terasah nurani dan kepekaannya terhadap lingkungan.

"Perempuan itu pembangun peradaban. Karena itu harus ditingkatkan kualitasnya," kata Ledia dihubungi di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan perempuan juga harus diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi kemanusiaan, agama, bangsa dan negara.

Tidak boleh ada diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan pendidikan, interaksi sosial dan mengambil peran bagi orang banyak.

Karena itu, semua pihak harus terlibat aktif dalam memajukan perempuan karena pemajuan perempuan sama dengan memajukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

"Mensejahterakan perempuan, keluarga dan anak adalah kerja bersama," ujarnya.

Setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sejumlah kelompok perempuan telah merancang kegiatan dan aksi pada hari tersebut. (*)
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018
https://sumbar.antaranews.com/berita/221651/perempuan-adalah-ibu-generasi-sehingga-harus-terdidik-kata-anggota-dpr

Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Perguruan Tinggi

Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri, agar tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi asing yang akan membuka cabang di Indonesia. Wacana pemberian kesempatan perguruan tinggi membuka cabang di Indonesia pernah disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan, awal tahun ini.
 “Disparitas perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi asing sangat besar. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kualitasnya, kalau tidak akan menjadi masalah nantinya,” tegas Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah, sesaat sebelum Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).
 Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi dalam negeri, agar kualitasnya menjadi lebih baik dan jangan sampai pemerintah lebih condong ke perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia.

Ledia melihat, ketika pemerintah menilai perguruan tinggi asing sudah lebih baik ketimbang perguruan di dalam negeri, masyarakat akan lebih memilih untuk kuliah di sana, dan ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia.
 “Agar perguruan tinggi dalam negeri menjadi lebih berkembang, harus juga ada proteksi dari masyarakat itu sendiri,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. (tn/sf)

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19794/t/Pemerintah+Harus+Tingkatkan+Kualitas+Perguruan+Tinggi

Orang Tua Perlu Diedukasi Soal Aturan Pembatasan Gawai Anak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifah Amaliah menilai rencana pemerintah yang akan membuat peraturan pembatasan penggunaan gawai di kalangan anak-anak akan efektif jika ada edukasi yang diberikan kepada orang tua. Pasalnya yang memberikan gawai tersebut adalah orang tua, sehingga mengedukasi orang tua dirasa perlu dilakukan.
"Tapi kalau orang tua tidak diedukasi akhirnya jadi sia-sia. Ada banyak peraturan melindungi anak tapi kita kemudian tidak bisa efektif karena tidak ada edukasi orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitarnya," kata Ledia saat dihubungi, Sabtu (3/3).
Ledia mengatakan, penggunaan teknologi tersebut pada saat ini juga diperlukan untuk pembelajaran. Sehingga tinggal bagaimana peraturan tersebut membatasi antara untuk belajar dan bagaimana penyalahgunaan penggunaannya.
Kemudian juga harus dibekali anak umur berapa dia harus sudah mulai dibekali, serta bagaimana menggunakannya. "Artinya pengaturannya harus sangat cermat karena kebutuhan tiap anak akan berbeda dengan tugas sekolahnya dan sebagainya," ucapnya.
Sementara itu, Ledia mengatakan penggunaan gawai bagi anak-anak ibarat dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Di satu sisi diperlukan, namun di sisi lain juga membahayakan. Sehingga menurutnya pembatasan tersebut harus dilakukan secara ekstra.
"Yang lebih ekstra lagi sebenarnya adalah karena yang paling banyak diakses dan membahayakan itu situs porno. Itu harus masif. Menkominfo harus ekstra dengan itu. Dan juga harus bikin filter mana yang boleh masuk ke Indonesia mana yang tidak," ujarnya.
Untuk diketahui pemerintah yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tengah membuat peraturan untuk membatasi penggunaan gawai di kalangan anak-anak. Tujuannya untuk mengurangi risiko terkontaminasi konten negatif serta mencegah kecanduan penggunaan gawai.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/03/p50u74384-orang-tua-perlu-diedukasi-soal-aturan-pembatasan-gawai-anak

PKS Tagih Keseriusan Pemerintah tentang Guru Honorer

Written By Ledia Hanifa on Senin, 12 Februari 2018 | 1:02:00 AM

 Jakarta: Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menagih keseriusan pemerintah tentang nasib guru honorer. Kejelasan status guru dinilai berimbas pada kualitas pendidikan.

"Ini terkait dengan puluhan ribu guru yang pensiun bersamaan. Beberapa kota kabupaten akan kekurangan sangat banyak guru," kata Ledia melalui pesan singkatnya, Jumat, 9 Februari 2018.

Langkah pemerintah memperhatikan guru honorer dengan upaya pengangkatan mestinya dilakukan sejak lama. Meski demikian, Kedua tetap mempertanyakan sektor mana yang bakal mengalami perubahan.
"Pertanyaannya apakah yang diangkat guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun menjadi PNS atau orang yanb belum pernah mengajar diangkat jadi guru honorer?" ungkapnya.

