Tujuan PKS Dorong RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

 RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar RUU Pekerja Sosial bisa masuk prolegnas pada tahun sidang mendatang. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial.

"Sekitar 12 UU mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," kata anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 23/12).

Padahal kata aleg FPKS ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program KUBE, program PKH, TKSK, hingga pendamping rehabilitas korban KDRT atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini  maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan." paparnya

RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam longlist prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi Naskah Akademik dan Draft RUU

"Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam progras penggodokan di komisi 8 DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia. [ysa]

http://politik.rmol.co/read/2016/12/23/273683/Tujuan-PKS-Dorong-RUU-Pekerja-Sosial-Masuk-Prolegnas-

Komisi VIII Berharap RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Pekerja Sosial bisa masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada tahun sidang mendatang. Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia maka diperlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial.

Sekitar 12 undang-undang mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. "Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (23/12).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya yakni keberadaan para pendamping di program kelompok usaha bersama (KUBE), program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) hingga pendamping rehabilitas korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini  maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan," ujarnya.

RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam daftar panjang prolegnas 2014-2019, namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi naskah akademik dan draft RUU. Ledia menyebut draft dan naskah akademik ini masih dalam progras penggodokan di Komisi VIII DPR RI.
"Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia.


http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/12/23/oimtkl368-komisi-viii-berharap-ruu-pekerja-sosial-masuk-prolegnas