Cegah Data Hilang, Ledia Hanifah: RUU Satu Data Lindungi Hak Masyarakat

Written By Ledia Hanifa on Rabu, 01 April 2026 | 10:07:00 PM



VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amany, menekankan bahwa urgensi RUU Satu Data Indonesia bukan sekadar soal mengumpulkan data (collecting data), melainkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan untuk pelayanan publik dan dilindungi keamanannya.

Selain itu, Ledia juga turut menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data yang berdampak langsung pada bantuan sosial.

“Masyarakat di lapangan banyak yang komplain perkara perubahan desil (tingkat kesejahteraan). BPS yang mengumpulkan data, tapi kementerian lain yang menginterpretasi siapa yang dapat bantuan. Akibatnya riuh di bawah. Jadi, satu data itu harus dipastikan pengelolaannya dan bagaimana menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat,” ujar Ledia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keamanan data pribadi warga negara yang seringkali bocor atau mudah diakses pihak lain di platform milik organisasi pemerintah dan BUMN. Ia pun mencontohkan insiden hilangnya data penerima KIP Kuliah yang sangat merugikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

“Ini krusial sekali, tiba-tiba data penerima beasiswa hilang dan anak-anak terancam berhenti kuliah. Begitu juga di platform BUMN, data pendaftar bisa diintip oleh sesama pendaftar. Apakah kalau sudah satu data nanti akan se-terbuka itu tanpa perlindungan kerahasiaan? Kita tidak ingin regulasi ini hanya mengumpulkan data tapi gagal melindunginya,” tuturnya.

Ledia meminta pemerintah, khususnya Satu Data Indonesia, untuk memberikan evaluasi tertulis mengenai implementasi yang sudah berjalan selama ini guna melihat celah regulasi yang masih kosong.

Politisi PKS tersebut berharap RUU ini nantinya mampu memperbaiki administrasi pemerintahan sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.


Sumber : https://visi.news/cegah-data-hilang-ledia-hanifah-ruu-satu-data-lindungi-hak-masyarakat/

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI; Ledia Jelaskan Pancasila sebagai Dasar Pemenuhan Hak Warga Negara



JABAR EKSPRES – Anggota MPR RI Ledia Hanifa menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Kantor Pengurus Pusat ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi (11/3). Di tengah bulan Ramadhan dan di hadapan peserta penyandang disabilitas membuat sosialisasi kali ini terjalin dengan khidmat dan begitu hangat.

Saat membuka acara Ledia Hanifa yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VIII pada 2014 menceritakan kenangannya. “Saya sangat dibantu oleh ITMI terutama saat penyusunan Undang-Undang tentang Disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Masih ingat tahun 2014 dari ITMI berbondong-bondong datang ke DPR RI untuk menyampaikan persoalan disabilitas. Ini menjadi catatan sejarah dari ITMI dan komunitas-komunitas disabilitas dalam memberikan masukan apa saja yang harus diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas, karena pada dasarnya kami pada saat itu masih belum banyak memahami kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Dengan kedatangan teman-teman disabilitas dari berbagai komunitas, membuat Anggota Komisi VIII sepakat untuk membahas lebih cepat undang-undang tersebut.”

Ledia kemudian menjelaskan jika semua anggota DPR RI adalah anggota MPR RI, tetapi anggota MPR RI tidak semua anggota DPR RI, karena ada nggota DPD RI juga di dalamnya. Dan salah satu tugas anggota MPR RI adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

“Ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai Dasar Negara, sila pertama yang berbunyi; Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semua warga negara yang tinggal di Indonesia sejatinya adalah orang yang beragama. Semua hal yang kita lakukan bab akhlak, perilaku merujuk pada sila pertama Pancasila,” urai Ledia

Terkait sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Ledia menjelaskan betapa semua kebijakan publik, regulasi, aturan, harus melihat apakah hal-hal yang akan diputuskan, bersangkutan dengan hal-hal kemanusiaan atau tidak.

“Jangan hanya dihitung dalam angka-angka saja, tetapi perlu dihitung setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Sebab adil itu bukan sama rasa sama rata, tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai proporsinya.”


Sumber : https://jabarekspres.com/berita/2026/03/12/sosialisasi-empat-pilar-mpr-ri-ledia-jelaskan-pancasila-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-warga-negara/

Indonesia Krisis TACB, Komisi X: Tiap Daerah Harus Miliki Lima Ahli

 



“Kita tidak punya jumlah tim ahli cagar budaya yang memadai. Itu merepotkan karena objek yang diduga cagar budaya sangat banyak dan mereka harus melakukan verifikasi,” ujar Ledia di Nusa Tenggara Barat, dikutip Minggu (16/2/2026).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, di sejumlah kabupaten/kota hanya terdapat satu hingga dua orang ahli. Akibatnya, daerah kerap harus saling meminjam tenaga ahli untuk melakukan kajian dan verifikasi.

Menurutnya, proses penetapan cagar budaya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap kajian membutuhkan ketelitian tinggi dari sisi sejarah, budaya, arkeologi hingga sosiologi, sehingga seorang ahli tidak dapat menangani banyak proyek secara bersamaan.

“Kalau sedang mengerjakan satu proyek, dia tidak boleh mengerjakan yang lain supaya analisisnya tidak bercampur. Jadi memang jumlahnya harus cukup,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar memprioritaskan anggaran sertifikasi bagi calon TACB di berbagai daerah. Ledia mengusulkan target realistis, yakni setiap kabupaten/kota memiliki minimal lima orang ahli bersertifikat.

“Setidaknya satu kabupaten/kota punya lima orang ahli saja, itu sudah sangat menolong. Ini yang sedang kita upayakan agar pengelolaan cagar budaya lebih sistematis,” pungkasnya.


Sumber : https://indoposco.id/2026/02/16/indonesia-krisis-tacb-komisi-x-tiap-daerah-harus-miliki-lima-ahli/

DPR: Berdirinya Kementerian Kebudayaan Jadi Harapan Bagi Pelestarian Sejarah


SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, berdirinya Kementerian Kebudayaan secara mandiri berpotensi meningkatkan fokus, serta anggaran bagi penyelamatan cagar budaya.


Pasalnya, berdasarkan evaluasi kelembagaan sebelumnya, sistem klasterisasi wilayah (penggabungan provinsi) dalam Balai Pelestarian Kebudayaan sempat menimbulkan ketidakefektifan.

