PKS Tagih Keseriusan Pemerintah tentang Guru Honorer

Written By Ledia Hanifa on Senin, 12 Februari 2018 | 1:02:00 AM

 Jakarta: Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menagih keseriusan pemerintah tentang nasib guru honorer. Kejelasan status guru dinilai berimbas pada kualitas pendidikan.

"Ini terkait dengan puluhan ribu guru yang pensiun bersamaan. Beberapa kota kabupaten akan kekurangan sangat banyak guru," kata Ledia melalui pesan singkatnya, Jumat, 9 Februari 2018.

Langkah pemerintah memperhatikan guru honorer dengan upaya pengangkatan mestinya dilakukan sejak lama. Meski demikian, Kedua tetap mempertanyakan sektor mana yang bakal mengalami perubahan.
"Pertanyaannya apakah yang diangkat guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun menjadi PNS atau orang yanb belum pernah mengajar diangkat jadi guru honorer?" ungkapnya.

Anggaran besar yang bakal dikucurkan dinilai belum tentu memengaruhi kualitas pendidikan. Menurutnya, jika merujuk pada UU ASN setidaknya guru honorer perlu diangkat menjadi P3PK, diperbaiki mekanisme sertifikasinya.

Selain itu beban kerja dan pembobotan sebagai tenaga pengajar juga perlu menjadi fokus.

"Sisi lain harus pula diperhatikan peningkatan kualitas gurunya, sehingga kekosongan yang ditinggalkan guru-guru berpengalaman yang telah pensiun tetap terisi posisinya dengan kualitas guru yang baik," tandasnya.

lumnya, pemerintah akan mengangkat ribuan guru honorer menjadi PNS. Sebab, kualitas dan jumlah guru berbanding lurus dengan kualitas pendidikan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berbicara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai jumlah guru yang ada saat ini. Jika dihitung, jumlah guru pensiun tak sebanding dengan pengangkatan guru baru.

"Presiden sudah setuju untuk menambah kekurangan guru, yang puluhan ribu (guru honorer) itu kita angkat," kata Kalla di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Depok, Rabu, 7 Februari 2018.

Kalla sedih mendengar kabar guru honorer berpenghasilan Rp400 ribu per bulan. Menurutnya, minimnya penghasilan membuat wibawa guru terlihat rendah di mata siswa. Sehingga, siswa berani melawan.

Kalla mengakui tak gampang menyelesaikan masalah pendidikan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp444 triliun.

http://news.metrotvnews.com/politik/ob3Aj78K-pks-tagih-keseriusan-pemerintah-tentang-guru-honorer
(YDH)

Munculnya Game 'Pukul Guru Anda', Pendidikan Bangsa Kian Berduka

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 06 Februari 2018 | 10:41:00 PM

Jakarta, Kabar3.com - Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya game “Pukul Guru Anda” seiring dengan peristiwa tewasnya guru pasca dianiaya muridnya sendiri, hal ini memunculkan keprihatinan yang mendalam dari Ledia Hanifa selaku Anggota Komisi X DPR RI.
Belum selesai duka kita karena dunia pendidikan dicederai peristiwa tewasnya guru dianiaya siswa, game ‘Pukul Guru Anda’ yang beredar di dunia maya ini seolah menjadi tamparan keras bagi Pemerintah secara khusus dan masyarakat secara umum.

“Sepertinya kita tengah kecolongan karena ada ajakan terang-terangan pada siswa di negeri ini untuk semakin melecehkan dunia pendidikan,” cetus Ledia kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

Politisi PKS ini mengingatkan ancaman kekerasan pada anak tidak hanya berasal dari dunia nyata, tetapi juga dunia maya dengan bentuk sangat beragam. Bukan hanya kejahatan penipuan, penculikan, pelecehan seksual, ajakan untuk melakukan perilaku negatif bahkan menyimpang bisa datang dari konten-konten di internet baik yang dikemas dalam bentuk postingan tertulis, komik, gambar, video, lagu, hingga game.

Dari sekian ragam konten internet ini tak sedikit yang mencontohkan anak untuk bersikap hedonis, mudah berlaku kasar, berkata kotor, berkata dan berlaku vulgar hingga ajakan terang-terangan pada pornografi, perjudian, LGBT, narkoba dan miras serta kekerasan. Sayangnya, lanjut Ledia, kadang orangtua dan tenaga pendidik luput dalam menyaring konten negatif ini.
“Melarang anak mengakses internet di masa sekarang sepertinya bukan pilihan bijak. Orangtua dan tenaga pendidik mungkin hanya bisa memberi batasan dan pemahaman pada anak soal apa muatan positip dan negatif dari konten internet. Tetapi kalau pemerintah tentu punya kemampuan untuk bersikap proaktif dengan menyaring konten negatif ini dalam rangka melindungi perlindungan anak,” ungkapnya.

Karena itulah ia kemudian mendorong Pemerintah agar bertindak lebih aktif dalam melindungi anak dari konten negatif di dunia maya termasuk yang berbentuk game.

