Legislator Harap SBMPTN Sistem UTBK Dievaluasi

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa masih banyak sekolah-sekolah di daerah yang infrastruktur pendidikannya masih minim. Atas dasar itu, ia berharap agar penerapan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang tahun ini sudah mulai memakai sistem Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dievaluasi.

“UTBK persoalannya adalah bahwa banyak sekolah yang belum punya fasilitas, terus kemudian range-nya (kota dengan daerah) juga sangat besar. Ada banyak sekolah-sekolah yang tidak pernah belajar komputer, karena memang mereka nggak punya (komputer),” kata Ledia saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menambahkan, ketika siswa ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan diharuskan mengikuti UTBK, tentu ini memerlukan pembiasaan. “Ini bukan sekedar bisa atau tidak, tapi harus dibiasakan penggunaannya (komputer). Karena mereka itu kan mengerjakan tes dalam tekanan waktu,” tambah politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Ledia menekankan bahwa kalau dunia pendidikan di Indonesia belum siap, sistem UTBK jangan dipaksakan karena akan menjadi problem tersendiri. Kemeterian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dalam menerapkan sistem UNBK kan tidak lah berdiri sendiri dan harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Karena  harus ada keberlangsungan atau keberlanjutan dalam sistem pendidikannya.

“Kalau terpisah, ya akhirnya jadi masing-masing. Sebelum kan yang dijadikan ujian pada seleksi masuk PTN, sebenarnya tidak berhubungan dengan pelajaran di SMA. Ini kan sesuatu yg aneh, seharusnya menjadi satu line atau satu simultan. Jadi anak-anak juga tidak merasa sia-sia mendapat  pelajaran semasa di SMA,” tandasnya.

Selain itu, Ledia mengungkapkan, standarisasi mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Kemdikbud. Dimana ia menuntuk peran dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai perpanjangan tangan Kemendikbud di tingkat provinsi agar lebih maksimal serta diharapkan memiliki standar yang dijadikan acuan bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. (es)

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25286/t/Legislator+Harap+SBMPTN+Sistem+UTBK+Dievaluasi

Pemerintah Diminta Benahi Tiga Hal Ini untuk UN Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa merekomendasikan adanya evaluasi dan pembenahan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun depan. Dia mencatat setidaknya ada tiga hal yang mesti dievaluasi, salah satunya penggunaan soal bernalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS).
Ledia menegaskan, jika pemerintah tetap bersikeras menggunakan soal HOTS dalam UN, pengenalan bentuk soal tersebut mesti mulai dilakukan sejak siswa masuk ke SMP, atau SMA sederajat. Selain itu, menurut dia, pemerintah harus memastikan para guru memahami metode HOTS secara merata.
"Persoalan kedua itu soal hal teknis yang masih banyak terjadi, tahun depan pemerintah harus sudah mengantisipasi semua persoalan teknis seperti mati listrik, server down, dan lain-lain," kata Ledia ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/4).
Persoalan selanjutnya, kata Ledia, berhubungan dengan pemerataan pendidikan dan minimnya akses di daerah pinggiran. Karena itu, dia meminta, agar pemerintah memastikan daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) akses UN-nya lancar.
"Ketiga, pastikan daerah 3T dapat terakses dengan baik dengan hal-hal teknisnya," kata Ledia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, secara umum hasil UN 2018 untuk SMA atau SMK sederajat sangat bagus. Meskipun pada beberapa mata pelajaran hasilnya ada yang sedikit menurun.
"Secara umum bagus di luar perkiraan kami. Terutama yang sempat mencuat ke permukaan itu masalah sulitnya soal, karena sebenarnya tidak banyak, kurang dari 10 persen total soal," kata Muhadjir.
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/30/p7yo5g348-pemerintah-diminta-benahi-tiga-hal-ini-untuk-un-tahun-depan

Anggota Komisi X: Penerapan HOTS Harus Bertahap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penerapan kemampuan nalar tinggi atau higher order thinking skills (HOTS) harus dilakukan bertahap. Apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menetapkan soal matematika dengan pendekatan HOTS maka harus diberikan sejak minimal setahun sebelum pelaksanaan ujian nasional.
Tidak hanya itu, menurut Ledia, pola pengajaran secara umum sudah harus menggunakan metode yang sama secara merata di seluruh Indonesia. "Pertanyaannya apakah urutan-urutan ini sudah dilakukan? Harus bertahap, kalau untuk saat ini saya kira masih kurang tepat. Setidaknya 50 persen propinsi sudah menjalankan," kata dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (17/4).
Pada dasarnya, ujian nasional merupakan salah satu alat ukur evaluasi pendidikan. Bukan hanya untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi juga untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan kementrian dikbud.
"Kemampuan guru untuk mendidik, manajemen kepala sekolah dalam evaluasi proses pendidikan di sekolah dan lain-lain," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Para siswa SMA mengeluhkan sulitnya soal Ujian nasional berbasis komputer (UNBK), terutama mata pelajaran Matematika. Mereka mengaku soal tersebut  tidak sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dipelajari selama ini. Soal matematika UNBK SMA memang dibuat sulit karena termasuk jenis soal dengan penalaran tingkat tinggi atau HOTS.
http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/17/p7c3w5428-anggota-komisi-x-penerapan-hots-harus-bertahap