8 Alasan Memilih PKS

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 20 Februari 2019 | 10:07:00 PM

Mau tahu apa saja 8 alasan milih PKS?

yuk simak




























Fraksi PKS DPR Sumbang Gaji Anggota Untuk Korban Bencana Sulteng

Written By Ledia Hanifa on Senin, 18 Februari 2019 | 1:43:00 AM

Jakarta, Gatra.com- Merespon musibah gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala dan sekitarnya di Sulteng dengan jumlah korban dan area kerusakan yang sangat besar, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menginstruksikan kepada seluruh legislator PKS untuk menyumbangkan gajinya Bulan Oktober guna disalurkan sebagai bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulteng. Hingga kini korbannya tercatat mencapai 1.234 orang meninggal dunia.  Hari ini Selasa (2/10) Fraksi PKS DPR mengadakan Konferensi Pers “Fraksi PKS Peduli Bencana” di DPR RI Senayan yang dihadiri oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Sukamta, serta Wakil Ketua Fraksi Martri Agung, Anshory Siregar, Ledia Hanifa Amalia, dan Sutriyono.
"Duka cita mendalam dari keluarga besar PKS. Semoga Allah meringankan musibah saudara-saudara kita di sana. Sebagai Ketua Fraksi saya sudah instruksikan kepada seluruh legislator PKS khususnya di tingkat pusat agar menyumbangkan gajinya Bulan Oktober untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa meringankan korban dan memotivasi sesama legislator lainnya," kata Jazuli.
Selain legislator pusat, Jazuli Juwaini yang juga Koordinator Legislator PKS Nasional ini menghimbau kepada seluruh legislator daerah PKS seluruh Indonesia untuk menyisihkan gajinya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.
"Melihat besarnya dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng khususnya di Palu, Sigi, dan Donggala kita berharap bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat di sana," ungkapnya.

Untuk teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, lanjut Jazuli, Fraksi PKS membentuk “Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana” yang akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP yang saat ini telah mengirimlan relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS. Tim Fraksi PKS terdiri dari perwakilan Anggota yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX).

Selanjutnya, Fraksi PKS mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan musibah ini menjadi Bencana Nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.

"Kita tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang kita perlukan, karena pada saat yang sama kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan kita," pesan Jazuli.

Reporter: Ervan Bayu
https://www.gatra.com/rubrik/nasional/350670-Fraksi-PKS-DPR-Sumbang-Gaji-Anggota-Untuk-Korban-Bencana-Sulteng


Dinilai Pelarangan Atlet Judo Berjilbab Semestinya Bisa Dihindari

Kasus gagalnya atlet blind judo putri Indonesia mengikuti pertandingan pada Asian Para Games 2018 di Jakarta karena teguh berjilbab dinilai bisa diantisipasi sejak awal.
Peraturan yang melarang pejudo tersebut mengenakan jilbab dalam pertandingan, kata Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, seharusnya dapat dikomunikasi terlebih dahulu oleh pemerintah kepada pihak penyelenggara. “Jika peraturan yang jadi hambatan semestinya federasi olahraga dan Kemenpora sudah mengantisipasi sejak awal. Karena, Arab Saudi sudah melakukannya sejak awal melakukan lobby agar atletnya yang sangat berharga memperjuangkan bangsa bisa maju. Ya, Wojdan Ali Seraj tahun 2012 di Olimpiade London tetap mengenakan hijabnya saat bertanding,” terangnya dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Selasa (09/10/2018).
Ledia menyebutkan, jika hal tersebut ditanggapi cepat oleh pemerintah, tidak akan ada lagi atlet yang dikeluarkan dalam pertandingan karena teguh membela perintah agama.
“Jika pemerintah Indonesia via Kemenpora dan National Paralympic Committee Indonesia melakukan pendekatan sejak awal semestinya pelarangan terhadap Miftahul bisa dihindari,” sesalnya.
Ledia pun mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap atlet-atlet Indonesia, khususnya yang bertanding pada event Asian Para Games yang sudah digelar sejak 8 Oktober 2018, kemarin.
 “Seberapa besar perhatian pihak berwenang untuk mendukung para atlet kita yang membawa nama besar Indonesia di kancah internasional? Mengapa terasa seperti pengabaian?” ujarnya.
Ledia semakin geram saat mengetahui adanya atlet joduka tunanetra, Miftahul Jannah asal Aceh, yang didiskualifikasi karena menolak melepas jilbab sebelum bertanding.
Menurut Ledia, melepas jilbab dalam pertandingan Asian Para Games merupakan peraturan yang tidak logis. Pasalnya, banyak atlet Indonesia yang berhijab dan diperbolehkan mengikuti kegiatan Asian Games 2018 lalu.

