Ledia Hanifa: Perlunya Percepatan Apabila Ingin Indonesia Bebas Sampah 2020

Written By Ledia Hanifa on Senin, 21 Mei 2018 | 12:05:00 AM

Jakarta, Kabar3.com - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat  bagi masyarakat Indonesia. Dari masih lekatnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga pengolahan sampah yang belum optimal. Maka kemunculan komunitas-komunitas peduli sampah di seluruh pelosok tanah air akan sangat membantu terwujudnya Indonesia Bebas Sampah 2020.

Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Tahunan Bank Sampah Induk Kota Bandung yang digagas Komunitas Hijau Lestari, Kamis (10/5/2018) kemarin di Graha Emerald, Bandung.

“Salah satu kegiatan yang banyak mendapat tanggapan positif masyarakat adalah kehadiran bank sampah. Mereka bisa jadi nasabah dengan menyetor sampah dan dihargai dengan rupiah. Sampai-sampai ada yang bercerita kalau dia bisa bayar listrik karena kumpulan sampah. Kegiatan semacam ini perlu dirawat dan dikembangkan,” cetus Ledia Hanifa Amaliah selaku Anggota Komisi X DPR RI kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jum’at (11/5/2018).  
Dalam sarasehan tersebut, Ledia mengingatkan bahwa Indonesia sudah punya Undang-Undang khusus soal Pengelolaan Sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, namun masih lemah dalam hal implementasi dan penegakkan hukum.

“Soal tata kelola penanganan sampah, larangan, peran pemerintah dan masyarakat, ada lengkap dalam undang-undang tersebut, tetapi memang harus diakui kita masih ada kelemahan dalam hal implementasi, pengawasan dan sanksi. Masih banyak orang buang sampah sembarangan tanpa malu apalagi takut kena sanksi. Persoalan pengangkutan dan pembuangan akhir juga sering memunculkan sengketa. Begitupula soal pengolahan yang belum terpadu,” paparnya.
Padahal, sambung aleg FPKS ini pula, tahun 2016 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mencanangkan Gerakan Indonesa Bebas Sampah 2020.

“Artinya, target gerakan nasional ini tinggal 2 tahun, tapi sepertinya masih jauh dari harapan Indonesia bisa bebas sampah, hingga membutuhkan percepatan dengan penanganan khusus,” lanjutnya.

Untuk itu, Ledia menegaskan 3 hal yang harus diperhatikan dalam hal pengolahan sampah. Pertama, perilaku individu perlu diasah lewat sosialisasi dan membangun kesadaran lingkungan bersih sehat. Sehingga masyarakat akan bersemangat mengumpulkan sampah, memilah bukan semata-mata karena berharap medapat uang tambahan dari tabungan di bank sampah, tetapi demi kepentingan lingkungan hidup pribadi dan anak cucu mereka di masa datang.
 “Sosialisasi dari pemerintah harus diintensifkan. Sekolah, orangtua, tokoh masyarakat, bisa dilibatkan untuk mendidik dan memberi contoh baik kepada anak-anak dan masyarakat umum agar membuang sampah pada tempatnya, memilah bahkan mengolah sampah secara benar,” imbuhnya.

Kedua, Pemerintah dan pemerintah daerah harus komitmen dan tegas dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevalusi kebijakan pengelolaan sampah. Ketiga gerakan bebas sampah harus diusung secara bersama lintas sektor, lintas stakeholder, antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
“Kita berangkat dari posisi mana kita bisa bergerak, lalu bahu membahu bekerjasama. Misalnya saat ini kita di Bandung, maka kita mulai dari warga Bandung,  bersama komunitas-komunitas di Bandung, bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, disupport oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bandung, bergandengan tangan mengupayakan Bandung Bebas Sampah, menuju Indonesia Bebas Sampah. Dengan skup lebih kecil, lebih dekat, lebih mudah, InsyaAllah bisa,” ungkapnya sekaligus mengakhiri. (HRN)
http://kabar3.com/detail/7845/ledia-hanifa-perlunya-percepatan-apabila-ingin-indonesia-bebas-sampah-2020/3

Jangan Berpikir Indonesia Akan Berada di Ambang Perpecahan

Written By Ledia Hanifa on Minggu, 20 Mei 2018 | 11:52:00 PM

BANDUNG - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan digelar April 2019. Namun dinamikannya sudah menghangat.
Menjelang perhelatan tersebut, masyarakat harus mampu bersikap arif dan bijaksana. Jangan hanya karena berbeda pilihan, orang dengan mudah menganggap Indonesia berada di ambang perpecahan.