Anggaran besar yang bakal dikucurkan dinilai belum tentu memengaruhi kualitas pendidikan. Menurutnya, jika merujuk pada UU ASN setidaknya guru honorer perlu diangkat menjadi P3PK, diperbaiki mekanisme sertifikasinya.

Selain itu beban kerja dan pembobotan sebagai tenaga pengajar juga perlu menjadi fokus.

"Sisi lain harus pula diperhatikan peningkatan kualitas gurunya, sehingga kekosongan yang ditinggalkan guru-guru berpengalaman yang telah pensiun tetap terisi posisinya dengan kualitas guru yang baik," tandasnya.

lumnya, pemerintah akan mengangkat ribuan guru honorer menjadi PNS. Sebab, kualitas dan jumlah guru berbanding lurus dengan kualitas pendidikan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berbicara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai jumlah guru yang ada saat ini. Jika dihitung, jumlah guru pensiun tak sebanding dengan pengangkatan guru baru.

"Presiden sudah setuju untuk menambah kekurangan guru, yang puluhan ribu (guru honorer) itu kita angkat," kata Kalla di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Depok, Rabu, 7 Februari 2018.

Kalla sedih mendengar kabar guru honorer berpenghasilan Rp400 ribu per bulan. Menurutnya, minimnya penghasilan membuat wibawa guru terlihat rendah di mata siswa. Sehingga, siswa berani melawan.

Kalla mengakui tak gampang menyelesaikan masalah pendidikan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp444 triliun.

http://news.metrotvnews.com/politik/ob3Aj78K-pks-tagih-keseriusan-pemerintah-tentang-guru-honorer
(YDH)

Munculnya Game 'Pukul Guru Anda', Pendidikan Bangsa Kian Berduka

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 06 Februari 2018 | 10:41:00 PM

Jakarta, Kabar3.com - Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya game “Pukul Guru Anda” seiring dengan peristiwa tewasnya guru pasca dianiaya muridnya sendiri, hal ini memunculkan keprihatinan yang mendalam dari Ledia Hanifa selaku Anggota Komisi X DPR RI.
Belum selesai duka kita karena dunia pendidikan dicederai peristiwa tewasnya guru dianiaya siswa, game ‘Pukul Guru Anda’ yang beredar di dunia maya ini seolah menjadi tamparan keras bagi Pemerintah secara khusus dan masyarakat secara umum.

“Sepertinya kita tengah kecolongan karena ada ajakan terang-terangan pada siswa di negeri ini untuk semakin melecehkan dunia pendidikan,” cetus Ledia kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

Politisi PKS ini mengingatkan ancaman kekerasan pada anak tidak hanya berasal dari dunia nyata, tetapi juga dunia maya dengan bentuk sangat beragam. Bukan hanya kejahatan penipuan, penculikan, pelecehan seksual, ajakan untuk melakukan perilaku negatif bahkan menyimpang bisa datang dari konten-konten di internet baik yang dikemas dalam bentuk postingan tertulis, komik, gambar, video, lagu, hingga game.

Dari sekian ragam konten internet ini tak sedikit yang mencontohkan anak untuk bersikap hedonis, mudah berlaku kasar, berkata kotor, berkata dan berlaku vulgar hingga ajakan terang-terangan pada pornografi, perjudian, LGBT, narkoba dan miras serta kekerasan. Sayangnya, lanjut Ledia, kadang orangtua dan tenaga pendidik luput dalam menyaring konten negatif ini.
“Melarang anak mengakses internet di masa sekarang sepertinya bukan pilihan bijak. Orangtua dan tenaga pendidik mungkin hanya bisa memberi batasan dan pemahaman pada anak soal apa muatan positip dan negatif dari konten internet. Tetapi kalau pemerintah tentu punya kemampuan untuk bersikap proaktif dengan menyaring konten negatif ini dalam rangka melindungi perlindungan anak,” ungkapnya.

Karena itulah ia kemudian mendorong Pemerintah agar bertindak lebih aktif dalam melindungi anak dari konten negatif di dunia maya termasuk yang berbentuk game.

“Kominfo kan sudah memiliki alat penyaring konten negatif, disebutkan bisa menyaring konten terkait pornografi, terorisme, juga kejahatan perbankan. Maka, menyaring konten negatif dari video, komik hingga game yang bisa mengajarkan anak bersikap dan berperilaku buruk seperti game ‘pukul guru’ itu tentu mudah saja kan,” tegasnya sekaligus mengakhiri. (HRN)



http://www.kabar3.com/detail/5778/munculnya-game-pukul-guru-anda-pendidikan-bangsa-kian-berduka/2

Ledia Hanifa Nyatakan Tidak Setuju dengan Adanya PT Asing di Indonesia

Written By Ledia Hanifa on Senin, 05 Februari 2018 | 11:56:00 PM

Jakarta, Kabar3.com - Rencana Kemendikbud yang akan mengizinkan Perguruan Tinggi Asing (PT Asing) masuk ke Indonesia menuai tanggapan, baik yang pro maupun konra. Kali ini Ledia Hanifa selaku Anggota Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi dan bermitra dengan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, membuka PT Asing tidak perlu dilakukan karena di Indonesia telah banyak pakar dan ahli pendidikan.
"Kalau kita mau memproteksikan terhadap Pendidikan di Indonesia seharusnya tidak usah dibuka, kita bikin aja didalam negeri dengan kualitas yang baik. Kita punya banyak Profesor, kita banyak Doktor tapi tidak dioptimalkan," cetus Ledia saat ditemui oleh Kabar3.com, Senin (5/2/2018).

