Written By Ledia Hanifa on Rabu, 10 Januari 2018 | 11:25:00 PM

Salah satu kegiatan di masa reses, advokasi bantuan Program Indonesia Pintar
Dalam Rapat Paripurna DPR RI 11 Desember 2017 lalu Anggota parlemen dari FPKS DPR RI mengenakan syal Palestina sebagai bentuk dukungan untuk Kemerdekaan Palestina
Kunjungan muhibah ke Parlemen Bangladesh akhir Desember 2017 lalu. Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia H.E Mayor Jenderal Azmar ke DPR_RI beberapa waktu lalu yang membahas nasib warga Rohingya yang ada di kamp-kamp pengungsian Bangladesh.Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Delegasi DPR RI menyampaikan akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar.

Sekolah Ambruk, Ledia: Penting Anggarkan 20 Persen PAD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menanggapi banyaknya sekolah yang berkondisi memprihatinkan. Ledia mengingatkan pentingnya kesadaran daerah untuk menganggarkan 20 persen pendapatan asli daerah (PAD)-nya.

"Anggaran untuk pendidikan di luar dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang ditransfer dari pemerintah pusat," kata Ledia kepada Republika.co.id, Jumat (22/12).

Sehingga, lanjut Ledia, tercipta sinergi pembangunan pendidikan di Indonesia. Ia menyebutkan, alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan hitungannya setelah membayar utang. Bukan dari keseluruhan APBN. "Itu pun termasuk gaji. Sehingga untuk alokasi lain selain gaji sangat terbatas," ungkapnya.

Ledia melanjutkan, anggaran fungsi pendidikan ini tidak semuanya berada di Kemdikbud, melainkan di lebih dari 10 kementerian dan lembaga. Yang terbesar adanya di Kementerian Agama. "Ini dikarenakan mereka instansi vertikal, mengcover segala urusan pendidikan di tingkat pusat hingga kota/kabupaten pada segala jenjang."

Kemudian Ledia menambahkan, dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke tingkat provinsi juga menimbulkan masalah baru terutama untuk provinsi yang luas wilayahnya dan atau padat penduduknya. Anggaran sarana prasarana yang dialokasikan 2017 belum termasuk pengalihan kewenangan ini.

Menurut Ledia, klasifikasi ruang kelas rusak di seluruh Indonesia terdiri dari rusak ringan, sedang, dan berat. Teranyar, SMPN 32 Kecamatan Pekojan, Jalan Pejagalan, Jakarta Barat, roboh pada Kamis (21/12). Akibatnya, dua guru, Mahendra (40 tahun) dan Endang Winarya (41) mengalami luka./ http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/22/p1cuaj438-sekolah-ambruk-ledia-penting-anggarkan-20-persen-pad

DPR Gelar Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal

BANDUNG, (PRFM) - Anggota DPR-RI Komisi X Ledia Hanifa Amaliah gelar sosialisasi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Rabu (1/11/2017)

Ledia mengatakan, Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi sebuah jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum akan produk halal di Indonesia.

"Bagi seorang muslim kehalalan merupakan bagian dari ibadah. Esensi dari produk halal ini adalah keamanan dan oleh karenanya tidak hanya melindungi warga muslim saja tetapi juga warga non muslim," tutur Ledia dalam lirisnya, Rabu (1/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS itu juga menceritakan bagaimana proses lahirnya UU yang memakan waktu cukup panjang, yaitu sejak diusulkan tahun 2004 hingga disahkan 2014.

"Dengan segala dinamikanya yang alot, penuh perdebatan serta menghabiskan banyak energi. Akhirnya UU Jaminan Produk Halal disahkan. padahal kadin Amerika Serikat pernah meminta RUU ini tidak dilanjutkan karena khawatir produk-produk mereka tidak bisa masuk ke Indonesia," jelas Ledia.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Ledia mengapresiasi terkait adanya pusat halal yang ada di STP Bandung. Menurutnya, pusat halal tersebut menjadi salah satu barometer pendidikan pariwisata di Indonesia.

"Halal ini bukan hanya dari kandungan bahannya saja, tetapi juga dari proses pengolahan hingga pendistribusiannya," katanya.