Sehingga pihaknya yakin perubahan struktur kementerian di era pemerintahan baru dapat membawa harapan bagi pelestarian sejarah.

"Contohnya Jawa Barat sempat digabung dengan Banten, di mana kantor Balai-nya ada di Banten. Padahal objek di Jawa Barat sangat banyak. Baru dua tahun belakangan ini dipisah," kata Ledia, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 15 Februari 2026.

Dengan adanya kementerian tersendiri, ia pun optimistis potensi anggaran untuk sektor kebudayaan bisa lebih besar. Hal itu dinilai krusial untuk membiayai proses verifikasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), pemeliharaan, hingga ekskavasi yang selama ini minim dana.

"Setidaknya ada upaya yang bisa kita lakukan untuk lebih mendorong agar objek-objek diduga cagar budaya ini bisa diverifikasi. Ke depan, tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas setelah kementerian ini berdiri sendiri dan pejabatnya dilantik," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ledia berharap penguatan kelembagaan ini menjadi langkah terakhir yang menyempurnakan sistem pelestarian cagar budaya di Indonesia. 

Sumber : https://sinpo.id/detail/114859/dpr-berdirinya-kementerian-kebudayaan-jadi-harapan-bagi-pelestarian-sejarah

Ledia Hanifa: RUU Sisdiknas Mendesak Diperbarui untuk Menjawab Tantangan Pendidikan



Jakarta (10/02) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya pembaruan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai respons atas perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ledia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah berlaku lebih dari dua dekade, sementara dinamika dan tantangan pendidikan nasional telah mengalami perubahan signifikan.

“Rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini menjadi bagian yang sangat penting, karena undang-undangnya sudah 20 tahun, sementara ada perkembangan dalam sistem pendidikan kita,” ujar Ledia.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk membentuk satu sistem pendidikan nasional yang utuh.

“Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3), kita perlu membentuk satu sistem pendidikan nasional yang mendorong peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis,” jelasnya.

Ledia mengungkapkan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas dilakukan melalui pendekatan kodifikasi dan modifikasi, dengan mengintegrasikan sejumlah regulasi yang selama ini berdiri sendiri.

“RUU Sisdiknas ini merupakan gabungan melalui metode kodifikasi dan modifikasi terhadap Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, serta beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” terang Ledia.

Menurutnya, penggabungan tersebut penting agar pengaturan mengenai guru, dosen, dan tenaga kependidikan dapat disusun secara lebih utuh, sinkron, dan berkeadilan, mengingat sebagian kewenangan guru juga berada di ranah pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Ledia berharap RUU Sisdiknas mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi, khususnya terkait perlindungan dan kesejahteraan guru serta dosen.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan konsep yang lebih matang di dalam RUU Sisdiknas ini, semua masalah bisa teratasi, termasuk perlindungan terhadap guru, perlindungan terhadap dosen, dan ke depan juga menyangkut kesejahteraan,” pungkasnya.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2026/02/10/ledia-hanifa-ruu-sisdiknas-mendesak-diperbarui-untuk-menjawab-tantangan-pendidikan/

Ada Mahasiswa Penerima KIP Diperas Keluarga, Bantuan Kuliah Dipakai Beli Rokok hingga Lunasi Pinjol



TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, membeberkan temuan mengejutkan terkait mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah)  di mana mereka justru diperas keluarganya.

Hal ini disampaikan Ledia dalam forum 'Urun Rembuk Pimpinan PTS LLDikti III tentang Masa Depan Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia' yang digelar di Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Mulanya, Ledia mengungkapkan masalah yang dihadapi mahasiswa tidak hanya terkait nilai yang dicapai selama studi, tetapi juga soal tekanan dari orang tuanya.

"Problemnya anak penerima KIP Kuliah kan tidak sederhana. Bukan sekedar menerima, melaporkan nilainya jelek, bukan hanya sekedar itu karena mereka akan terlibat dengan orang tuanya," katanya dikutip dari YouTube Universitas Paramadina, Selasa (30/12/2025).

Dia mengatakan tekanan yang dimaksud yakni bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh mahasiswa dianggap penghasilan tambahan bagi orang tua.

Sehingga, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan studi justru dipakai untuk kebutuhan sehari-sehari.

Alhasil, kata Ledia, banyak mahasiswa mengalami dikeluarkan dari perguruan tinggi (PT) karena tidak mampu membayar biaya kuliah buntut uang KIP Kuliah diambil oleh orang tua.

"Orang tuanya itu yang menganggap ini (KIP Kuliah) tambahan penghasilan sehingga diambil. Ada banyak anak drop out lebih karena dipakai kebutuhan di rumah," katanya.

Ledia menyebut ada kasus di mana KIP Kuliah justru digunakan untuk kebutuhan tidak mendesak seperti membeli rokok dan menyicil sepeda motor, hingga membayar utang pinjaman online (pinjol).

Bahkan, sambungnya, uang KIP Kuliah ini digunakan oleh anggota keluarga lainnya agar bisa melakukan pinjol.

Adapun modusnya yakni menjadikan mahasiswa sebagai orang yang berutang lalu uangnya digunakan oleh anggota keluarga tersebut.

Sementara, pembayaran utang itu nantinya dibayar oleh mahasiswa bersangkutan dengan menggunakan KIP Kuliah.

"Mending kalau buat beli beras, enggak, buat nyicil motor, buat (beli) rokok. Dan bahkan lebih jahatnya lagi, keluarganya bukan ayah atau ibu, (tapi) pakde-budenya, minta si anak berfoto dengan KTP, ngambil pinjaman online 'kan nanti kamu yang bayar, kan kamu dapat KIP'," bebernya.

Ledia pun meminta agar orang tua menghilangkan pemikiran bahwa KIP Kuliah adalah penghasilan tambahan yang diterima anaknya sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sumber : https://www.tribunnews.com/nasional/7772772/ada-mahasiswa-penerima-kip-diperas-keluarga-bantuan-kuliah-dipakai-beli-rokok-hingga-lunasi-pinjol

Hari Ibu 2025 di Kota Bandung, Ledia Hanifa Sebut Banyak Perempuan Masih Butuh Pendampingan


TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI, Dapil Bandung dan Cimahi, Ledia Hanifa, menyoroti perjuangan ibu saat momen peringatan Hari Ibu tahun 2025 di wilayah Kota Bandung.