Pendapat itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyikapi isu perpecahan di tahun politik saat ini. Dia dengan tegas membantah isu-isu yang menyebut perpecahan sedang mengancam bangsa Indonesia.

Ledia menduga isu tersebut sengaja diembuskan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin Indonesia benar-benar terbelah. Padahal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terpelihara baik hingga saat ini.

"Sebetulnya, Indonesia tidak terbelah, tapi ada ingin orang yang ingin Indonesia terbelah. Karena kita sebenarnya dari dulu bersama-sama, kita juga lebih toleran," ungkap Ledia seusai mengikuti acara Nonton Bareng Film 212 The Power of Love di XXI Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (11/5/2018).

Ledia mengakui ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat menjelang pergantian pemimpin bangsa. Namun, kata Ledia, perbedaan tersebut jangan lantas dianggap perpecahan. Dia menegaskan, seluruh pihak harus menghormati perbedaan tersebut.

"Bahwa ada orang punya pilihan, kita harus hormati. Jangan sampai kita mudah sekali melabel bangsa Indonesia terpecah, tidak ada persatuan Indonesia, enggak! Kita punya banyak sejarah yang membuat kita bersatu," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ledia sengaja menggelar acara Nonton Bareng Film 212 The Power of Love untuk menunjukkan umat Islam benar-benar mencintai kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menyangkal anggapan bahwa umat Islam lekat dengan radikalisme.

"Banyak orang selalu mengatakan kalau umat Islam berkumpul itu radikal, menyeramkan, padahal tidak seperti itu. Berkali-kali kegiatan yang dilakukan umat Islam itu jauh lebih baik dan lebih rapi, termasuk saat aksi 212," papar Ledia.

Ledia pun menilai, Film 212 The Power of Love yang diangkat dari kisah nyata Aksi Bela Islam 212 itu merupakan film yang sangat baik untuk ditonton karena mampu meyakinkan bahwa rakyat Indonesia benar-benar mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa.

"Film ini membuat kita lebih yakin bergerak bersama, bahwa kaum muslimin adalah bagian dari Indonesia. Kita bergerak bersama demi kebaikan Indonesia dan ke depan insya Allah ada banyak hal yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia," tuturnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1304955/12/jangan-berpikir-indonesia-akan-berada-di-ambang-perpecahan-1526042684

Pilgub Jabar, PKS Bergerak Masif Menangkan Asyik

BANDUNG - Sebagai partai pengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), PKS menyatakan, seluruh kader dan simpatisan PKS solid dan bergerak masif memenangkan Asyik di Pilgub Jabar 2018.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menyatakan, seluruh mesin PKS di Jabar telah dipanaskan untuk memenangkan Asyik. Mereka bergerak door to door untuk menyosialisasikan Asyik kepada seluruh masyarakat Jabar.

Bahkan, seluruh struktur PKS dan ribuan calon anggota legislatif (caleg), serta anggota legislatif (aleg) PKS juga bahu membahu mengampanyekan Asyik. "Mereka semua bergerak sendiri dengan biaya sendiri dan terus berkonsolidasi memenangkan Asyik," tegas Ledia saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Tidak hanya itu, PKS dan parpol pengusung Asyik lainnya, juga telah mulai menggelar pelatihan saksi sebelum ditempatkan di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan, 27 Juni 2018 nanti. Pihaknya tak ingin ada satu pun TPS tanpa dikawal saksi Asyik.

"Belum lagi relawan dan simpatisan partai yang juga sudah bergerak di semua kabupaten/kota di Jawa Barat, urusan mesin partai PKS terus bergerak hingga waktu pencoblosan nanti," tandasnya.

Terpisah, pakar Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, mesin PKS memang efektif. Bahkan, kata Asep, efektivitas mesin PKS belum mampu ditandingi mesin partai lainnya. Menurutnya, dengan doktrin memilih pemimpin sebagai ibadah di PKS, mesin PKS mampu bergerak masif tanpa logistik sekalipun.

"Ini terbukti dalam Pilgub Jabar 2008 dan 2013 lalu dimana mesin PKS sangat efektif dan akhirnya menang. Kondisi serupa juga terjadi di Pilgub DKI kemarin,"  ujarnya.