Diberitakan media ini sebelumnya, atlet judo putri Indonesia, Miftahul Jannah, rela didiskualifikasi dari pertandingan judo tunanetra Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (08/10/2018), demi mempertahankan jilbabnya.
Miftahul enggan mengikuti aturan pertandingan yaitu melepas jilbab.
“Dia mendapatkan diskualifikasi dari wasit karena ada aturan wasit dan aturan pertandingan tingkat internasional di Federasi Olahraga Buta Internasional (IBSA) bahwa pemain tidak boleh menggunakan jilbab dan harus lepas jilbab saat bertanding,” kata penanggung jawab pertandingan judo Asian Para Games 2018, Ahmad Bahar.
 “Hal yang perlu ditekankan adalah juri bukan tidak memperbolehkan kaum Muslim untuk ikut pertandingan. Aturan internasional mulai 2012, setiap atlet yang bertanding pada cabang judo tidak boleh berjilbab karena dalam pertandingan judo ada teknik bawah dan jilbab akan mengganggu,” ujarnya.
Menurut Bahar keberadaan jilbab atlet berpotensi dimanfaatkan lawan untuk mencekik leher dan berakibat fatal bagi sang atlet yang menggunakan jilbab.
“Kami menerima aturan bukan tidak boleh atlet pakai jilbab, bukan seperti itu. Tidak diperbolehkan menggunakan jilbab karena ada akibat yang membahayakan,” kata Bahar.*
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/10/10/152413/dinilai-pelarangan-atlet-judo-berjilbab-semestinya-bisa-dihindari.html


Ledia Dukung Ketahanan Keluarga Lewat Keberlangsungan Posyandu

Ketahanan keluarga merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup.
Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia untuk meningkatkan ketahan keluarga di daerah pemilihannya Jawa Barat I.  Salah satunya melalui keberlangsungan posyandu.
Ledia yang konsen pada ketahanan keluarga, memberikan berbagai kontrubusi, mulai dari menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, hingga memberikan alat timbang inovasi atau biasa disebut ‘Dacin’ untuk menarik minat masyarakat dalam menimbang anaknya di Posyandu.
“Di dapil itu, saya berdiskusi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, hingga menyerahkan Dacin atau alat ukur berat yang memiliki bentuk unik serupa mobil-mobilan yang bisa diayun ke depan dan belakang. Sehingga, membuat anak tertarik dan mau ditimbang. Kalau dahulu anak itu takut atau tidak mau ditimbang. Dengan dacin inovatif ini, anak malah tertarik dan harus dirayu untuk turun,” katanya di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibaunying Kidul, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Legislator F-PKS itu menjelaskan pemberian alat timbang merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi yang menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.
Penimbangan terhadap bayi dan balita merupakan upaya memantau pertumbuhan dan perkembangannya.
Tujuan penimbangan secara rutin setiap bulan di Posyandu atau sarana kesehatan lain adalah untuk mengetahui apakah bayi/balita tumbuh sehat.
Selain itu, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, mengetahui balita sakit, kelengkapan imunisasi, dan untuk mendapat penyuluhan gizi.
“Informasi mengenai pengaruh gizi terhadap tumbuh kembangnya otak anak sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota keluarga, terutama para orangtua,” jelasnya.
Dengan inovasi Dacin, Ledia berharap  partisipasi masyarakat dalam penimbangan semakin meningkat, sehingga data yang menggambarkan stastus gizi balita dan anak semakin transparan.
“Posyandu adalah suatu layanan atau kegiatan yang dipelopori oleh masyarakat secara swadaya dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tinggi partisipasi masyarakat dalam penimbangan, maka semakin banyak pula data yang dapat menggambarkan status gizi balita,” ungkapnya.

