Ledia Hanifa: Perlunya Percepatan Apabila Ingin Indonesia Bebas Sampah 2020

Jakarta, Kabar3.com - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat  bagi masyarakat Indonesia. Dari masih lekatnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga pengolahan sampah yang belum optimal. Maka kemunculan komunitas-komunitas peduli sampah di seluruh pelosok tanah air akan sangat membantu terwujudnya Indonesia Bebas Sampah 2020.

Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Tahunan Bank Sampah Induk Kota Bandung yang digagas Komunitas Hijau Lestari, Kamis (10/5/2018) kemarin di Graha Emerald, Bandung.

“Salah satu kegiatan yang banyak mendapat tanggapan positif masyarakat adalah kehadiran bank sampah. Mereka bisa jadi nasabah dengan menyetor sampah dan dihargai dengan rupiah. Sampai-sampai ada yang bercerita kalau dia bisa bayar listrik karena kumpulan sampah. Kegiatan semacam ini perlu dirawat dan dikembangkan,” cetus Ledia Hanifa Amaliah selaku Anggota Komisi X DPR RI kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jum’at (11/5/2018).  
Dalam sarasehan tersebut, Ledia mengingatkan bahwa Indonesia sudah punya Undang-Undang khusus soal Pengelolaan Sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, namun masih lemah dalam hal implementasi dan penegakkan hukum.

“Soal tata kelola penanganan sampah, larangan, peran pemerintah dan masyarakat, ada lengkap dalam undang-undang tersebut, tetapi memang harus diakui kita masih ada kelemahan dalam hal implementasi, pengawasan dan sanksi. Masih banyak orang buang sampah sembarangan tanpa malu apalagi takut kena sanksi. Persoalan pengangkutan dan pembuangan akhir juga sering memunculkan sengketa. Begitupula soal pengolahan yang belum terpadu,” paparnya.
Padahal, sambung aleg FPKS ini pula, tahun 2016 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mencanangkan Gerakan Indonesa Bebas Sampah 2020.

“Artinya, target gerakan nasional ini tinggal 2 tahun, tapi sepertinya masih jauh dari harapan Indonesia bisa bebas sampah, hingga membutuhkan percepatan dengan penanganan khusus,” lanjutnya.

Untuk itu, Ledia menegaskan 3 hal yang harus diperhatikan dalam hal pengolahan sampah. Pertama, perilaku individu perlu diasah lewat sosialisasi dan membangun kesadaran lingkungan bersih sehat. Sehingga masyarakat akan bersemangat mengumpulkan sampah, memilah bukan semata-mata karena berharap medapat uang tambahan dari tabungan di bank sampah, tetapi demi kepentingan lingkungan hidup pribadi dan anak cucu mereka di masa datang.
 “Sosialisasi dari pemerintah harus diintensifkan. Sekolah, orangtua, tokoh masyarakat, bisa dilibatkan untuk mendidik dan memberi contoh baik kepada anak-anak dan masyarakat umum agar membuang sampah pada tempatnya, memilah bahkan mengolah sampah secara benar,” imbuhnya.

Kedua, Pemerintah dan pemerintah daerah harus komitmen dan tegas dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevalusi kebijakan pengelolaan sampah. Ketiga gerakan bebas sampah harus diusung secara bersama lintas sektor, lintas stakeholder, antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
“Kita berangkat dari posisi mana kita bisa bergerak, lalu bahu membahu bekerjasama. Misalnya saat ini kita di Bandung, maka kita mulai dari warga Bandung,  bersama komunitas-komunitas di Bandung, bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, disupport oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bandung, bergandengan tangan mengupayakan Bandung Bebas Sampah, menuju Indonesia Bebas Sampah. Dengan skup lebih kecil, lebih dekat, lebih mudah, InsyaAllah bisa,” ungkapnya sekaligus mengakhiri. (HRN)
http://kabar3.com/detail/7845/ledia-hanifa-perlunya-percepatan-apabila-ingin-indonesia-bebas-sampah-2020/3

Jangan Berpikir Indonesia Akan Berada di Ambang Perpecahan

BANDUNG - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan digelar April 2019. Namun dinamikannya sudah menghangat.
Menjelang perhelatan tersebut, masyarakat harus mampu bersikap arif dan bijaksana. Jangan hanya karena berbeda pilihan, orang dengan mudah menganggap Indonesia berada di ambang perpecahan.

Pendapat itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyikapi isu perpecahan di tahun politik saat ini. Dia dengan tegas membantah isu-isu yang menyebut perpecahan sedang mengancam bangsa Indonesia.

Ledia menduga isu tersebut sengaja diembuskan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin Indonesia benar-benar terbelah. Padahal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terpelihara baik hingga saat ini.

"Sebetulnya, Indonesia tidak terbelah, tapi ada ingin orang yang ingin Indonesia terbelah. Karena kita sebenarnya dari dulu bersama-sama, kita juga lebih toleran," ungkap Ledia seusai mengikuti acara Nonton Bareng Film 212 The Power of Love di XXI Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (11/5/2018).