Ledia mengatakan momentum peringatan Hari Ibu tahun 2025 tersebut memang sangat penting karena sebagai pengingat peran sosial perempuan di tengah masyarakat.

"Hari Ibu adalah momen pengingat bahwa banyak ibu di Indonesia telah bergerak melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat," ujar Ledia Hanifa, Selasa (23/12/2025).

Hanya saja, perempuan dinilai masih perludiberikan pendampingan agar kualitas hidup mereka bisa semakin meningkat dan memiliki peran yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya.

"Namun, masih ada lebih banyak ibu yang perlu kita dampingi dan bantu agar kesejahteraan keluarganya meningkat," katanya.

Sementara Bidang Perempuan dan Keluarga (BIPEKA) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, mengingatkan bahwa peringatan Hari Ibu tahun 2025 ini bukan hanya seremonial tahunan.

Ketua BIPEKA Kota Bandung, Intan Nur Rahmi mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan Hari Ibu di wilayah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan semangat pemaknaan yang mendalam.

"Peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memaknai peran ibu sebagai pendidik pertama, penjaga keluarga, dan penjaga peradaban. Ibu memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas generasi dan masyarakat," katanya.

Terkait hal ini, pihaknya juga telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Ibu Tahun 2025 sepanjang bulan Desember, khususnya di tingkat kota, dapil, hingga kecamatan se-Kota Bandung.

Sebanyak 24 rangkaian kegiatan telah dilaksanakan meliputi silaturahmi tokoh perempuan, workshop penguatan keluarga, edukasi kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu, dan cek kesehatan gratis.

"Kemudian melibatkan tenaga medis, Senam Bersama, beauty class dan daily make-up, capacity building, pemberdayaan pos ekonomi keluarga, edukasi pengelolaan sampah, hingga berbagai aksi kepedulian sosial," ucap Intan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini melibatkan lebih dari 2.200 peserta, yang terdiri atas para ibu, penggerak keluarga, penggerak dan anggota RKI, komunitas, serta tokoh perempuan dari berbagai wilayah di Kota Bandung.

Selain kegiatan edukatif dan pemberdayaan, peringatan hari Ibu 2025 juga diisi dengan aksi nyata kepedulian sosial melalui program RKI Peduli. Pada momentum ini, BIPEKA Kota Bandung menyalurkan 47 pasang kruk kepada penyandang disabilitas di sejumlah wilayah Kota Bandung.

"Program ini menjadi wujud nyata kehadiran dan keberpihakan kepada kelompok rentan, sekaligus menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan ruang kasih sayang yang inklusif dan bermartabat bagi semua," katanya.


Sumber : https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1159583/hari-ibu-2025-di-kota-bandung-ledia-hanifa-sebut-banyak-perempuan-masih-butuh-pendampingan

Ledia Hanifa PKS Desak Pemerintah Percepat Integrasi Sistem Data Pendidikan Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ledia Hanifa Amaliah mendesak pemerintah mempercepat integrasi sistem pendataan pendidikan nasional untuk memastikan pencairan Dana BOS dan honor guru berjalan tepat waktu. Ketidakterpaduan data antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah membuat banyak guru mengalami keterlambatan honor, bahkan hingga menimbulkan tunggakan negara. "Di tahun 2013-2015, Kementerian Agama dan pemerintah pernah menanggung utang tunjangan guru agama hingga Rp3,5 triliun. 


Masalah serupa kembali terjadi pada periode 2019-2024. Akar persoalannya selalu sama, data yang tidak akurat dan tidak sinkron," kata Ledia dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (22/11/2025). Ketika pendataan guru dan lembaga pendidikan tidak menyatu dalam satu sistem, kata dia, Dana BOS sering tidak dapat diajukan atau dicairkan tepat waktu. Dengan begitu, ia menilai, hal ini berimbas langsung pada honor guru, terutama yang mengandalkan komponen honor dari BOS.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1646957/15/ledia-hanifa-pks-desak-pemerintah-percepat-integrasi-sistem-data-pendidikan-nasional-1763802670

KUHAP Baru Perkuat Perlindungan Penyandang Disabilitas



Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah bersyukur karena RUU KUHAP yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang mengakomodir secara khusus perlindungan bagi para penyandang disabilitas. 

“Ini adalah satu langkah maju yang sekaligus sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” jelas Ledia lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Terdapat 2 pasal yang mengakomodir hak penyandang disabilitas secara khusus dalam KUHAP baru ini. Pada pasal 145 para Penyandang Disabilitas dinyatakan berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 

Sementara dalam pasal 146 pelaku pidana yang merupakan seorang Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat maka pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan berdasarkan penetapan Hakim lewat sidang terbuka.

Diakomodirnya hak para penyandang disabilitas ini menurut Ledia menjadi jalan perlindungan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas menuju tercapainya keadilan hukum bagi mereka. 

Sebab, lanjut anggota Badan Legislasi DPR RI ini, selama ini tak sedikit muncul kasus yang melibatkan para penyandang disabilitas yang justru merugikan mereka karena lemahnya perlindungan hukum terutama saat berada dalam posisi sebagai korban.

“Ada satu kasus di Jawa Barat dimana ada seorang perempuan penyandang disabilitas tuna netra sekaligus tuna daksa dan tuna wicara yang diperkosa namun dalam proses penyidikan sebagai saksi dia tidak mendapat pendampingan sehingga sulit mendapatkan keadilan hukum," ungkapnya.

"Begitu juga kita pernah mendengar ada kasus tunanetra yang ditipu soal uang saat berjualan, atau anak dengan disabilitas mental yang mencuri, selama ini belum mendapatkan hak-hak hukumnya untuk ditangani dengan diberikan pendampingan yang sesuai kondisi dan ragam disabilitasnya. Sangat sulit bagi mereka mendapatkan keadilan dalam penyelesaian kasus hukumnya,” papar Ledia menyayangkan.

Karena itu kehadiran Undang-Undang KUHAP yang baru ini menurut Ledia diharapkan mampu melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum sekaligus mendekatkan bangsa Indonesia pada cita-cita tercapainya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. 


Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/11/19/687278/kuhap-baru-perkuat-perlindungan-penyandang-disabilitas

Merespon Laporan Kendala TKA Hari Pertama, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa: Harus Segera Diatasi

Bandung (04/11) — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA/SMK/MA hari pertama dilaporkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) berjalan lancar, Senin (03/11). Namun, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengaku pada hari yang sama mendapatkan laporan kendala dari beberapa sekolah. Ada yang mengalami sistem logout sebelum waktunya, ada yang mati lampu, masalah jaringan internet, keterlambatan token untuk login hingga soal-soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi.

“Kalau soal ada kendala, harus diakui dari sekian ribu sekolah tentu tidak akan bisa 100 persen lancar dan mulus. Tetapi setiap kendala harus segera diatasi, jangan sampai merugikan peserta TKA. Terutama kendala-kendala yang bisa dicegah seperti jaringan internet lambat dan token yang terlambat harusnya sudah diantisipasi,” ujar Ledia

Apalagi sebelum TKA ini dilangsungkan setiap sekolah sebenarnya sudah melaksanakan gladi bersih sepekan sebelumnya. Karena itu munculnya kendala seharusnya sudah bisa diantisipasi, ditekan seminimal mungkin dan jangan sampai berulang pada hari berikut.

Saat melakukan kunjungan spesifik mengenai persiapan TKA ke beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi pada 27 hingga 29 Oktober lalu, Ledia sudah menemukan beragam hal serupa disampaikan pihak sekolah, seperti kasus mati lampu, sistem log out dan login yang sangat lambat.

“Saat itu dua SMK di Bandung dan MAN di Cimahi yang saya datangi membagi sesi gladi bersih TKA menjadi pagi dan siang. Terungkap bahwa rata-rata kendala pada sesi siang adalah sistem error sehingga peserta terhambat mengerjakan soal. Ada yang jawaban siswa bisa tersimpan tetapi ada yang harus mengulang dari awal. Sementara soal keterlambatan token merata terjadi pada dua sesi, bahkan ada yang sampai 25 menit token tidak kunjung diterima,” ungkap Ledia.

Persiapan sekolah sendiri menurut sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini sudah cukup baik. Semua sekolah yang dikunjungi menyiasati keterbatasan gawai dengan membagi TKA dalam beberapa sesi. Khusus MAN di Cimahi bahkan membagi gladi bersih TKA dalam 3 sesi per hari dan harus menyewa 80 laptop untuk memenuhi kebutuhan 108 gawai.

Pada SMKN 14 Kota Bandung lebih dari 50% siswa ikut TKA, pada SMKN 10 hanya 7 anak dari 400 siswa tidak ikut TKA, sementara di MAN Cimahi seluruh siswa, sebanyak 390 orang, ikut TKA.

“TKA ini memang tidak wajib, tidak menjadi penentu kelulusan. Hanya memang termasuk diperhitungkan bila ingin melanjutkan kuliah. Namun entah kebetulan atau tidak, tapi memang pada SMKN 10 dan MAN Cimahi yang kepala sekolahnya perempuan, peserta TKA-nya lebih banyak, bahkan ada yang 100 persen. Mungkin karena pendekatannya lebih persuasif ya. Katanya sih disampaikan ke anak-anak; ikut saja, daripada nanti menyesal gak punya sertifikat. Jadi pendekatan bujukan emak-emak sepertinya kuat juga itu” tutup Ledia setengah berkelakar.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/11/04/merespon-laporan-kendala-tka-hari-pertama-anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-harus-segera-diatasi/

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Tinjau Revitalisasi Dua Sekolah Dasar di Kota Bandung


Bandung (21/10) — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, melakukan kunjungan kerja ke dua sekolah dasar di Kota Bandung, yaitu SDN 089 Babakan Ciparay dan SDN 273 Gempolsari, yang menjadi penerima bantuan program Revitalisasi Sekolah dari pemerintah. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung progres pembangunan, memastikan pelaksanaan sesuai jadwal, serta mendengar langsung kondisi di lapangan.

Di SDN 089 Babakan Ciparay, Ledia meninjau pembangunan empat ruang kelas baru (RKB) yang dimulai pada 2 Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Pembangunan ini dilakukan untuk menggantikan ruang belajar yang sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Selama proses pembangunan, sebanyak 700 siswa sementara menumpang kegiatan belajar di beberapa lokasi sekitar, seperti sekolah lain, madrasah, masjid, hingga rumah warga.

Kepala SDN 089 Babakan Ciparay, Lies Kusmini, M.Pd., menyampaikan bahwa meskipun kegiatan belajar dilakukan di tempat sementara, para guru tetap berupaya menjaga kualitas pembelajaran. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat sekitar turut mendukung penuh program ini karena memahami pentingnya peningkatan fasilitas sekolah bagi anak-anak mereka.

Dalam peninjauannya, Ledia Hanifa juga berdialog dengan pihak sekolah, pekerja konstruksi, serta masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas material dan komposisi bangunan, seperti penggunaan semen dan besi penopang yang sesuai standar, agar hasil revitalisasi dapat bertahan lama dan aman bagi siswa

“Kita ingin memastikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya cepat selesai, tetapi juga kuat dan aman. Kualitas material dan ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Ledia di sela-sela kunjungan.

Sementara itu, di SDN 273 Gempolsari, program revitalisasi dilakukan dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan tiga ruang kelas baru. Ledia Hanifa menegaskan bahwa program revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan dasar yang berbasis data pokok pendidikan (Dapodik), sehingga pelaksanaannya harus tepat sasaran.

“Data Dapodik menjadi dasar bagi penentuan prioritas bantuan revitalisasi. Kami di Komisi X terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar menyentuh sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi X DPR RI memastikan bahwa seluruh program revitalisasi di daerah berjalan dengan baik serta memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Ledia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/10/21/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-tinjau-revitalisasi-dua-sekolah-dasar-di-kota-bandung/

Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen RI Dorong Percepatan Program Indonesia Pintar bagi Pelajar di Kota Bandung


Bandung (14/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T., menyampaikan pentingnya percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar Tahun 2025 yang berlangsung di SMA Istiqomah Cijawura, Kota Bandung (11/10).

