Legislator PKS: Pemilu 2019 Bukan Ajang Memecah Belah Bangsa

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 10 Oktober 2018 | 2:09:00 AM

Masyarakat diminta memaknai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, bukan ajang memecah belah bangsa hanya karena beda pilihan.
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan konsensus untuk menghadirkan pemimpin agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan baik di negeri ini.

"Masyarakat harus diedukasi bahwa suasana hangat jelang pileg dan pilpres ini bukan suasana untuk memecah belah bangsa," kata Ledia dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (11/9/2018).

Sebagai sebuah konsensus, ujar Ledia, Pemilu 2019 juga telah diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Partai Politik (Parpol), UU Pilpres, dan aturan yang mengikat. "Siapa yang dipilih jangan emosional, harus rasional. Kita ingin memahamkan bahwa proses demokrasi berjalan di Indonesia," ujar dia.

Dalam kegiatan yang dihadiri kader dan struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Ledia menekankan, masyarakat harus terbiasa dengan kehidupan berdemokrasi, termasuk terbiasa menghadapi persoalan yang muncul dalam proses demokrasi tersebut.

"Jangan membayangkan kalau ada pertarungan demokrasi bakal rusuh. Sepanjang penyelenggara, pengawas, dan peserta semua tertib mengikuti aturan dan tidak memaksakan kehendak, tidak akan menjadi masalah. Tapi jika ada yang memulai curang, baru itu akan menjadi masalah," tutur Ledia.

Anggota Fraksi PKS DPR ini juga meminta seluruh kader dan struktur PKS terus berupaya memberikan pendidikan politik agar masyarakat betul-betul memahami bahwa Pemilu 2019 merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. "Ini waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan politik terkait situasi yang akan dihadapi sampai April 2019," tegas dia.

Ledia mengungkapkan, Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dia menegaskan, PKS tidak pernah mempermasalahkan, apalagi berpikir mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Tapi kadang banyak yang menganggap, karena PKS basisnya muslim, terus dicap gak mau menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Itu gak ada buktinya, itu seringkali dibenturkan. Ini yang justru akan memecah belah bangsa," ungkap Ledia.

Dalam kesempatan itu, Ledia juga menyoroti persoalan data pemilih yang diduga bermasalah dan dapat memicu persoalan di Pemilu 2019. Berdasarkan validasi data pemilih yang dilakukan PKS, terdapat 25 juta pemilih ganda.

Hasil validasi tersebut tak jauh berbeda dengan hasil validasi Partai Gerindra mendapati 24,8 juta pemilih ganda. "Dalam sejarah pemilu di Indonesia, data pemilih selalu jadi masalah. Kalau datanya gak benar, validitas pemilu akan dipertanyakan," tandas Ledia yang juga Ketua Bidang Humas DPP PKS itu.

Karenanya, PKS bersama partai koalisi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019. Langkah tersebut harus dilakukan agar Pemilu 2019 berjalan baik sesuai harapan masyarakat. "Ini saling menguatkan, bukan untuk menghambat pemilu, tapi memperbaiki kualitas pemilu agar lebih baik lagi," pungkas Ledia.
https://jabar.sindonews.com/read/1276/1/legislator-pks-pemilu-2019-bukan-ajang-memecah-belah-bangsa-1536660549

Jakmania Tewas Dikeroyok Bobotoh, DPR: Klubnya Harus Tanggung Jawab!

JAKARTA - Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman yang berat terhadap para pengeroyok suporter Persija, Haringga Sirila.
“Semua tindakan melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan,” katanya kepada Okezone, Selasa (25/9/2018).

Hukuman yang berat terhadap para pelaku diharapkan memberikan efek yang jera, sehingga kedepannya tidak terjadi kembali.

Ledia juga berpendapat agar tidak terulang kembali hal serupa, pihak menajemen klub harus bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan terhadap para fans klub bola tersebut.

“Perilaku fans sebetulnya menjadi tanggung jawab pembinaan pimpinan fans klubnya. Meskipun terkait dengan klub tapi ini menjadi domain manajemen fans klub,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, polisi berhasil menangkap tujuh orang yang diduga pelaku pengeroyokan terhadap korban hingga tewas. Ketujuh orang yang sudah ditetapkan tersangka itu adalah berinisial GA (20), AA (19), DS (19), SMR (17), DF (16), B (41) dan DN (20). Dalam penetapan para tersangka berdasarkan dari pengembangan dari penyelidikan rekaman video yang dipublikasi oleh suporter lainnya saat kejadian berdarah itu berlangsung.
https://news.okezone.com/read/2018/09/25/337/1955124/jakmania-tewas-dikeroyok-bobotoh-dpr-klubnya-harus-tanggung-jawab

