Ledia Hanifa: Banyak Perguruan Tinggi Masik Miliki Akreditasi C

JAKARTA, Beritalima.com– Banyak Perguruan Tinggi (PT) belum terakreditasi dengan baik karena tidak semua PT berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sehingga mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal.

Permasalahannya, kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah pekan ini, ada PT berada di bawah kementerian lainnya sehingga ini yang harus kita ketahui bagaimana mereka mengelolanya dengan baik.

Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Jawa Barat tersebut mencontohkan ijazah dan akreditasi akademi maritim dikeluarkan Kemenristekdikti. Namun, sertifikasi dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Bila tak ada sertifikasi, mereka tidak bisa melaut. “Itu yang harus disatukan,” kata dia.

Ledia berharap, 2019 ini PT sudah didominasi dengan akreditasi B, karena di tahun lalu masih banyak perguruan tinggi yang didominasi akreditasi C. “Perlu ada dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak,” kata dia.

Tahun lalu, sekitar 60 persen PT didominasi dengan akreditasi C. “Dan, tahun ini kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar akreditasinya didominasi B sehingga dengan selanjutnya dominasinya akan terus menaik dan mencapai puncak,” demikian Ledia Hanifa Amaliah. (akhir)


https://beritalima.com/ledia-hanifa-banyak-perguruan-tinggi-masik-miliki-akreditasi-c/

Mahasiswa Baru Harus Diberi Pemahaman Soal Radikalisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menilai, perlunya penjelasan lengkap tanpa tendensi pada agama tertentu dalam menyosialisasikan radikalisme kepada mahasiswa baru. Karena jika radikalisme hanya diarahkan pada radikalisme agama, bisa jadi orang yang menjalankan agamanya dengan benar distigma sebagai penganut paham radikal. Ledia mengaku tidak setuju jika intoleransi disebut sebagai sumber terjadinya radikalisme. Menurut dia, pemicu radikalisme secara umum adalah deprivasi ekonomi dan kondisi sosial politik yang diartikan dengan adanya ketidakadilan di kedua bidang tersebut.
"Implikasinya bisa beragam. Salah kaprahnya di Indonesia dikaitkan pada keberagamaan seseorang. Meski disebutnya agama tertentu, seringkali arahnya pada Islam," ungkap Ledia kepada Republika, Kamis (23/8).
Untuk itu, kata Ledia, kampus sebagai wilayah akademis harus membiasakan berdialog dengan mahasiswa. Agar terpahami maksud dari kedua belah pihak terkait satu kebijakan atau lainnya.
"Jangan sampai memandulkan cara berpikir kritis mahasiswa yang jika mereka menyampaikan kritiknya serta merta dicap radikal," tegas Ledia.
Selain itu, pengelola kampus dan dosen semestinya bisa berdialog secara bijak sehingga bisa mengarahkan mahasiswanya, sekali lagi bukan langsung menghakimi. Karena, dikatakan Ledia, semua sivitas akademika harus siap dengan iklim dialogis dan kontestasi gagasan.
"Jangan sampai ketakutan akan radikalisme membuat bersikap otoriter," jelas dia.
Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Asef Saifuddin menekankan pentingnya pendekatan yang edukatif, dialogis dan pemberdayaan mahasiswa dalam upaya mencegah paham radikal di lingkungan kampus. Yang perlu digarisbawahi, kata dia, kampus jangan terlalu represif.
Asep mengatakan, ketiga macam pendekatan tersebut mesti diterapkan dalam berbagai unsur kampus. Baik dalam proses pembelajaran, kegiatan mahasiswa, organisasi, komunitas-komunitas mahasiswa dan lain sebagainya.
"Kampus bawa saja ke berbagai kegiatan kreatif, inovatif, sambil mengajak mahasiswa diskusi bagaimana memberikan sumbangsih terhadap negara, itu sudah cukup," kata Asep saat dihubungi Republika, Kamis (23/8).
Terkait aturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendata nomor handphone dan media sosial mahasiswa, Asep menilai tidak masalah asal tidak mengekang kreativitas mahasiswa.
Namun bagi Asep, pencegahan radikalisme akan jauh lebih efektif jika rektor dan sivitas akademika menciptakan kehidupan kampus yang menyenangkan.
"Akan lebih efektif ciptakan kampus yang menyenangkan ketimbang ancaman-ancaman atau pengarahan-pengarahan yang membosankan," kata dia.
https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/08/24/pdyi40335-mahasiswa-baru-harus-diberi-pemahaman-soal-radikalisme