Asep menambahkan, Asyik yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN berpeluang besar menjadi pemenang Pilgub Jabar 2018. Meski sejumlah lembaga survei selalu menempatkan elektabilitas Asyik di posisi ketiga, namun hal itu harus tetap diwaspadai ketiga pasangan cagub-cawagub Jabar lainnya.

"Jadi buat pasangan lain jangan terlena dengan laporan-laporan hasil survei karena geraknya mesin PKS ini dibarengi fanatisme dan mereka bekerja sangat serius. Jangan terlena karena bisa saja suara yang telah diraih itu sebenarnya hanya sepersekian persennya saja dari total pemilih di Jabar," pungkasnya.
https://daerah.sindonews.com/read/1305686/21/pilgub-jabar-pks-bergerak-masif-menangkan-asyik-1526289482

Komisi X: Anak Terpapar Radikalisme Harus Segera Direhabilitasi

Jakarta:  Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengaku miris melihat anak-anak dijadikan tumbal paham radikal yang diajarkan orangtuanya. Anak-anak yang hidup di lingkungan rawan paham radikal perlu diberikan rehabilitasi khusus.

Menurut Ledia, memisahkan anak-anak ini dari orang tuanya bukan solusi. Justru hal ini akan menimbulkan rasa kebencian dan dendam. Solusinya adalah segera direhabiltasi.
"Di UU Perlindungan Anak pasal 59, ada klausul perlindungan khusus. Termasuk anak-anak yang terstigma karena orang tuanya. Mereka berhak mendapat rehabilitasi psikis, sosial dan fisik," ucap Ledia kepada Medcom.id, Selasa 15 Mei 2018.

Pengaruh paham radikal ternyata bukan saja turun temurun dari orang tuanya, namun faktor lingkungan turut berkontribusi. "Radikalisme pun bisa timbul dari perangkat gawai yang mereka miliki," tegas wakil rakyat dari Fraksi PKS itu.

Diperlukan perhatian khusus jika anak-anak menggunakan alat gawai ini.  "Anak bisa mendapatkannya dari mana saja. Bahkan dari  media sosial jika ia terpapar terus menerus," kata Ledia.

Ledia menuturkan Kementerian Sosial memiliki tugas untuk merehabilitasi psikis, sosial, dan fisik anak dari pelaku terorisme ini.  "Sementara ini amanatnya ke Kementerian Sosial dengan pekerja sosialnya. Di mereka ada direktorat rehabilitasi anak di bawah ditjen rehabilitasi sosial," pungkasnya.
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/yKX9Q79N-komisi-x-anak-terpapar-radikalisme-harus-segera-direhabilitasi

Radikalisme Subur karena Anak Kurang Keteladanan

Jakarta: Anggota komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pelibatan anak-anak dalam aksi teror di Surabaya. Menurutnya, radikalisme anak-anak muncul karena minimnya pendidikan karakter dan budi pekerti.

"Budi pekerti dan karakter tentang menghormati orang lain, toleransi, menyampaikan dan menghargai pendapat orang, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari," kata Ledia kepada Medcom.id, Selasa, 15 Mei 2018.
Bentuk pendidikan budi pekerti itu bukan saja sebatas ajaran secara lisan di sekolah. Tetapi juga keteladanan dari guru dan orangtua kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari.

"Pendidik harus memastikan anak didiknya bisa mengimplementasi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan sampai menjadi perilaku. Sudah barang tentu  pendidik harus jadi teladan anak-anak. Demikian juga orang tuanya," ucap Ledia.

Politisi PKS itu menyadari, butuh waktu yang tidak sebentar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budi pekerti. Butuh praktik dan ajaran yang berkesinambungan dari orang-orang terdekat.

"Pendidikan ini bukan hanya kognisi (pengetahuan) tapi dibangun sampai melibatkan perasaan, diaplikasikan dalam keseharian sehingga terbentuk perilaku. Tidak bisa setahun dua tahun," tutur Leida.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan polisi mengidentifikasi terduga pelaku peledakan bom di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kuat, pelaku berasal dari satu keluarga.

Sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, lanjut Tito, Dita (kepala keluarga)  terlebih dahulu mengantar istrinya bernama Puji Kuswati, dan kedua orang putrinya bernama Fadila Sari (12) dan Vamela Riskika (9) ke GKI di Jalan Diponegoro.

"Setelah mengantar istri dan kedua putrinya, bom sudah posisi dililitkan di bagian perut dan dada kedua putrinya. Dan kemudian meledakkan diri," ujarnya.