Kegiatan Sosialisasi PIP kali ini merupakan kerjasama antara Komisi X DPR RI dan Puslapdik Kemendikdasmen RI sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Di awal sosialisasi, Ledia mengingatkan bahwa tantangan utama dunia pendidikan di Indonesia masih berkutat pada persoalan pembiayaan, sarana prasarana, serta peningkatan mutu. Maka bantuan pendidikan seperti PIP, jelasnya, merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus perwujudan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ledia kemudian menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat sebagai pilar penopang pendidikan anak.
“Tanggungjawab pendidikan anak yang utama sesungguhnya berada di tangan orangtua, baru kemudian menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Maka orangtua harus berperan aktif dalam proses pendidikan anak,” ujarnya.

Diantara peran aktif orangtua ini menurut Ledia adalah dengan mendukung keberlangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anaknya dengan memanfaatkan secara maksimal bantuan pendidikan seperti PIP. “Jadi harus diingat bahwa dana PIP ini bukanlah tambahan penghasilan keluarga, melainkan satu investasi jangka panjang demi masa depan anak, karenanya harus digunakan untuk kepentingan keberlangsungan pendidikan anak.”

Para peserta sosialisasi yang merupakan para orangtua siswa dari berbagai sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi antusias mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab.

Salah satu orangtua bertanya tentang syarat mendapat PIP. Ledia menjelaskan bahwa dua syarat utama adalah penghasilan orangtua di bawah 5 juta dan anak terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Basis data PIP diambil dari Dapodik dan memerlukan verifikasi detail agar tepat sasaran. Jadi pastikan anak Bapak Ibu terdata di dalam dapodik dan sangat penting untuk memastikan keakuratannya. Seperti kesesuaian nama anak dengan akta kelahiran, nama ibu kandung, nomor NISN dan data lainnya termasuk soal penghasilan orangtua,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini pula.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Program Indonesia Pintar (PIP) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen RI, Sofiana Nurjanah, yang menyoroti pentingnya kesadaran orang tua terhadap rentang usia belajar anak dan perlunya pendekatan karakter dalam pendidikan. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat KCD 7, Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta perwakilan Bank BUMN penyalur dana PIP.

Melalui kegiatan ini, Ledia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah dan masyarakat dapat semakin erat dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, masyarakat diharapkan semakin memahami mekanisme dan manfaat nyata dari program PIP, agar setiap anak dapat memperoleh hak pendidikannya tanpa hambatan ekonomi.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/10/14/komisi-x-dpr-ri-bersama-kemendikdasmen-ri-dorong-percepatan-program-indonesia-pintar-bagi-pelajar-di-kota-bandung/

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Ingatkan Pentingnya Pengarusutamaan Pemuda Serta Dukungan Olahraga Bagi Publik dan Atlet Disabilitas


Jakarta (29/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan pentingnya pengarusutamaan pemuda ( youth mainstreaming) dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja perdana Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/9).

“Selama ini kita hanya mewacanakan generasi emas 2045, tapi belum terlihat desainnya akan seperti apa. Anggarannya pun masih yang paling kecil. Maka kita perlu mendorong agar pengarusutamaan pemuda menjadi bagian yang terinternalisasi dalam semua aspek pembangunan,” ujarnya.

Selain isu kepemudaan, Ledia juga menyoroti pentingnya pembudayaan olahraga. Ia mendorong adanya partisipasi negara dalam penyediaan fasilitas kebugaran di ruang terbuka publik yang mudah diakses masyarakat.

“Seperti di negara lain, masyarakat harus bisa berolahraga kapan pun dan di mana pun dengan fasilitas yang memadai,” tambahnya.

Ledia kemudian juga memberikan apresiasi atas optimalisasi kembali Rumah Sakit Olahraga Nasional di Cibubur. Ia melihat fasilitas tersebut berpotensi menjadi pusat pengembangan sport science nasional yang dapat mendukung kemajuan prestasi atlet, termasuk atlet disabilitas.

Namun, ia juga menyoroti masih tertinggalnya Indonesia dalam teknologi olahraga disabilitas.

“Kalau kita lihat di Paralimpik, kaki sambung atlet disabilitas di luar negeri sudah sangat ringan dan memungkinkan mereka bergerak cepat. Sebab di sana mereka sudah by design. Kita belum sampai ke sana, tapi ini bisa dikembangkan dan perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Terakhir Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan kepada Menteri Erick Thohir soal keputusan World Amputee Football Federation yang menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah Babak Kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2026 zona Asia A dan B pada November mendatang.

“Selama ini kegiatan kualifikasinya berlangsung di Bangladesh. Sekarang diminta di Jakarta. Maka ini merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan dukungan negara kepada atlet disabilitas. Timnas amputasi kita sudah pernah tampil di Piala Dunia 2022 di Turki, dan mudah-mudahan kali ini bisa membawa prestasi lebih baik,” tutupnya.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/09/29/anggota-komisi-x-dpr-ri-ledia-hanifa-ingatkan-pentingnya-pengarusutamaan-pemuda-serta-dukungan-olahraga-bagi-publik-dan-atlet-disabilitas/

Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Pengawalan Akreditasi Sekolah



Jakarta (16/09) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya pengawalan dalam proses akreditasi sekolah agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan lembaga pendidikan. Hal ini ia sampaikan dalam agenda penyampaian aspirasi Yayasan Ash-Shaff Palembang yang menaungi Sekolah Islam Terpadu (SIT) Bina Ilmi, terkait permasalahan akreditasi sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Yayasan Ash-Shaff menyampaikan bahwa proses akreditasi yang dilakukan secara otomatis (automasi) tanpa visitasi menimbulkan kerancuan. Beberapa sekolah yang seharusnya memperoleh nilai akreditasi lebih rendah justru mendapat peringkat tinggi, sementara sekolah dengan rekam jejak baik justru terhambat. Kondisi ini dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan sekolah-sekolah swasta yang selama ini memiliki standar mutu tinggi.

Menanggapi hal itu, Ledia menegaskan bahwa proses akreditasi pendidikan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pengawasan pemerintah provinsi. Menurutnya, adanya pengawalan dari tingkat provinsi merupakan bentuk proteksi agar kebijakan yang diambil lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada mutu pendidikan.

“Tidak semua hal yang terlihat bagus hasilnya akan benar-benar berhasil bagus. Proses pengawalan itu penting untuk terus kita komunikasikan, karena urusan birokrasi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Asesor yang profesional memang ada, tapi laporan terkait asesor yang tidak bekerja dengan baik juga tidak sedikit. Fraksi PKS hadir untuk memperjuangkan agar hal-hal seperti ini bisa diperbaiki,” tegas Ledia.