Kubu Prabowo Heran Timses Jokowi Permasalahkan Istilah Emak-emak

Penggunaan istilah emak-emak yang kerap digunakan oleh koalisi Prabowo-Sandi diributkan para pendukung Jokowi-Ma'ruf. Beberapa menilai istilah tersebut justru merendahkan kaum perempuan.
Menanggapi hal tersebut, koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi merasa heran karena ada pihak-pihak yang mempermasalahkan istilah emak-emak. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa istilah itu sangat merakyat. "Kami kok merasa aneh oleh sebagian pihak, bahkan tokoh-tokoh nasional. Bahkan kami merasa tersanjung Bapak Presiden Jokowi ikut berkenan mengomentari masalah ini. Tapi kami tetap pada pendirian karena masalah emak-emak, sebutan merakyat yang sehari-hari dan kelihatannya itu sudah lama dalam sebutan partai kita itu," kata Priyo di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (17/9).
Ia pun memastikan bahwa penggunaan istilah emak-emak merupakan penghormatan untuk kaum perempuan. Misalnya, untuk mencontohkan kecintaan seorang anak pada ibu kandungnya.
"Ini penghormatan, jangan salah mengerti dan justru emak-emak kami lihat asli murni dari rakyat kecil. Ketika seorang anak menyebut ibunda tercinta dengan sebutan emak-emak tercinta," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, politikus PKS Ledia Hanifa menjelaskan bahwa penggunaan istilah emak-emak bukan berarti menurunkan kelas kaum perempuan dibandingkan dengan penggunaan istilah ibu bangsa.
"Kalau kita lihat sebetulnya itu bangsa yang mengakui keberagaman bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memanggil ibu, emak, mami, mbok, ambu bahkan, silakan saja," ujarnya.
"Buat kami sapaan emak-emak sapaan akrab. Bukan, maaf, bukan menurunkan kelas dibandingkan ibu. Tapi ini justru bagian dari menunjukan kecintaan kami dengan seluruh perempuan di Indonesia," pungkasnya.
https://kumparan.com/@kumparannews/kubu-prabowo-heran-timses-jokowi-permasalahkan-istilah-emak-emak-1537192500928460997

PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu.Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019


PKS: 'Emak-emak' Bukan Sebutan yang Merendahkan

Istilah 'the power of emak-emak' jadi polemik setelah dikritik oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani). PKS punya pendapat berbeda soal emak-emak.
"Emak, si Mbok, Ambu bukan sebutan yang merendahkan. Justru sebutan karena kedekatan dan kecintaan," kata Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa, saat dihubungi, Minggu (16/9/2018).
Ledia menuturkan panggilan-panggilan itu adalah bentuk ungkapan sayang seorang anak kepada perempuan yang melahirkannya dan atau membesarkannya. Semuanya merujuk ke satu hal.

"Penggunaan istilah emak-emak merujuk pada perempuan," tambahnya.

Menurutnya, ada banyak hal terkait perempuan yang perlu jadi sorotan. Ada banyak hal yang berhasil setelah diperjuangkan perempuan, sementara di sisi lain perempuan juga sering jadi korban kebijakan publik yang tidak memihak.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Giwo Rubianto mengkritik istilah the power of emak-emak. Pernyataan itu disampaikan Giwo saat sambutan dalam General Assembly International Council of Women ke-35 di Yogyakarta, Jumat (14/9). Acara juga dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tidak mau kalau kita, perempuan Indonesia yang mempunyai konsep Ibu Bangsa sejak tahun 1935, sebelum kemerdekaan, kalau dibilang emak-emak," ujar Giwo, yang disambut gemuruh tepuk tangan para wanita.

"Kami tidak setuju! Tidak ada The Power of Emak-emak. Yang ada The Power of Ibu Bangsa," lanjutnya.
https://news.detik.com/berita/d-4214253/pks-emak-emak-bukan-sebutan-yang-merendahkan



Kemenristekdikti Jangan Terburu-buru Usulkan Badan Riset

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menilai, seharusnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) tidak terburu-buru mengusulkan dibentuknya badan riset nasional. Menurut dia, saat ini saja Kemenristekdikti sedang mengajukan amandemen UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada DPR untuk dibahas.
"Saat ini amandemen itu juga sedang dalam tahapan pembahasan tingkat satu," jelas Ledia saat dihubungi Republika, Rabu (5/9).

Terlebih, kata dia, badan riset nasional seperti yang diusulkan itu juga perlu ada payung hukum pembentukannya. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menilai ide pembentukan badan riset nasional patut diapresiasi apalagi spiritnya untuk menyatuatapkan lembaga riset yang berada di kementerian/lembaga. Namun yang dia sayangkan, mengapa ide tersebut tidak diusulkan sejak lama.

