Mengenal Lebih Dekat Aleg Perempuan PKS, Ledia Hanifa Amaliah

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 27 Maret 2019 | 3:29:00 AM

Draft RUU Permusikan Belum Sampai ke Komisi X

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Para musisi diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Karena, draft dari rancangan tersebut saat masih belum sampai ke komisi X DPR RI.
Seperti diketahui, RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi X DPR banyak dikritik oleh para musisi di Tanah Air. Kritikan mencuat karena RUU Pemusikan akan menjadi aturan 'pasal karet' yang dapat menjerat para musisi atau seniman musik dalam UU ITE ke penjara.

Aturan yang dimaksud adalah di Pasal 5 yang berisikan beberapa larangan bagi para musisi. Mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif. 
Menurut Anggota Komisi X dari fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah, ada sejumlah hal yang masih harus dibahas terkait RUU Permusikan. RUU tersebut, adalah inisiatif masyarakat yang tercatat dalam prolegnas yang masuk dalam pengajunya adalah DPR bukan pemerintah.

"Cara pengusulan UU ini di masyarakatnya membuat dulu draftnya. Sedang membuat diskusi-diskusi supaya memantapkan draftnya.Tapi, di DPR (draftnya) belum sampai," ujar Ledia kepada wartawan di Kota Bandung, Senin (4/2).

"Yang kemarin audiensi itu ada penyanyi, macem-macem, senior, muda ada semuanya. Mereka belum menyelesaikan draftnya," katanya.

Menurut Ledia, di dalam diskusi itu ada beberapa masukan bahwa masyarakat yang mengusulkan draft harus punya naskah akademis dan juga punya draft RUU-nya. DPR juga, mempertanyakan target bagaimana melindungi musisinya.

"Jadi pertanyaan kemarin yang mendasar UU-nya akan mengatur si kreatifnya musisi atau mau melindungi musisinya, atau mau apa? Kan harus clear," katanya.

Kedua, pihaknya meminta para musisi menyepakati terkait asosiasi. Apakah dibentuk tunggal atau beragam. Organisasinya, akan dibikin tunggal seperti IDI (ikatan dokter indonesia) atau mau dibuat banyak.

"Itu kan harus disepakati dulu sama mereka. Sepanjang mereka belum sepakat itu bakalan rame itu pembahasan uu nya," katanya.

Apalagi, kata dia, berbicara soal hak paten musik, saat ini, sudah ada UU tentang ekonomi kreatif. Musik itu masuk menjadi satu dari 16 sub sektor dari ekonomi kreatif. Jadi, para musisi harus menentukan apa yang akan jadi fokus dari UU Permusikan. Tujuannya, untuk menghindari nanti tumpang tindih apa yang diatur di UU permusikannya dengan UU ekonomi kreatif.

"Jadi memang mana yang mau diatur itu adalah satu hal yang penting. Itu belum clear waktu itu yah," kata Ledia.

UU Permusikan ini baru masuk dalam Prolegnas tapi bagaimana kemudian ke depannya masih belum ditentukan. Ledia berharap, para musisi tak usah khawatir karena sebetulnya memang belum ada draftnya. Jadi, pembahasan pun belum sampai pasal-pasal.

"Biasanya gini, usulan akan masuk ke badan legislasi, dari bdan legislasi nanti kita akan rapikan apakah itu akan diterima atau dirombak habis," katanya.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/02/05/pmggir396-draft-ruu-permusikan-belum-sampai-ke-komisi-x


Dideklarasikan Dukung Gerakan "Kita Semua Maryam"