Ledia juga mengingatkan bahwa akreditasi seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar administrasi formal yang justru menimbulkan masalah baru. Ia meminta agar para pemangku kepentingan di level pusat dan daerah membuka ruang komunikasi lebih luas dengan yayasan maupun sekolah.

“Mohon bersabar, karena kita sedang berhadapan dengan manusia, dan itu tidak bisa dipungkiri. Namun yang penting, keberadaan Fraksi PKS adalah untuk memastikan ada upaya perbaikan nyata demi kepentingan dunia pendidikan,” pungkasnya.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/09/16/ledia-hanifa-tegaskan-pentingnya-pengawalan-akreditasi-sekolah/

Baleg DPR RI Sebut RUU Perlindungan PRT Terus Dibahas, Banyak Aspek yang Harus Disepakati



Ledia Hanifa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum kunjung disahkan.

RUU yang sudah mengantre selama lebih dari satu dekade ini masih mengalami berbagai kendala teknis dan substansi yang harus dirumuskan dengan matang.

“RUU ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak periode 2009–2014. Saat itu sudah mulai kita diskusikan dan dirapikan. Tapi karena ada momen pergantian periode DPR, beberapa RUU yang seharusnya bisa di-carry over justru terlewat,” jelas Ledia dalam Forum Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, jika saat itu dilakukan rapat untuk menyepakati carry over, proses legislasi bisa lebih cepat.

“Sebenarnya tinggal rapat sekali saja untuk diputuskan agar bisa diajukan kembali. Tapi karena ada banyak sekali RUU lain saat itu, akhirnya RUU PPRT ini tidak masuk ke proses tersebut dan harus diulang kembali,” tambahnya.

Ledia menjelaskan bahwa pembahasan RUU PPRT bukan hanya terhambat secara administratif, tetapi juga substansial. Salah satunya adalah soal definisi pekerja rumah tangga itu sendiri.

“Siapa yang dikategorikan sebagai PRT? Apakah mereka yang dititipkan oleh keluarganya, atau yang disekolahkan tapi juga membantu pekerjaan rumah tangga? Termasuk ruang lingkup pekerjaannya apa saja yang masuk ke pekerjaan rumah tangga? Apakah membersihkan halaman juga termasuk? Mengasuh anak? Mendampingi lansia? Ini semua masih menjadi bahan diskusi,” ungkapnya.

Ledia juga menyoroti masalah penyalur pekerja rumah tangga atau yang dikenal dengan P3RT (Perusahaan Penyalur Pekerja Rumah Tangga). Dalam praktiknya, banyak kasus yang justru muncul dari hubungan antara penyalur dan PRT, bukan langsung antara PRT dan pemberi kerja.

“Kadang P3RT melarang PRT untuk terbuka soal gaji yang seharusnya diterima. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyalur tidak memberikan pelatihan yang layak padahal menjanjikan PRT yang berpengalaman. Ini menjadi tantangan besar karena menyangkut aspek perlindungan,” ujarnya.

Selain perlindungan bagi PRT, Ledia juga menegaskan bahwa pemberi kerja pun perlu mendapat kepastian hukum. Ia menyebut adanya praktik manipulatif dari oknum P3RT yang membujuk PRT pindah kerja menjelang akhir masa percobaan demi keuntungan administratif.

Dalam era digital, muncul pula jenis pekerjaan rumah tangga yang dilakukan secara part-time dan bisa dipesan lewat aplikasi. Hal ini juga menjadi pertimbangan apakah mereka dapat dimasukkan dalam kategori PRT yang dilindungi dalam RUU ini.

“Banyak keluarga tidak memiliki ruang untuk pekerja tinggal, tapi butuh bantuan harian. Nah, apakah pekerja harian seperti ini termasuk dalam perlindungan PRT? Ini juga masih kami dalami,” ucap Ledia.

Poin penting lainnya adalah kejelasan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan PRT, termasuk perlindungan jaminan sosial.

Menurut Ledia, pekerja yang bekerja tahunan mungkin lebih mudah didaftarkan ke sistem jaminan sosial. Namun bagi PRT yang berpindah-pindah kerja, perlu dirumuskan mekanisme perlindungan yang tepat.

“Apakah cukup hanya diatur harus ada jaminan sosial, atau perlu pengaturan lebih teknis? Ini menyangkut lembaga penyelenggara jaminan sosial juga, dan menjadi pembahasan yang masih berjalan,” jelasnya.

Meski banyak tantangan dan pembahasan yang kompleks, Ledia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen untuk menuntaskan RUU PPRT secepat mungkin.

“Kami ingin memastikan bahwa PRT mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak yang terlibat,” tutupnya. 


Sumber : https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/baleg-dpr-ri-sebut-ruu-perlindungan-prt-terus-dibahas-banyak-aspek-yang-harus-disepakati/

Fraksi PKS Dorong Evaluasi Prolegnas 2025 dan Usulkan Tambahan RUU Prioritas



Jakarta (09/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 perlu dievaluasi serius agar target penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat lebih produktif. Hal ini disampaikan oleh Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (9/9/2025) di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.

Fraksi PKS mencatat masih terdapat 27 RUU yang berada pada tahap penyusunan, padahal tahun 2025 tinggal beberapa bulan. Selain itu, terdapat sejumlah RUU yang sudah masuk kategori carry over dari periode sebelumnya, namun hingga kini belum juga dibahas.

“Padahal namanya carry over itu seharusnya dipercepat pembahasannya. Bahkan ada RUU yang sudah selesai di Baleg, seperti RUU Koperasi dan RUU Statistik, tetapi belum juga diparipurnakan menjadi inisiatif DPR,” ungkap Ledia.

PKS menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi bersama untuk melihat persoalan mendasar yang menghambat produktivitas legislasi. Selain itu, fraksi tersebut juga menyampaikan usulan agar sejumlah RUU penting dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, serta RUU tentang Kawasan Industri.

Ledia juga menyoroti urgensi RUU terkait pekerja berbasis platform digital seperti ojek online, yang saat ini relevan dengan perkembangan ketenagakerjaan.