"Ide ini sebenarnya terlambat, muncul di penghujung pemerintahan Jokowi. Mestinya, sejak awal Kemenristekdikti mengawal pembentukan badan ini," ungkap Anang.

Meski begitu, jika nantinya badan riset nasional jadi terbentuk. Anang meminta agar riset-riset bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan industri serta masyarakat. Hasil penemuan yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemajuan industri tanah air.

"Kuncinya, konektivitas antara badan riset dengan perindustrian harus dipastikan," tegas Anang.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan telah mengusulkan pembentukan suatu badan riset nasional kepada Presiden Joko Widodo.

Nasir menuturkan badan riset nasional itu merupakan gabungan dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana ke depan lembaga riset dijadikan satu yaitu melalui badan seperti di China dan Jerman, " kata Nasir beberapa hari yang lalu.
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/09/06/pelxst335-kemenristekdikti-jangan-terburuburu-usulkan-badan-riset



Anggota DPR minta pencairan dana pemulihan Lombok dipercepat

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah membuat kebijakan khusus agar pencairan dana untuk pemulihan Lombok setelah gempa bisa lebih cepat.

"Jangan sampai upaya pemulihan terhambat oleh tata administrasi. Harus ada kebijakan khusus yang bisa membuat penyaluran bantuan dan pelaksanaan pemulihan bencana lebih efektif dan efisien," kata Ledia dihubungi di Jakarta, Rabu (5/9).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bila pemerintah memutuskan tidak menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional atau tidak menggunakan dana siap pakai penanggulangan bencana, seharusnya ada kebijakan khusus agar pencairan dana tidak berjalan lambat.

Dia mencontohkan keperluan 1.700 tenda untuk sekolah darurat di Lombok Timur yang belum terpenuhi karena anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai Rp290 miliar belum rampung karena terkendala tata administrasi. "Anggaran kementerian/lembaga harus melewati tahapan administrasi yang berlapis. Berbeda dengan dana siap pakai penanggulangan bencana yang lebih luwes," jelasnya, dikutip Antara.

Ledia bersama anggota Komisi X DPR mengunjungi Lombok pada Senin (3/9). Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggaran pemulihan setelah bencana diambil dari anggaran beberapa kementerian/lembaga.


https://elshinta.com/news/154814/2018/09/05/anggota-dpr-minta-pencairan-dana-pemulihan-lombok-dipercepat

#2019GantiPresiden Disebut Makar, Ledia PKS: Nggak Usah Paranoid dan Baper

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali angkat bicara soal tudingan pihak penguasa yang menyebut  gerakan #2019GantiPresiden sebagai perbuatan makar.

Tudingan yang disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin itu dianggap sebagai ketakutan berlebihan pihak penguasa yang merasa terancam kehilangan kekuasaan.
"Dibilang makar di mana letaknya itu? Yang harus diketahui, apakah ada rencana penggulingan? Nggak kan. Nggak usah paranoid, Nggak usah takut lah, nggak usah baper juga kali," ujar Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah kepada SINDOnews, Sabtu (1/9/2018).

Ledia menilai, bila gerakan #2019GantiPresiden dianggap makar, tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjang bahwa gerakan tersebut memang masuk ke dalam kategori makar.

"Kalau dia menyebut makar, harusnya dia juga menyebutkan bukti-bukti karena kalau makar tidak bisa asal tuduh, ada aturan-aturannya, berkategori makar atau tidak," paparnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi itu menegaskan, pemerintah sebagai penguasa tak perlu merasa takut dengan gerakan #2019GantiPresiden.

Terlebih, kata Ledia, konstitusi telah mengatur bahwa pergantian presiden memang ditetapkan lima tahun sekali dan 2019 menjadi momentumnya.

"Nggak usah takut dengan #2019GantiPresiden karena memang wajar setiap lima tahun ganti presiden. Kalaupun yang lama terpilih lagi, kan itu beda periode. Tapi buat per lima tahun itu, pergantian presiden sudah biasa dan yang menjamin adalah konstitusi," jelasnya.

Ledia menyesalkan sikap penguasa yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai tindakan makar. Dia menyatakan, tudingan tersebut akhirnya membuat pemerintah menjadi represif.

"Dan, ketika represif akan menjadi otoriter, dan itu bukan demokrasi. Nggak ada bedanya dengan Orde Baru. Apa karena hashtag ujug-ujug diganti? Kan nggak, ada hashtag atau tidak kita tetap ganti presiden tahun 2019," tegas Ledia.