Dukung terhadap gerakan internasional #kitasemuamaryam #weareallmary #weareallmaryam digadang Adara Relief International bersama berbagai komponen masyarakat Indonesia.
Mulai dari tokoh masyarakat Indonesia, anggota legistalif, para profesional, pemerhati persoalan kemanusiaan. Gerakan yang telah berlangsung di seluruh penjuru dunia sejak 28 Januari hingga 8 Maret 2019 mendatang itu merupakan bentuk solidaritas dukungan terhadap perempuan Al Quds.
Di mana selama 70 tahun hidup menderita di bawah penjajahan Israel. “Konsekuensi perjuangan mereka amat berat dan membutuhkan ketegaran luar biasa seperti ditahan, dipisahkan dari keluarga dan anak-anak, rumah dirampas dan dihancurkan, dilarang memasuki kota tempat tinggal, bahkan dilarang memasuki masjid Al Aqsha,” kata Ketua Adara Relief International Nurjanah Hulwani, saat memberikan sambutan dalam kegiatan deklarasi tersebut, di Aula Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Lebih lanjut Nurjanah yag mantan anggota DPRD DKI ini berharap gerakan ini dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan hak-hak mereka untuk hidup di atas tanahnya sendiri.
“Perempuan Al Quds membutuhkan dukungan kita semua. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Karena kita semua Maryam,” tutur Nurjanah yang disambut dengan pekikan takbir.
Diketahui, deklarasi dukungan Kita Semua Maryam ini dihadiri oleh, Ketua Umum KNRP Suripto, Pengurus SKI Indosat Priagung Utomo.
Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Ketua Muslimah Al Irsyad Fahimah Azkar, Ketua Aspac for Palestine Oke Setiadi Effendi, Ketua Umum Perhimpunan Alumni Timur Tengah Profesor Nabila Lubis, Redaktur Jawa Pos Imam Solehuddin. Pengurus Wanita PUI Pusat Iroh Siti Zahroh.
Pengurus Muslimah Al Wasliyah Pusat Rahmah, Pengurus Muslimah PB Mathlaul Anwar Azizah, Perwakilan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu dan Perwakilan KISPA, PP Salimah, SoA serta perwakilan Persistri Jakarta.
Sementara itu, dalam acara yang berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, spontanitas dari undangan yang hadir yaitu dari Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) mendonasikan sumbangannya sebesar Rp50 juta untuk disampaikan kepada anak-anak dan perempuan Palestina melalui Adara Relief International.
Juga sebagai bentuk apresiasi Adara bagi perempuan Palestina, dengan melelang barang-barang kerajinan perempuan Palestina kepada para undangan yang hadir.
Editor : Yon Parjiyono/ http://www.suarakarya.id/detail/87010/Dideklarasikan-Dukung-Gerakan-Kita-Semua-Maryam


Ledia Hanifa Optimis Tatap Perang Bintang

Selain para artis, persaingan Dapil I Jabar semakin ketat karena terdapat banyak petahana yang kembali bertarung di Dapil ini. Hal itu membuat semakin beratnya persaingan, bahkan tidak heran jika ada yang menyebutnya Dapil neraka.
Menanggapi hal itu, salah satu petahana yakni Ledia Hanifa Amaliah, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku siap bersaing dan optimis dalam pertarungan 17 April mendatang.

"Karena sejak 2009 kan sudah di maintenance dalam artian saya selalu menyampaikan kepada masyarakat apa sih yang sudah dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat juga tau," begitu dikatakan Ledia kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (27/2).

Ledia menuturkan, sekitar 2500 RW di Bandung-Cimahi, atau lebih dari 1350 titik telah dikunjunginya. Selain itu dirinya juga melakukan strategi khusus bagi pemilih pemula.

"Jadi pada dasarnya setiap periode pemilu itu pasti akan ada perubahan situasi," ujarnya.

Tercatat, ada 10 artis yang meramaikan Dapil I untuk memperebutkan kursi DPR RI. Nama-nama artis itu, mulai dari pemain sinetron, penyanyi, personel band, hingga presenter olahraga.

Seperti diantaranya dari PDI Perjuangan, terdapat aktor dan presenter Nico Siahaan, serta pemain sinetron Kirana Larasati. Sementara dari Partai Golkar, ada penyanyi tahun 70-an Tetty Kadi dan aktris senior Nurul Arifin.

Partai Nasdem turut mencalonkan dua caleg artis, yaitu presenter dan aktor Farhan, serta penyanyi muda Citra Scholastika. Presenter Choky Sitohang, dengan menjadi bacaleg Partai Perindo.

Sementara itu, vokalis band Nidji, Giring Ganesha, menjadi bacaleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dari Partai Amanat Nasional (PAN), terdapat aktris Virnie Ismail. Sedangkan Partai Demokrat, mengusung presenter olahraga dan mantan atlet Ricky Soebagdja.

Adapun petahana yang kembali bertarung di Dapil I ini diantaranya, Junico BP Siahaan, Sodik Mudjahid, Agung Budi Santoso, Moh. Arief Suditomo, dan Ledia sendiri.

"Kalau dibilang Dapil neraka, rasa-rasanya sih engga, abis semua dapil bukannya dapil neraka, jadi dimana surganya, Jadi yang mesti kita pikirkan memang persaingannya pasti akan makin berat," pungkasnya. [gan]
http://www.rmoljabar.com/read/2019/02/27/94784/Ledia-Hanifa-Optimis-Tatap-Perang-Bintang-


DPR Imbau Musisi Tak Berlebihan Tanggapi RUU Permusikan

BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta musisi di Indonesia tidak berlebihan menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Pasalnya, DPR sendiri belum menerima draft RUU tersebut dari masyarakat sebagai pihak penggagas.
Diketahui, RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi X DPR RI banyak Menuai kritik dari para musisi di Tanah Air. Kritikan tersebut mencuat karena RUU Pemusikan dinilai akan menjadi aturan 'Pasal Karet' yang dapat menjadi perdebatan di kalangan musisi atau seniman musik.