Terkait dengan dunia pariwisata halal,  serta pusat halal yang dimiliki oleh Sekolah Pariwisata Bandung, Anggota DPR-RI dari fraksi PKS ini mengharapkan agar pihak kampus dapat terus memberikan masukan guna semakin baiknya pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam bisnis pariwisata.
http://prfmnews.com/berita.php?detail=dpr-gelar-sosialisasi-uu-jaminan-produk-halal

PKS Tunjuk Ledia Hanifa Gantikan Fahri Hamzah di Pimpinan DPR

TEMPO, PADANG- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan akan mengganti kursi Wakil Ketua DPR  yang diduduki Fahri Hamzah. PKS menunjuk Ledia Hanifa untuk menggantikan Fahri.
"Karena ada pergantian Ketua DPR, alangkah eloknya Wakil Ketua DPR yang sudah diusulkan PKS dilaksanakan  bersamaan," kata Sohibul Iman saat berada di Kota Padang, Senin malam 11 Desember 2017.
Sohibul menyebut sosok yang cocok untuk menggantikan Fahri yakni Ledia Hanifa. Ledia merupakan lulusan Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat.
PKS mengirimkan surat terkait usulan penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mengatakan telah menyampaikan surat tersebut saat rapat Badan Musyawarah DPR hari ini, Senin 11 Desember 2017.
"Memang ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat ke fraksi, fraksi meneruskan surat tersebut ke pimpinan," kata Sukamta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 November 2017. Usulan pencabutan Fahri Hamzah itu tertuang dalam surat dari pimpinan Fraksi PKS DPR RI No.09/EXT/FPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017./ https://nasional.tempo.co/read/1041459/pks-tunjuk-ledia-hanifa-gantikan-fahri-hamzah-di-pimpinan-dpr

Sosialisasi 4 Pilar Harus Dimengerti dan Diimplementasikan

BANDUNG – Pemahaman 4 Pilar Wawasan Kebangsaan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dimengerti dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Anggota MPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pemahaman 4 Pilar ini sangat penting dan wajib dipahami oleh seluruh masyarakat. Termasuk, diberikannya pembejalaran kepada ibu-ibu penggerak PKK Kota Bandung.
Menurutnya, keberadaan kader PKK yang ada di setiap RT/RW memiliki peran sangat penting untuk memahami 4 Pilar Wawasan Kebangsaan. Sebab, keberadaan mereka akan menjadi ujung tombak dan penyambung lidah kepada warga dilingkungannya.
”Kader PKK itu sebagai garda terdepan dimasyarakat dan selalu aktif bersosialisasi dimasyarakat,” jelas Ledia ketika ditemui usai pemberian materi mengenai 4 Pilar di Hotel Holiday Inn Jalan Pasteur, kemarin (27/7).
Dirinya menuturkan, pemahaman 4 pilar harus dilakukan secara berkelanjutan agar maksud dan tujuan bisa tercapai. Selain itu, pemahaman mengenai produk hukum berupa aturan perundang-undangan juga perlu dilakukan. Sebab, berdasarkan sesi tanya jawab banyak sebagian dari ibu-ibu kurang mengerti dan memahami.
Ledia menuturkan, Kader PKK harus mengetahui, juga pemahaman lainnya menyangkut aturan dan Perda (Peraturan daerah, Red.) di antaranya Perda Perlindungan Anak dan Perempuan, Perda Disabilitas, Aturan Hak Asasi, dan pemahaman hukum.
”Jadi ketika mereka berhadapan langsung di lapangan bisa mengatasinya. Kita ingin ibu ibu kader PKK paham ‎semuanya, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan menjadi agen dan sukarelawan di masyarakat,” kata Ledia.
Dengan begitu, peran kader PKK yang banyak tersebar di pelosok daerah dan perkotaan akan dapat membantu pemerintah untuk memberikan pencerahan mengenai wawasan kebangsaan.
Ledia menambahkan, sebagai bahan pembelajaran pihaknya juga telah memberikan buku paket mengenai 4 pilar yang berguna sebagai panduan untuk memahami lebih lanjut. ”Kita berikan buku paket, sebagai bahan pembelajaran dirumah,” pungkas Ledia yang juga anggota DPR RI Komisi X ini. (adv/yan)/ http://jabarekspres.com/2017/harus-dimengerti-dan-diimplementasikan/

Negara tak Maksimal Awasi WNA, Bebas Visa Perlu Ditinjau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menginginkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan bebas visa untuk sejumlah negara yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan dan aspek keamanan di Tanah Air. Arsul Sani menyatakan, saat ini masih banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan oleh warga negara asing karena kebijakan bebas visa.
"Negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negra asing yang berkunjung ke Indonesia," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam rilis, Selasa (8/8).
Menurut dia, kebijakan bebas visa ini bertujuan menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan, tapi ternyata kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu. "Adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa yang kita berikan, alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan," kata dia.
Terkait pariwisata, dia menilai, pemerintah perlu untuk mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2020. "Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.
Untuk itu, menurut politikus Partai Golkar itu, Presiden Joko Widodo diharapkan untuk bisa turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, dia berujar, Komisi X DPR juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.
Sebagaimana diwartakan, setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional. "Saya kira harus segera disiapkan dari pemerintah pusat adalah standar pelayanan minimal bidang pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata," kata anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, dengan memiliki standar yang jelas, maka penatalaksanaan, pencapaian, dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur. Dia melanjutkan, hal tersebut antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.
Sumber : Antara
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/08/oudc4u428-negara-tak-maksimal-awasi-wna-bebas-visa-perlu-ditinjau