Kemudian pelaku bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, dilakukan oleh dua orang laki-laki yang merupakan putra dari Dita dan Puji. Keduanya bernama Yusuf Fadil (18) dan Firman Halim (16).

"Keduanya melakukan bom bunuh diri dengan mengendarai sepeda motor masuk ke area gereja. Jadi semua adalah serangan bom bunuh diri, cuma jenis bomnya saja berbeda," kata Tito.

http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/15/874625/radikalisme-subur-karena-anak-kurang-keteladanan

Papua Barat Punya Banyak Potensi Wisata

Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta menentukan potensi pariwisata unggulan  selain Raja Ampat. Karena Papua Barat memiliki banyak destinasi wisata lain, yang juga tidak kalah indah dengan Raja Ampat. Seperti Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari, Taman Nasional Teluk Cenderawasih Teluk Wondama, serta Wisata Kuliner di Tembok Berlin Sorong.
 Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan, penentuan destinasi wisata selain Raja Ampat, perlu dilakukan pemprov sebagai bagian dana APBD Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua Barat.
 “Pemprov Papua Barat harus duduk bersama dengan sejumlah stakeholder, menetapkan destinasi mana yang diprioritaskan selain Raja Ampat. Karena ini menjadi bagian yang menentukan dana APBD Otsus Papua akan diarahkan ke mana,” papar Ledia saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018).
 Dana Otsus tersebut nantinya akan berdampak pada pengintegrasian infrastrukur pariwisata pada destinasi yang dimaksud. “Karena untuk satu destinasi harus terintegrasi dengan infrastrukturnya, kemudian perilaku penduduk setempatnya. Terus bagaimana pengembangan wisatanya,” jelas Ledia.
 Komisi X DPR RI memandang potensi pariwisata daerah perlu diberikan dorongan, karena sektor wisata mampu memperkuat pendapatan daerah, bahkan ikut menyumbang PDB nasional yang oleh Kementerian Pariwisata ditargetkan sebesar 7,5 persen dari devisa nasional sebesar Rp28 triliun.
 Data dari World Economic Forum, jumlah wisatawan dunia tahun pada 2016 mencapai 1,2 miliar wisatawan. Jumlah ini 46 juta lebih banyak dibandingkan tahun 2015, dan jumlah wisatawan dunia ini diperkirakan akan terus meningkat dalam dekade mendatang. Diperkirakan pada tahun 2030, akan ada 1,8 miliar wisatawan dunia, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia. (eko/sf)
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20620/t/javascript;

Pemerintah Diminta Benahi Tiga Hal Ini untuk UN Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa merekomendasikan adanya evaluasi dan pembenahan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun depan. Dia mencatat setidaknya ada tiga hal yang mesti dievaluasi, salah satunya penggunaan soal bernalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS).
Ledia menegaskan, jika pemerintah tetap bersikeras menggunakan soal HOTS dalam UN, pengenalan bentuk soal tersebut mesti mulai dilakukan sejak siswa masuk ke SMP, atau SMA sederajat. Selain itu, menurut dia, pemerintah harus memastikan para guru memahami metode HOTS secara merata.
"Persoalan kedua itu soal hal teknis yang masih banyak terjadi, tahun depan pemerintah harus sudah mengantisipasi semua persoalan teknis seperti mati listrik, server down, dan lain-lain," kata Ledia ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/4).
Persoalan selanjutnya, kata Ledia, berhubungan dengan pemerataan pendidikan dan minimnya akses di daerah pinggiran. Karena itu, dia meminta, agar pemerintah memastikan daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) akses UN-nya lancar.
"Ketiga, pastikan daerah 3T dapat terakses dengan baik dengan hal-hal teknisnya," kata Ledia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, secara umum hasil UN 2018 untuk SMA atau SMK sederajat sangat bagus. Meskipun pada beberapa mata pelajaran hasilnya ada yang sedikit menurun.
"Secara umum bagus di luar perkiraan kami. Terutama yang sempat mencuat ke permukaan itu masalah sulitnya soal, karena sebenarnya tidak banyak, kurang dari 10 persen total soal," kata Muhadjir.
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/30/p7yo5g348-pemerintah-diminta-benahi-tiga-hal-ini-untuk-un-tahun-depan