Terakhir, legislator F-PKS itu berharap upayahnya dalam memberdaya posyandu bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam menjaga ketahanan keluarga.
“Saya akan mengupayahkan agar kebaikan ini terdistibusi. Kami berharap, dengan adanya bantuan timbangan ini, ibu-ibu posyandu dapat memanfaatkan dengan baik. Terutama bagi balita yang setiap bulannya datang untuk ditimbang dapat merasakan manfaatnya. Semoga kegiatan posyandu dapat berjalan lancar,” tutupnya di hadapan 50 konstituennya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/06/ledia-dukung-ketahanan-keluarga-lewat-keberlangsungan-posyandu


Anggota DPR RI Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pengangkatan Guru

JAKARTA—Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah telah medesak pemerintah segera memperbaiki sistem pengangkatan guru. Hal ini perlu dilakukan permasalahan guru honorer di seluruh Indonesia tidak berlarut-larut. “Soal honorer dibicarakan pemerintah dengan DPR secara lintas komisi. Salah satu kesepakatannya pengangkatan sejumlah tertentu tenaga honorer dengan fokus utama guru dan bidan desa,” kata Ledia, Jumat (28/9/2018).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR itu masih menyisakan permasalahan karena pengangkatan calon pegawai negeri sipil harus berusia kurang dari 35 tahun.
Padahal, banyak tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kesehatan, yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, sehingga usianya sudah lebih dari 35 tahun.
“Pilihannya kemudian melakukan klasifikasi pada sisa tenaga honorer kategori K2 yang tidak terangkat untuk dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” jelasnya.
Karena itu, selain meminta perbaikan sistem pengangkatan guru, Ledia juga mendorong pemerintah agar berkomitmen menjalankan kesepakatan dengan DPR, merapikan data tentang tenaga honorer dan segera membuat peraturan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang lebih memberikan jaminan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, sebelumnya menyatakan tenaga honorer kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok Peraturan Pemerintah terkait itu,” ujar Ledia. []
https://www.islampos.com/anggota-dpr-ri-desak-pemerintah-perbaiki-sistem-pengangkatan-guru-106795/


Bekraf Ungkap Alasan Saham Startup Besar RI Dimiliki Investor Asing

Banyaknya investor asing masuk dalam sektor perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). “Startup besar di Indonesia itu pemiliknya hanya punya saham sedikit. Jangan sampai sudah dikembangkan, tapi nanti dijual ke investor asing,” kata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia di Ruang Rapat Komisi X DPR, Jakarta, Senin (24/9).
Menanggapi itu, Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo mengatakan bahwa sejauh ini, baru investor luar negeri di bidang modal ventura yang tertarik untuk mendanai startup di Indonesia.
“Karena startup kita ini memiliki risiko yang tinggi, karena mereka ini biasanya tidak langsung untung. Sedangkan startup itu butuh pendanaan yang cukup besar untuk berkembang,” katanya.
Selain itu, kata dia, investor asing yang bergerak di bidang modal ventura memiliki stok pendanaan hingga Rp 11 triliun. Sementara perbankan dalam negeri dinilai hanya memiliki stok pendanaan sebesar Rp 6 triliun.
“Lagipula perusahaan modal ventura bisa mendanai startup yang tingkat kesuksesannya di bawah 10 persen, perbankan kan tidak bisa,” paparnya.
Namun demikian, Fadjar mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) agar terdapat bursa khusus bagi startup dalam negeri. Tujuannya agar saham startup dimiliki masyarakat Indonesia.
“Yang kami sedang siapkan dengan BEI, bursa khusus untuk IPO para startup, salah satu alternatif sumber dana domestik,” ucap Fadjar.
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bekraf-ungkap-alasan-saham-startup-besar-ri-dimiliki-investor-asing-1537790174392338071