Ledia mengakui ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat menjelang pergantian pemimpin bangsa. Namun, kata Ledia, perbedaan tersebut jangan lantas dianggap perpecahan. Dia menegaskan, seluruh pihak harus menghormati perbedaan tersebut.

"Bahwa ada orang punya pilihan, kita harus hormati. Jangan sampai kita mudah sekali melabel bangsa Indonesia terpecah, tidak ada persatuan Indonesia, enggak! Kita punya banyak sejarah yang membuat kita bersatu," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ledia sengaja menggelar acara Nonton Bareng Film 212 The Power of Love untuk menunjukkan umat Islam benar-benar mencintai kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menyangkal anggapan bahwa umat Islam lekat dengan radikalisme.

"Banyak orang selalu mengatakan kalau umat Islam berkumpul itu radikal, menyeramkan, padahal tidak seperti itu. Berkali-kali kegiatan yang dilakukan umat Islam itu jauh lebih baik dan lebih rapi, termasuk saat aksi 212," papar Ledia.

Ledia pun menilai, Film 212 The Power of Love yang diangkat dari kisah nyata Aksi Bela Islam 212 itu merupakan film yang sangat baik untuk ditonton karena mampu meyakinkan bahwa rakyat Indonesia benar-benar mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa.

"Film ini membuat kita lebih yakin bergerak bersama, bahwa kaum muslimin adalah bagian dari Indonesia. Kita bergerak bersama demi kebaikan Indonesia dan ke depan insya Allah ada banyak hal yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia," tuturnya.

https://nasional.sindonews.com/read/1304955/12/jangan-berpikir-indonesia-akan-berada-di-ambang-perpecahan-1526042684

Pemerintah Wajib Sediakan Lapangan Kerja bagi Disabilitas

Implementasi penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dikalangan PNS, BUMN, BUMD dan swasta masih belum optimal. Terlebih masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses lapangan kerja di sektor tersebut. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas memang menjadi perhatian. Dimana setiap pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 

"Perusahaan swasta dan pemerintah wajib menyediakan 1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Tetapi implementasinya belum optimal, penyandang disabilitas banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan," jelas Ledia kepada wartawan disela acara media Gathering, Senin (28/12/2015).

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, lapangan pekerjaan yang tersedia pun banyak yang tidak sesuai dengan keahlian disabilitas. Sehingga pekerjaan yang ada pun sangat menyulitkan mereka. 

"Banyak penyandang disabilitas yang mendapat pekerjaan sebagai design grafis, padahal itu tidak sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga hal ini pun perlu dibenahi," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, pengawas tenaga kerja yang merupakan dari dinas ketenagakerjaan perlu lebih dioptimalkan. Sehingga mereka bisa memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. 

"Ini karena kurangnya pengawasan dari para pengawas tenaga kerja, oleh karena itulah kita harapkan pengawas tenaga kerja bisa proaktif melaksanakan pengawasan," katanya.

Agus Hermawan

http://m.galamedianews.com/bandung-raya/62440/pemerintah-wajib-sediakan-lapangan-kerja-bagi-disabilitas.html

Reses, Anggota DPR Ini Soroti Kondisi Pasar

JAKARTA - Anggota DPR Ledia Hanifa menjalani masa resesnya dengan mengunjungi pasar di Kota Bandung.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti tentang penurunan pendapatan pedagang Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung yang diakibatkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL).

Dia menjelaskan, para PKL tersebut menutup pintu masuk ke pasar. Selain itu, kata dia, penurunan pendapatan pedagang juga diakibatkan kondisi fisik bangunan pasar yang juga sudah tidak memadai.

Kondisi tersebut, sambung dia, menurunkan minat orang berbelanja. "Pagi kemarin, Sabtu (7 November 2015), berkunjung ke Pasar Cihargeulis Kota Bandung dalam rangka reses dan serap aspirasi," tutur Ledia dalam siaran persnya kepada Sindonews, Minggu (8/11/2015).

Dia menjelaskan, kunjungan reses yang singkat di bulan November ini untuk menyerap aspirasi dari konstituennya, yaitu pedagang Pasar Cihaurgeulis.

Untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, Ledia mengikutsertakan pihak PD Pasar Kota Bermartabat, DPC PKS Cibanyeung Kaler, dan Kepala Pasar untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif.

Ledia menjelaskan dengan banyaknya PKL yang menutup pintu masuk ke pasar, membuat pedagang di kios resmi mengalami penurunan pendapat secara signifikan.

Padahal, kata dia, pedagang kios resmi yang turun pendapatannya tersebut, rutin membayar iuran ke Pemkot Bandung. Sebaliknya, penghasilan pedagang yang tidak resmi tetap bahkan bertambah.

"Pengelola pasar harus kelola ini dengan bijak," kata Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani persoalan sosial ini.

Ledia juga mencarikan solusi atas permasalahan sampah agar diintegrasikan dengan program pengolahan sampah.

"Sampah yang berton-ton menumpuk ini bisa dikelola menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi masyarakat," kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I itu.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1059789/15/reses-anggota-dpr-ini-soroti-kondisi-pasar-1446954309