Anggota Komisi X: Penerapan HOTS Harus Bertahap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penerapan kemampuan nalar tinggi atau higher order thinking skills (HOTS) harus dilakukan bertahap. Apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menetapkan soal matematika dengan pendekatan HOTS maka harus diberikan sejak minimal setahun sebelum pelaksanaan ujian nasional.
Tidak hanya itu, menurut Ledia, pola pengajaran secara umum sudah harus menggunakan metode yang sama secara merata di seluruh Indonesia. "Pertanyaannya apakah urutan-urutan ini sudah dilakukan? Harus bertahap, kalau untuk saat ini saya kira masih kurang tepat. Setidaknya 50 persen propinsi sudah menjalankan," kata dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (17/4).
Pada dasarnya, ujian nasional merupakan salah satu alat ukur evaluasi pendidikan. Bukan hanya untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi juga untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan kementrian dikbud.
"Kemampuan guru untuk mendidik, manajemen kepala sekolah dalam evaluasi proses pendidikan di sekolah dan lain-lain," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Para siswa SMA mengeluhkan sulitnya soal Ujian nasional berbasis komputer (UNBK), terutama mata pelajaran Matematika. Mereka mengaku soal tersebut  tidak sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dipelajari selama ini. Soal matematika UNBK SMA memang dibuat sulit karena termasuk jenis soal dengan penalaran tingkat tinggi atau HOTS.
http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/17/p7c3w5428-anggota-komisi-x-penerapan-hots-harus-bertahap

Hari Kartini Harus Jadi Momentum Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik

MOMEN peringatan hari Kartini memiliki arti tersendiri bagi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah. Menurutnya hari Kartini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

"Bukan cuma jadi anggota dewan, tapi partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan, perempuan harus mengkritisi. Ini yang harus dibiasakan dan harus dilatih karena setiap kebijakan politik akan berpengaruh pada kehidupan dapur para ibu," terang Ledia saat on air di PRFM, Sabtu (21/4/2018).

Ia menambahkan, 30 persen kursi perempuan di parlemen masih belum tercapai. Keterwakilan perempuan baru terpenuhi dalam pencalonannya saja.

"Ini jadi perhatian kami, karena perempuan di parlemen akan mewakili para perempuan di Indonesia," terangnya.

Dijelaskan Ledia, perempuan memiliki banyak keunggulan jika terjun ke dunia politik praktis. Pertama, perempuan lebih mudah berjejaring, dan kedua politik yang dijalankannya lebih ramah.

"Untuk itu kualitas perempuan dalam hal pendidikan harus juga ditingkatkan. Agar mereka bisa masuk ke parlemen dan mewakili kaum perempuan yang lainnya," pungkas Ledia.
Editor: H. Dicky Aditya
http://www.galamedianews.com/bandung-raya/185715/hari-kartini-harus-jadi-momentum-meningkatkan-partisipasi-perempuan-di-bidang-politik.html

Disabilitas Punya Hak Jadi Caleg

Written By Ledia Hanifa on Kamis, 26 April 2018 | 1:10:00 AM

BANDUNG– Penyandang disabilitas di seluruh Indonesia berhak mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi. Namun, Ledia mengakui, pada kenyataannya, hal itu sulit diimplementasikan akibat definisi kalimat sehat jasmani dan rohani sebagai syarat pencalonan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

”Nyangkutnya di sehat rohani dan jasmani. Orang kese - hatan menganggap bahwa disabilitas itu tidak sehat,” ungkap Ledia Hanifa Amaliah dalam Sosialisasi Empat Pilar DPR di Hotel Aston, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Sabtu (21/4).

Menurut Ledia, DPR sebenarnya sudah bersepakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk memilih dan dipilih, termasuk dipilih dalam Pileg 2019 mendatang. Terlebih, DPR telah mengesahkan UU Nomor 8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas. ”DPR sebetulnya yang paling penting mampu secara jasmani dan rohani.

Kan mereka bukan tidak mampu, mereka sehat, tinggal mereka mampu atau tidak, punya kecakapan untuk itu,” kata Ledia.Oleh karenanya, Ledia mendesak KPU menetapkan aturan yang memungkinkan para penyandang disabilitas bisa mendaftarkan diri sebagai caleg di Pileg 2019.

Kepala Administrasi Yayasan Peduli Tuna Daksa Mochamad Syaid mengakui, kalimat sehat rohani dan jasmani sebagai syarat pencalonan memang kerap membuat para penyandang disabilitas minder. Terlebih, syarat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, khususnya bagi penyandang disabilitas.

http://koran-sindo.com/page/news/2018-04-23/5/5/Disabilitas_Punya_Hak_Jadi_Caleg

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media