“Harus dipastikan jangan sampai ada tumpang tindih dengan RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun Komisi IX. Sinergi sangat penting agar hasil regulasi tidak kontradiktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, PKS mengingatkan agar DPR bersama pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap 27 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Jika ada RUU yang sulit diselesaikan tahun ini, sebaiknya dialihkan ke Prolegnas 2026 dengan catatan telah memenuhi syarat, yakni memiliki draf dan naskah akademik.

Selain itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya membahas RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di awal 2026, karena dinilai sangat strategis dalam memperkuat perekonomian daerah.

“Dengan evaluasi ini, kita berharap Prolegnas bisa lebih produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat,” pungkas Sekretaris Fraksi PKS tersebut.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/09/09/fraksi-pks-dorong-evaluasi-prolegnas-2025-dan-usulkan-tambahan-ruu-prioritas/

Dukung Pemuda Jadi Pengokoh Kemerdekaan, Fraksi PKS Gelar Lomba Baca Teks Proklamasi ala Bung Karno



Jakarta (19/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI kembali menggelar Grand Launching Lomba Baca Teks Proklamasi ala Bung Karno yang memasuki tahun ketujuh penyelenggaraannya. Acara yang berlangsung pada Selasa (19/08) ini dibuka oleh Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Dalam sambutannya, Ledia menegaskan pentingnya peran pemuda dalam sejarah dan masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari dorongan luar biasa anak muda yang berani menekan para tokoh bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

“Peran pemuda yang sedemikian luar biasa memberikan dorongan kepada para tokoh bangsa untuk mengambil sikap, mengambil kesempatan, bahwa kita bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Republik Indonesia,” ujar Ledia.

Lomba ini, lanjut Ledia, merupakan bentuk penghormatan FPKS DPR RI kepada generasi muda Indonesia, sekaligus upaya menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kegiatan ini adalah komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk terus mendorong anak-anak muda kita makin mencintai bangsa ini. Pemuda punya peranan besar dalam kemerdekaan republik Indonesia, dan bukan hal mustahil jika Indonesia membangun program pembangunan yang menjadikan pemuda sebagai sumber SDM unggul untuk disiapkan menjadi pemimpin bangsa sejak sekarang, bukan nanti,” jelasnya.

Acara Grand Launching ini turut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Presiden PKS Dr. Almuzzamil Yusuf, Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadli Zon, anggota DPR RI FPKS Bang Izzudin Alqassam Kasuba, aktivis muda Chiki Fawzi, pegiat perempuan Jatu Barmawati, serta sejarawan dan jurnalis senior Andi Makmur Makka.

Ledia menutup sambutannya dengan ajakan untuk menjadikan momentum lomba ini sebagai penyemangat pemuda di seluruh Indonesia agar terus berkontribusi bagi bangsa.

“Mudah-mudahan kegiatan sederhana ini bisa menjadi dorongan semangat bagi pemuda-pemuda di seluruh Indonesia untuk tetap mencintai bangsa ini,” pungkasnya.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/08/19/dukung-pemuda-jadi-pengokoh-kemerdekaan-fraksi-pks-gelar-lomba-baca-teks-proklamasi-ala-bung-karno/

Ledia Hanifa Terima Aspirasi Atlet Tuli untuk Sukseskan ASEAN Deaf Games 2025



Jakarta (07/08) — Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Deaf Games 2025 yang akan berlangsung di Jakarta pada 20-26 Agustus 2025. Dalam audiensi dengan Kontingen Tuli Indonesia di Ruang Meeting FPKS, Gedung DPR RI, Ledia menerima aspirasi para atlet penyandang disabilitas tuli terkait kebutuhan dukungan dana dan fasilitasi untuk ajang bergengsi ini.

“Kami terus memperjuangkan paradigma right-based bagi penyandang disabilitas. ASEAN Deaf Games adalah momen penting untuk memastikan atlet tuli mendapat hak yang sama untuk berprestasi,” ujar Ledia Hanifa, Kamis (7/8/2025).

Kontingen Tuli Indonesia, yang diwakili oleh Maringan Kumala Koneawan, menyampaikan tantangan pendanaan untuk pelatnas, akomodasi, dan transportasi bagi 74 atlet dari berbagai daerah yang akan bertanding di enam cabang olahraga. Meskipun Komite Nasional Disabilitas (KND) telah memfasilitasi tempat pelatnas untuk lima cabang dan dukungan swasta seperti 280 games gratis dari Jaya Ancol Bowling, kebutuhan anggaran masih belum terpenuhi sepenuhnya.

Ledia berkomitmen memfasilitasi komunikasi dengan sejumlah stakeholder, termasuk tokoh kunci dan pemerintah daerah, untuk mendukung kehadiran atlet, khususnya dari daerah seperti Yogyakarta.

“Kami akan membantu menyiapkan rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk memastikan atlet bisa hadir dan bertanding dengan optimal,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, Ledia mengusulkan agar organisasi seperti Porturin menyusun rencana strategis guna mengatasi kendala pendanaan, termasuk dengan melibatkan sponsor swasta dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui rilis media.

Ledia juga mengajak anggota Komisi X DPR RI untuk hadir pada pembukaan ASEAN Deaf Games 2025 sebagai bentuk dukungan nyata.

Dengan kolaborasi lintas sektor, Ledia optimistis ajang ini akan memperkuat pengakuan hak atlet disabilitas dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/08/07/ledia-hanifa-terima-aspirasi-atlet-tuli-untuk-sukseskan-asean-deaf-games-2025/

Rapat dengan BPS, Komisi X FPKS Ledia Hanifa Puji Media Sosial BPS



Jakarta (22/07) — Dalam rapat bersama Kepala BPS Kamis (17/7) lalu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah memberikan apresiasi sekaligus masukan terkait kinerja lembaga tersebut.

Pertama kali Ledia memberikan apresiasi atas predikat WTP yang dicapai BPS secara berturut-turut selama 12 tahun.

“Bisa mempertahankan WTP secara berturut-turut itu bukan persoalan sederhana. Alhamdulillah. Itu artinya BPS berhasil konsisten dan disiplin dalam persoalan pencatatan administratif.”

Kedua, ledia juga mengapresiasi terselesaikannya 80% dari 815 rekomendasi sampai tahun 2024 yang dikeluarkan BPK.