“Kominfo kan sudah memiliki alat penyaring konten negatif, disebutkan bisa menyaring konten terkait pornografi, terorisme, juga kejahatan perbankan. Maka, menyaring konten negatif dari video, komik hingga game yang bisa mengajarkan anak bersikap dan berperilaku buruk seperti game ‘pukul guru’ itu tentu mudah saja kan,” tegasnya sekaligus mengakhiri. (HRN)



http://www.kabar3.com/detail/5778/munculnya-game-pukul-guru-anda-pendidikan-bangsa-kian-berduka/2

Ledia Hanifa Nyatakan Tidak Setuju dengan Adanya PT Asing di Indonesia

Written By Ledia Hanifa on Senin, 05 Februari 2018 | 11:56:00 PM

Jakarta, Kabar3.com - Rencana Kemendikbud yang akan mengizinkan Perguruan Tinggi Asing (PT Asing) masuk ke Indonesia menuai tanggapan, baik yang pro maupun konra. Kali ini Ledia Hanifa selaku Anggota Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi dan bermitra dengan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, membuka PT Asing tidak perlu dilakukan karena di Indonesia telah banyak pakar dan ahli pendidikan.
"Kalau kita mau memproteksikan terhadap Pendidikan di Indonesia seharusnya tidak usah dibuka, kita bikin aja didalam negeri dengan kualitas yang baik. Kita punya banyak Profesor, kita banyak Doktor tapi tidak dioptimalkan," cetus Ledia saat ditemui oleh Kabar3.com, Senin (5/2/2018).

Selain itu, disparitas pendidikan di Indonesia terlalu besar dan dikhawatirkan akan menjadi bisnis saja. Dalam hal ini, perlunya membangun dunia pendidikan di Indonesia timur, tengah, barat, dan gap perbandingannya nya sangat besar, justru yang harus dilakukan karena banyak Profesor yang numpuk hanya di Pulau Jawa.

"Harus ada upaya yang lebih masif, kita proteksi tentang pendidikan didalam negeri. Tidak kalah kalau dulu kita berhasil menghasilkan guru-guru yang dikirim ke Malaysia, sekarang tinggal mau apa nggak itu aja. Dan saya tidak setuju dengan adanya Universitas Asing di Indonesia,” tegasnya sekaligus mengakhiri. (HRN)

Keprihatinan Ledia Hanifa terhadap Para Guru Honorer

Jakarta, Kabar3.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyarankan, sebaiknya Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam hal pengangkatan guru Pegawai Negri Sipil (PNS) hendaknya mengutamakan honorer.
Hingga kini diketahui, banyak diantara mereka yang mengabdi hingga 10 tahun masih menjadi guru honorer yang hanya mendapat gaji 200 sampai 300 Ribu perbulan.

"Iya, karena mereka sudah mengajar cukup lama dan sudah pengalaman. Ada yang sudah 10 tahun jadi honorer, kan kasihan," ujarnya saat ditemui oleh Kabar3.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa persoalan pengangkatan guru PNS memang sesuatu yang sangat rumit. Karena, hingga kini Pemerintah masih memberlakukan penundaan (moratorium) PNS.

Dalam hal ini, jika ada 40 Ribu guru PNS yang akan pensiun, maka Pemerintah harus mengangkat guru honorer menjadi PNS dengan jumlah yang sama.  
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, tahun ini ada sekitar 40 Ribu guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan masuk usia pensiun. Menurutnya, angka ini merupakan angka rata-rata yang terjadi setiap tahunnya.

"Kemen PAN-RB dan Kemendikbud selama ini kan masih ada moratorium pengangkatan PNS dan pertahun yang pensiun rata-rata 40 Ribu guru PNS. Mungkin yang dimaksud DPR adalah jumlah kumulatif guru PNS yang pensiun sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang," tutupnya. (HRN)
http://kabar3.com/detail/5736/keprihatinan-ledia-hanifa-terhadap-para-guru-honorer/2

DPR: Mahasiswa Wajar Kritis kepada Pemerintah

Written By Ledia Hanifa on Minggu, 04 Februari 2018 | 10:27:00 PM

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan bahwa aksi "kartu kuning" oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa adalah hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa adalah sosok yang kritis, dan terekam oleh sejarah perjalanan politik di negeri ini.

"Sepanjang ingatan saya, peristiwa sejenis begini sering berulang. Karena kecenderungan mahasiswa yang kritis terhadap kondisi negara," kata Ledia kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (2/2).

Selaku anggota komisi yang membidangi pendidikan dan kepemudaan di DPR RI, Ledia menuturkan bahwa hal itu spontan dilakukan bisa saja dilakukan karena tidak ada saluran lainnya yang memadai untuk menyampaikan ekspresi langsung kepada presiden Joko Widodo.

"Sisi lain bisa jadi karena tidak ada saluran yang dianggap cukup memadai untuk berdiskusi dengan eksekutif," ujarnya.

Atas dasar itu, wanita berjilbab ini menyarankan agar ke depannya pemerintah tidak membikin jarak atau lebih sering berdialog dengan mahasiswa.