Aturan yang dimaksud adalah Pasal 5 yang berisikan beberapa larangan bagi para musisi, mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi, hingga membuat musik provokatif.
Menurut Ledia, ada sejumlah hal yang masih harus dibahas dalam RUU tersebut. Dia menyatakan, RUU Permusikan adalah inisiatif masyarakat yang tercatat dalam program legislatif nasional (prolegnas). Karena inisiatif masyarakat, kata Ledia, maka pengajuannya dilakukan DPR, bukan pemerintah.

"Cara pengusulan UU ini di masyarakatnya dulu membuat dulu draftnya. Sedang membuat diskusi-diskusi supaya memantapkan draftnya.Tapi di DPR (draftnya) belum sampai," ungkap Ledia saat ditemui di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (4/2/2019).

"Yang kemarin audiensi itu ada penyanyi, macem-macem, senior, muda, ada semuanya. Mereka belum menyelesaikan draftnya," sambung Ledia.

Di dalam diskusi itu, lanjut Ledia, ada beberapa masukan bahwa masyarakat sebagai penggagas harus punya naskah akademis, termasuk draft RUU-nya. Pihak DPR juga menanyakan objek yang akan dilindungi dalam RUU tersebut.

"Jadi pertanyaan kemarin yang mendasar UU-nya akan mengatur si kreatifnya musisi atau mau melindungi musisinya, atau mau apa? Kan harus clear," terangnya.

Yang kedua, pihaknya meminta para musisi membuat kesepakatan terkait asosiasi, apakah dibentuk tunggal atau beragam.

"Waktu itu saya yang tanya, pasalnya itu berkaitan dengan asosiasi musisi. Mau dibikin tunggal, misal seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kan tunggal atau mau dibuat banyak. Itu kan harus disepakati dulu sama mereka. Sepanjang mereka belum sepakat itu, bakalan rame itu pembahasan UU-nya," paparnya.

Terlebih, berbicara soal hak paten musik, Ledia menyatakan, sudah ada UU tentang Ekonomi Kreatif. Musik itu masuk menjadi satu dari 16 sub sektor dari ekonomi kreatif. Jadi, para musisi harus menentukan apa yang akan jadi fokus dari UU Permusikan. Tujuannya, untuk menghindari tumpang tindih aturan dalam UU Permusikan dengan UU Ekonomi Kreatif.

"Jadi memang mana yang mau diatur itu adalah satu hal yang penting. Itu belum clear waktu itu yah. Jadi memang UU Permusikan ini baru masuk dalam prolegnas, tapi bagaimana kemudian kedepannya masih belum ditentukan," imbuhnya.

"Ga usah khawatir, karena sebetulnya belum ada draftnya dan pembahasan belum sampai pasal-pasal," pungkas Ledia.
https://jabar.sindonews.com/read/4673/1/dpr-imbau-musisi-tak-berlebihan-tanggapi-ruu-permusikan-1549285330


RUU Permusikan Tuai Polemik, Pembahasannya Sampai di Mana?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Ledia Hanifa mengatakan belum ada pembahasan terkait draf Rancangan Undang-Undang Permusikan di dalam komisi. Meski status RUU Permusikan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019, menurut Ledia, pembahasannya masih di tahap awal."Teman-teman dari komunitas permusikan sudah pernah ke Baleg dan Komisi X untuk audiensi," kata Ledia via sambungan pesan singkat, Selasa, 5 Februari 2018.
Politikus asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, dalam pertemuan itu, masih sebatas diskusi terkait harapan para musisi secara umum. Salah satu yang didiskusikan adalah terkait apa saja yang akan diatur dalam Undang-Undang. Mulai proses produksi musiknya, produknya, atau profesi musisinya.
"Tapi baru sampai tahap itu. Belum ada pembahasan draf dan lain-lain," kata Ledia.
Draf RUU permusikan mendapat tanggapan negatif dari sejumlah musisi tanah air. Tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, mereka menemukan 19 pasal yang ditengarai akan membatasi kebebasan berekspresi.
Mereka menilai banyak ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik. RUU tersebut juga dinilai tumpang tindih dengan beberapa beleid seperti Undang-undang Hak Cipta, Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.
https://nasional.tempo.co/read/1172492/ruu-permusikan-tuai-polemik-pembahasannya-sampai-di-mana/full&view=ok


PKS bilang sumbangan dana kampanye berasal dari calon legislatif

 Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Tim Pelaporan Dana Kampanye PKS, Marwan Gunawan, mengatakan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PKS sebesar Rp33,6 miliar semuanya berasal dari sumbangan calon anggota legislatif partai politik itu.
"Sampai dengan ditahap ini memang semuanya masih berasal dari sumbangan pribadi caleg, untuk sumbangan perseorangan atau badan belum ada," kata dia, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sumbangan berasal dari dana pribadi calon legislatif PKS DPR yang berjumlah 533 orang.