Politisi PKS: Editor Buku Souvenir Sea Games 2017 harus Ditindak

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amalia menyayangkan insiden bendera Indonesia yang terbalik di satu buku souvenir Sea Games 2017 yang dicetak oleh Otoritas Malaysia. Menurut Ledia tidak seharusnya Malaysia lupa akan bendera Indonesia terlebih, Indonesia sudah sering mengikuti ajang olahraga bersama dengan Malaysia.

"Ini semestinya jadi fokus dan teliti bagi kedua negara kami sangat sayangkan ya, seharusnya setiap majalah pasti ada editornya namun ini lalai, ini bukan perkara main-main, oke kita husnudzon tapi kalau untuk urusan Sea Games harusnya Malaysia tahu kan kita sudah sering bersama, tetanggaan," kata Ledia dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu juga mengharapkan otoritas Malaysia dapat meminta maaf secara terbuka kepada kedua negara terutama Indonesia, sehingga editor majalah dapat segera dihukum atas perbuatannya.

"Tanggung jawab pada editornya, harusnya ada kontrol dong terus harus minta maaf gak cuma di twitter memangnya semua orang lihat twitter"

"Saya berharap ini jadi pelajaran buat kedua negara, Asian Games sebentar lagi jangan sampai Indonesia melakukan kesalahan yang sama, yang kemudian lebih fatal untuk hubungan diplomasi yang ada dengan Malaysia," tutur Ledia.

Sebelumnya kemegahan pembukaan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur ternodai oleh kesalahan panitia penyelenggara perhelatan olahraga se-Asia Tenggara itu.

Pihak panitia penyelenggara (Malaysia) salah mencantumkan warna bendera Indonesia pada buku suvenir pembukaan SEA Games. Tepat di halaman ke-80 buku panduan itu, tampak bendera Indonesia dicantumkan terbalik, Putih-Merah. (LS/WDA)
http://rri.co.id/post/berita/425924/sea_games_2017/politisi_pks_editor_buku_souvenir_sea_games_2017_harus_ditindak.html

LPAI minta komitmen pemerintah terkait perlindungan anak

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel meminta komitmen pemerintah terkait masalah perlindungan anak setelah adanya klaim darurat kekerasan anak.

"Ada yang menyebut Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Presiden Jokowi pun secara eksplisit menyebut kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya menagih pada masa kapan situasi itu reda?" katanya dalam diskusi bertajuk "Berpihak Pada Anak" di Jakarta, Sabtu.

Reza mengkritisi klaim pemerintah yang menyebut kondisi darurat tanpa ada aksi nyata yang terlihat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercatat sanksi kebiri untuk pelaku kekerasan seksual pada anak.

"Saya kritisi hukuman ini dan akhirnya sampai sekarang belum ada yang dikebiri," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai perlindungan anak sudah mendapat dukungan berupa regulasi memadai meski implementasinya belum maksimal. Di sisi lain, aturan yang ada belum berjalan maksimal karena regulasi lanjutannya, yakni UU Pengasuhan Anak belum rampung disahkan.

"Saat awareness tidak ada, tidak terinternalisasi, maka penegakan hukumnya juga tidak maksimal. Jika ingin perlindungan anak jangka panjang, awareness tidak boleh putus. Tapi regulasi peengakan hukumnya juga tetap harus jalan," katanya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasa Putra mengatakan kasus kekerasan terhadap baik fisik maupun psikis tidak bisa dilihat biasa saja.

Lembaga itu mencatat sepanjang 2012-2016, terjadi sebanyak 23.858 kasus kekerasan anak, termasuk "bullying", baik sebagai korban maupun pelaku.

Ia berharap tingkat kesadaran masyarakat dapat terus meningkat untuk sama-sama melakukan perlindungan terhadap anak.

"Awareness itu utama karena kesadaran ini adalah deteksi dini agar tidak ada korban selanjutnya," ujarnya.
https://www.antaranews.com/berita/641992/lpai-minta-komitmen-pemerintah-terkait-perlindungan-anak

Catatan

Kunjungan

DPR RI

Media