"Carikan saja solusi pertemuan dialog santai dengan mahasiswa. Bagaimanapun mereka aset masa depan bangsa yang tidak boleh diabaikan  oleh pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun mengimbau masyarakat tidak ataupun pihak Istana tidak perlu mengkritik aksi tersebut.

"Jangan dipandang sebagai sesuatu yang mengérikan. Toh yang saya tahu presiden juga terbiasa berdialog dengan masyarakat," tambahnya. (dil)

https://indopos.co.id/read/2018/02/02/126044/dpr-mahasiswa-wajar-kritis-kepada-pemerintah

Kunjungan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 01 Februari 2018 | 1:23:00 AM

Kunjungan kerja di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, berdiskusi mengenai berbagai kebijakan pendidikan sekaligus mendalami persoalan implementasi UNBK

Narasumber di TVRI Terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Menjadi narasumber di TVRI terkait implementasi UU Jaminan Produk Halal

Kunjungan Perwakilan UNICEF

Menerima perwakilan UNICEF Indonesia, membahas permasalah perlindungan anak di Inonesia

Ledia: Buku Balita Konten LGBT karena Kontrol Lemah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan adanya buku balita berisi konten lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menunjukkan kontrol Kemendikbud yang lemah. Kontrol pusat buku Kemendikbun tidka berjalan dengan baik.
"Efeknya ada persoalan-persoalan yang terjadi karena memang diselesaikan, sebab akan jadi terulang enggak cuma satu-dua kali," kata Ledia, Rabu (3/12).

Kemudian persoalan berikutnya, menurut dia, tidak mudah memastikan karerna harus ada screening buku pejalaran sesuai UU sistem perbukuan. Sementara apabila ada muatan agama turut diawasi Kemenag.

"Memastikan mekanisme berjalan baik itu penting. Sengaja atau tidak, pusbuknya Kemendikbud, harusnya clear, kalau lolos secara teknis enggak akan pernah selesai," tuturnya.

Sebelumnya viral sebuah potret buku untuk Balita dengan judul Balita Langsung Lancar Membaca dengan metode BSB (bermain sambil belajar), yang menuliskan kata-kata yang diduga mengkampanyekan LGBT. Potret penggalan buku tersebut menyebar melalui media sosial.

Diduga, buku yang diterbitkan pada 2010 tersebut masih digunakan sejumlah pihak. Meskipun, menurut penerbit, buku tersebut telah ditarik dari pasaran sejak 2011 hingga 2012 lalu karena mendapat protes masyarakat.

Setelah KPAI memanggil penerbit Pustaka Widyatama terkait buku balita yang berisi konten LGBT, maka hari ini, (3/1) penulisnya, Intan Noviana mendatangi KPAI setelah menelepon KPAI pada Selasa (2/1) kemarin. Kedatangan Intan Noviana ke KPAI atas keinginan sendiri setelah berkoordinasi dengan penerbit Pustaka Widyatama dan membaca berita di berbagai media akan dipanggil KPAI.

KPAI menggali informasi motif yang mendorong penulis membuat buku anak dengan konten LGBT. KPAI juga menggali informasi buku-buku Intan Noviana yang lain yang semuanya tentang belajar membaca bagi balita.

DPR Dorong BPJPH Komunikasi Intensif Lintas Instansi

Written By Ledia Hanifa on Selasa, 30 Januari 2018 | 2:11:00 AM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Ledia Hanifa mendorong, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengintensifkan sinergi dan komunikasi lintas instansi dalam penyelenggaraan JPH.
"Saat ini Kementerian Pariwisata telah mengembangkan wisata halal. Untuk itu, BPJPH perlu berkoordinasi dan menyinergikan penyelenggaraan program dengan Kementerian Pariwisata," ujar Ledia saat berdiskusi di kantor BPJPH di Pondok Gede, Jakarta Timur, belum lama ini.

Ledia memberi contoh tentang perkembangan wisata halal di Bandung. Menurutnya,  wisata tersebut berkembang pesat produk halal sebagai dasar utama. "Dalam hal ini (pengembangan wisata halal), BPJPH mempunyai peran yang strategis," tegas Ledia.

"Sosialisasi UU JPH juga harus dilakukan secara terstruktur dan menggunakan strategi yang tepat," ujar Ledia.

Menurut Ledia, sosialisasi JPH tidak hanya dilakukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas. Media sosialisasi juga harus beragam, termasuk penggunaan media sosial yang saat ini menjadi sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat.  Apalagi, halal telah menjadi tren gaya hidup di mana-mana.

"Bagi kita, amanah UU JPH ini adalah bagian dari keimanan, dan ibadah kita kepada Allah SWT," ujar Ledia.

Kepala BPJPH, Sukoso menyampaikan, bahwa saat ini BPJPH sebagai badan baru sedang dalam penyiapan  sistem dan perangkat pendukung lainnya. "Di antaranya penyiapan sistem dan regulasi turunan lainnya," papar Sukoso. Selain itu, BPJPH saat ini bersama dengan LPPOM MUI sedang menyusun Kurikulum Auditor Halal.


http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2vvu7396-dpr-dorong-bpjph-komunikasi-intensif-lintas-instansi

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media