Meskipun saat ini baru berasal dari sumbangan caleg, ke depannya tidak menutup kemungkinan perseorangan atau badan di tahap ketiga. "Berkas yang kami berikan sesuai dengan syarat sehingga tidak ada kekurangan atau laporan ulang," ujarnya.

Dia mengatakan, laporan yang diberikan PKS pada LPSDK I berisi tentang laporan penerimaan sumbangan, LPSDK II rincian sumbangan dan LPSDK III surat pertanggung jawaban dan bendahara umum dan ketua umum.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi, mengatakan, penggunaan sumbangan dana kampanye PKS lebih banyak digunakan untuk media luar ruang dan media kampanye kecil.

"Semua sambil disusun, tapi dari pantauan kasar memang sekitar 40 persen untuk media luar ruang dan media kampanye kecil semacam selebaran," katanya.

Selain itu menurut dia, sumbangan dana kampanye itu digunakan untuk membiayai penggalangan suara pemilih seperti biaya konsumsi dan biaya kerja atau operasional tim caleg dan struktur.

Sebelumnya, KPU, Rabu (2/1) telah menerima seluruh LPSDK partai politik dan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Laporan LPSDK DPP PKS yang disampaikan ke KPU sebesar Rp33,6 miliar.
Pewarta : Imam Budilaksono


https://jambi.antaranews.com/nasional/berita/783610/pks-bilang-sumbangan-dana-kampanye-berasal-dari-calon-legislatif

Ledia Hanifa: Banyak Perguruan Tinggi Masik Miliki Akreditasi C

JAKARTA, Beritalima.com– Banyak Perguruan Tinggi (PT) belum terakreditasi dengan baik karena tidak semua PT berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sehingga mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal.


Permasalahannya, kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah pekan ini, ada PT berada di bawah kementerian lainnya sehingga ini yang harus kita ketahui bagaimana mereka mengelolanya dengan baik.

Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Jawa Barat tersebut mencontohkan ijazah dan akreditasi akademi maritim dikeluarkan Kemenristekdikti. Namun, sertifikasi dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Bila tak ada sertifikasi, mereka tidak bisa melaut. “Itu yang harus disatukan,” kata dia.

Ledia berharap, 2019 ini PT sudah didominasi dengan akreditasi B, karena di tahun lalu masih banyak perguruan tinggi yang didominasi akreditasi C. “Perlu ada dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak,” kata dia.

Tahun lalu, sekitar 60 persen PT didominasi dengan akreditasi C. “Dan, tahun ini kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar akreditasinya didominasi B sehingga dengan selanjutnya dominasinya akan terus menaik dan mencapai puncak,” demikian Ledia Hanifa Amaliah. (akhir)


https://beritalima.com/ledia-hanifa-banyak-perguruan-tinggi-masik-miliki-akreditasi-c/

PKS Soal Kampanye Libatkan Anak: Dibawa Karena Tak Ada yang Nungguin di Rumah

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang melibatkan anak dalam kampanye. Ketua DPP PKS Ledia Hanifah menjelaskan terlibatnya anak dalam kegiatan PKS bukanlah suatu kesengajaan.

"Biasanya di PKS tuh kalau ada yang bawa (anak) karena enggak ada yang nungguin di rumah, biasanya gitu. Jadi pilihan mau ditinggalin kan enggak mungkin, jadi pilihan nya adalah dibawa. Tapi kita tidak membolehkan untuk membawa anak-anak di dalam kampanye atau proses kampanye," kata Ledia di Prabowo-Sandi Media Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Meski begitu, kata Ledia, anak mesti disodori pendidikan politik dan bukan justru memberikan indoktrinasi politik. Menurutnya, memberi pemahaman politik dan mengeksploitasi anak ke dalam politik harus dibedakan.
"Jadi harus di bedain dua ya. Pertama, anak itu perlu mendapatkan pengalaman dalam kehidupan, terutama dalam politik. Anak tahu bahwa politik seperti apa, tetapi kita enggak boleh mengeksploitasi anak," terang dia.