“Kalau kata anak sekolah ini tu PR, cuma PR-nya jangka panjang gitu. Susah kan menyelesaikannya. Tapi alhamdulillah mulai diselesaikan. Ada 640 rekomendasi yang selesai, ada 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan ini adalah satu langkah yang baik untuk dilanjutkan secara utuh,” sambungnya

Namun tak hanya apresiasi, aleg dapil Kota Bandung Kota Cimahi ini juga mengingatkan BPS untuk mengantisipasi munculnya masalah terkait petugas pencacahan.

Kegiatan pencacahan atau sensus yang dilakukan BPS adalah kegiatan rutin. Ada yang dilakukan pada tahun berakhiran nol (sensus penduduk), berakhiran 3 (sensus pertanian) dan berakhiran 6 (sensus ekonomi). Pada setiap sensus, pemerintah menggandeng sejumlah masyarakat menjadi petugas pencacah. Namun sempat terungkap ada kejadian yang sedikit menghambat kegiatan pencacahan karena petugas yang berhenti sebelum waktu pencacahan.

“Kegiatan pencacahan ini kan rutin ya, sehingga perekrutan petugas dan pelatihannya tentu menjadi rutinitas pula. Oleh karenanya perlu diantisipasi secara cermat agar tidak terjadi kasus BPS harus ada pengembalian biaya yang diakibatkan petugasnya berhenti sebelum pencacahan.”

Tak hanya mengingatkan BPS, Ledia juga mengajak rekan-rekannya sesama anggota Komisi X untuk mendorong komitmen para petugas pencacahan di dapil masing-masing untuk bekerja tuntas.

“Saya rasa teman-teman Komisi 10 ini bersedia untuk membantu memastikan agar para petugas di daerah pemilihannya, tetap menjalankan tugasnya, memastikan bahwa dia akan terus bekerja sampai pencacahan. Bukan cuma sekedar ikut pelatihan senang-senang, habis itu selesai. Kalau mereka senang-senang ikut pelatihan tapi kemudian di masa pencacahannya menghilang, yang susah kan BPS-nya.”

Di ujung rapat, Ledia tak lupa memuji pengelolaan media sosial BPS.

“Saya penikmat Instagram-nya BPS. Ada banyak data-data yang bisa dikelola menjadi informasi yang menarik bagi netizen. Contohnya, ketika saat ini sedang tenar drama Korea bertajuk _When Life Gives You Tangerines_, IG BPS menyajikan _When Life Gives You Oranges_ dan menjabarkan data-data tentang jeruk di Indoesia. Lengkap dan menarik. Dan ini ternyata bukan cuma di BPS pusat, BPS daerahnya juga aktif. Saat kunjungan ke Sumatera Barat, IG mereka menyajikan data tentang pengaruh jengkol pada kondisi ekonomi di Sumatera Barat. Ini luar biasa,” puji sekretaris Fraksi PKS ini pula.

Terkait medsos ini Ledia berharap pengelolaan media sosial yang informatif, menarik dan spesifik bisa terus dipertahankan bahkan sedapat mungkin ditiru banyak Kementerian lembaga untuk menjadi penguat _good governance_.

“Masyarakat bisa mendapatkan informasi dari sumber yang tepat namun mudah dipahami dan menarik dari sisi tampilan. Ini sepatutnya dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga kita.” Tutup Ledia


Humas : https://fraksi.pks.id/2025/07/22/rapat-dengan-bps-komisi-x-fpks-ledia-hanifa-puji-media-sosial-bps/

Tak Semua Kecamatan di Bandung Punya SMA/SMK Negeri, Ledia Sarankan Pemda Kerjasama dengan Sekolah Swasta



Bandung (15/06) — Masa penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK baru saja dimulai. Berduyun-duyun orangtua mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah negeri pilihan.

Namun seperti tahun-tahun sebelumnya perbandingan jumlah peminat dengan daya tampungnya tidak memadai.

Data di Kota Bandung pada 2024 menunjukkan ada lebih 35 ribu siswa yang berminat memasuki jenjang SMA/SMK, sementara kuota yang tersedia tidak sampai 19 ribu.

Untuk tahun 2025 ini jumlah peminat masuk SMA/SMK negeri diperkirakan meningkat sementara kuota tersedia tidak bertambah.

Untuk itu Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membuka diri untuk bekerjasama dengan sekolah swasta.

“Ketimpangan antara jumlah peminat masuk SMA/SMK negeri dengan daya tampung sekolah di negeri ini memang besar, tidak semua kecamatan sekolah negeri setingkat SMA. Bahkan untuk Kota Bandung saja ada 11 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri, karenanya sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam hal ini setingkat Provinsi membuka diri untuk bekerjasama dengan sekolah swasta,” ujar Ledia.

Menurut aleg DPR RI dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, membangun sekolah negeri baru tentu akan membutuhkan biaya sangat besar. Belum lagi kendala ketersediaan tempat dan prasyarat yang harus dipenuhi.

Karena itu Ledia mengusulkan bagi anak-anak yang berminat masuk SMA/SMK negeri namun tidak mendapat kuota bisa diberikan alternatif untuk bersekolah di sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan pembiayaan, terutama bagi mereka yang merupakan keluarga tidak mampu.

“Misalnya ni, di Jawa Barat alhamdulillah ada program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) senilai 600 ribu per kepala. Kan itu diserahkan ke seluruh sekolah. Saya membayangkan jika untuk keluarga calon siswa yang tidak mampu dibuat juga bantuan pendidikan semacam itu, jadi bila ada calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa diberikan alternatif bersekolah di sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan.” sarannya

Dengan begini, lanjut Ledia, semakin banyak calon siswa yang tidak tertampung di sekola negeri berkesempatan terus lanjut sekolah tanpa khawatir dengan kendala biaya. Dan bagi Pemerintah daripada membangun sekolah baru, mengoptimalkan sekolah yang ada tentu menjadi lebih logis dan efisien.

Tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus dibuat bagi sekolah swasta yang akan dipilih untuk diajak bekerjasama.

“Misalnya satu syaratnya sekolah tersebut harus punya akreditasi A, sehingga mutu pendidikan bagi calon siswa terjamin, sementara sekolah pun jadi punya satu usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah mereka kalau mau dapat bantuan, dapat siswa juga.” tutupnya


Sumber : https://fraksi.pks.id/2025/06/16/tak-semua-kecamatan-di-bandung-punya-sma-smk-negeri-ledia-sarankan-pemda-kerjasama-dengan-sekolah-swasta/

Catatan

Kunjungan