Ledia menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden juga tidak dapat disalahkan. Bisa disebut makar jika hastag tersebut diganti menjadi #2018GantiPresiden karena kalau 2018 ganti presiden itu tidak sesuai konstitusi.

"Karenanya, pemerintah nggak perlu juga bersikap represif dengan gerakan #2019GantiPresiden," tandasnya.

https://jabar.sindonews.com/read/1045/1/2019gantipresiden-disebut-makar-ledia-pks-nggak-usah-paranoid-dan-baper-1535774984

PKS Sebut ‎Al Muzzamil dan Ledia Hanifa jadi Jubir Prabowo -Sandiaga

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 04 Oktober 2018 | 4:42:00 AM

Partai Keadilan Sejahtera telah mengirimkan sejumlah nama untuk menjadi juru bicara dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mereka yang menjadi Jubir diantaranya Ketua DPP PKS Muzzammil Yusuf, Memed Soesiawan, Fahmy Alaydroes.

"Tentu ada yang juniornya juga untuk polhukamnya saudara Pipin Sopian. Untuk ekonominya saudara Muhammad Kholid, dan untuk kesranya Ledia Hanifa," Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal sebelum menghadiri rapat jubir di Jalan Daksa 1 Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (4/9/2018).

Ia mengatakan partainya mengajukan banyak nama untuk dimasukan dalam tim pemenangan termasuk jubir.

Nama-nama yang diajukan nantinya akan dimasukan ke dalam sejumlah pos tim pemenangan, termasuk Juru Kampanye dan juru debat.

"Nanti ada juru debat. Ada juru kampanye. Itu untuk jurkam yang turun ke lapangan dengan sendirinya pimpinan partai akan ambil bagian karena itu sifatnya simbolik. Untuk debat nanti kami akan cari yang mempunyai kapasitas dan kompetensi memadai. Baik dari unsur pimpinan, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang tentu saja mempunyai integritas di bidangnya," katanya.

Mustafa mengatakan, selain membahas struktur tim pemenangan, partai koalisi juga kini sedang menggodok sejumlah isu untuk digulirkan pada saat kampanye nanti.

Menurutnya, semakin banyak isu maka semakin banya kader yang akan menjadi Jurkam.

"Di situ akan terlihat kebutuhan SDM seperti apa yang terbaik. Nanti akan diumumkan" pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/09/04/pks-sebut-al-muzzamil-dan-ledia-hanifa-jadi-jubir-prabowo-sandiaga


#2019GantiPresiden Disebut Makar, PKS: Pemerintah Represif Dan Otoriter

 RMOLJabar. Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia, angkat bicara terkait pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut #2019GantiPresiden merupakan gerakan makar. 
Ledia menilai, apabila gerakan #2019GantiPresiden merupakan makar, tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjang bahwa gerakan tersebut termasuk dalam indikator makar.

"Kalau dia menyebut makar, dia harus menyebutkan bukti-bukti karena kalau makar tidak bisa asal tuduh ada aturan-aturannya berkategori makar atau tidak," kata Ledia kepada RMOLJabar, Sabtu (1/9).

Pihak pemerintah, kata dia, tidak usah takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Karena secara konstitusi pergantian presiden
 sudah ditetapkan lima tahun sekali. Dan tahun 2019 merupakan momentumnya.

"Gak usah takut dengan #2019GantiPresiden gerakannya, karena wajar setiap lima tahun ganti presiden, kalau yang lama terpilih lagi kan itu lain cerita. Tapi buat perlima tahun itu sudah biasa dan yang menjamin adalah konstitusi," jelasnya.

Ledia yang juga politisi PKS ini menegaskan, #2019GantiPresiden itu sudah tepat, karena kalau 2018 ganti presiden itu tidak sesuai. Maka pemerintah janganlah represif terkait hastag tersebut.

"Dibilang makar di mana letaknya itu yang harus diketahui apakah ada rencana penggulingan? engga kan karena ada waktunya dan sesuai dengan konstitusi, dan gak bilang 2018 ganti presiden tapi 2019," tegasnya.

Sehingga, ketika menggunakan istilah makar pada gerakan #2019GantiPresiden, akhirnya membuat pemerintah menjadi represif. Dan ketika represif akan menjadi otoriter, dan itu bukan demokrasi.

"Engga ada bedanya dengan orde baru, gak usah takut lah gak usah baper juga kali apa karena hastag ujug-ujug diganti kan engga, ada hastag atau tidak kita ganti presiden tahun 2019," pungkasnya. [ald]
http://www.rmoljabar.com/read/2018/09/01/84095/

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media