PKS Siapkan Seluruh Struktur untuk Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung loyal akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagai bentuk kesungguhan tersebut, Ledia menyebutkan bahwa PKS telah mengkoordinasikan seluruh pengurusnya memenangkan pasangan nomor urut 2 itu. Ledia mengatakan mempersiapkan seluruh struktur dari sistem organisasinya untuk mencapai kemenangan dalam mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "PKS sudah mempersiapkan seluruh level strukturnya sampai dengan tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo-Sandi," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis, Sabtu (22/9).
Koordinator juru bicara badan pemenangan nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai pada Ahad (23/9) hari ini akan memberikan pesan bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan gembira. "Jadi pada hari Minggu itu, kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita dan pilpres kita itu harus dilaksanakan dengan suasana gembira," kata Dahnil usai pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9) malam.
Menurut ketua umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu, kontestasi dalam Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menunjukkan seni berargumentasi serta seni adu gagasan.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan rapat persiapan kegiatan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Ahad (23/9). "TKN hari ini melakukan rapat dengan beberapa agenda, antara lain evaluasi akhir persiapan kegiatan kampanye damai, hari Minggu besok," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (22/9).
Menurut Verry Surya, rapat TKN pada hari ini oleh Ketua TKN Erick Thohir dan dihadiri para wakil ketua TKN, sekretaris dan para wakil sekretaris TKN. Melalui rapat ini, kata dia, mengkoordinasikan dengan semua partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sumber : Antara
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/23/pfgw12428-pks-siapkan-seluruh-struktur-untuk-pilpres-2019


PKS optimis Prabowo menang lagi di Jawa Barat

Merdeka.com - Partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno memilih untuk mematangkan strategi jelang Pilpres 2019. Mereka enggan disebut kalah langkah dan tidak mempermasalahkan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin sudah unjuk kekuatan. Ketua bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa mengatakan, saat ini partai koalisi masih merumuskan tim pemenangan di daerah. Semuanya dilakukan agar pergerakan saat kampanye nanti bisa terkoordinir dengan baik.
"Kami sedang membahas tim pemenangan di daerah pada level provinsi, kota dan kabupaten. Kalau rapat kan enggak usah digembor-gemborkan," katanya sambil tersenyum saat ditemui di Jalan AH. Nasution, Kota Bandung, Selasa (11/9).
Untuk pengumuman ke publik, PKS dan partai koalisinya sepakat dilakukan setidaknya sampai setelah KPU mengumumkan calon tetap. Meski begitu, ia menyatakan bahwa saat ini kader di daerah sudah mulai bergerak melakukan konsolidasi.
Anggota Komisi X DPR RI itu tidak ambil pusing dengan kubu lawan yang sudah menggembar-gemborkan kekuatannya dalam Pilpres mendatang.
"Ya gapapa. Yang jelas, kami optimistis menang lagi (di Jabar). Secara umum parpol koalisi kami basisnya kuat di Jabar," ujarnya.
"Yang kami lihat, pergerakan di Pilpres masih dinamis. Bukan tidak mungkin parpol pengusung Jokowi di tingkat daerahnya mendukung prabowo," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin tingkat Provinsi Jabar menargetkan bisa meraih suara 60 persen di Pilpres 2019.

Jubir Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin Jabar, MQ. Iswara menyebut kekuatan Jokowi menghadapi Pilpres tahun depan sudah sangat matang, ditambah solidnya partai koalisi di tingkat daerah. Setiap partai yang tergabung dalam koalisi ia sebut rata-rata punya calon legislatif Kab/kota sebanyak 1.200 orang, 120 caleg provinsi dan 100 caleg pusat. Ditambah punya kepala daerah di 22 daerah. Mereka sudah diarahkan untuk ikut mengkampanyekan Jokowi-Maruf amin.
Sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf, Abdy Yuhana mengatakan pembangunanyang sudah dilakukan Jokowi selama jadi presiden merupakan isu andalan untuk menarik perhatian masyarakat Jabar.
Sosok Maruf Amin pun akan dimaksimalkan untuk meraih segmen yang tidak maksimal dikuasai Jokowi di Jabar. Di antaranya tokoh agama dan masyarakat pedesaan.
Seperti diketahui, pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.
Tingkat partisipasi pemilih di Jabar mencapai 70,93 persen, setara dengan 23.990.089 pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap di Jabar, yakni 33.821.378 jiwa. Total suara sah dari kedua pasangan tersebut ialah 23.697.696.
Pasangan Prabowo-Hatta menang di 22 kabupaten/kota di Jabar. Sementara itu, Jokowi-JK hanya unggul di empat kabupaten/kota di Jabar, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. [rnd]
https://www.merdeka.com/politik/pks-optimis-prabowo-menang-lagi-di-jawa-barat.html Minggu 16 September 2018, 17:20 WIB