Selain itu, disparitas pendidikan di Indonesia terlalu besar dan dikhawatirkan akan menjadi bisnis saja. Dalam hal ini, perlunya membangun dunia pendidikan di Indonesia timur, tengah, barat, dan gap perbandingannya nya sangat besar, justru yang harus dilakukan karena banyak Profesor yang numpuk hanya di Pulau Jawa.

"Harus ada upaya yang lebih masif, kita proteksi tentang pendidikan didalam negeri. Tidak kalah kalau dulu kita berhasil menghasilkan guru-guru yang dikirim ke Malaysia, sekarang tinggal mau apa nggak itu aja. Dan saya tidak setuju dengan adanya Universitas Asing di Indonesia,” tegasnya sekaligus mengakhiri. (HRN)

Keprihatinan Ledia Hanifa terhadap Para Guru Honorer

Jakarta, Kabar3.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyarankan, sebaiknya Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam hal pengangkatan guru Pegawai Negri Sipil (PNS) hendaknya mengutamakan honorer.
Hingga kini diketahui, banyak diantara mereka yang mengabdi hingga 10 tahun masih menjadi guru honorer yang hanya mendapat gaji 200 sampai 300 Ribu perbulan.

"Iya, karena mereka sudah mengajar cukup lama dan sudah pengalaman. Ada yang sudah 10 tahun jadi honorer, kan kasihan," ujarnya saat ditemui oleh Kabar3.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa persoalan pengangkatan guru PNS memang sesuatu yang sangat rumit. Karena, hingga kini Pemerintah masih memberlakukan penundaan (moratorium) PNS.

Dalam hal ini, jika ada 40 Ribu guru PNS yang akan pensiun, maka Pemerintah harus mengangkat guru honorer menjadi PNS dengan jumlah yang sama.  
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, tahun ini ada sekitar 40 Ribu guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan masuk usia pensiun. Menurutnya, angka ini merupakan angka rata-rata yang terjadi setiap tahunnya.

"Kemen PAN-RB dan Kemendikbud selama ini kan masih ada moratorium pengangkatan PNS dan pertahun yang pensiun rata-rata 40 Ribu guru PNS. Mungkin yang dimaksud DPR adalah jumlah kumulatif guru PNS yang pensiun sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang," tutupnya. (HRN)
http://kabar3.com/detail/5736/keprihatinan-ledia-hanifa-terhadap-para-guru-honorer/2

DPR: Mahasiswa Wajar Kritis kepada Pemerintah

Written By Ledia Hanifa on Minggu, 04 Februari 2018 | 10:27:00 PM

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan bahwa aksi "kartu kuning" oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa adalah hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa adalah sosok yang kritis, dan terekam oleh sejarah perjalanan politik di negeri ini.

"Sepanjang ingatan saya, peristiwa sejenis begini sering berulang. Karena kecenderungan mahasiswa yang kritis terhadap kondisi negara," kata Ledia kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (2/2).

Selaku anggota komisi yang membidangi pendidikan dan kepemudaan di DPR RI, Ledia menuturkan bahwa hal itu spontan dilakukan bisa saja dilakukan karena tidak ada saluran lainnya yang memadai untuk menyampaikan ekspresi langsung kepada presiden Joko Widodo.

"Sisi lain bisa jadi karena tidak ada saluran yang dianggap cukup memadai untuk berdiskusi dengan eksekutif," ujarnya.

Atas dasar itu, wanita berjilbab ini menyarankan agar ke depannya pemerintah tidak membikin jarak atau lebih sering berdialog dengan mahasiswa.

"Carikan saja solusi pertemuan dialog santai dengan mahasiswa. Bagaimanapun mereka aset masa depan bangsa yang tidak boleh diabaikan  oleh pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun mengimbau masyarakat tidak ataupun pihak Istana tidak perlu mengkritik aksi tersebut.

"Jangan dipandang sebagai sesuatu yang mengérikan. Toh yang saya tahu presiden juga terbiasa berdialog dengan masyarakat," tambahnya. (dil)

https://indopos.co.id/read/2018/02/02/126044/dpr-mahasiswa-wajar-kritis-kepada-pemerintah

Kunjungan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 01 Februari 2018 | 1:23:00 AM

Kunjungan kerja di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, berdiskusi mengenai berbagai kebijakan pendidikan sekaligus mendalami persoalan implementasi UNBK

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media