Sementara, terkait cucu Presiden Joko Widodo yakni Jan Ethes baiknya tak perlu dilibatkan untuk kepentingan politik. Sebabnya, anak tak boleh dieksploitasi dan harus dilindungi sesuai undang-undang perlindungan anak.

"Harusnya enggak usah dilibatkan, artinya kan anak tetap anak dalam hal ini. Mau dia kakeknya jadi calon presiden atau apa justru dilindungi. Kan kita punya undang-undang perlindungan anak. Sudah biar aja, anak-anak buat hidup dengan dunia mereka dan jangan kemudian di eksploitir saja," tuturnya.

"Harusnya memang enggak boleh (bawa Jan Ethes), lagi pula gini lah kalau sudah pede (menang Pilpres) incumbent yaudah bawa saja yang gede-gede yang sudah jelas milih. Enggak usah bawa yang kecil-kecil," tandas Ledia Hanifah.

Untuk diketahui, polemik tersebut berawal dari pernyataan Ketua Tim Cakra, relawan pemenangan Jokowi, Andi Widjajanto dalam acara Jumat Jempol di kawasan Sudirman. Andi mengajak relawan dan pendukung Jokowi untuk membuat sentimen positif di media sosial, salah satunya dengan memviralkan tingkah-tingkah positif sang capres dengan sang cucu Jan Ethes saat main bom-bom car.

Kemudian, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) pun mempertanyakan keterlibatan Jan Ethes di Pilpres 2019. Dia khawatir hal itu akan menjadi legitimasi untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman kansong merespon Hidayat. Usman menyebut justru PKS yang melibatkan anak-anak dalam kampanye. Contohnya anak-anak ikut kampanye dengan mengibarkan bendera. Serta, seorang anak-anak yang berorasi ganti presiden di atas mobil dalam aksi bela tauhid.

Senada dengan Usman, Anggota Gugus Informasi TKN Jokowi Ridlwan Habib mengatakan jejak digital merekam PKS mengajak balita saat kampanye. Menurutnya di internet banyak gambar PKS yang melibatkan balita berkampanye. [ray]



https://www.merdeka.com/politik/pks-soal-kampanye-libatkan-anak-dibawa-karena-tak-ada-yang-nungguin-di-rumah.html

Prostitusi Online Heboh Lagi, DPR Angkat Suara

JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air kembali dihebohkan dengan kasus prostitusi online yang melibatkan nama seorang artis. Kali ini, nama artis Vanessa Angel mendadak heboh setelah terciduk jajaran Kepolisian Polda Jawa Timur yang diduga sedang melayani seorang pengusaha. 
Tumbuh suburnya prostitusi di Tanah Air dinilai tak dari peran pemerintah, terlepas dari prostitusi liar atau online. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Ledia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) harusnya lebih ketat memantau situs-situs yang terindikasi menyuguhkan tentang esek-esek semata.

"Kontrol pemerintah terhadap situsnya, karena itu berkaitan dengan situs yang ada. Nah, itu kontrolnya di Kemkominfo. Harusnya Kemkominfo lebih ketat lagi," katanya kepada Okezone, Minggu (6/1/2019).

Lebih lanjut, Ledia mengatakan Kemkominfo yang harusnya lebih mengetahui tentang web ataupun media lain yang menggunakan online untuk bisnis prostitusi online.

"Jadi yang terindikasi dengan prostitusi, jadi saya pikir kalau pun sudah dilakukan, tapi belum optimal. Terbukti ini selalu berulang kan," tegasnya.

Oleh sebab itu. DPR RI meminta pemerintah agar lebih ketat lagi dalam memantau terkait prostitusi online, sebab Indonesia memiliki undang-undang yang tegas dalam petaturan larangan pornografi dan pornoaksi.

"Jadi bukan cuman webnya, tapi iklannya juga berpengaruh. Jadi berkaitan dengan prostitusi, pronografi itu harus ketat lagi, karena kita punya undang-undang," tuturnya.

Selain itu juga, Ledia mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat memerangi terkait pornografi, sebab aksi prostitusi online ini bukan hanya dikalangan artis saja melainkan di kalangan anak di bawah umur.

"Prostitusi online ini juga berkaitan dengan prilaku juga. Karena ini ada yang mencari dan menawarkan. Karena ini mestinya segera ditelusuri, ada yang di bawah umur, masih sekolah itu seharusnya kontrol dari orangtua dan sekolah harus ketat," tutupnya.


https://news.okezone.com/read/2019/01/06/337/2000628/prostitusi-online-heboh-lagi-dpr-angkat-suara

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media