PKS Tak Dukung Sistem Khilafah, Minta Pemasang Spanduk di Depok Diusut

Sejumlah spanduk yang berisi dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sistem khilafah beredar di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Hal ini membuat DPP PKS geram dengan spanduk-spanduk tersebut. Sebab, PKS sama sekali tidak mendukung sistem kenegaraan transnasional itu.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa mengungkapkan, spanduk-spanduk PKS mendukung sistem khilafah sudah muncul berbulan-bulan lalu. Tetapi, ujar dia, sampai muncul lagi saat ini belum ada kemajuan berarti dari aparat kepolisian. "Mabes Polri mengeluarkan pernyataan akan mengusut ini sejak tiga bulan lalu. Teman-teman PKS Jakarta juga sudah melaporkan spanduk fitnah khilafah ini ke polisi beberapa bulan silam. Sampai sekarang muncul lagi, belum ada laporan perkembangan kasus," papar anggota DPR RI ini di Jakarta, dalam keterangan pers, Jumat (7/9).
Spanduk fitnah khilafah, papar Ledia, sangat mengganggu situasi berbangsa di tengah permasalahan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
"Spanduk-spanduk seperti ini wajib diusut aktornya jelang tahun-tahun politik dan permasalahan ekonomi seperti saat ini. Dampaknya jadi tidak kondusif," kata Ledia..
Spanduk dukungan pada khilafah itu kata Ledia, tidak sesuai dengan visi PKS yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai NKRI.
"Bagi PKS, NKRI harga mati. Anggota-anggota MPR dari PKS selalu mensosialisasikan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai empat pilar kebangsaan ke berbagai wilayah di Indonesia," paparnya.
Ledia juga menegaskan, PKS tidak memiliki afiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Tidak ada afiliasi PKS dengan Eks HTI termasuk saat dulu masih berdiri sebagai HTI. Jadi clear," tegas Ledia.
Spanduk khilafah yang mengatasnamakan PKS itu menurut Ledia ditemukan di beberapa titik di Depok, Jawa Barat. Kader PKS Depok pun langsung menurunkan spanduk yang dinilai sebagai fitnah tersebut.
Ledia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah di Depok, Bekasi, dan Jakarta yang sigap turut menurunkan spanduk-spanduk itu karena melanggar peraturan daerah tentang pemasangan spanduk.
https://kumparan.com/@kumparannews/pks-tak-dukung-sistem-khilafah-minta-pemasang-spanduk-di-depok-diusut-1536295088150503859


PKS Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Nur Mahmudi

KETUA Bidang Hubungan Masyarakat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menuturkan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak adanya pendampingan hukum tersebut diakuinya karena yang bersangkutan telah menunjuk kuasa hukum pribadi dalam menangani kasusnya tersebut.

"Itu sudah ada penasehat hukumnya dari dirinya sendiri. Kita sudah komunikasi dengan beliau dan beliau sudah menunjuk penasehatnya sendiri," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/9).
Ditanya terkait adakah kekhawatiran dampak kasus tersebut terhadap citra partainya, Leida menuturkan hal tersebut tidak akan terlalu berdampak. Dirinya mengklaim partainya selalu mengedepankan politik bersih dan hal tersebut masih akan selalu dijalankan.
"Ya kalau sudah menempuh prosesnya kita jalani saja. Nur Mahmudi punya alasan sendiri dan biarkan saja sesuai dengan prosesnya. Ya selalu ada jalannya dan kita tidak khawatir dengan ini," ungkapnya.
Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembebasan lahan di Depok, Jawa Barat. Mantan Presiden PKS pada periode 1998-2000 ini diduga sengaja memasukkan biaya pembebasan lahan ke APBD yang semestinya hal itu ditanggung oleh pengembang.
Dari penyidikan sementara yang tengah ditangani oleh Polres Depok, kerugian atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nur Mahmudi ini mencapai Rp 10,7 Miliar. (OL-7)
http://mediaindonesia.com/read/detail/182169-pks-tak-berikan-bantuan-hukum-kepada-nur-mahmudi

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media