Pengawasan HP dan Medsos Mahasiswa Dinilai tak Solutif

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  --Usulan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir terkait pemantauan handphone (HP) media sosial kepada dosen dan mahasiswa untuk mencegah radikalisme dinilai tidaklah efektif. Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah Amaliyah justru menyebut usulan pemantauan media sosial tidak akan menyelesaikan masalah.
"Pendaftaran akun sosmed mahasiswa nggak menyelesaikan masalah. Malah dikhawatirkan jika indikatornya tidak jelas dapat terjadi pengerdilan kreatifitas dan daya kritis mahasiswa," ujar Ledia saat dihubungi Senin (11/6).Ia menyoroti upaya Kemenristekdikti untuk menangkal paham radikalisme dan penyelesaiannya yang dilakukan tanpa kajian akademis. Padahal seharusnya kementerian memberi contoh dengan mengkaji secara akademis.
"Sebagai kementerian yang harusnya menjadi contoh dalam mengkaji segala sesuatu secara akademis semestinya sangat berhati-hati dalam menetapkan ssorang terkategori radikal atau tidak. Jangan sampai menebar prasangka dan fitnah apalagi pembunuhan karakter diakibatkan salah asumsi," ujar Ledia.
Politikus PKS itu menilai, kampus seharusnya membangun iklim dialogis dan secara terbuka. Selain itu, kampus juga dituntut untuk memnuat mahasiswanya mampu berpikir kritis konstruktif, bukan dengan mendikte mahasiswa dalam pemikirannya.
"Jika iklimnya tidak dibangun dengan baik tidak akan tercapai. Mahasiswanya dilatih berpikir kritis konstruktif, dosen dan pengelola PT berpikir terbuka dan bijak. Dialog dengan pendekatan seperti ini Insya Allah lebih tepat," kata Ledia.
Karena itu ia tidak sepakat jika usulan pemantauan media sosial tersebut diseriuskan untuk menjadi kebijakan.  "Ada banyak kebijakan pemerintah yang tak terevaluasi dengan baik. Itu harus dikaji lebih dalam," katanya.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta setiap mahasiswa baru harus melaporkan atau mencatatkan akun media sosialnya (medsos) ke perguruan tinggi masing-masing saat mendaftarkan diri. Nasir mengatakan, hal itu wajib dilakukan guna menyikapi praktik radikalisme yang ada di dalam kampus akhir-akhir ini.
"Ada kemungkinan seorang mahasiswa itu terpapar paham radikal bukan dari pembelajaran di kampus, tapi melalui media sosial. Hal itu contohnya seperti yang terjadi di Bandung. Oleh karena itu, mahasiswa baru harus mencatatkan akun medsosnya ke perguruan tinggi masing-masing," ujar M Nasir saat melakukan kunjungan kerja ke PT INKA (Persero) di Kota Madiun, Jawa Timur, belum lama ini.
https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/11/pa56gw430-pengawasan-hp-dan-medsos-mahasiswa-dinilai-tak-solutif

Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Perguruan Tinggi

Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri, agar tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi asing yang akan membuka cabang di Indonesia. Wacana pemberian kesempatan perguruan tinggi membuka cabang di Indonesia pernah disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan, awal tahun ini.
 “Disparitas perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi asing sangat besar. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kualitasnya, kalau tidak akan menjadi masalah nantinya,” tegas Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah, sesaat sebelum Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).
 Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi dalam negeri, agar kualitasnya menjadi lebih baik dan jangan sampai pemerintah lebih condong ke perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia.

Ledia melihat, ketika pemerintah menilai perguruan tinggi asing sudah lebih baik ketimbang perguruan di dalam negeri, masyarakat akan lebih memilih untuk kuliah di sana, dan ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia.
 “Agar perguruan tinggi dalam negeri menjadi lebih berkembang, harus juga ada proteksi dari masyarakat itu sendiri,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. (tn/sf)

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19794/t/Pemerintah+Harus+Tingkatkan+Kualitas+Perguruan+Tinggi

Ledia Hanifa Nyatakan Tidak Setuju dengan Adanya PT Asing di Indonesia

Jakarta, Kabar3.com - Rencana Kemendikbud yang akan mengizinkan Perguruan Tinggi Asing (PT Asing) masuk ke Indonesia menuai tanggapan, baik yang pro maupun konra. Kali ini Ledia Hanifa selaku Anggota Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi dan bermitra dengan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, membuka PT Asing tidak perlu dilakukan karena di Indonesia telah banyak pakar dan ahli pendidikan.
"Kalau kita mau memproteksikan terhadap Pendidikan di Indonesia seharusnya tidak usah dibuka, kita bikin aja didalam negeri dengan kualitas yang baik. Kita punya banyak Profesor, kita banyak Doktor tapi tidak dioptimalkan," cetus Ledia saat ditemui oleh Kabar3.com, Senin (5/2/2018).

Selain itu, disparitas pendidikan di Indonesia terlalu besar dan dikhawatirkan akan menjadi bisnis saja. Dalam hal ini, perlunya membangun dunia pendidikan di Indonesia timur, tengah, barat, dan gap perbandingannya nya sangat besar, justru yang harus dilakukan karena banyak Profesor yang numpuk hanya di Pulau Jawa.

"Harus ada upaya yang lebih masif, kita proteksi tentang pendidikan didalam negeri. Tidak kalah kalau dulu kita berhasil menghasilkan guru-guru yang dikirim ke Malaysia, sekarang tinggal mau apa nggak itu aja. Dan saya tidak setuju dengan adanya Universitas Asing di Indonesia,” tegasnya sekaligus mengakhiri. (HRN)